Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cahaya Mandalika Collegium Studiosum Journal Innovative: Journal Of Social Science Research
Pandiangan, Hendri Jayadi
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
POLITIK HUKUM PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR MENGGUNAKAN RESTORATIVE JUSTICE YANG DI LAKUKAN OLEH HAKIM SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM Hasaki, Nero Mika; Sudjiarto, Tatok; Pandiangan, Hendri Jayadi
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1333

Abstract

Criminal Law Policy can also be called a Criminal Law policy or can also be called Penal Policy or Criminal Law reform. In implementing a Criminal Law Policy, it means an effort to realize criminal legislation that is in accordance with the circumstances and situations at a certain time and for the future. One of the implementations of a legal policy, especially what the author wants to discuss, namely Criminal Law Policy in the implementation of laws and regulations, is in the context of Restorative Justice arrangements, which is a settlement of cases or Criminal Law problems outside the Criminal Justice System. Settlement of Criminal cases outside the court using modern dispute resolution or problem resolution methods greatly changes criminal law reform, but a settlement of cases or Criminal Law problems involving Legal Subjects in the form of victims, perpetrators, families of victims and perpetrators, as well as the community and parties interested in a Criminal act or problem that occurs to reach an agreement and settlement between each party who has a problem or case. With the settlement of criminal cases using out-of-court dispute resolution using Restorative Justice, it is a new model of dispute resolution that has an impact on criminal law renewal and realizes the objectives of the law itself. The research method used by the author in writing this thesis is the normative legal research method, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data only. This research is also called library material research. The concept of Restorative Justice has been applied in Decision No. 27 / Pid.Sus / 2022 / PN. Jkt.Pst,. and has fulfilled the sense of justice for the Defendant and for the victim, because the Defendant is ready to marry witness Thalia Bunga Chalista when he finishes college and until now between the Defendant and witness Thalia Bunga Chalista in this case have not been harmed even until now the Defendant and Witness Thalia Bunga Chalista still have good communication.
POLITIK HUKUM PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR MENGGUNAKAN RESTORATIVE JUSTICE YANG DI LAKUKAN OLEH HAKIM SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM Hasaki, Nero Mika; Sudjiarto, Tatok; Pandiangan, Hendri Jayadi
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1333

