Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Recht Studiosum Law Review Mahadi : Indonesia Journal of Law Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Nugraha, Dinda Adistya
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Securing the Innocence: Safeguarding Children from Sexual Violence in School Environment Pulungan, Nita Nilan Sry Rezki; Tarigan, Vita Cita Emia; Nugraha, Dinda Adistya; Ghuffran, Mohammad
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v3i2.22209

Abstract

This article aims to protect children from sexually violent crimes in schools. Educational institutions should be a place that brings a sense of comfort and safety after the family environment, but in reality, immoral crimes still occur in the school environment. The violation of children's decency is not only a matter of education but also of a country's national laws, that is why Indonesia is a country of law, therefore the protection of law and   preventing sexual violence against children in schools is vital. important in protecting children's rights. The research we conducted was legal research with a qualitative method using descriptive analysis. Collect data from interviews and observations on issues researched in the field. This study concluded that saying things related to sex in the school environment has the effect of making school a dangerous place for students. Provisions regarding criminal acts for perpetrators of disclosing sexual arrangements in existing regulations in Indonesia may be able to minimize cases that occur.
Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu dalam Konteks Ketidakadilan Pembagian Hak Royalti dinda, Dinda Adistya Nugraha; Mohammad Ghuffran; Nita Nilan Sry Rezki Pulungan; Reynaldi Susilo
Recht Studiosum Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 (Mei-2024)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v3i1.16219

Abstract

Industri Musik merupakan salah satu Industri yang cukup berkembang pesat di Indonesia dimana salah satu profesi yang digemari masyarakatsaat ini yaitu pencipta lagu atau musisi. Dibalik ketenaran profesi pencipta lagu ini, menyimpan kenangan pahit akan royalti yang tidak adil dirasakan oleh para pencipta lagu. Hal ini diakibatkan dari banyaknya pihak yang menganggap remeh profesi ini sehingga pemberian royalti kepada para pencipta lagu pun tidak selaras dengan kerja keras mereka dalam menciptakan karya. Sehingga perlu adanya penjelasan terkait ketentuan hukum terhadap ketidakadilan dalam pemberian hak royalti kepada pencipta lagu. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data bahan hukum primer, sekunder Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka (library research) dengan melakukan analisa kualitatif guna menguji kualitas dari substansi hukum. Adapun kesimpulan yang didapatkan yaitu pertama perkembangan Industri Musik terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi sehingga banyak bermunculan pencipta lagu atau musisi baru. Kedua, ketentuan hukum terkait hak royalti diatur di dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 yang mana hal ini mutlak adanya dan sangat membantu para pencipta lagu dalam memantau hak royalti mereka.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Perbuatan Ingkar Janji Menikah menurut Hukum Perdata Pulungan, Nita Nilan Sry Rezki; Ghuffran, Mohammad; Nugraha, Dinda Adistya
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 3 No. 2 (2024): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlrjolci.v3i2.18226

