Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengalihan Cessie Kepada Pihak Ketiga dalam Pemberian Kredit Bank Anggun Lestari Suryamizon; Syuryani Syuryani
Pagaruyuang Law Journal Volume 4 Nomor 1, Juli 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v4i1.2316

Dalam lingkungan Perbankan Cessie sering digunakan oleh pihak terkait. Pada Umumnya Pelaksanaan Cessie dalam dunia perbankan yang dikarenakan kreditur lama membutuhkan pembiayaan agar pelaksanaan operasional dari usahanya tetap berjalan. Dalam pemberian kredit bank semestinya dibuat dalam suatu bentuk tertulis, dan bank harus memiliki keyakinan terhadap kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang diperoleh dari hasil penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, baik modal,maupun agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur. Pengalihan hak tagih kepada pihak ketiga melalui cessie menurut Pasal 613 KUHPerdata dilakukan atas piutang atas nama kreditur lama, kepada kreditur yang baru atas utang dari debitur dengan membuat akta cessie baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dengan kewajiban diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis disetujui dan diakui oleh debitur. Dengan akibat hukum piutang beralih dari kreditur lama ke kreditur baru.

AKIBAT HUKUM ATAS MUSNAHNYA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT STUDI KASUS PT. BPR HARAU Rizky, Lailatul; Suryamizon, Anggun Lestari; Adriaman, Mahlil
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Edisi 3 Oktober 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i1.2018

One of the objectives of the Republic of Indonesia based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is to create a prosperous, just, and prosperous society. In realizing these goals, national development activities are needed, especially development in the economic sector. In Indonesia there are several financial institutions that provide credit loans, such as pawnshops, non-bank financial institutions, and bank financial institutions both government and private. This research method used in this study is descriptive, namely legal research on the enactment or implementation of normative legal provisions in action on every particular legal event that occurs in society. Article 1444 of the Civil Code which states If a particular item which is the subject of the agreement is destroyed, can no longer be traded in such a way that it is not at all known whether it still exists, then abolish the bond, provided that the goods are destroyed beyond the fault of the debtor, and before he neglects to deliver them. Destruction referred to in the Fiduciary Guarantee Act is total destruction, where the object that is the fiduciary guarantee can no longer be used properly, even though a small part or the rest of the object still exists due to events beyond the fault of the parties. And the creditor has the right to an insurance claim from the destroyed object, the insurance claim is used as a substitute for the destroyed collateral object.

Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Suryamizon, Anggun Lestari
Pagaruyuang Law Journal Volume 1 Nomor 1, Juli 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v1i1.270

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadikan manusia lebih kreatif dan inovatif. Kreativitas ini mencakup segala bidang, sehingga dengan kemampuan ini, banyak muncul penghargaan terhadap prestasi tersebut. Betuk dari perlindungan dan penghargaan seperti ini dikenal dengan istilah hak kekayaan intelektual. Hukum hak kekayaan Intelektual menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. Indonesia dikenal memiliki keragaman hayati yang tinggi, namun tanpa disadari banyak asset dan kekayaan intelektual lokal telah terdaftar diluar negeri sebagai milik asing. Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual baik berupa pembajakan, pemalsuan, dalam konteks hak cipta, merek dagang dan pelanggaran hak paten jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi, terutama si pemilik sah dari hak kekayaan intelektual tersebut. Begitupun konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga akan terganggu dengan adanya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual tersebut.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam hukum Adat Nagari Padam Gadang yodris, indra; Suryamizon, anggun Lestari; adriaman, mahlil
Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 1, Juli 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.3824

