Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Veritas et Justitia Jurnal Lex Suprema
Fatmawati, Ana
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEABSAHAN ALASAN PENOLAKAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK TERHADAP PUTUSAN PERMANENT COURT ARBITRATION ATAS SENGKETA KLAIM WILAYAH LAUT CINA SELATAN ANTARA PHILIPINA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Fatmawati, Ana; Aprina, Elsa
Veritas et Justitia Vol. 5 No. 1 (2019): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v5i1.3289

Abstract

This articles shall discuss the arguments made by the People’s Republic of China in rejecting the Permanent Court of Arbitration’s decision made under the UNCLOS 1982 and which should be regarded as final and binding.  The main question is whether the arguments put forward are valid according to international public law, especially in light of the UNCLOS and the general principles of international law regulating dispute settlements and territorial claims.  A legal audit, a juridical dogmatic approach, shall be utilized here. The author concludes that not one rule or principles of international law seems to support the arguments made by the PRC in rejecting the validity of the Arbitration’s decision.
PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH BERSTATUS SURAT KETERANGAN TANAH MASYARAKAT ADAT DAYAK Fatmawati, Ana; Oktaviani, Analista; Ridwan, Muchammad Ali; Putri, Rizky Amanda
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i1.1011

Abstract

Sebagian besar tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat Dayak adalah tanah adat yang belum didaftarkan sehingga bukti kepemilikannya hanya dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa perihal keabsahan Surat Keterangan Tanah dalam sistem pertanahan nasional, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa jual beli tanah berstatus Surat Keterangan Tanah pada masyarakat adat Dayak berikut dengan penyelesaian sengketanya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana menggabungkan analisa menggunakan peraturan perundang-undangan dengan praktik pada masyarakat adat Dayak yang begitu kental dengan hukum adatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keterangan Tanah sejak dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 1756/15.1/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat, “Surat Keterangan Tanah” tidak lagi diakui di dalam undang-undang melainkan digantikan dengan “Surat Pernyataan Tertulis”. Dengan tidak diakuinya maka Surat Keterangan Tanah tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai salah satu alat bukti dalam pendaftaran tanah. Faktor yang menyebabkan sengketa jual beli diantaranya adalah minimnya pengetahuan masyarakat adat Dayak tentang ketidakberlakuan Surat Keterangan Tanah sebagai alat bukti pendaftaran tanah disertai dengan maraknya penjualan berulang atas objek tanah yang sama sehingga menyebabkan tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Penyelesaian sengketa umumnya dapat dilakukan secara litigasi maupun non litigasi, namun masyarakat adat Dayak menghindari penggunaan jalur litigasi sehingga mereka memanfaatkan Lembaga Adat yang disebut dengan Lembaga Kedamangan yang dipimpin oleh seorang Damang Adat yang bertugas sebagai mediator dalam pelaksanaan musyawarah. Penyelesaian mengutamakan perdamaian sehingga dilakukan secara kekeluargaan namun jika gagal akan dilanjutkan melalui jalur litigasi.
Co-Authors Chotib, M Elsa Aprina JOKO SUSANTO Muhammad Nasir Oktaviani, Analista Putri, Rizky Amanda Ridwan, Muchammad Ali