Garuda - Garba Rujukan Digital

Lubis, Aldi Subhan

Universitas Medan Area

Author-ID : 1228350

Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1

Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta Terhadap Bidang Tanah Yang Tidak Memiliki Alas Hak Lubis, Aldi Subhan
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 1 (2019): Doktrina:Journal of Law April 2019
Publisher : Universitas Medan Area

Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat vital bagi manusia, salah satu fungsi tanah dipergunakan untuk bermukim dengan didirikannya rumah sebagai tempat tinggal. Tujuan penelitian adalah pengaturan hukum mengenai pelaksanaan ganti rugi tanah milik masyarakat yang tidak memiliki alas hak terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan peran jaksa penuntut umum dalam membantu pemerintah dalam memecahkan permasalahan pelaksanaan pembayaran ganti rugi terhadap bidang tanah yang tidak memiliki alas hak. Hasilnya adalah pengaturan hukum berada dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Pengadan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, pembayaran ganti rugi untuk pembangunan kereta api Bandara Soekarno Hatta Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan pendapat hukum (legal opinion) yaitu perlu dilakukan inventarisasi dan identifikasi untuk mengetahui pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Jika terhadap masyarakat yang tidak memiliki alas hak, maka terhadap pihak yang dianggap dari yang memiliki itikad baik pembuktian penguasaan dapat dilakukan dengan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat.

Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta Terhadap Bidang Tanah Yang Tidak Memiliki Alas Hak Aldi Subhan Lubis
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 1 (2019): Doktrina:Journal of Law April 2019
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v2i1.2252

Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat vital bagi manusia, salah satu fungsi tanah dipergunakan untuk bermukim dengan didirikannya rumah sebagai tempat tinggal. Tujuan penelitian adalah pengaturan hukum mengenai pelaksanaan ganti rugi tanah milik masyarakat yang tidak memiliki alas hak terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan peran jaksa penuntut umum dalam membantu pemerintah dalam memecahkan permasalahan pelaksanaan pembayaran ganti rugi terhadap bidang tanah yang tidak memiliki alas hak. Hasilnya adalah pengaturan hukum berada dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Pengadan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, pembayaran ganti rugi untuk pembangunan kereta api Bandara Soekarno Hatta Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan pendapat hukum (legal opinion) yaitu perlu dilakukan inventarisasi dan identifikasi untuk mengetahui pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Jika terhadap masyarakat yang tidak memiliki alas hak, maka terhadap pihak yang dianggap dari yang memiliki itikad baik pembuktian penguasaan dapat dilakukan dengan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat.

Analisis Ketidakharmonisan Rumah Tangga Sebagai Alasan Utama Perceraian Rezki Pulungan, Nita Nilan Sry; Dinda Adistya Nugraha; Annisa Hafizah; Lubis, Aldi Subhan
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 9 No. 1 (2026): Doktrina:Juornal of Law April 2026
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v9i1.17084

This research discusses marital disharmony, with the main objective of identifying the factors that cause disharmony in households that become primary grounds for divorce, as well as the efforts that should be undertaken to suppress the increasing rate of divorce. The research method used is normative legal research, focusing on the study of legal documents, legal theories, and statutory regulations. The findings show that various factors contribute to marital disharmony, including lack of effective communication between spouses, differences of opinion in various matters, economic problems, infidelity, and egoism, all of which may lead to family breakdown and even divorce. The divorce rate in the city of Medan has increased, indicating that many households experience conflict and do not function as they should. Internal efforts include prioritizing religious values within the family, maintaining good communication between husband and wife, mutual respect and forgiveness, showing appreciation for one another, and giving each partner personal space. External efforts include government initiatives such as establishing the Marriage Advisory, Development, and Preservation Agency (BP4), Marriage Guidance programs (Bimwin), and pre-marital and post-marital counseling services organized by the Office of Religious Affairs (KUA), as well as the Ministry of Religious Affairs facilitating the provision of self-guidance manuals.

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : DOKTRINA: JOURNAL OF LAW

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : DOKTRINA: JOURNAL OF LAW