Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.583
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Islam Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture) SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education) Jurnal Al Himayah Menara Ilmu Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat Journal Of Human And Education (JAHE) SYAMIL: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (JOURNAL OF ISLAMIC EDUCATION) Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Menara Pengabdian AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Desminar, Desminar
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Menara Ilmu

 1 
ZAKAT PROFESI DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KOTA PADANG) Desminar, Desminar
Menara Ilmu Vol 12, No 11 (2018): Vol. XII No. 11 Oktober 2018
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/mi.v12i11.1209

Abstract

Zakat profesi merupakan bentuk usaha-usaha yang relatif baru yang tidak dikenalpada masa pensyari’atan dan penetapan hukum Islam. Karena itu, sangat wajar bila kitatidak menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas (tersurat) baik dalam al-Quran maupundalam al-Sunnah.Menurut ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasuskasusyang tidak diatur oleh nash (al-Quran dan al-Sunnah) secara jelas ini, dapatdiselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada al-Quran dansunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengandua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz dan dengan jalan qias (analogi).Khusus mengenai zakat profesi / PNS ini dapat ditetapkan hukumnya berdasarkanPerluasan cakupan makna lafaz yang terdapat dalam Firman Allah, Q.S. 2; 267, yangartinya:Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baikbaikdan sebagian dari apa yang telah Kami keluarkan dari bumi untuk kamu(apa saja yang kamu usahakan) dalam ayat di atas pada dasarnya bersifat umum,namun ulama kemudian membatasi pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atauharta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertaniandan peternakan. Pengkhususan terhadap beberapa bentuk usaha dan harta ini tentu sajamembatasi cakupan lafaz umum pada ayat tersebut sehingga tidak mencapai selain yangdisebutkan tersebut. Untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut mestilahdikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas meliputi segala usahayang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim. Dengan demikianzakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat di atas.Dasar hukum kedua mengenai zakat profesi/PNS ini adalah qias atau menyamakanzakat proesi dengan zakat-zakat yang lain seperti zakat hasil pertanian dan zakat emasdan perak. Allah telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya bilamencapai nishab 5 wasaq (750 kg beras) sejumlah 5 atau 10 %. Logikanya bila untuk hasilpertanian saja sudah wajib zakat, tentu untuk profesi-profesi tertentu yang menghasilkanuang jauh melebihi pendapatan petani, juga wajib dikeluarkan zakatnya.
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI HARUS DIPAHAMI OLEH CALON MEMPELAI (STUDI KASUS KUA KECAMATAN KOTO TANGAH) Desminar, Desminar
Menara Ilmu Vol 12, No 3 (2018): Vol. XII No. 3 April 2018
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/mi.v12i3.1206

Abstract

Membicarakan kewajiban dan hak suami istri,terlebih dahulu kita membicarakanapa yang dimaksud dengan kewajiaban dan apa yang dimaksud dengan hak. Adalah Drs.H. Sidi Nazar Bakry dalam buku karangannya yaitu Kunci Keutuhan Rumah Tangga YangSakinah mendefinisikan kewajiban dengan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakandengan baik.Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima.Pada pengertian diatas jelas membutuhkan subyek dan obyeknya.Makadisandingkan dengan kata kewajiban dan hak tersebut,dengan kata suami danistri,memperjelas bahwa kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan danpenuhi untuk istrinya.Sedangkan kewajiaban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanandan lakukan untuk suaminya.Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah,sesuatu yangharus diterima suami dari isterinya.Sedangkan hak isteri adalah sesuatu yang harusditerima isteri dari suaminya.Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suamimerupakan upaya untuk memenuhi hak isteri.demikian juga kewajiban yang dilakukan istrimerupakan upaya untuk memenuhi hak suami,sebagaiman yang Rosulullah SAW jelasakan ’‘ :Ketahuilah sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus (wajib) ditunaikan olehistri kalian,dan kalian pun memiliki hak yang harus (wajib) kalian tunaikan.’’(Hasan: Shahih ibnu Majah no.1501.Tirmidzi II:315 no:1173 dan ibnu Majah I:594no:1851)Begitulah kehidupan berumah tangga,Mebutuhkan timbal balik yang searah dansejalan.Rasa salaing membutuhkan,memenuhi dan melengkapi kekurangan satu denganyang lainnya.tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak kedunya,maka keharmonisandan keserasian dalam berumah tangga akan goncang berujung pada percekcokan danperselisihan.Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuanyang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungn suami isteri dan timbul hak dankewajiaban masing-masing timbal-balik.
Pertimbangan Alim Ulama Terhadap Nikah Siri Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Saputra, Romi; Desminar, Desminar; Putri, Meksi Andari
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 18, No 2 (2024): Vol 18 No. 02 OKTOBER 2024
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v18i2.5898

