Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Al-Ahkam Politea Al-Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies
Nubahai, Labib
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
KEPENTINGAN TERBAIK ANAK PEMOHON DISPENSASI PERNIKAHAN DALAM PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM Karima, Aliya; Rahma, Nabila Luthvia; Kasdi, Abdurrohman; Nubahai, Labib
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 dari kasus dispensasi nikah pada putusan no. 134/Pdt.P/2022/PA.Kds, serta untuk mengetahui pemaknaan kepentingan terbaik anak dalam putusan dispensasi pernikahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan cara mengungkap data peristiwa yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Kudus dalam bentuk data yang valid. Dalam memperoleh sumbernya, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa PERMA No. 5 Tahun 2019 dan nomor keputusan 134/Pdt.P/2022/PA.Kds, sedangkan bahan hukum sekunder dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber data pertama yaitu hasil wawancara lanjutan untuk selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan penafsiran hukum gramatikal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi pada putusan hakim nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kds menggunakan metode penemuan hukum dan dengan banyak pertimbangan. Dari semua pertimbangan tersebut, tujuan hakim adalah kelangsungan hidup anak dan kepentingan terbaik anak. Pemberian putusan dispensasi dalam hal ini sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 baik secara produral maupun substantif yang pada dasarnya demi melindungi hak-hak anak pemohon dispensasi pernikahan. Pertimbangan hakim dalam putusannya semata-mata atas dasar perlindungan, kelangsungan hidup anak, dan kepentingan terbaik anak serta pemberian dispensasi nikah juga didasarkan untuk melindungi anak dari sanksi sosial yang terjadi di masyarakat yang sering kali mengucilkan mereka karena sudah hamil dan melahirkan sebelum perkawinan terjadi.
Legal Effectiveness of Halal Product Certification in Improving Business Economics in Indonesia and Malaysia Supriyadi, Supriyadi; Aulia, Rahma; Nubahai, Labib; Rahman, Rozanah Ab; Mohamed, Rosmah
Al-Ahkam Vol 34, No 1 (2024): April
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ahkam.2024.34.1.20546

Abstract

Law Number 33 of 2014 and Government Regulation Number 31 of 2019 in Indonesia shifted halal certification from voluntary to mandatory on October 17, 2019, contrasting with Malaysia's voluntary system under the 2011 Akta Perihal Dagang (APD). This study aims to scrutinize the legal regulations of halal certification in both countries and assess their impacts on business entities. Employing a qualitative method with a phenomenological approach reveals differences in certification procedures, notably in application-to-issuance stages. Indonesia provides a self-declaration mechanism for micro and small businesses, while Malaysia lacks such a provision. Nonetheless, material inspection principles align in both nations. Most respondents perceive halal certification as crucial for sales turnover, despite challenges posed by the COVID-19 pandemic. This research is significant for businesses and governments on how to manage halal certification in both countries.
Hak Perempuan atas Kepemimpinan di Indonesia: Studi Komparasi Tata Negara dan Hukum Islam Aulia, Rahma; Ngazizah, Inna Fauziatal; Ma'arif, Muhamat Nur; Nubahai, Labib
Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam Vol 6, No 2 (2023): Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam
Publisher : State Islamic Institute of Kudus (IAIN Kudus)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/politea.v6i2.23501

Abstract

Indonesia is a country with a fairly high level of Islamic culture in its implementation. Islam itself is a religion that tends to place certain restrictions on women compared to men, but in reality many Muslim women become leaders in Indonesia. So how does Islamic law actually view this condition. The research aims to find out how the concepts of state and Islam relate to women's leadership. To find out the scale of success of women's leadership in Indonesia. This research method uses normative juridical. The results of this research are that based on the history of the Abi Bakrah hadith, it is clear that women are not permitted to occupy public leadership. Meanwhile, according to the state, the Election Law does not require a certain gender to lead. In addition, based on the scale of findings in this research, several regions in Indonesia that are led by women show community acceptance which is supported by a relatively high level of community satisfaction and are able to resolve problems that exist in society with a more humanistic approach compared to some areas led by men.
Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim Karima, Aliya; Rahma, Nabila Luthvia; Kasdi, Abdurrohman; Nubahai, Labib
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Faculty of Shariah UIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 dari kasus dispensasi nikah pada putusan no. 134/Pdt.P/2022/PA.Kds, serta untuk mengetahui pemaknaan kepentingan terbaik anak dalam putusan dispensasi pernikahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan cara mengungkap data peristiwa yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Kudus dalam bentuk data yang valid. Dalam memperoleh sumbernya, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa PERMA No. 5 Tahun 2019 dan nomor keputusan 134/Pdt.P/2022/PA.Kds, sedangkan bahan hukum sekunder dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber data pertama yaitu hasil wawancara lanjutan untuk selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan penafsiran hukum gramatikal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi pada putusan hakim nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kds menggunakan metode penemuan hukum dan dengan banyak pertimbangan. Dari semua pertimbangan tersebut, tujuan hakim adalah kelangsungan hidup anak dan kepentingan terbaik anak. Pemberian putusan dispensasi dalam hal ini sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 baik secara produral maupun substantif yang pada dasarnya demi melindungi hak-hak anak pemohon dispensasi pernikahan. Pertimbangan hakim dalam putusannya semata-mata atas dasar perlindungan, kelangsungan hidup anak, dan kepentingan terbaik anak serta pemberian dispensasi nikah juga didasarkan untuk melindungi anak dari sanksi sosial yang terjadi di masyarakat yang sering kali mengucilkan mereka karena sudah hamil dan melahirkan sebelum perkawinan terjadi.
Legal Awareness of Design Rights Registration For The Sasak Woven Fabric Industry Abdullah, Junaidi; Nubahai, Labib; Yaekaji, Aisyah
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 2 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i02.p01