Hak usaha bagi hasil adalah hak seseorang atau badan hukum yang disebut dengan penggarap untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas atas tanah kepunyaan orang lain yang disebut dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut imbangan yang disetujui. Dalam hukum adat minangkabau perjanjian bagi hasil tanah pertanian tidak perlu mendapat persetujuan atau disaksikan oleh persekutuan yang hanya cukup dengan lisan dan jika diperlukan hanya disaksikan oleh kerabat tetangga tanpa sepengetahuan persekutuan. Sedangkan perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil perbuatan ini merupakan suatu hal yang mesti dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan demi kepastian hukum oleh para pihak yang terkait. Meskipun telah dikeluarkannya peraturan tentang bagi hasil, kegiatan bagi hasil tanah pertanian di daerah penelitian masih juga dilakukan tanpa berdasarkan kepada aturan prundang-undangan ini. Bentuk penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa terhadap para pihak dilakukan secara musyawarah dan mufakat antara anggota dalam satu kelompok, apabila penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat antara anggota dalam satu kelompok tidak selesai, maka permasalah akan dilakukan secara lembaga nagari. Penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan dan upaya-upaya bagi hasil tanah pertanian di Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan menekankan praktek yang terjadi dilapangan dikaitkan dengan aspek hokum atau perundang-undangan sehingga dapat memberikan gambaran secara kualitatif dalam penelitian ini. Penjelasan dari rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan dan upaya-upaya bagi hasil tanah pertanian di Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh..Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan ternyata Bentuk penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa terhadap para pihak dilakukan secara musyawarah dan mufakat antara anggota dalam satu kelompok, apabila penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat antara anggota dalam satu kelompok tidak selesai, maka permasalah akan dilakukan secara lembaga nagari dan kegitan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di daerah penelitian masih dan tetap memakai hukum adat atau kebiasaan yang alami dan sudah turun menurun karena dianggap memenuhi rasa keadilan.

Pertanggungjawaban Hukum Atas Keabsahan Alas Hak Berasal Dari Tanah Ulayat Dalam Pendaftaran Tanah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman) Savira, Meltika; Syuryani, Syuryani; Suryamizon, Anggun Lestari
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 17, No 2 (2023): Vol 17 No. 02 OKTOBER 2023
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v17i2.4842

Dalam proses kegiatan pendaftaran tanah ulayat yang tak jarang terjadinya sengketa, sengketa yang dimaksud adalah sengketa terhadap proses penerbitan sertipkat hak milik atas tanah ulayat yang pada khususnya tanah ulayat yang didaftarkan atas nama pribadi dalam proses pendaftaran pertama kali pengakuan hak. Sengketa dapat terjadi pada saat kegiatan pengukuran tanah, atau pada saat jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis, atau bahkan saat proses penerbitan sertipikat atas tanah. Sengketa muncul apabila ada pihak lain yang merasa haknya dirugikan dari kegiatan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah ulayat dan mengajukan gugatan ke Kantor Pertanahan. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum atas keabsahan alas hak berasal dari tanah ulayat dalam pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan kabupaten Padang Pariaman serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pendaftaran tanah ulayat di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu , atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Peneliti dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Empiris yuridis .Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada rumusan masalah pertama mengenai pertanggungjawaban hukum atas keabsahan alas hak yang berasal dari tanah ulayat dalam pendaftaran tanah bahwa kebenaran materiil dari pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sepenuhya menjadi tanggung jawab yang membuat surat pernyataan dan apabila terbukti tidak benar, yang bersangkutan bersedia dituntut secara perdata maupun pidana di lembaga pengadilan. Sedangkan pada rumusan masalah kedua yang membahas tentang kendala-kendala dalam pendaftaran tanah yang mana terdapat kendala-kendala baik secara internal maupun eksternal . Kata Kunci: Keabsahan Alas Hak, Pendaftaran Tanah, Tanah Ulayat

THE STATUS OF THE WIDOW AS HEIR TO THE ASSETS INHERITED FROM HER DECEASED HUSBAND IS REVIEWED ACCORDING TO CUSTOMARY LAW Shinta Nofitrianti; Syuryani; Suryamizon, Anggun Lestari
DE'RECHTSSTAAT Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v10i1.9795

