Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Lembaga Keagamaan dalam Dinamika Sistem Hukum Pidana di Indonesia Kalingga, Qori Rizqiah H; Purba, Dhea Aulia M; Pratama, Adi
Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Perkumpulan Alumni dan Santri Mahyajatul Qurro'

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53754/civilofficium.v5i2.771

Abstract

Religious institutions play a crucial role in shaping Indonesia’s criminal law system. Religious norms, particularly Islamic law, not only serve as a source of moral values but also contribute to the formation of positive legal norms. This study aims to analyze the role of religious institutions in Indonesia’s criminal law system. It employs a juridical-normative method with a qualitative approach, focusing on the analysis of legal texts, religious documents, and relevant scholarly works. Data were collected through literature study, drawing on sacred texts, legislation, religious decrees, and academic journals. The data were analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, and inductive conclusion drawing. The findings reveal that religious institutions influence the formation of criminal law principles, such as justice, proportionality, personal responsibility, and humane treatment. The Islamic criminal law system, consisting of hudud, qishas/diyat, ta'zir, and makhzurat categories, serves as a selective reference within the national legal system. This study concludes that Indonesia's criminal law system results from a complex adaptation of religious norms, modern law, and social needs. Future research is recommended to explore the role of religious institutions in contemporary criminal policy, such as cybercrime and protection of vulnerable groups, through empirical studies.
ANALISIS YURIDIS PENGURANGAN PEMIDANAAN BAGI TERDAKWA PEREMPUAN PADA KASUS KORUPSI DI SETIAP TINGKATAN PENGADILAN Purba, Dhea Aulia M; Pandiangan, Hendri Jayadi; Sitanggang, Djernih
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan korupsi dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius, dan oleh karena itu, dianggap sebagai tindak pidana khusus yang memiliki peraturan sanksi pidana yang spesifik. Hukuman terhadap korupsi adalah hasil dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut yang dilakukan oleh individu. Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim memperhatikan aspek-aspek yuridis maupun sosiologis yang akan menentukan minimal hingga maksimum hukuman atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan kasus (case approach). Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pertimbangan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus tindak pidana korupsi. dengan terdakwa perempuan dilatarbelakangi dengan pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sedangkan faktor pengurangan pemidanaan bagi terdakwa perempuan pada kasus korupsi di setiap tingkatan pengadilan pada kasus Flora Simbolon dari pengadilan tingkat pertama sampai pengadilan tingkat kasasi dalam Putusan No. 93/Pid-Sus-TPK/2018/PN Medan; Putusan No. 3/Pid-Sus-TPK/2019/PT Medan; serta Putusan MA No. 4263/Pid.Sus/2019 dilatarbelakangi oleh pertimbangan spesifik hakim terhadap fakta sosiologis dari terdakwa perempuan sebagai alasan meringankan sehingga hukuman pemidanaan bagi terdakwa dikurangi dari hukuman sebelumnya.