Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Nur, Fuad; Mallarangeng, Andi Bau
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 2 (2024): April
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i2.828

Abstract

Naskah Akademik memiliki peran penting dan strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain penyusunan naskah akademik tersebut merupakan bentuk penelitian, juga sekaligus sebagai bentuk pengabdian yang diharapkan dapat memberi manfaat yang besar bagi masyarakat. Selanjutnya, Ranperda Kabupaten Wajo tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan telah disetujui, dilakukan penetapan, pengesahan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 9 dengan Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan B.HK.09.183.23. Peraturan daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan menekan tingkat kematian hewan ternak serta menaggulangi berbagai permasalahan berkaitan dengan pemeliharaan hewan ternak yang selama ini mengganggu kenyamanan, ketertiban, keamanan pengguna jalan dan gangguan lainnya dari hewan ternak di Kabupaten Wajo.
Analisis Hukum Terhadap Tata kelola Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Palippu Mallarangeng, Andi Bau; Rahayu, Sri; Armelia, Nurul; Muharram, Ahmad Akhmar; Fajar, Baso Rahmat; Yunus, Muh Anugrah; Mutmainna
Legal Journal of Law Vol 3 No 2 (2024): Edisi: November 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the most important ways for villages to implement programs to improve community welfare is through the provision of village funds. Compared to district governments, which certainly have broader and more complex problems, it is believed that village governments are better able to identify the most important community needs. This study aims to determine the management of village fund allocations as well as the factors that influence the management of village funds in an effort to improve the welfare of the community of Palippu Village, which is located in Tanasitolo District, Wajo Regency. This study employs a descriptive qualitative methodology and is classified as field research, which includes observation, interview, and documentation. Firstly, this study found that the ADD management process includes planning, implementation, reporting, accountability and monitoring. The Palippu village government, in the Tanasitolo sub-district, Wajo Regency, manages ADD according to the technical guidelines stipulated in the laws and regulations. However, the process is still not optimal. Second, village fund management is influenced by supporting and inhibiting factors. Community participation, facilities, and infrastructure are supporting factors, and human resources, communication, and technical guidelines for managing ADD change every year.
PENERAPAN ANCAMAN SANKSI YANG MAKSIMAL TERHADAP PELAKU KEKERASAN ANAK DI KABUPATEN WAJO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 Nur, Andi Wahyuddin; Mallarangeng, Andi Bau
Jurnal Education and Development Vol 14 No 1 (2026): Vol 14 No 1 Januari 2026
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v14i1.7990

Abstract

Hasil penelitian ini membahas tentang penerapan ancaman sanksi maksimal terhadap pelaku kekerasan anak di Kabupaten Wajo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hakikat penerapan sanksi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta memahami penerapan ancaman sanksi maksimal terhadap pelaku. Penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Sengkang dan Pengadilan Negeri Sengkang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memiliki aturan yang lebih kompleks dibanding KUHP, yakni memiliki ancaman pidana minimum dan ancaman denda, sedangkan KUHP hanya mengatur ancaman maksimum. Namun, dalam praktiknya, aparat penegak hukum terkadang masih menggunakan aturan umum KUHP sebagai alternatif dakwaan yang tidak memiliki batas minimum, sehingga membuka celah bagi pelaku untuk mendapatkan vonis rendah. Disarankan agar penegak hukum menerapkan asas lex specialis derogate legi generali demi memberikan efek jera dan perlindungan maksimal bagi anak.