Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Securing the Innocence: Safeguarding Children from Sexual Violence in School Environment Pulungan, Nita Nilan Sry Rezki; Tarigan, Vita Cita Emia; Nugraha, Dinda Adistya; Ghuffran, Mohammad
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v3i2.22209

Abstract

This article aims to protect children from sexually violent crimes in schools. Educational institutions should be a place that brings a sense of comfort and safety after the family environment, but in reality, immoral crimes still occur in the school environment. The violation of children's decency is not only a matter of education but also of a country's national laws, that is why Indonesia is a country of law, therefore the protection of law and   preventing sexual violence against children in schools is vital. important in protecting children's rights. The research we conducted was legal research with a qualitative method using descriptive analysis. Collect data from interviews and observations on issues researched in the field. This study concluded that saying things related to sex in the school environment has the effect of making school a dangerous place for students. Provisions regarding criminal acts for perpetrators of disclosing sexual arrangements in existing regulations in Indonesia may be able to minimize cases that occur.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Perbuatan Ingkar Janji Menikah menurut Hukum Perdata Pulungan, Nita Nilan Sry Rezki; Ghuffran, Mohammad; Nugraha, Dinda Adistya
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 3 No. 2 (2024): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlrjolci.v3i2.18226

Abstract

Perjanjian menimbulkan perikatan atau menciptakan ikatan hukum yang melahirkan adanya pemenuhan tanggung jawab dan hak masing-masing pihak dalam perjanjian. Peristiwa ingkar janji perkawinan sering kali terjadi. Apabila salah satu pihak membatalkan perkawinan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dengan pihak lainnya, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Peristiwa ingkar janji untuk menikahi pasangan kerap terjadi di indonesia hingga dapat digolongkan dalam perbuatan yang melawan hukum, karena ada unsur-unsur yang dapat digolongkan dalam perbuatan melawan hukum terkandung dalam perjanjian tersebut salah satu pihak melepaskan kewajiban yang seharusnya ia laksanakan kepada pihak lainnya yang merasakan kerugian baik secara materil maupun immateril akan ingkar janji menikahi. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan orang yang melanggar aturan hukum berupa hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis berupa tindakan yang tidak sesuai dengan kepatutan ataupun berlawanan secara nyata dengan norma yang berlaku di masyarakat. Perlindungan hukum yang didapat korban yakni kompensasi nominal berupa ganti rugi yang dibayarkan kepada korban dalam bentuk sejumlah nilai uang sesuai dengan keadilan yang didasarkan pada pertimbangan akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum serta kompensasi atau ganti rugi immateriil merupakan ganti rugi yang diberikan pada korban yang didasarkan pada jumlah kerugian yang dialami akibat perbuatan yang melanggar hukum berupa besaran uang yang tidak dapat dikalkulasi secara materil, menurut pertimbangan hakim.
Legal Analysis of Case Handling Against Children Who Commit Abuse Pulungan, Nita Nilan Sry Rezki; Dinda Adistya Nugraha; Wessy Trisna; Mohammad Ghuffran; Ridho Mubarak
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 4 No. 01 (2025): Vol. 04 NO. 01 (2025): February Edition 2025
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article aims to provide an overview of the justice system for juvenile offenders of violent crimes. Criminal acts are not just committed by grownups but the perpetrator can also be a child. Child are the golden generation for the nation and state, for that children need attention, protection and coaching to ensure their growth and development, mindset, mentality and behavior. Aggressive behavior in children often stems from children's habits in the use of mobile phones that contain video games that refer to violent games. The event that often occurs today is the crime of persecution where the perpetrator is a child. The factor of acts of abuse committed by children is an action taken by children to express their disappointment with the victim which results in physical violence which often results in injuries, disabilities, and even death. This study identifies the procedure for giving demands for cases of abuse committed by children. The prosecution carried out by the child prosecutor is first pre-prosecuted to the child offender, the child prosecutor can track the investigation's development ultimately, public prosecutor obtains an investigation file that has been first finished the investigator will order to subsequently make an indictment and then can be given to the court the process of resolving instances of child abuse indonesia's court system. Instances of child abuse in indonesia's court system. Juvenile justice can use restorative justice and diversion takes place on the basis of the idea that responses and responses to children's criminal behavior in terms of abuse will not be effective nothing community's and involvement of victims, perpetrators. If it turns out that these two methods cannot be carried out, then a trial in court is the last way and effort that must be taken as a last resort.
Analisis Ketidakharmonisan Rumah Tangga Sebagai Alasan Utama Perceraian Rezki Pulungan, Nita Nilan Sry; Dinda Adistya Nugraha; Annisa Hafizah; Lubis, Aldi Subhan
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 9 No. 1 (2026): Doktrina:Juornal of Law April 2026
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v9i1.17084

Abstract

This research discusses marital disharmony, with the main objective of identifying the factors that cause disharmony in households that become primary grounds for divorce, as well as the efforts that should be undertaken to suppress the increasing rate of divorce. The research method used is normative legal research, focusing on the study of legal documents, legal theories, and statutory regulations. The findings show that various factors contribute to marital disharmony, including lack of effective communication between spouses, differences of opinion in various matters, economic problems, infidelity, and egoism, all of which may lead to family breakdown and even divorce. The divorce rate in the city of Medan has increased, indicating that many households experience conflict and do not function as they should. Internal efforts include prioritizing religious values within the family, maintaining good communication between husband and wife, mutual respect and forgiveness, showing appreciation for one another, and giving each partner personal space. External efforts include government initiatives such as establishing the Marriage Advisory, Development, and Preservation Agency (BP4), Marriage Guidance programs (Bimwin), and pre-marital and post-marital counseling services organized by the Office of Religious Affairs (KUA), as well as the Ministry of Religious Affairs facilitating the provision of self-guidance manuals.
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENANGANAN KORBAN BENCANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA Devi Yulida; Nita Nilan Sry Rezki Pulungan; Agusmidah; Dinda Adistya Nugraha; Mohammad Ghuffran
Grondwet Vol. 5 No. 2 (2026): Juli
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61863/gr.v5i2.67

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi sehingga menuntut adanya tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan penanganan terhadap korban bencana. Tanggung jawab tersebut merupakan perwujudan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip negara hukum dan negara kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab negara dalam penanganan korban bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta menganalisis pelaksanaannya ditinjau dari perspektif hukum tata negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan serta didukung oleh data hasil survei di Desa Cempa, Kabupaten Langkat.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab negara telah memiliki landasan konstitusional dan yuridis yang kuat melalui UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur tanggung jawab pemerintah pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala koordinasi antarlembaga, perbedaan kapasitas pemerintah daerah, keterbatasan pendanaan, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya sebagai korban bencana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta optimalisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan agar tanggung jawab negara dapat diwujudkan secara efektif sesuai dengan amanat konstitusi.