Abstract

Perjanjian menimbulkan perikatan atau menciptakan ikatan hukum yang melahirkan adanya pemenuhan tanggung jawab dan hak masing-masing pihak dalam perjanjian. Peristiwa ingkar janji perkawinan sering kali terjadi. Apabila salah satu pihak membatalkan perkawinan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dengan pihak lainnya, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Peristiwa ingkar janji untuk menikahi pasangan kerap terjadi di indonesia hingga dapat digolongkan dalam perbuatan yang melawan hukum, karena ada unsur-unsur yang dapat digolongkan dalam perbuatan melawan hukum terkandung dalam perjanjian tersebut salah satu pihak melepaskan kewajiban yang seharusnya ia laksanakan kepada pihak lainnya yang merasakan kerugian baik secara materil maupun immateril akan ingkar janji menikahi. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan orang yang melanggar aturan hukum berupa hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis berupa tindakan yang tidak sesuai dengan kepatutan ataupun berlawanan secara nyata dengan norma yang berlaku di masyarakat. Perlindungan hukum yang didapat korban yakni kompensasi nominal berupa ganti rugi yang dibayarkan kepada korban dalam bentuk sejumlah nilai uang sesuai dengan keadilan yang didasarkan pada pertimbangan akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum serta kompensasi atau ganti rugi immateriil merupakan ganti rugi yang diberikan pada korban yang didasarkan pada jumlah kerugian yang dialami akibat perbuatan yang melanggar hukum berupa besaran uang yang tidak dapat dikalkulasi secara materil, menurut pertimbangan hakim.
Legal Analysis of Case Handling Against Children Who Commit Abuse Pulungan, Nita Nilan Sry Rezki; Dinda Adistya Nugraha; Wessy Trisna; Mohammad Ghuffran; Ridho Mubarak
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 4 No. 01 (2025): Vol. 04 NO. 01 (2025): February Edition 2025
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article aims to provide an overview of the justice system for juvenile offenders of violent crimes. Criminal acts are not just committed by grownups but the perpetrator can also be a child. Child are the golden generation for the nation and state, for that children need attention, protection and coaching to ensure their growth and development, mindset, mentality and behavior. Aggressive behavior in children often stems from children's habits in the use of mobile phones that contain video games that refer to violent games. The event that often occurs today is the crime of persecution where the perpetrator is a child. The factor of acts of abuse committed by children is an action taken by children to express their disappointment with the victim which results in physical violence which often results in injuries, disabilities, and even death. This study identifies the procedure for giving demands for cases of abuse committed by children. The prosecution carried out by the child prosecutor is first pre-prosecuted to the child offender, the child prosecutor can track the investigation's development ultimately, public prosecutor obtains an investigation file that has been first finished the investigator will order to subsequently make an indictment and then can be given to the court the process of resolving instances of child abuse indonesia's court system. Instances of child abuse in indonesia's court system. Juvenile justice can use restorative justice and diversion takes place on the basis of the idea that responses and responses to children's criminal behavior in terms of abuse will not be effective nothing community's and involvement of victims, perpetrators. If it turns out that these two methods cannot be carried out, then a trial in court is the last way and effort that must be taken as a last resort.
Urgensi Hukum Keluarga: Prinsip Equality Before The Law Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Bagi Kedudukan Anak Luar Kawin Pulungan, Nita Nilan Sry Rezki; Dinda Adistya Nugraha; Mohammad Ghuffran; Yefrizawati; Affila
Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Volume 4 Nomor 2 (November - 2025)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v4i2.22426

Abstract

Seorang anak memegang peranan cukup penting dalam aspek kehidupan berkeluarga dan bernegara. UU Perkawinan menyebutkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan hukum perdata terhadap ibu dan keluarga ibunya. Tentunya berdampak negatif bagi tumbuh kembang serta merugikan kepentingan bagi anak diluar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Bagi Kedudukan Anak Luar Kawin mencerminkan Prinsip Equality Before The Law (Persamaan di Hadapan Hukum) sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". MK melahirkan aturan hukum baru dengan menyatakan ketika seorang anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan itu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibu maupun pada pihak ayahnya berdasarkan bukti ilmu pengetahuan termasuk teknologi dan bukti lainnya yang sah secara hukum memiliki pertalian darah dengan ayah dan keluarganya. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 adalah langkah maju memberikan keadilan dan perlindungan bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan. Berdasarkan hal itu, perlu adanya penjelasan terkait Prinsip Equality Before The Law pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bagi kedudukan anak luar kawin dan bagaimana akibat hukum yang timbul bagi anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka, terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, UU Perkawinan, KUHPerdata dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.
Co-Authors Affila Ghuffran, Mohammad Ghuffran, Mohammad Mohammad Ghuffran NITA NILAN SRY REZKI PULUNGAN, NITA NILAN SRY REZKI Reynaldi Susilo Ridho Mubarak Tarigan, Vita Cita Emia Wessy Trisna Yefrizawati