Abstract

Criminal Law Policy can also be called a Criminal Law policy or can also be called Penal Policy or Criminal Law reform. In implementing a Criminal Law Policy, it means an effort to realize criminal legislation that is in accordance with the circumstances and situations at a certain time and for the future. One of the implementations of a legal policy, especially what the author wants to discuss, namely Criminal Law Policy in the implementation of laws and regulations, is in the context of Restorative Justice arrangements, which is a settlement of cases or Criminal Law problems outside the Criminal Justice System. Settlement of Criminal cases outside the court using modern dispute resolution or problem resolution methods greatly changes criminal law reform, but a settlement of cases or Criminal Law problems involving Legal Subjects in the form of victims, perpetrators, families of victims and perpetrators, as well as the community and parties interested in a Criminal act or problem that occurs to reach an agreement and settlement between each party who has a problem or case. With the settlement of criminal cases using out-of-court dispute resolution using Restorative Justice, it is a new model of dispute resolution that has an impact on criminal law renewal and realizes the objectives of the law itself. The research method used by the author in writing this thesis is the normative legal research method, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data only. This research is also called library material research. The concept of Restorative Justice has been applied in Decision No. 27 / Pid.Sus / 2022 / PN. Jkt.Pst,. and has fulfilled the sense of justice for the Defendant and for the victim, because the Defendant is ready to marry witness Thalia Bunga Chalista when he finishes college and until now between the Defendant and witness Thalia Bunga Chalista in this case have not been harmed even until now the Defendant and Witness Thalia Bunga Chalista still have good communication.
Efektifitas Bhabinkamtibmas Dalam Penerapan Program Sambang Desa/Kelurahan Manurung, Elfrida; Pandiangan, Hendri Jayadi; Sudjiarto, Tatok
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam masyarakat adalah menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Adapun permasalahan penelitian ini adalah 1) Sejauh mana peran Bhabinkamtibmas terlibat dalam Program Sambang Desa/Kelurahan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Metro Kelapa Gading? dan 2) Pengimplementasian analisis deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas? Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris dengan mengutamakan data lapangan (field research) dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitiannya yaitu 1) Peran dan kemampuann Bhabinkamtibmas Polsek Metro Kelapa Gading masih perlu ditingkatkan untuk mendorong dan mengupayakan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kamtibmas di lingkungan masing-masing warga Kelapa Gading 2) Berbagai faktor yang mempengaruhi Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan tindak pidana ringan ataupun non pidana/masalah social lainnya, misalnya ada campur tangan pihak ketiga, para pihak yang masih menang sendiri sehingga sulit tercapai pemecalahan masalah secara win win solution, dan masih banyak anggota Bhabinkamtibmas yang tidak memahami dalam membuat laporan administrasi, dan 3) Faktor-faktor keterbatasan sarana, prasarana dan jumlah sumber daya manusia yang ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas masih sangat jauh dari jumlah ideal.
ANALISIS HUKUM TERHADAP MEKANISME PROSES PENGGANTIAN KURATOR Parasian, Rolan; Wijayati, Ani; Pandiangan, Hendri Jayadi
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2: Jurnal Cahaya Mandalika
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisa mengenai Putusan Nomor 6/PDT.SUS.GUGATAN LAIN-LAIN-AP/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Memahami bagaimana perusahaan asuransi bertanggung jawab kepada pemegang polis sebagai kreditor preferen dalam konteks kesalahan.; dan 2) Menyelidiki bagaimana mekanisme pergantian kurator berdasarkan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain-Ap/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk menggambarkan kondisi atau keadaan saat ini terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian normatif, yang melibatkan penelitian terhadap kasus-kasus yang terkait dengan mekanisme pergantian kurator berdasarkan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain-Ap/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Hasil penelitian ada dua, yaitu: 1) Perusahaan asuransi, dalam kasus PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, bertanggung jawab kepada pemegang polis yang dianggap sebagai kreditor preferen akibat kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, tanggung jawab ini belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan prinsip proporsionalitas.; 2) Dalam proses kepailitan PT Asuransi Bumi Asih Jaya, penggantian kurator diatur oleh Pasal 71 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (UUK-PKPU). Proses ini melibatkan permohonan yang diajukan oleh kurator, debitor, atau hakim pengawas. Permohonan ini melalui beberapa tahap, termasuk pengajuan kepada Panitera Pengadilan, Hakim Pengawas, dan Majelis Pemutus
ANALISIS YURIDIS PENGURANGAN PEMIDANAAN BAGI TERDAKWA PEREMPUAN PADA KASUS KORUPSI DI SETIAP TINGKATAN PENGADILAN Purba, Dhea Aulia M; Pandiangan, Hendri Jayadi; Sitanggang, Djernih
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3: Jurnal Cahaya Mandalika
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan korupsi dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius, dan oleh karena itu, dianggap sebagai tindak pidana khusus yang memiliki peraturan sanksi pidana yang spesifik. Hukuman terhadap korupsi adalah hasil dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut yang dilakukan oleh individu. Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim memperhatikan aspek-aspek yuridis maupun sosiologis yang akan menentukan minimal hingga maksimum hukuman atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan kasus (case approach). Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pertimbangan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus tindak pidana korupsi. dengan terdakwa perempuan dilatarbelakangi dengan pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sedangkan faktor pengurangan pemidanaan bagi terdakwa perempuan pada kasus korupsi di setiap tingkatan pengadilan pada kasus Flora Simbolon dari pengadilan tingkat pertama sampai pengadilan tingkat kasasi dalam Putusan No. 93/Pid-Sus-TPK/2018/PN Medan; Putusan No. 3/Pid-Sus-TPK/2019/PT Medan; serta Putusan MA No. 4263/Pid.Sus/2019 dilatarbelakangi oleh pertimbangan spesifik hakim terhadap fakta sosiologis dari terdakwa perempuan sebagai alasan meringankan sehingga hukuman pemidanaan bagi terdakwa dikurangi dari hukuman sebelumnya.
Co-Authors HASAKI, NERO MIKA Manurung, Elfrida Parasian, Rolan Purba, Dhea Aulia M Sitanggang, Djernih Sudjiarto, Tatok Wijayati, Ani