Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Islam Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture) Jurnal Al Himayah Menara Ilmu Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat Journal Of Human And Education (JAHE) Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Menara Pengabdian AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Desminar, Desminar
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
ZAKAT PROFESI DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KOTA PADANG) Desminar, Desminar
Menara Ilmu Vol 12, No 11 (2018): Vol. XII No. 11 Oktober 2018
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/mi.v12i11.1209

Abstract

Zakat profesi merupakan bentuk usaha-usaha yang relatif baru yang tidak dikenalpada masa pensyari’atan dan penetapan hukum Islam. Karena itu, sangat wajar bila kitatidak menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas (tersurat) baik dalam al-Quran maupundalam al-Sunnah.Menurut ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasuskasusyang tidak diatur oleh nash (al-Quran dan al-Sunnah) secara jelas ini, dapatdiselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada al-Quran dansunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengandua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz dan dengan jalan qias (analogi).Khusus mengenai zakat profesi / PNS ini dapat ditetapkan hukumnya berdasarkanPerluasan cakupan makna lafaz yang terdapat dalam Firman Allah, Q.S. 2; 267, yangartinya:Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baikbaikdan sebagian dari apa yang telah Kami keluarkan dari bumi untuk kamu(apa saja yang kamu usahakan) dalam ayat di atas pada dasarnya bersifat umum,namun ulama kemudian membatasi pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atauharta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertaniandan peternakan. Pengkhususan terhadap beberapa bentuk usaha dan harta ini tentu sajamembatasi cakupan lafaz umum pada ayat tersebut sehingga tidak mencapai selain yangdisebutkan tersebut. Untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut mestilahdikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas meliputi segala usahayang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim. Dengan demikianzakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat di atas.Dasar hukum kedua mengenai zakat profesi/PNS ini adalah qias atau menyamakanzakat proesi dengan zakat-zakat yang lain seperti zakat hasil pertanian dan zakat emasdan perak. Allah telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya bilamencapai nishab 5 wasaq (750 kg beras) sejumlah 5 atau 10 %. Logikanya bila untuk hasilpertanian saja sudah wajib zakat, tentu untuk profesi-profesi tertentu yang menghasilkanuang jauh melebihi pendapatan petani, juga wajib dikeluarkan zakatnya.
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI HARUS DIPAHAMI OLEH CALON MEMPELAI (STUDI KASUS KUA KECAMATAN KOTO TANGAH) Desminar, Desminar
Menara Ilmu Vol 12, No 3 (2018): Vol. XII No. 3 April 2018
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/mi.v12i3.1206

Abstract

Membicarakan kewajiban dan hak suami istri,terlebih dahulu kita membicarakanapa yang dimaksud dengan kewajiaban dan apa yang dimaksud dengan hak. Adalah Drs.H. Sidi Nazar Bakry dalam buku karangannya yaitu Kunci Keutuhan Rumah Tangga YangSakinah mendefinisikan kewajiban dengan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakandengan baik.Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima.Pada pengertian diatas jelas membutuhkan subyek dan obyeknya.Makadisandingkan dengan kata kewajiban dan hak tersebut,dengan kata suami danistri,memperjelas bahwa kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan danpenuhi untuk istrinya.Sedangkan kewajiaban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanandan lakukan untuk suaminya.Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah,sesuatu yangharus diterima suami dari isterinya.Sedangkan hak isteri adalah sesuatu yang harusditerima isteri dari suaminya.Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suamimerupakan upaya untuk memenuhi hak isteri.demikian juga kewajiban yang dilakukan istrimerupakan upaya untuk memenuhi hak suami,sebagaiman yang Rosulullah SAW jelasakan ’‘ :Ketahuilah sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus (wajib) ditunaikan olehistri kalian,dan kalian pun memiliki hak yang harus (wajib) kalian tunaikan.’’(Hasan: Shahih ibnu Majah no.1501.Tirmidzi II:315 no:1173 dan ibnu Majah I:594no:1851)Begitulah kehidupan berumah tangga,Mebutuhkan timbal balik yang searah dansejalan.Rasa salaing membutuhkan,memenuhi dan melengkapi kekurangan satu denganyang lainnya.tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak kedunya,maka keharmonisandan keserasian dalam berumah tangga akan goncang berujung pada percekcokan danperselisihan.Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuanyang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungn suami isteri dan timbul hak dankewajiaban masing-masing timbal-balik.
Community Understanding of Obligations as a Recipient of PKH Assistance in the Perspective of Islamic Law Halim, Syaflin; Desminar, Desminar; Mursal, Mursal; Yanti, Elma Rida; Delina, Ros
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 6 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v6i2.5151

