Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yustitia Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Suara Hukum
Kholik, Saeful
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH DAERAH SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI KEWENANGAN DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH Kholik, Saeful
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2019): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.314 KB) | DOI: 10.33603/hermeneutika.v3i1.2003

Abstract

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur sebuah kewenangan Pusat, Provinsi dan Daerah telah mengatur sebuah tanggung jawab yang nyata dalam sebuah sistem hukum pemerintahan daerah, Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah yang mengatur tentang kewenangan pusat yang tidak boleh dilakukan provinsi maupun daerah, hal ini menyoroti terhadap daerah yang dikatagorikan Non State Actors yang melakukan perjanjian Internasional yang masih menjadi titik fokus masalah dasar diperbolehkanya daerah dalam melakukan perjanjian internasional, bahkan tidak hanya sebatas melakuakn perjanjian internasonal akan tetapi merupakan perjanjian internsional yang dilakukan oleh daerah sebagai wujud impelentasi kewenangan daerah dalam sistem pemerintahan daerah. Provinsi atau Daerah dapat menjadi sebuah Non Satae Actors Dalam melakukan perjanjian internasional yang sudah dimanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang di tegaskan dalam pasal 101 ayat 1 huruf G Dan Pasal 154 Huruf F walapun batasan dalam melakukan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh Provinsi atau Daerah belum mendapatkan sebuah kepastian yang konkrit. Pemerintah daerah disini sebagai Non Satae Actor memungkinkan menjadi sebuah penentu kepekatan perjanjian internasional dan daerah sangat memungkinkan mempunyai kewenangan dalam menentukan perjanjian internsional guna meningkatkan dan memajukan daerah otonom tersebut, Mekanisme hubungan dan kerjasama luar negeri atas prakarsa Pihak Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pihak-pihak lain (non state actors).
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG PENGISIAN KOLOM AGAMA DALAM IDENTITAS KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PASAL 61 AYAT (2) UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIKAITKAN DENGAN KEBERADAAN KOMUNITAS DAYAK HINDHU – BUDDHA BUMI SEGANDU INDRAMAYU Kholik, Saeful; Azhari, Ari
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (62.382 KB) | DOI: 10.33603/hermeneutika.v2i2.1564

Abstract

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan identitas kependudukan atau kewarganegaraan adalah hak sipil bagi semua warga negara yang telah cukup umur. Meskipun sudah ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 61 ayat (2) , Namun penerapannya masih belum sesuai dengan Undang-undang yang mengatur perihal tersebut, Hal ini membuat warga negara penghayat aliran kepercayaan atau Komunitas Dayak Hindhu ? Buddha Bumi Segandu Indramayu (Dayak Losarang) tidak memiliki identitas kependudukan (KTP) . Alasan yang sering dikemukakan oleh petugas adalah jika diisi dengan menggunakan kepercayaan lain selain agama yang diakui pemerintah atau jika dikosongkan maka database dari pusat tidak dapat membaca dan akan error, sehingga Dayak Losarang gagal memiliki KTP.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum jika kolom agama pada identitas kependudukan tidak di isi atau dikosongkan dan seperti apa kebijakan pemerintah sebagai upaya meniadakan warga negara yang tidak beridentitas kependudukan (KTP) .Guna mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian preskriptif. Lokasi penelitian di Tempat Perkumpulan Komunitas Dayak Hindhu ? Buddha Bumi Segandu Indramayu. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Data yang terkumpul kemudian diolah, disajikan dan dianalisis secara normatif kualitatif.Hasil kesimpulan ini menunjukan bahwa Akibat Hukum yang timbul, Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak dapat diterbitkan, sehingga terdapat warga negara yang tidak memiliki identitas kependudukan, sebagaimana dituntut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Diperlukan tambahan variable keterangan mengenai identitas kolom agama, dengan dilengkapi menu pilihan yaitu ?lainnya? atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS HOMOSEKSUAL DI KABUPATEN INDRAMAYU Kholik, Saeful
Yustitia Vol 3 No 1 (2017): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v3i1.34

