Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Mathematical Creative Thinking Ability in Term of Learning Independence in Creative Problem Solving Assisted Learning with Mobile Learning Huda, Muhamad Nurul; Mulyono, Mulyono; Rosyida, Isnaini
Unnes Journal of Mathematics Education Research Vol 10 No A (2021): January, 2021 (Special Edition)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (692.341 KB)

Abstract

This study aims to describe the mathematical creative thinking ability in terms of students learning independence in learning Creative Problem Solving (CPS) assisted by mobile learning. The design of this study is squential explanatory. The population in this study was grade VIII of SMP Negeri 6 Salatiga consisting of eight classes. Determination of the subject grouped based on the learning independence of students with high, medium, and low categories using purposive. The results of the study show that Creative Problem Solving (CPS) learning assisted by mobile learning with certain quality because at the planning stage all devices are used valid, at the stage of implementing Creative Problem Solving (CPS) learning assisted by mobile learning in minimal good criteria, and at the assessment stage effective of Creative Problem Solving (CPS) assisted by mobile learning. Description of mathematical creative thinking ability in terms of learning independence of students varies. This is indicated by the following results; from 10 students with high learning independence obtained 2 people with mathematical creative thinking ability in the high category and 8 in the medium category. From 15 students with moderate learning independence, the results are obtained 1 person creative mathematical thinking ability in the high category and 13 people in the medium category and 1 person in the low category. The result of the research show that from 3 students with low learning independence, all are having low mathematical creative thinking skill.
Kedudukan dan Peran Ahl Al-Hall wa Al-‘Aqd serta Relevansinya pada Kinerja DPR Huda, Muhamad Nurul
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v2i1.2527

Abstract

Abstract: In the government system, there are institutions that function as the channel for the voices of the people's aspirations. The Indonesian government system is known as the People's Representative Council while in the Islamic government system it is known as Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd. The People's Representative Council is a people's representative institution that accommodates people's aspirations. Meanwhile, ahl al-hall wa al-aqd can be interpreted as those who have the authority to loosen and bind. And also the people in it are influential people. His every decision is binding on those who appointed him. Because they are considered to have more ability in it. The position and role of this institution is very strategic in the government system, ahl al-hall wa al-aqd in carrying out its position and role has a relationship with the performance of the DPR. The problem in this research is First, what is the position and role of the ahl al-hall wa al-aqd and the DPR. Second, what is the relevance of the position and role of ahl al-hall wa al-aqd to the performance of the DPR. This research is a type of library research (library research), this research is descriptive comparative, using a normative approach. The position of the ahl al-hall wa al-aqd institution is at the same level as the government, it is this assembly that conducts deliberations on legal issues and helps the caliph carry out state government. The role of the ahl al-hall wa al-aqd is to nominate, elect and inaugurate the caliph, consult to resolve problems and make regulations. Meanwhile, the position of the DPR as a high state institution means that it is the same as other government institutions, to supervise each other between institutions so that fraud does not occur. The role of the DPR is to form laws, absorb, collect and follow up on people's aspirations. The conclusion of this research is that the two institutions have an equal position in the government system, which is equivalent to other government institutions. And in general they have a relationship in carrying out their position and role in the government system.Keywords: Government, DPR, and Ahl Al-Hall Wa Al-‘AqdAbstrak: Sistem pemerintahan terdapat lembaga yang  berfungsi sebagai penyalur suara aspirasi rakyat. Sistem pemerintahan Indonesia dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat sedangkan dalam sistem pemerintahan Islam dikenal dengan sebutan Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang menampung aspirasi masyarakat. Sedangkan ahl al-hall wa al-aqd dapat diartikan dengan orang-orang yang mempunyai wewenang melonggar dan mengikat. Dan juga orang berada didalamnya adalah orang-orang yang berpengaruh. Setiap keputusannya mengikat orang-orang yang mengangkatnya. Karena mereka di anggap mempunyai kemampuan lebih didalamnya. Kedudukan dan peran lembaga ini sangat strategis dalam sistem pemerintahan, ahl al-hall wa al-aqd dalam menjalankan kedudukan dan perannya memiliki hubungan dengan kinerja DPR. Masalah dalam penelitian ini adalah Pertama, bagaimana kedudukan dan peran ahl al-hall wa al-aqd dan DPR. Kedua, bagaimana kedudukan dan peran ahl al-hall wa al-aqd relevansinya pada kinerja DPR. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, dengan  menggunakan metode pendekatan normatif. Kedudukan lembaga ahl al-hall wa al-aqd ini setingkat dengan pemerintah, majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintah negara. Peran ahl al-hall wa al-aqd mencalonkan, memilih, dan melantik khalifah, bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan dan membuat peraturan. Sedangkan kedudukan DPR sebagai lembaga tinggi negara artinya sama seperti lembaga pemerintah lainnya, untuk saling mengawasi antar lembaga agar tidak terjadi penyelewengan. Peran DPR membentuk undang-undang, menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Kesimpulan dari penilitian ini, kedua lembaga tersebut memiliki persamaan kedudukan dalam sistem pemerintahan yaitu setara dengan lembaga pemerintah lainnya. Dan secara umum mereka mempunyai hubungan dalam menjalankan kedudukan maupun perannya dalam sistem pemerintahan.Kata kunci : Pemerintah, DPR, dan Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd
Analisis Hukum Terhadap Dampak Yang Timbul Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Huda, Muhamad Nurul; Anwar, Reski; Fatih, Abillah; Mubarokah, M.; Karmianto, Johan Apris
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol. 5 No. 2 (2024): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/ifj.v5i2.5032