Abstract

Understanding the obligations of PKH recipients helps the community understand that the assistance received must be used wisely and follow the program's objectives. Communities that understand the importance of good management will be more likely to use the assistance to improve family welfare, such as meeting basic needs, getting proper education, or developing economic skills. This study delved into the community's comprehension of the obligations of PKH recipients within the framework of Islamic law. Employing qualitative research methods, data collection encompassed in-depth interviews, observations, and documentation. Analysis indicated that most PKH beneficiaries grasp their responsibilities and strive to adhere to governmental directives. However, the involvement of religious leaders, though minimal, predominantly entails disseminating general religious messages. Specific initiatives to educate beneficiaries on their obligations within Islamic law are noticeably absent. Nevertheless, the PKH program aligns with the principles of maqashid al-shari'ah, safeguarding core aspects of faith, health, education, and property. Facilitating access to essential services fosters the well-being and advancement of marginalized individuals.
Sosialisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Sebagai Penerima Bantuan PKH dalam Prespektif Hukum Islam di Nagari Cubadak Tengah Kabupaten Pasaman Halim, Syaflin; Desminar, Desminar; Mursal, Mursal; Rosdialena, Rosdialena
Menara Pengabdian Vol 4, No 1 (2024): Vol. 4 No. 1 Juni 2024
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jmp.v4i1.5599

Abstract

Sosialisasi pemahaman yang baik tentang kewajiban penerima PKH dapat membantu masyarakat dalam memahami bantuan yang diterima mesti digunakan dengan  tujuan program. Hal ini perlu dilakukan karena masih banyak penerima bantuan PKH yang tidak memahami tentang kewajibannya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya pengelolaan yang baik akan cenderung menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, seperti mendapatkan pendidikan yang layak, atau mengembangkan keterampilan ekonomi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam mencapai tujuan ini, melibatkan peran aktif dosen dan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam, bersama dengan partisipasi masyarakat khususnya bagi penerima bantuan PKH dengan menggunakan metode  ceramah. Evaluasi keberhasilan kegiatan ini dilakukan berdasarkan peningkatan pemahaman masyarakat tekait kewajiban yang harus dipenuhi sebagai penerima bantuan PKH dalam konteks hukum Islam. Kesimpulan ini didasarkan pada kemampuan dalam mengungkapkan kewajiban masyarakat penerima PKH telah memahami kewajiban mereka sebagai penerima bantuan PKH dan berusaha memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Peningkatan Keterampilan Pengurusan Jenazah sesuai Pendekatan Sunnah bagi Jama’ah Kongsi Kematian Masjid Shautul Bilad Lubuk Minturun Kota Padang Halim, Syaflin; Firdaus, Firdaus; Desminar, Desminar; Azizah, Zani; Palapa, Dania Putri
Menara Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2023): Vol. 3 No. 2 Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jmp.v3i2.4947

Abstract

Penyempurnaan keterampilan penyelenggaraan jenazah menjadi suatu kebutuhan penting, mengingat masih terdapat keragu-raguan dan kebimbangan di kalangan masyarakat terkait pelaksanaan proses ini. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kuat tradisi lokal yang seringkali jauh dari pedoman Sunnah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan jenazah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Sunnah. Dalam mencapai tujuan tersebut, melibatkan peran aktif dosen dan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam, bersama dengan partisipasi masyarakat, khususnya jamaah Kongsi Kematian Masjid Shautul Bilad. Evaluasi keberhasilan kegiatan ini dilakukan berdasarkan peningkatan pemahaman jamaah Kongsi Kematian Masjid Shautul Bilad dalam melaksanakan pengurusan jenazah sesuai dengan ajaran Sunnah. Kesimpulan ini didasarkan pada kemampuan jamaah dalam menghadapi sakaratul maut, mengatur posisi mayat sebelum pelaksanaan fardhu kifayah, melakukan mandi jenazah, mengkafani, melaksanakan shalat jenazah, hingga proses penguburan. Keberhasilan kegiatan ini terlihat melalui peningkatan pemahaman kognitif jamaah, yang diperoleh melalui sosialisasi berupa penyebaran materi dan ceramah, serta kemampuan praktis yang diperoleh melalui demonstrasi.
Pertimbangan Alim Ulama Terhadap Nikah Siri Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Saputra, Romi; Desminar, Desminar; Putri, Meksi Andari
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 18, No 2 (2024): Vol 18 No. 02 OKTOBER 2024
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v18i2.5898

