Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.244
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Pendidikan IPA (JPPIPA) DE'RECHTSSTAAT YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Collegium Studiosum Journal
Syuryani
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Physics Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN LAYANAN INTERNET Rahmayani, Dina; Syuryani
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1186

Abstract

Internet has become a fundamental necessity for modern society today. Shopping, sending emails, listening to music, and advertising products can all be done through the internet. To facilitate telecommunications, there is a need for a managing body that provides internet services, one of which is carried out by PT. A, which operates in the field of telecommunications service connections. One of the products offered by PT. A is the internet. more people subscribe, there are also increasing issues related to internet services. These range from technical to non-technical service problems that result in losses for customers. Method used in this research is a conceptual approach, which provides an analytical perspective on legal problem-solving seen from the aspect of legal concepts underlying it and based on internet,con information from internet service users. Based on the results of this research, sumer regarding the implementation of agreements, as well as the rights and protection,a obligations between the company and the customers have the clause agreements made by the company. It's just a matter of been stipulated in greements. understanding for both customers and the company to fulfill and implement rights and obligations so as not to cause breach of contract.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM ATAS PINJAMAN ANGGOTA YANG BERMASALAH TANPA JAMINAN DI KOPERASI TABUR PUJA KABUPATEN SOLOK Mike Neliantika; Syuryani; Jasman Nazar
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17905

Abstract

Pinjaman yang bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Tabur Puja Kabupaten Solok terhitung Rp. 2.370.751.305. Pencairan pinjaman dilakukan dengan tanpa adanya jaminan. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengatur, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Nasabah seharusnya mematuhi isi perjanjian tersebut. Koperasi Tabur Puja tidak mendapatkan perlindungan hukum hingga mengalami kerugian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi koperasi simpan pinjam atas pinjaman anggota yang bermasalah tanpa jaminan di Koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok? Bagaimana upaya yang ditempuh jika terjadi pinjaman anggota yang bermasalah tanpa jaminan oleh Koperasi Simpan Pinjam Tabur Puja Kabupaten Solok? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menggambarkan bahwa perlindungan hukum bagi koperasi simpan pinjam atas pinjaman anggota yang bermasalah tanpa jaminan di Koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok dilakukan dengan merujuk kembali pada perjanjian antara pihak koperasi dan pihak anggota koperasi. Terdapat ketentuan mengenai penyelesaian masalah yaitu para pihak akan berusaha menyelesaikan sengketa secara mufakat dan kekeluargaan. Upaya yang dilakukan terhadap pinjaman bermasalah diantaranya dengan memberikan teguran kepada anggota. Teguran tersebut berbentuk surat tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. Koperasi juga memberikan peluang kemudahan pada anggota bermasalah dengan penjadwalan hutang kembali. Tindakan terakhir yang bisa diambil oleh koperasi bisa berbentuk pembekuan terhadap simpanan pokok dan simpanan wajib. Kata Kunci : Simpan Pinjam, Koperasi, Jaminan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM ATAS PINJAMAN ANGGOTA YANG BERMASALAH TANPA JAMINAN DI KOPERASI TABUR PUJA KABUPATEN SOLOK Mike Neliantika; Syuryani; Jasman Nazar
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17905

Abstract

Pinjaman yang bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Tabur Puja Kabupaten Solok terhitung Rp. 2.370.751.305. Pencairan pinjaman dilakukan dengan tanpa adanya jaminan. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengatur, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Nasabah seharusnya mematuhi isi perjanjian tersebut. Koperasi Tabur Puja tidak mendapatkan perlindungan hukum hingga mengalami kerugian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi koperasi simpan pinjam atas pinjaman anggota yang bermasalah tanpa jaminan di Koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok? Bagaimana upaya yang ditempuh jika terjadi pinjaman anggota yang bermasalah tanpa jaminan oleh Koperasi Simpan Pinjam Tabur Puja Kabupaten Solok? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menggambarkan bahwa perlindungan hukum bagi koperasi simpan pinjam atas pinjaman anggota yang bermasalah tanpa jaminan di Koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok dilakukan dengan merujuk kembali pada perjanjian antara pihak koperasi dan pihak anggota koperasi. Terdapat ketentuan mengenai penyelesaian masalah yaitu para pihak akan berusaha menyelesaikan sengketa secara mufakat dan kekeluargaan. Upaya yang dilakukan terhadap pinjaman bermasalah diantaranya dengan memberikan teguran kepada anggota. Teguran tersebut berbentuk surat tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. Koperasi juga memberikan peluang kemudahan pada anggota bermasalah dengan penjadwalan hutang kembali. Tindakan terakhir yang bisa diambil oleh koperasi bisa berbentuk pembekuan terhadap simpanan pokok dan simpanan wajib. Kata Kunci : Simpan Pinjam, Koperasi, Jaminan
KENDALA PENYELESAIAN SENGKETA PERALIHAN HARATO PUSAKO TINGGI MENJADI HARATO PUSAKO RANDAH OLEH KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) KENAGARIAN LASI KECAMATAN CANDUANG Syahril Siddik; Nuzul Rahmayani; Syuryani
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16683

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya peralihan status harato pusako tinggi menjadi harato pusako randah dalam kajian hukum adat Minangkabau dan kendala-kendala yang dihadapi Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi kecamatan Canduang dalam menangani sengketa peralihan status harato pusako tinggi menjadi harato pusako randah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris. Teknik penunjang data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Interview/wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses yaitu proses penyelesaian sengketa melalui litigasi atau di dalam pengadilan dan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi. Di daerah Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang terjadi persengketaan peralihan Harato pusako tinggi menjadi Harato pusako randah dalam kaum Urang Sambilan Niniak yang mana disertifikatnya harato pusako tinggi atas nama milik pribadi tanpa sepengetahuan dan sepertujuan kaum niniak mamak, bagaimana kendala-kendala Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Lasi dalam menyikapi ataupun menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut. Kata kunci: Harato Pusako Tinggi, Harato Pusako Randah, Kantor Kerapatan Adat Nagari
KENDALA PENYELESAIAN SENGKETA PERALIHAN HARATO PUSAKO TINGGI MENJADI HARATO PUSAKO RANDAH OLEH KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) KENAGARIAN LASI KECAMATAN CANDUANG Syahril Siddik; Nuzul Rahmayani; Syuryani
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16683