Abstract

Abstrak: Perceraian merupakan ikrar yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya untuk mengakhiri hubungan perkawinan, dengan mengucapkan kalimat talaq maka terjadilah perceraian. Berbicara mengenai jenis perceraian yang jatuh, maka hal itu tergantung dari banyaknya talak yang telah diucapkan. Secara garis besar, berdasarkan boleh atau tidaknya rujuk, talak dibagi menjadi dua jenis, yaitu talak raji’ dan talak bain. Sah atau tidaknya talak mengacu pada hukum Islam, apabila talak diucapkan dihadapan dua orang saksi dan tidak dalam keadaan yang tidak diperbolehkan talak, maka telah terjadi talak. Akan tetapi paradigma semacam ini seakan terbantahkan apabila dibenturkan dengan hukum positif sebagai dasar hukum yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur tentang tata cara perceraian, yaitu harus dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama. Syarat pokoknya adalah dilakukan atau diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama, maka barulah akta cerai dapat diterbitkan oleh negara melalui Pengadilan Agama setempat. Dengan demikian, barulah mantan istri bisa mendapatkan hak-hak pasca-cerai, termasuk nafkah iddah dan lain-lain karena hal tersebut mempunyai kekuatan hukum terhadap terjadinya perceraian. Namun, kenyataan yang sering terjadi adalah banyak pasangan suami istri yang bercerai di luar pengadilan agama. Kata Kunci: Perceraian di Luar Pengadilan, Akibat Hukum, Hak Istri.
Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tanjungpandan) Sari, Novita sari; Anwar, Reski; Huda, Muhamad Nurul
JYRS: Journal of Youth Research and Studies Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal JYRS Desember 2024
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/jyrs.v5i2.5034

Abstract

Abstract: This study examines the effectiveness of imposing fines as a sanction for traffic violations, with a case study in the Tanjungpandan District Court. The research aims to analyze whether fines serve as an effective deterrent to reduce traffic violations and improve road safety. Data were collected from court records, interviews with legal practitioners, and observations of traffic cases processed in court. The results show that while fines are a common and easily enforceable punishment, their deterrent effect remains limited. Many violators view fines as a minimal consequence and fail to alter their driving behavior significantly. Additionally, the research highlights several challenges in the consistent application of fines, including discrepancies in the fines imposed and the socio-economic factors influencing the violators’ ability to pay. The study concludes that while fines play a role in sanctioning traffic violations, supplementary measures, such as public awareness campaigns and stricter law enforcement, are needed to enhance their effectiveness in reducing violations. Keywords: Traffic Violations, Fines, Sanctions, Deterrent Effect, Law Enforcement.
Solar radiation monitoring system for electric vehicle charging using solar modules based on the Internet of Things Herlambang, Yusuf Dewantoro; Huda, Muhamad Nurul; Antoro, Daffa Yudha Akbar Putra; Ghozali, Hanif Faizal; Setyawan, Martando Robby; Apriandi, Nanang Apriandi; An-Nizhami, Avicenna; Yanuar, Padang; Riadini, Elfrida Rizky; Marliyati, Marliyati
Journal of Mechanical Engineering and Fabrication Vol. 2 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Journal of Mechafa Engineering and Fabrication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64273/jmef.v2i1.17

Abstract

The utilization of solar energy to support electric vehicle charging still faces challenges related to efficiency and real-time solar radiation monitoring. Addressing this issue is critical given the importance of optimizing renewable energy to facilitate the transition toward sustainable transportation. This study offers a solution through the development of an Internet of Things (IoT)--based solar radiation monitoring system capable of measuring solar light intensity in real time. The system employs a BH1750 sensor integrated with an ESP32 microcontroller to process data, transmit it to the Firebase Realtime Database, and display it via an Android application. The methodology encompasses the design, implementation, and testing of the system on an electric vehicle placed in an open area for 10 hours of observation. Results indicate that the highest light intensity, recorded at 98,321 lux, corresponded to solar radiation of 776.74 W/m², while the lowest light intensity, 69 lux, resulted in radiation of 0.55 W/m². The implications of this research include enhanced efficiency in electric vehicle charging, the advancement of IoT-based solar energy systems, and the potential integration with energy storage technologies and predictive algorithms to improve energy sustainability.