Customary law, which is unwritten, makes customary law dynamic in nature so that it is easy to adapt to developments required by the times. Determining the ownership status of assets during marriage is important to obtain clarity on what position the assets will be in the event of the death of one of the husbands or wives, which are the inheritance to be inherited by their respective heirs. Becoming a widow can occur due to divorce or death. The problem that the author examines is how to regulate inheritance in marriage law according to customary law in Nagari Sungai Rimbang, Suliki sub-district, and how is the position of a widow regarding her husband's inherited assets who have died in Nagari Sungai Rimbang, Suliki sub-district. The research method that the writer uses is Empirical Legal Research. Therefore, it can be concluded 1) Inherited Property Arrangements in Marriage Law According to Customary Law in Nagari Sungai Rimbang, Suliki District, Inherited property is property owned by a man or woman, during bachelors or girls who were obtained through gifts, wills or from business Alone. If the property is brought into the marriage of the man or woman dies, then the inherited property is returned or returned to the family of the man or woman from the mother's line. 2) A widow does not have the right to her deceased husband's property. The widow gets the right to hereditary property if before her husband dies he has given a will to the bequeathed person. If the widow has children, both girls and boys, from a legal marriage with the husband, then the child gets a share by way of both parties conducting deliberation.

PERLINDUNGAN DEBITUR TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG FIDUSIA Tanjung, Prima Pratama; Suryamizon, Anggun Lestari; Adriaman, Mahlil
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i3.8816

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan debitur pengguna jasa dalam perjanjian kredit Undang-undang Fidusia antara PT. BCA Finance Kota Bukittinggi dengan debitur dalam persidangan di pengadilan negeri Bukittinggi yang menyatakan bahwa debitur telah melangggar Undang-undang Fidusia. selanjutnya debitur mengajukan tuntutan kepada Pengadilan bahwasannya debitur tidak melakukan pelanggaran Fidusia dan hanya lalai dalam melakukan pembayaran cicilan.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep UU Fidusia yang menjelaskan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengumpulan data dan analisis dilakukan dengan metode kualitatif serta pendekatan deskriptif-analisis.Peneliti menemukan bahwa pelanggaran yang di lakukan oleh debitur bukan sepenuhnya menjadi kronologi hukum yang dapat memberatkan debitur, justru meningkatkan perlindungan debitur dalam jaminan perlindungan konsumen di pengadilan tinggi dan tidak adanya pelanggaran Fidusia yang dilakukan oleh debitur disebabkan debitur hanya melakukan kelalaian dalam pembayaran bukan dalam pemindahan alih kendaraan. Sehingga, keputusan persidangan tersebut yaitu debitur hanya membayar tagihan tanpa denda. Kata Kunci: BCA Finance Kota Bukittinggi; Debitur: Fidusia AbstractThis research aims to explain the protection of service user debtors in the Fiduciary Law credit agreement between PT. BCA Finance City of Bukittinggi with the debtor in a trial at the Bukittinggi district court stating that the debtor had violated the Fiduciary Law. then the debtor submits a claim to the Court that the debtor did not commit a Fiduciary violation and was only negligent in making installment payments. ownership of the object. Data collection and analysis were carried out using qualitative methods and a descriptive-analytic approach.The researcher found that the violations committed by debtors were not entirely a legal chronology that could incriminate debtors, instead they increased debtor protection in consumer protection guarantees in high courts and there were no Fiduciary violations that carried out by the debtor because the debtor only made a negligence in payment, not in transferring the vehicle. Thus, the decision of the trial is that the debtor only pays bills without fines. Keyboard: BCA Finance Kota Bukittinggi; Debitur: Fidusia.

WANPRESTASI OLEH PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI FOREX MARGIN TRADING PADA BURSA BERJANGKA (Putusan PN SURABAYA Nomor 65/Pdt.G.S/2020/PN Surabaya) Fajri Tobing, Muh Kevin; Rusli, Benni; Suryamizon, Anggun Lestari
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.719