Abstract

In general, there are several factors that led to the occurrence of a crime. The first is the factor that comes to or contained within the offender that predispose a person to commit a crime that arises from within itself the perpetrator based on the heredity and psychological (mental illness). The second factor is the factor that originate or are outside the personal self perpetrator. Such as a person who committed a crime because of the influence of the outside of the perpetrator based on the household and environmental factors. In the legal order of the Republic of Indonesia does not exist that specifically regarding the crime of homosexuals so often the deviation homosexuals do so more and more of the homosexuals themselves.
PENERAPAN OTONOMI DAERAH DALAM DESENTRALISASI KORUPSI DI DAERAH Kholik, Saeful
Yustitia Vol 3 No 2 (2017): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v3i2.50

Abstract

The Article 18 of 1945 Constitution explains about the governance system in Indonesia recognizes the existence of central government and local government. The formation of local governance is based on the conditions of the vast territory of the country. Broad regional autonomy has the elaboration of decentralization in its entirety ideally the implementation in broad regional autonomy must have a principle of Democracy, Justice, Equity, Empowerment and Community Participation focused on increasing Economy in the region Each with the principle of Decentralization, but the implication of this declaration also makes the corruptors in the area more freely covered in a public policy or Public Policy is covered in an idea and the realization of activities in the area.
KEKUATAN SURAT KETERANGAN HASIL DVI DAN POST-MORTHEM SEBAGAI ALAT BUKTI KORBAN KEBAKARAN YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA DIKAITKAN DENGAN PASAL 184 AYAT 3 KUHPIDANA Kholik, Saeful; Hartawan, Joko
Yustitia Vol 5 No 2 (2019): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v5i2.84

Abstract

One of the tasks that have to be done in forensic laboratory is the identification of fire victims with physical forms that are no longer recognizable. However, they still could be identified with the help of certificate from DVI (Disaster Victim Identification) and Post Mortem. One of the problems arise is that the family of the victims have no confidence that the victims identified are their family member. Based on the background of the study above, the researcher intended to conduct a study with the title of ’KEKUATAN SURAT KETERANGAN HASIL DVI DAN POST-MORTHEM SEBAGAI ALAT BUKTI KORBAN KEBAKARAN YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA DIKAITKAN DENGAN PASAL 184 AYAT 3 KUHPIDANA’’. According to the tittle above, the identification of the problems are: How is the strength of the proof from the forensic laboratory evidence regarding the fire victims in association with Article 184 Section 3 of the constitution about witnesses? How is the strength of a DVI certificate, Post Mortem, and Anti Mortem in positive rules of Indonesia? This research is a normative juridical legal research. It is a study of laws and regulations in terms of the hierarchy of legislation. Article 133 Section (1) of the Criminal Procedure Code authorizes an investigator to submit a request for information to a judicial medical expert if the investigation involves a victim of injury, poisoning, or death. The expert statement request was made in writing form. It becomes the basis that the power of the DVI, Post Mortem, and Ante Mortem letters is very strong based on Article 133 Section 1 of the Criminal Procedure Code. The letter to be examined is the evidence made by the forensic laboratory. According to Article 187 Letter c of the Constitution Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code states that: "A letter from an expert statement contains an opinion based on his expertise regarding something or a condition that was formally requested from him.” Finally, it can be concluded that the strength of the DVI letter, Post Mortem, and Ante Mortem could no longer be doubted because the government and institution have their own authority. However, it refers to the families of individuals who feel that they are not family members of the victims. They have other alternatives, such as rechecking the DNA testing, RNA, or other compatible identity.
PERGESERAN NILAI PILAR DEMOKRASI DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH Kholik, Saeful
Yustitia Vol 6 No 1 (2020): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v6i1.100

Abstract

In a government organization, the expertise of the law making is most accumulated. It enables the law making process to be easily done by law the enforcers. This fact causes the role of government to be central. It also lead to an access of government organizations to become very powerful over the functions of organizations that exist within and outside the government. Therefore, to avoid concentration of power in the hands of government organizations, the idea arises to hold a separation and division of powers. The emergence of a constitutional idea of ​​a rule of law basically changes the power of the government. It makes their existence is not too dominant to see the Indonesian government system recognizing regional government and regional autonomy which are basically capable of impacting in the system of pillars of the democratic legal order. The shift of legislative and executive power within the framework of regional autonomy has indeed occurred with the dynamics of a structurally structured and infrastructural political life. It has an authority over each of the institution's committees. It acts an important function and even considered as the main function of the parliamentary institution. Important function is the legislative institution that is the institution legislators or institutions that determine the making of the law.
Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern Nurwahyuni, Nurwahyuni; Sumartini, Siti; Kholik, Saeful
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v4n1.p224-242