Abstract

Sukarara Village in Central Lombok is known for its rich cultural heritage, particularly its unique and highly valued Sasak woven fabric motifs. However, this cultural potential has not been fully protected by law, especially in relation to industrial design rights. This study aims to analyze the legal protection of the moral and economic rights of the creators of Sasak woven fabric designs and to identify the factors influencing the legal awareness of design owners regarding the registration of industrial design rights. This research uses a qualitative method with a field research approach, collecting data directly from the local community and stakeholders in Sukarara Village. The findings indicate that legal protection of moral rights is crucial for preserving the recognition of the creator’s identity and the integrity of the design, while economic rights enable artisans to gain financial benefits from their designs. However, the legal awareness of the community regarding the importance of registering industrial design rights remains low. This is due to a lack of outreach, limited legal understanding, perceptions that the registration process is complicated and expensive, and a tendency to rely more on customary mechanisms. Factors influencing legal awareness include the level of legal knowledge, local legal culture, and economic incentives. Therefore, collaborative efforts are needed through culturally-based education, involvement of traditional leaders, simplification of legal procedures, and cost subsidies to encourage legal protection of Sasak woven designs and improve the welfare of the community. esa Sukarara di Lombok Tengah dikenal dengan kekayaan budaya berupa kain tenun motif khas Sasak yang unik dan bernilai tinggi. Namun, potensi budaya ini belum sepenuhnya terlindungi secara hukum, terutama terkait hak atas desain industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta desain kain tenun Sasak, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum pemilik desain terhadap pendaftaran hak desain industri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research) melalui pengumpulan data langsung dari masyarakat dan pemangku kepentingan di Desa Sukarara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas hak moral penting untuk menjaga pengakuan terhadap identitas pencipta dan integritas desain, sementara hak ekonomi memungkinkan pengrajin memperoleh manfaat finansial dari desain tersebut. Namun, kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran hak desain industri masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, pemahaman hukum yang minim, persepsi bahwa proses pendaftaran rumit dan mahal, serta kecenderungan masyarakat untuk lebih mengandalkan mekanisme adat. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum antara lain tingkat pemahaman hukum, budaya hukum lokal, dan insentif ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif melalui edukasi berbasis budaya, pelibatan tokoh adat, penyederhanaan prosedur hukum, dan subsidi biaya untuk mendorong perlindungan hukum terhadap desain tenun Sasak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Legal Effectiveness of Halal Product Certification in Improving Business Economics in Indonesia and Malaysia Supriyadi, Supriyadi; Aulia, Rahma; Nubahai, Labib; Rahman, Rozanah Ab; Mohamed, Rosmah
Al-Ahkam Vol. 34 No. 1 (2024): April
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ahkam.2024.34.1.20546

Abstract

Law Number 33 of 2014 and Government Regulation Number 31 of 2019 in Indonesia shifted halal certification from voluntary to mandatory on October 17, 2019, contrasting with Malaysia's voluntary system under the 2011 Akta Perihal Dagang (APD). This study aims to scrutinize the legal regulations of halal certification in both countries and assess their impacts on business entities. Employing a qualitative method with a phenomenological approach reveals differences in certification procedures, notably in application-to-issuance stages. Indonesia provides a self-declaration mechanism for micro and small businesses, while Malaysia lacks such a provision. Nonetheless, material inspection principles align in both nations. Most respondents perceive halal certification as crucial for sales turnover, despite challenges posed by the COVID-19 pandemic. This research is significant for businesses and governments on how to manage halal certification in both countries.
Co-Authors Abdurrohman Kasdi Aulia, Rahma Inna Fauziatal Ngazizah Junaidi Abdullah Karima, Aliya Ma'arif, Muhamat Nur Mohamed, Rosmah Rahma, Nabila Luthvia Rahman, Rozanah Ab Supriyadi Supriyadi Supriyadi Supriyadi Yaekaji, Aisyah