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya peralihan status harato pusako tinggi menjadi harato pusako randah dalam kajian hukum adat Minangkabau dan kendala-kendala yang dihadapi Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi kecamatan Canduang dalam menangani sengketa peralihan status harato pusako tinggi menjadi harato pusako randah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris. Teknik penunjang data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Interview/wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses yaitu proses penyelesaian sengketa melalui litigasi atau di dalam pengadilan dan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi. Di daerah Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang terjadi persengketaan peralihan Harato pusako tinggi menjadi Harato pusako randah dalam kaum Urang Sambilan Niniak yang mana disertifikatnya harato pusako tinggi atas nama milik pribadi tanpa sepengetahuan dan sepertujuan kaum niniak mamak, bagaimana kendala-kendala Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Lasi dalam menyikapi ataupun menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut. Kata kunci: Harato Pusako Tinggi, Harato Pusako Randah, Kantor Kerapatan Adat Nagari
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN LAYANAN INTERNET Rahmayani, Dina; Syuryani
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1186

Abstract

Internet has become a fundamental necessity for modern society today. Shopping, sending emails, listening to music, and advertising products can all be done through the internet. To facilitate telecommunications, there is a need for a managing body that provides internet services, one of which is carried out by PT. A, which operates in the field of telecommunications service connections. One of the products offered by PT. A is the internet. more people subscribe, there are also increasing issues related to internet services. These range from technical to non-technical service problems that result in losses for customers. Method used in this research is a conceptual approach, which provides an analytical perspective on legal problem-solving seen from the aspect of legal concepts underlying it and based on internet,con information from internet service users. Based on the results of this research, sumer regarding the implementation of agreements, as well as the rights and protection,a obligations between the company and the customers have the clause agreements made by the company. It's just a matter of been stipulated in greements. understanding for both customers and the company to fulfill and implement rights and obligations so as not to cause breach of contract.
THE STATUS OF THE WIDOW AS HEIR TO THE ASSETS INHERITED FROM HER DECEASED HUSBAND IS REVIEWED ACCORDING TO CUSTOMARY LAW Shinta Nofitrianti; Syuryani; Suryamizon, Anggun Lestari
DE'RECHTSSTAAT Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v10i1.9795

Abstract

Customary law, which is unwritten, makes customary law dynamic in nature so that it is easy to adapt to developments required by the times. Determining the ownership status of assets during marriage is important to obtain clarity on what position the assets will be in the event of the death of one of the husbands or wives, which are the inheritance to be inherited by their respective heirs. Becoming a widow can occur due to divorce or death. The problem that the author examines is how to regulate inheritance in marriage law according to customary law in Nagari Sungai Rimbang, Suliki sub-district, and how is the position of a widow regarding her husband's inherited assets who have died in Nagari Sungai Rimbang, Suliki sub-district. The research method that the writer uses is Empirical Legal Research. Therefore, it can be concluded 1) Inherited Property Arrangements in Marriage Law According to Customary Law in Nagari Sungai Rimbang, Suliki District, Inherited property is property owned by a man or woman, during bachelors or girls who were obtained through gifts, wills or from business Alone. If the property is brought into the marriage of the man or woman dies, then the inherited property is returned or returned to the family of the man or woman from the mother's line. 2) A widow does not have the right to her deceased husband's property. The widow gets the right to hereditary property if before her husband dies he has given a will to the bequeathed person. If the widow has children, both girls and boys, from a legal marriage with the husband, then the child gets a share by way of both parties conducting deliberation.
The Effectiveness of Agentic Group Guidance Services to Improve Self-Control of Minangkabau Ethnic Youth Afifah; Nirwana, Herman; Karneli, Yeni; Hariko, Rezki; Syuryani
Jurnal Penelitian Pendidikan IPA Vol 11 No 11 (2025): November: In Progress
Publisher : Postgraduate, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jppipa.v11i11.13083

Abstract

During adolescence, individuals spend more time in social life outside the home, such as socializing with peers and socializing at school and in the community. Self-control is the ability of adolescents to control themselves. If self-control is successfully improved, then the self-control is high. Conversely, low self-control indicates that they are less able to control themselves. This study aims to test the effectiveness of agentic group guidance to improve self-control of Minangkabau ethnic adolescents. This study is a quantitative study with a quasi-experimental method with a Nonequivalent Control Group Design on 22 students of SMA Negeri 1 Batipuh who were divided into experimental and control groups. The research instrument was a Likert scale self-control questionnaire, analyzed using the N-Gain, Wilcoxon, and Mann Whitney tests. The results showed that the average pretest score of the experimental group was 131.63 increased to 154.38 in the posttest, with an N-Gain of 58.05 (quite effective category). Meanwhile, the control group increased from 124.91 to 158.18, with an N-Gain of 46.91 (less effective category). The Mann Whitney test produced Z = -2.66 and Sig. = 0.008 (< 0.05), indicating that there is a significant difference between the two groups.
Co-Authors Afifah Hariko, Rezki Herman Nirwana Jasman Nazar Mike Neliantika Nuzul Rahmayani Rahmayani, Dina Shinta Nofitrianti Suryamizon, Anggun Lestari Syahril Siddik Yeni Karneli