Abstract

Hukum dan Negara adalah dua hal yang saling membutuhkan sekaligus juga saling melengkapi. Negara dalam hal ini dipandang sebagai satuan yang memiliki konstruksi yuridis politis. Hukum hanya ada atau mewujudkan dirinya dalam suatu kelompok sosial salah satunya negara, dan negara tidak dapat berjalan secara sustainable tanpa adanya unsur hukum yang melindungi keberadaannya. Penelitian ini berfokus pada kedudukan hukum sebagai faktor determinan (penentu) dalam pembentukan negara yang merdeka dan berdaulat dan bagaimana kedudukan hukum dalam persepktif negara (hukum) modern. Dalam hal ini hukum tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban (law in order). Namun disamping itu fungsi hukum yang paling hakiki dalam konteks negara (hukum) modern adalah bagaimana hukum bisa mewujudkan kesejahteran rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS HOMOSEKSUAL DI KABUPATEN INDRAMAYU Kholik, Saeful
Yustitia Vol. 3 No. 1 (2017): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v3i1.34

Abstract

In general, there are several factors that led to the occurrence of a crime. The first is the factor that comes to or contained within the offender that predispose a person to commit a crime that arises from within itself the perpetrator based on the heredity and psychological (mental illness). The second factor is the factor that originate or are outside the personal self perpetrator. Such as a person who committed a crime because of the influence of the outside of the perpetrator based on the household and environmental factors. In the legal order of the Republic of Indonesia does not exist that specifically regarding the crime of homosexuals so often the deviation homosexuals do so more and more of the homosexuals themselves.
PENERAPAN OTONOMI DAERAH DALAM DESENTRALISASI KORUPSI DI DAERAH Kholik, Saeful
Yustitia Vol. 3 No. 2 (2017): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v3i2.50

Abstract

The Article 18 of 1945 Constitution explains about the governance system in Indonesia recognizes the existence of central government and local government. The formation of local governance is based on the conditions of the vast territory of the country. Broad regional autonomy has the elaboration of decentralization in its entirety ideally the implementation in broad regional autonomy must have a principle of Democracy, Justice, Equity, Empowerment and Community Participation focused on increasing Economy in the region Each with the principle of Decentralization, but the implication of this declaration also makes the corruptors in the area more freely covered in a public policy or Public Policy is covered in an idea and the realization of activities in the area.
MODEL PENGAWASAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (DKPP) DALAM PENYELERANGGARAAN PEMILU BERBASIS PARTISIPATIF MASYARAKAT Kholik, Saeful
Yustitia Vol. 8 No. 2 (2022): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v8i2.156

Abstract

This article aims to find the form or model of supervision of the honorary board for the implementation of general elections (DKPP) in the implementation of community-based elections. Given the reality that there are still many community activities that cannot be accommodated, this is caused by the absence of an explicit model or arrangement of the community reporting process. Therefore, this article identify the following problems: 1. What is the model of Supervision of the Honorary Council for the Implementation ofGeneral Elections (DKPP) in organizing elections based on community participation, 2. What is the position of the authority and authority of the DKPP in the positive legal perspective in Indonesia? The research method used is juridical-normative, which is a way of validating a problem through an approach to norms, principles, and rules that exist in society. Based on the findings, it explains that the community participates in maintaining, controlling, and even being part of the implementation of general elections or regional head elections, and explains the position of the DKPP which has a vital position and function to maintain justice for election organizers or participants who are suspected of having committed violations of the code of ethics.
Co-Authors Alam, Kodrat Attoilah, Attoilah Azhari, Ari Hartawan, Joko Jastitia, Mentari Noventi, Dian Nurwahyuni Siregar, Syamsul Bahri Siti Sumartini, Siti Suhendar Suhendar, Suhendar