Humans have always traded with other humans around them for various reasons with the barter system. Along with the development of the era and civilization, this barter system was no longer used because it had many weaknesses, so a new payment system was invented, namely using money as a medium of exchange and payment. The payment system using money is also not without weaknesses in its function for transactions with other countries that have different types of currencies. World trade transactions in this era of globalization are closely related to foreign currency trading, which is commonly called currency or foreign exchange (forex). Foreign Exchange stands for forex (foreign exchange) includes two meanings, namely foreign currency and the process of exchanging from one currency to another. Moreover, the customer does not meet face to face and is at risk of default, misuse of the customer's margin. In this writing, the author raises several problems of default. This research is descriptive in nature and aims to obtain a complete description of the legal situation in force in a particular place. Normative juridical law research is the collection of material or research materials aimed at written documents. Sources of data and legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This research uses document studies related to laws and regulations, books and journal judge decisions related to default. The results of this study are important for investors to understand that the legal process can take significant time and costs. In addition, success in suing a futures brokerage company depends on the strength of the evidence it has and also on the legal provisions in force in the local jurisdiction. Therefore, it is important for investors to always be careful in choosing a trusted futures brokerage company, and to ensure that there is a written agreement and adequate protection guarantees before making a forex margin trading transaction. The form of CoFTRA coaching is the provision of training for Futures Trading actors to increase knowledge/expertise in Commodity and Futures Trading. The form of preventive supervision is that CoFTRA conducts field supervision and carries out periodic and/or occasional reports by Futures Brokers regarding their activities on the Futures Exchange and the number and customer data received online, and the implementation of a Single Supervision System for market integrity and trading actors Futures connected online and real time.

Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dagang pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bukittinggi Maesa, Isradi; Suryamizon, Anggun Lestari; Nazar, Jasman
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.774

In the industrial and trade sectors where brands are a part of intellectual property rights, they have a position as a differentiator and identity for a business, one of which is micro, small and medium enterprises (MSMEs). In order to obtain the trademark rights, every micro, small and medium enterprise actor must submit an application for trademark registration in order to obtain the trademark rights when it is used. Even though regulations regarding marks have been expressly regulated by the state in a statutory regulation, namely Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, in practice there are still many MSME actors who have not registered their trademarks. This study aims to determine the implementation and inhibition of MSME actors in Bukittinggi in registering their trademarks. The method used in this study is a qualitative method with an empirical juridical approach. The registration of MSME trademarks is fundamental to obtaining exclusive rights to brands. In addition, to register a business actor must fulfill administrative requirements for his trademark. The obstacles in registering a trademark for MSME actors in Bukittinggi are the lack of information and knowledge obtained and concerns about financing when registering their trademarks.

Analisis Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Tulis yang Berjudul Hologramisasi atau Kinegramisasi (Putusan Nomor: 9/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/Pn.Jkt.Pst) Fernando, Rahmat; Suryamizon, Anggun Lestari; Nazar, Jasman
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.845

Intellectual Property Rights (IPR) are exclusive rights to intellectual property that arise or are born due to human intellectual abilities. From the word intellectual, it is reflected that the source of such wealth is intelligence or the result of human thought which gives birth to intellectual works in the fields of science, art, literature and technology that are beneficial to humans. In connection with the enactment of copyright law protection regulations stipulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (hereinafter referred to as the UUHC) with the hope of guaranteeing legal certainty and protection of copyright law itself. In writing this journal, researchers raised several issues, namely legal protection related to the judge's decision on case No. 9/Pdt.Sus-Copyright/2020/PN.Jkt.Pst). This study uses a normative method, which is a process to find legal rules, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues at hand. Normative research does not need to start with a hypothesis, therefore the terms independent variable and dependent variable are unknown in normative research, the data used in this study are primary data, secondary data and tertiary data. This research is based on laws and regulations, books, texts, judge's decisions and journals related to legal protection and legal remedies. Based on the case of researchers regarding violations related to plagiarism of written works committed by a person named Kasim Tarigan and registering the results of plagiarism of his writings at the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), where the crime can be subject to civil damages by formal law and material law, as well included in the demands for unlawful acts (PMH). As explained in the provisions of article 1365 of the Civil Code "Any act that violates the law and harms other people requires the person who caused the loss because of his mistake to compensate for the loss".

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search