Abstract

AbstrakPada dasarnya pelaksanaan pernikahan atau perkawinan di Indonesia sudah diatur melalui sejumlah regulasi seperti UU No. 1 Tahun 1971 tentang Perkawina Jo UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkwinan, Kompilasi Hukum Islam. didalamnya diatur dengan tegas bahwa perkawinan itu dilaksanakan didepan Pegawai Pencatat Nikah dan mesti dicatat. Namun dalam realitas masyarakat masih ditemui banyak praktek pernikahan dilakukan tidak didepan pejabat yang berwenang ditunjuk oleh negara, akan tetapi dilakukan melalui peran tokoh dan alim ulama diantaranya sebagaimana terjadi di Dusun Kayu Batu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah   pertimbangan  Alim Ula ma terhadap pernikahan sirih di dusun kayu batu? dan bagaimanakah pertimbangan alim Ulama dalam pernikahan sirih dusun kayu batu ditinjau dari kompilasi hukum islam ?. adapun metode penelitian yang digunakan adalah bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan memakai pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan hasil penelitian ini adalah Pertimbangan Alim Ulama di dusun Kayu Batu terhadap nikah siri memerhatikan beberapa faktor untuk melangsungkan nikah sirih, diantaranya faktor ekonomi, faktor Hamil di Luar nikah dan faktor minimnya pengetahuan dan sosialisasi.  Pertimbangan Alim Ulama di dusun Kayu Batu terhadap nikah siri dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam tidak didasarkan kepada pertimbangan hukum yang sah.Kata kunci: Tokoh Agama, Pernikahan Siri, Peraturan Perundang-undangan
Konsep Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Hukum Profetik Saputra, Romi; Desminar, Desminar
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 19, No 2 (2025): Vol 19 No. 02 APRIL 2025
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v19i2.6655

Abstract

Isu pengelolaan sampah saat secara faktual tidak hanya menjadi persoalan nasional akan tetapi sudah merambah menjadi problem dalam skala internasional, meskipun sudah dibentuk aturan dan kebijakan-kebijakan untuk menjawab persoalan tersebut seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan aturan teknis dibawahnya, namun seolah persoalan sampah masih belum kunjung teratasi  dan tertangani dengan baik. Untuk itu dibutuhkan perspektif lain guna memecahkan problematika sampah ini. Yang menjadi fokus persoalan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah pengelolaan sampah dalam perspektif hukum profetik? Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam merespon  isu pengelolaan sampah, dalam perspektif hukum profetik menawarkan konsep etika yang menekankan pentingnya sikap ihsan terhadap alam yaitu suatu kesadaran bahwa pentingnya membina hubungan yang baik secara vertikal dengan sang pencipta dalam bentuk ritual ibadah namun disisi lain menekankan hubungan yang harmoni antara manusia dengan lingkungan dan alam, kecintaan terhadap alam, kesadaran bahwa antara manusia dan  alam memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan serta kesadaran bahwa alam ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Selain itu melalui pespektif hukum profetik, islam menyiapkan seperangkat kaidah-kaidah dalam memahami hukum sehingga melahirkan terobosan-terobosan, kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang tidak hanya terkesan prosedural dan formal, akan tetapi aturan yang dibentuk dirasakan menyatu dengan keyakinan dan keimanan. 
Darul Ahdi Wa Syahadah: Meneguhkan Negara Pancasila Dan Mengantisipasi Tindakan Radikalisme Di Indonesia Saputra, Romi; Desminar, Desminar; Firdaus, Ahmad
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 20, No 2 (2026): Vol 20 No. 02 JANUARI 2026
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v20i2.7634

Abstract

Sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila bertujuan membawa bangsa dan negara Indonesia menjadi negara dan bangsa yang aman, sejahtera, cerdas dan ikut berpartisipasi dalam pergaulan internasional, namun dalam usaha pencapaian tujuan tersebut tantangan radikalisme menjadi tantangan yang nyata dan terang baik dalam bentuk separatisme, terorisme, ekstrimisme ataupun kekerasam dalam dunia digital melalui konten-konten di media sosial. Untuk itu diperlukan satu konsep guna diterjemahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah menawarkan konsep darul ahdi wa syahadah yang meneguhkan negara kesatuan republic Indonesia dan menegaskan bahwa Pancasila sudah sesuai dengan nilai-nilai islam.Keyword: Darul Ahdi Wa  Syahadah, Radikalisme, Negara Pancasila   
Co-Authors Abrar Sulthani, Dinil Ahmad Firdaus, Ahmad Andi Irawan Anggreni, Ika Aria Astuti, Vivi Asmaret, Desi Azizah, Zani Delina, Ros Febrianti, Eti Firdaus Firdaus Habibulloh, Habibulloh Halim, Syaflin Hisab, Firdaus Mochammad Imron Awalludin Mursal Mursal Palapa, Dania Putri Putri, Meksi Andari Rafifa, Farhani Rosdialena Saputra, Romi Suci, Wahyuni Syamsurizal - - Yanti, Elma Rida