Abstract

AbstrakPada dasarnya pelaksanaan pernikahan atau perkawinan di Indonesia sudah diatur melalui sejumlah regulasi seperti UU No. 1 Tahun 1971 tentang Perkawina Jo UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkwinan, Kompilasi Hukum Islam. didalamnya diatur dengan tegas bahwa perkawinan itu dilaksanakan didepan Pegawai Pencatat Nikah dan mesti dicatat. Namun dalam realitas masyarakat masih ditemui banyak praktek pernikahan dilakukan tidak didepan pejabat yang berwenang ditunjuk oleh negara, akan tetapi dilakukan melalui peran tokoh dan alim ulama diantaranya sebagaimana terjadi di Dusun Kayu Batu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah   pertimbangan  Alim Ula ma terhadap pernikahan sirih di dusun kayu batu? dan bagaimanakah pertimbangan alim Ulama dalam pernikahan sirih dusun kayu batu ditinjau dari kompilasi hukum islam ?. adapun metode penelitian yang digunakan adalah bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan memakai pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan hasil penelitian ini adalah Pertimbangan Alim Ulama di dusun Kayu Batu terhadap nikah siri memerhatikan beberapa faktor untuk melangsungkan nikah sirih, diantaranya faktor ekonomi, faktor Hamil di Luar nikah dan faktor minimnya pengetahuan dan sosialisasi.  Pertimbangan Alim Ulama di dusun Kayu Batu terhadap nikah siri dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam tidak didasarkan kepada pertimbangan hukum yang sah.Kata kunci: Tokoh Agama, Pernikahan Siri, Peraturan Perundang-undangan
Islamic Law Frameworks for Addressing Marriage Delays during Public Health Crises Desminar, Desminar; Habibulloh, Habibulloh; Saputra, Romi; Abrar Sulthani, Dinil; Irawan, Andi
KARSA Journal of Social and Islamic Culture Vol. 32 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v32i2.16096

Abstract

This study examines the postponement of marriages at the Office of Religious Affairs (KUA) in Koto Tangah District during the COVID-19 pandemic as an effort to address health and social challenges, focusing on the perspective of Islamic law. The government's social restrictions led many couples to postpone or cancel their weddings, especially during the large-scale social restrictions period. This research aims to understand marriage postponement as a strategy to navigate pandemic challenges from an Islamic law perspective in Koto Tangah District, Padang City, and its impact on couples and society. The method used is field research with a descriptive qualitative approach. The findings show that marriage postponement was effectively carried out through schedule coordination with couples despite pressure from the brides and grooms. Health protocols were the primary reason for the delay, and KUA strictly limited the number of weddings if safety standards were not met. The postponements had significant psychological and economic effects on the couples, while society had mixed responses to the policy. KUA faced challenges in implementing marriage delays, especially regarding facilities and communication with engaged couples
Community Understanding of Obligations as a Recipient of PKH Assistance in the Perspective of Islamic Law Halim, Syaflin; Desminar, Desminar; Mursal, Mursal; Yanti, Elma Rida; Delina, Ros
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v6i2.5151

