<![CDATA[Kasus kecelakaan laut di Kabupaten Karimun Kecamatan Durai bertambah terus menerus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah khususnya Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan keselamatan masyarakat dalam menggunakan alat transportasi laut di Kecamatan Durai. Penelitian ini menggunakan Teori Arif yang memiliki 4 (empat) indikator yakni pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai dinamisator, pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah sebagai katalisator. jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. data yang di kumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah sebagai regulator adalah masih kurang dalam memberi peraturan yang di mana tidak adanya peraturan tertulis mengenai kuantitas penumpang, peran pemerintah sebagai dinamisator masih kurang memuaskan di mata masyarakat hal ini di karenakan tidak adanya pengecek kan yang semestinya di lakukan oleh Dinas Perhubungan dan Tim Syahbandar ataupun dinas lainnya, peran pemerintah sebagai fasilitator yang berindikatorkan fasilitator juga serupa dengan regulator yang di mana masyarakat merasa kurang puas karena tidak adanya pengecekan yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan untuk alat keselamatan di kapal, peran pemerintah sebagai katalisator pemerintah memiliki kedudukan sebagai aktor yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan yang memungkin kan bisa menjadi model sosial untuk menciptakan partisipasi yag di mana menurut pandangan masyarakat ketika ada sesuatu hal yang terjadi di laut pada kenyataannya selalu melibatkan banyak pihak. kendala yang di hadapi oleh dinas terkait yaitu karena faktor alam, dan jadwal keberangkatan pompong dari Durai ke Semembang, Sandam dan Pulau Akat yang tidak sinkron, yang di mana Dinas Perhubungan Kecamatan Durai ini terletak di Kabupaten Karimun.]]>
