Garuda - Garba Rujukan Digital

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ANTISIPASI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM KERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT DI KABUPATEN INDRAMAYU DALAM REZIM SENTRALISASI Kholik, Saeful
Yustitia Vol. 9 No. 1 (2023): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v9i1.171

Abstrak Dampak perubahan iklim Di Indonesia salah satunya adalah naiknya permukaan air laut. Seperti contoh, di Kabupaten Indramyu yang meningkatkanya suhu permukaan air laut yang berakibatkan kerusakan lingkungan laut dan pesisir. Perlu adanya pengendalian adaptasi perubahan iklim, pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan yang otoritatif dianggap mampu menyelesaikan permasalahan. Namun, dengan perubahan paradigma sistem dari desentralisasi ke sentralisasi merupakan kendala dalam mengharmonisasikan program-program pengendalian perubahan iklim. Oleh karena itu, temuan dalam hasil penelitian ini dikembalikanya kewenangan yang secara otoritatif terhadap pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif, yaitu suatu tata cara penelitian ilmiah agar menemukan suatu kabsahan berlandasakan logika dan filosofi keilmuan dari sisi normatifnya. Hasil penelitian membuktikan bahwa untuk efektifitas pengendalian perubahan iklim perlu adanya peranan pemerintah agar menjamin keterpaduan kewenangan program pemeritnah dari pusat sampai tingkat daerah. Serta, harmonisasi program-program untuk pengendalian perubahan iklim dapat melalui cara yaitu, pengefektifitaskan kewenangan pemerintah daerah, berfokus pada UNFCC serta pengurangan gas emisi, karbondioksida.

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Kholik, Saeful; Suhendar, Suhendar; Siregar, Syamsul Bahri; Alam, Kodrat; Noventi, Dian
Yustitia Vol. 9 No. 2 (2023): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v9i2.193

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan produk hukum desa.. Mengingat, dalam realitas peraturan desa seringkali diabaikan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa. sehingga dalam penyusunannya peraturan desa tersebut tidak berdasarkan pada prinsip peraturan perundang-undangan yang baik (good legislation), dan bahkan banyak desa yang belum memiliki peraturan desa. ketiadaan dari peraturan desa tersebut merupakan gambaran terhadap pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Identifikasi masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2. Bagaiamana implementasi badan permusyawaratan desa dalam pembentukan produk hukum desa di desa singaraja kecamatan indramayu kabupaten indramayu. Metode penelitian yang digunakan ini adalah yuridis-normatif penelitian hukum mengkaji data dan bahan hukum primer dan skunder. Seluruh data dan bahan hukum kemudian dianalisa secara kualitatif dengan memberikan telaah terhadap hasil penelitian dengan memberikan telaah terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu dengan norma-norma hukum, doktrin hukum, dan teori ilmu hukum yang dikuasai. Berdasarkan hasil temuan menjelaskan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi BPD di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu masih belum optimal yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara BPD Singaraja dengan Pemerintah Desa Singaraja. Dalam pengumpulan aspirasi masyarakat terkait gagasan Raperdes yang akan dibuat, perumusan Peraturan Desa, dan terhadap usulan Raperdes yang kemudian disahkan menjadi Peraturan Desa masih didominasi oleh Pemerintah Desa.

PENGARUH INTEGRATED COASTAL MANAGEMENT (ICM) TERHADAP PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR DI NEGARA ASIA TIMUR Kholik, Saeful; Siregar, Syamsul Bahri; Attoilah, Attoilah; Alam, Kodrat; Jastitia, Mentari
Yustitia Vol. 10 No. 1 (2024): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v10i1.236

Integrated coastal management (ICM) is a guideline and framework for peer assessment services for coastal area protection and management. The ratification of the international conference on the protection of seas and coastal areas underlies the exploitation of seas and coastal areas that exceed the carrying capacity and resilience of environmental management. The conception of ICM in its framework carries integration or integration between sectors such as central and local governments, the private sector, and entrepreneurs. The success of the conception of ICM can be seen in terms of the functions and rules of ICM that affect the development of sustainable coastal areas. However, with the success of ICM, of course, it saves the negative side of the limits and policy patterns based on local government authority, it will be possible to overlap the determination of the role and function of centralized ICM. The research method used is juridical-normative, namely research that prioritizes data analysis based on norms and rules that can then be analyzed through qualitative stages with description-analysis. Based on the results of the study that the limits of the function and role of ICM lie in matters of authority between the central and regional governments, these limits will arise on the content of the interests of managing arrangements, utilizing coastal areas.