Abstract

Understanding the obligations of PKH recipients helps the community understand that the assistance received must be used wisely and follow the program's objectives. Communities that understand the importance of good management will be more likely to use the assistance to improve family welfare, such as meeting basic needs, getting proper education, or developing economic skills. This study delved into the community's comprehension of the obligations of PKH recipients within the framework of Islamic law. Employing qualitative research methods, data collection encompassed in-depth interviews, observations, and documentation. Analysis indicated that most PKH beneficiaries grasp their responsibilities and strive to adhere to governmental directives. However, the involvement of religious leaders, though minimal, predominantly entails disseminating general religious messages. Specific initiatives to educate beneficiaries on their obligations within Islamic law are noticeably absent. Nevertheless, the PKH program aligns with the principles of maqashid al-shari'ah, safeguarding core aspects of faith, health, education, and property. Facilitating access to essential services fosters the well-being and advancement of marginalized individuals.
Understanding of Disaster Fiqh in the Matter of Worship in Times of Natural Disasters (Study in Tanjung Raya District, Religious Regency, West Sumatra) Halim, Syaflin; Desminar, Desminar; Syamsurizal, Syamsurizal; Yanti, Elma Rida; Habibullah, Habibullah
Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat Vol 8, No 1 (2025):Vol. 8, No. 1 Juni 2025
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jkpu.v8i1.6715

Abstract

Abstract Natural disasters such as floods and earthquakes often hinder the normal implementation of worship, especially in terms of purification and prayer. However, the public's understanding of the leniency (rukhsah) of worship regulated in Islamic jurisprudence is still limited, including in the Tanjung Raya area, West Sumatra. This research aims to reveal the extent of public understanding of the implementation of worship in emergency conditions and how fatwas and fiqh principles can be implemented in the context of disasters. This study uses a qualitative-descriptive method with in-depth interview techniques with community leaders, as well as document analysis of fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI) and disaster fiqh literature. The results of the study show that the majority of people have the spirit of carrying out worship but have not fully understood the leniency such as tayammum, praying in unclean clothes, praying plural, or performing prayers in a state of awrah that is not completely covered. The lack of counseling and socialization is the main factor in this low understanding. Therefore, systematic disaster fiqh education is needed by religious authorities and related institutions so that people can continue to worship legally and in accordance with sharia in emergency situations. Keywords: Disaster Fiqh, Worship in Emergencies, Islamic Jurisprudence
Konsep Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Hukum Profetik Saputra, Romi; Desminar, Desminar
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 19, No 2 (2025): Vol 19 No. 02 APRIL 2025
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v19i2.6655

Abstract

Isu pengelolaan sampah saat secara faktual tidak hanya menjadi persoalan nasional akan tetapi sudah merambah menjadi problem dalam skala internasional, meskipun sudah dibentuk aturan dan kebijakan-kebijakan untuk menjawab persoalan tersebut seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan aturan teknis dibawahnya, namun seolah persoalan sampah masih belum kunjung teratasi  dan tertangani dengan baik. Untuk itu dibutuhkan perspektif lain guna memecahkan problematika sampah ini. Yang menjadi fokus persoalan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah pengelolaan sampah dalam perspektif hukum profetik? Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam merespon  isu pengelolaan sampah, dalam perspektif hukum profetik menawarkan konsep etika yang menekankan pentingnya sikap ihsan terhadap alam yaitu suatu kesadaran bahwa pentingnya membina hubungan yang baik secara vertikal dengan sang pencipta dalam bentuk ritual ibadah namun disisi lain menekankan hubungan yang harmoni antara manusia dengan lingkungan dan alam, kecintaan terhadap alam, kesadaran bahwa antara manusia dan  alam memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan serta kesadaran bahwa alam ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Selain itu melalui pespektif hukum profetik, islam menyiapkan seperangkat kaidah-kaidah dalam memahami hukum sehingga melahirkan terobosan-terobosan, kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang tidak hanya terkesan prosedural dan formal, akan tetapi aturan yang dibentuk dirasakan menyatu dengan keyakinan dan keimanan. 
Co-Authors Abrar Sulthani, Dinil Andi Irawan Anggreni, Ika Aria Astuti, Vivi Asmaret, Desi Azizah, Zani Delina, Ros Febrianti, Eti Firdaus Firdaus Habibulloh, Habibulloh Hisab, Firdaus Mochammad Imron Awalludin Mursal Mursal Palapa, Dania Putri Putri, Meksi Andari Rafifa, Farhani Rosdialena Saputra, Romi Syaflin Halim Syamsurizal - - Yanti, Elma Rida