Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurist Argumentum Pemikiran Intelektual Hukum
Aristora, Irsadi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS TIDAK MENGGUNAKAN SABUK PENGAMAN DI KAWASAN HUKUM POLRES ACEH BARAT Sari, Nurmala; Adabi, Muhammad Ikhwan; Aristora, Irsadi; Jhowanda, Rahmat
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v9i2.13161

Abstract

The violation of not wearing a seat belt is regulated in Article 289 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. Based on this article, failure to wear a seat belt while driving will be subject to sanctions. In reality, in the jurisdiction of the West Aceh Police, the level of public compliance with seat belt use remains low, as evidenced by the discovery of people not wearing seat belts when accidents occur in West Aceh, which can lead to the risk of injury from collisions. The lack of attention from law enforcement officers to seat belt violations leads to blatant violations. This study addresses the issue of law enforcement regarding traffic violations of not wearing a seat belt and the obstacles to law enforcement. This study uses empirical legal research using qualitative methods. Data were obtained through interviews with the West Aceh Traffic Police and the West Aceh Transportation Agency, field observations, and literature review. The research results indicate that law enforcement has not been effective. From 2021 to 2023, seat belt violations were only issued with warnings, while in 2024, only 46 (forty-six) violations were issued, recorded in Traffic Police data. This high number of violations was due to the lack of deterrent effect in the previous year. Obstacles to law enforcement include a lack of public awareness and compliance with seat belt use while driving and the inability to cover all outlying areas for enforcement. This research recommends that the police prioritize traffic violations involving non-use of seat belts and enforce strict enforcement, intensify outreach, and collaborate with the West Aceh Regency government to effectively implement surveillance cameras and the operation of electronic ticketing.
TANGGUNG JAWAB SYAHBANDAR DALAM PENYAMPAIAN INFORMASI JALUR PELAYARAN KAPAL DAN STANDAR BERLABUH TONGKANG SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 (Studi Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Meulaboh) azhari, putri rauzatul; Aristora, Irsadi
Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum Vol 2, No 1 (2024)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jjm.v2i1.9859

Abstract

Tugas dan fungsi seorang Syahbandar diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 207 ayat 1 tentang Pelayaran. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur peran Syahbandar dalam pengawasan, namun masih terdapat kejadian dimana peran Syahbandar belum terlaksana secara efektif. Tidak jarang dijumpai beberapa kecelakaan laut yang disebabkan oleh kelalaian Syahbandar dalam menjalankan tugasnya. Masih banyak terjadi kecelakaan laut akibat tabrakan kapal pada malam hari antara kapal dengan kapal laut atau perahu nelayan dengan tongkang pelampung lidah. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab Syahbandar dalam melakukan sosialisasi mengenai rute pelayaran dan standar berlabuh tongkang kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan studi lapangan dan pendekatan kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data lapangan dan data kepustakaan, setelah itu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan tanggung jawabnya, Syahbandar bertugas menyampaikan informasi mengenai jalur pelayaran dan standar berlabuh tongkang kepada masyarakat. 
Co-Authors Adabi, Muhammad Ikhwan azhari, putri rauzatul Jhowanda, Rahmat Nurmala Sari