KEKUATAN SURAT KETERANGAN HASIL DVI DAN POST-MORTHEM SEBAGAI ALAT BUKTI KORBAN KEBAKARAN YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA DIKAITKAN DENGAN PASAL 184 AYAT 3 KUHPIDANA Kholik, Saeful; Hartawan, Joko
Yustitia Vol. 5 No. 2 (2019): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v5i2.84

One of the tasks that have to be done in forensic laboratory is the identification of fire victims with physical forms that are no longer recognizable. However, they still could be identified with the help of certificate from DVI (Disaster Victim Identification) and Post Mortem. One of the problems arise is that the family of the victims have no confidence that the victims identified are their family member. Based on the background of the study above, the researcher intended to conduct a study with the title of ’KEKUATAN SURAT KETERANGAN HASIL DVI DAN POST-MORTHEM SEBAGAI ALAT BUKTI KORBAN KEBAKARAN YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA DIKAITKAN DENGAN PASAL 184 AYAT 3 KUHPIDANA’’. According to the tittle above, the identification of the problems are: How is the strength of the proof from the forensic laboratory evidence regarding the fire victims in association with Article 184 Section 3 of the constitution about witnesses? How is the strength of a DVI certificate, Post Mortem, and Anti Mortem in positive rules of Indonesia? This research is a normative juridical legal research. It is a study of laws and regulations in terms of the hierarchy of legislation. Article 133 Section (1) of the Criminal Procedure Code authorizes an investigator to submit a request for information to a judicial medical expert if the investigation involves a victim of injury, poisoning, or death. The expert statement request was made in writing form. It becomes the basis that the power of the DVI, Post Mortem, and Ante Mortem letters is very strong based on Article 133 Section 1 of the Criminal Procedure Code. The letter to be examined is the evidence made by the forensic laboratory. According to Article 187 Letter c of the Constitution Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code states that: "A letter from an expert statement contains an opinion based on his expertise regarding something or a condition that was formally requested from him.” Finally, it can be concluded that the strength of the DVI letter, Post Mortem, and Ante Mortem could no longer be doubted because the government and institution have their own authority. However, it refers to the families of individuals who feel that they are not family members of the victims. They have other alternatives, such as rechecking the DNA testing, RNA, or other compatible identity.

PERGESERAN NILAI PILAR DEMOKRASI DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH Kholik, Saeful
Yustitia Vol. 6 No. 1 (2020): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v6i1.100

In a government organization, the expertise of the law making is most accumulated. It enables the law making process to be easily done by law the enforcers. This fact causes the role of government to be central. It also lead to an access of government organizations to become very powerful over the functions of organizations that exist within and outside the government. Therefore, to avoid concentration of power in the hands of government organizations, the idea arises to hold a separation and division of powers. The emergence of a constitutional idea of a rule of law basically changes the power of the government. It makes their existence is not too dominant to see the Indonesian government system recognizing regional government and regional autonomy which are basically capable of impacting in the system of pillars of the democratic legal order. The shift of legislative and executive power within the framework of regional autonomy has indeed occurred with the dynamics of a structurally structured and infrastructural political life. It has an authority over each of the institution's committees. It acts an important function and even considered as the main function of the parliamentary institution. Important function is the legislative institution that is the institution legislators or institutions that determine the making of the law.

PENEGAKAN HUKUM PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN PELARANGAN PENGGUNAAN PUKAT HELA CANTRANG DI KABUPATEN INDRAMAYU Kholik, Saeful; Faujura, Rahmanisa
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 1 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2020
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Terbitnya Peraturan Menteri Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) mengatur dan melarang terhadap nelayan di wilayah kelautan Indonesia, implementasinya terdapat pelanggaran. Salah satu permasalahannya adalah masih adanya beberapa nelayan di wilayah kabupaten indramayu yang menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) yang tentunya merusak ekosistem lingkungan laut, dalam peraturan menteri tersebut haruslah memberikan efek jera terhadap nelayan yang masih melanggar peraturan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa studi literatur yang selaras secara kualitatif, hasil penelitian dan diskusi ini merupakan ancaman yang sangat serius dalam penangkapan ikan melalui metode Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik. Sehingga dapat disimpulkan pemerintah dan semua komponen masyarakat haruslah mempunyai sebuah fungsi yang utama guna mencegah dan mengupayakan optimalisasi penegakan hukum.

PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR KABUPATEN INDRAMAYU DARI LIMBAH IKAN ASIN BERDASARKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Kholik, Saeful; Nurlinda, Ida; Muttaqin, Zainal; Priyanta, Maret
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 3, Juni 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan gambaran atau konsep perlindungan dan pemulihan kerusakan wilayah pesisir dan daerah aliran sungai (DAS) Desa Pabean Udik Kabupaten Indramayu akibat pengelolaan limbah ikan asin dalam prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan melalui peran serta masyarakat. Metode dalam penggunaan penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan cara meneliti dari beberapa sumber bahan pustaka atau data skunder yang di jadikan bahan dasar untuk dapat diteliti dengan cara melakukan penelusuran kepada peraturan-peraturan atau litelatur yang berkaitan erat dengan permasalahan yang di teliti. Permasalahan penecemaran wilayah pesisir dan daerah aliran sungai (DAS) dari limbah industri ikan asin (B3) merupakan permasalahan yang tidak bisa di anggap biasa. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian maka dapat di kemukakan konsep 5 (lima) prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Selain itu, peran serta masyarakat dalam pemulihan pencemaran lingkungan dapat menerpakan 3 (tiga) pendekatan salah satunya adalah persamaan hak untuk berperan aktif.

PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DALAM REZIM SENTRALISASI Kholik, Saeful; Imami, Amirudin A. Dajaan; Perwira, Indra; Astriani, Nadia
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 2 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 2, Februari 2024
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menemukan ide atau konsep terkait penyelesaian sengketa kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia dalam sistem sentralisasi. Metode penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian atas peraturan perundang-undangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni di antara perundang-undangan (horizontal). Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan rezim dalam pengelolaan wilayah pesisir dari desentralisasi ke sentralisasi berdampak juga terhadap konsistensi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di dalam UUCK kewenangan tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat, sedangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28/Permen-Kp/2020 pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan dalam penyelesaian sengketa, hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian dan sifat parsial. Oleh karena itu, konsepsi kewenangan pemerintah dalam penyelesaian sengketa mengacu sistem bottom-up, artinya penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui sistem terkecil dari pemerintahan kabupaten/kota sampai tingkat menteri dalam penyelesaian konflik kewenangan tersebut, landasan konsepsi tersebut berdasarkan kepada daerah yang memiliki yurisdiksi dan pemahaman terhadap keadaan proses dan sistematik dalam penyelesaian sengketa kewenangan. Selain itu, konsepsi penyelesaian sengketa selalu diupayakan melalui jalur diluar pengadilan non-litigasi seperti, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan, adat istiadat.Kata kunci: kewenangan; sengketa; sentralisasi. ABSTRACTThis study aims to find ideas or concepts related to resolving disputes over coastal areas and small islands in Indonesia in a centralized system. This research method is juridical-normative, namely research on laws and regulations both in terms of the legislative hierarchy (vertical), as well as the harmonious relationship between laws (horizontally). Based on the results of the study, it shows that regime changes in coastal area management from decentralization to centralization also have an impact on the consistency of the authority of local governments, districts/cities in resolving disputes over coastal areas and small islands. In the UUCK, the authority is taken over by the central government, while in the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 28/Permen-Kp/2020, the district/city government is given authority in dispute resolution. This certainly creates uncertainty and partial nature. Therefore, the conception of government authority in dispute resolution refers to the bottom-up system, meaning that dispute resolution is carried out through the smallest system from the district/city government to the ministerial level in resolving conflicts of authority, the basis of this conception is based on regions that have jurisdiction and understanding of the state of the process and systematics in resolving authority disputes. In addition, the concept of settling dispute is always pursued through a track outside the non-Litigation court such as, negotiation, mediation, conciliation, arbitrase, and customs.Keywords: authority; dispute; coastal.

PENEGAKAN HUKUM PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN PELARANGAN PENGGUNAAN PUKAT HELA CANTRANG DI KABUPATEN INDRAMAYU Kholik, Saeful; Faujura, Rahmanisa
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 1 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2020
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Terbitnya Peraturan Menteri Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) mengatur dan melarang terhadap nelayan di wilayah kelautan Indonesia, implementasinya terdapat pelanggaran. Salah satu permasalahannya adalah masih adanya beberapa nelayan di wilayah kabupaten indramayu yang menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) yang tentunya merusak ekosistem lingkungan laut, dalam peraturan menteri tersebut haruslah memberikan efek jera terhadap nelayan yang masih melanggar peraturan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa studi literatur yang selaras secara kualitatif, hasil penelitian dan diskusi ini merupakan ancaman yang sangat serius dalam penangkapan ikan melalui metode Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik. Sehingga dapat disimpulkan pemerintah dan semua komponen masyarakat haruslah mempunyai sebuah fungsi yang utama guna mencegah dan mengupayakan optimalisasi penegakan hukum.

PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR KABUPATEN INDRAMAYU DARI LIMBAH IKAN ASIN BERDASARKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Kholik, Saeful; Nurlinda, Ida; Muttaqin, Zainal; Priyanta, Maret
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 3, Juni 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan gambaran atau konsep perlindungan dan pemulihan kerusakan wilayah pesisir dan daerah aliran sungai (DAS) Desa Pabean Udik Kabupaten Indramayu akibat pengelolaan limbah ikan asin dalam prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan melalui peran serta masyarakat. Metode dalam penggunaan penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan cara meneliti dari beberapa sumber bahan pustaka atau data skunder yang di jadikan bahan dasar untuk dapat diteliti dengan cara melakukan penelusuran kepada peraturan-peraturan atau litelatur yang berkaitan erat dengan permasalahan yang di teliti. Permasalahan penecemaran wilayah pesisir dan daerah aliran sungai (DAS) dari limbah industri ikan asin (B3) merupakan permasalahan yang tidak bisa di anggap biasa. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian maka dapat di kemukakan konsep 5 (lima) prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Selain itu, peran serta masyarakat dalam pemulihan pencemaran lingkungan dapat menerpakan 3 (tiga) pendekatan salah satunya adalah persamaan hak untuk berperan aktif.

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search