Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG PENGISIAN KOLOM AGAMA DALAM IDENTITAS KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PASAL 61 AYAT (2) UNDANG â€“ UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIKAITKAN DENGAN KEBERADAAN KOMUNITAS DAYAK HINDHU â€“ BUDDHA BUMI SEGANDU INDRAMAYU Kholik, Saeful; Azhari, Ari
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan identitas kependudukan atau kewarganegaraan adalah hak sipil bagi semua warga negara yang telah cukup umur. Meskipun sudah ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 61 ayat (2) , Namun penerapannya masih belum sesuai dengan Undang-undang yang mengatur perihal tersebut, Hal ini membuat warga negara penghayat aliran kepercayaan atau Komunitas Dayak Hindhu ? Buddha Bumi Segandu Indramayu (Dayak Losarang) tidak memiliki identitas kependudukan (KTP) . Alasan yang sering dikemukakan oleh petugas adalah jika diisi dengan menggunakan kepercayaan lain selain agama yang diakui pemerintah atau jika dikosongkan maka database dari pusat tidak dapat membaca dan akan error, sehingga Dayak Losarang gagal memiliki KTP.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum jika kolom agama pada identitas kependudukan tidak di isi atau dikosongkan dan seperti apa kebijakan pemerintah sebagai upaya meniadakan warga negara yang tidak beridentitas kependudukan (KTP) .Guna mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian preskriptif. Lokasi penelitian di Tempat Perkumpulan Komunitas Dayak Hindhu ? Buddha Bumi Segandu Indramayu. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Data yang terkumpul kemudian diolah, disajikan dan dianalisis secara normatif kualitatif.Hasil kesimpulan ini menunjukan bahwa Akibat Hukum yang timbul, Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak dapat diterbitkan, sehingga terdapat warga negara yang tidak memiliki identitas kependudukan, sebagaimana dituntut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Diperlukan tambahan variable keterangan mengenai identitas kolom agama, dengan dilengkapi menu pilihan yaitu ?lainnya? atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

PRAKTEK JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM SALAM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Toko Online Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya) Azhari, Ari
IQTISHADUNA Vol. 2 No. 2 (2019): Desember, Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine
Publisher : Lembaga Pengembangan Keilmuan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M), Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.902 KB)

Skripsi yang berjudul Praktek Jual Beli Online dengan Sistem Salam dalam Perspektif Ekonomi Syariah (studi kasus toko online reyreyolshop kel. karang jaya kec. karang jaya). As-Salam sebutan al-Salaf atau pendahuluan. As-Salam bermakna proses jual beli atas barang dengan kriteria tertentu, yang barang tersebut belum ada saat ijab-qabul dilakukan dengan pembayaran didahulukan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data observasi, dokumentasi dan wawancara dalam mengumpulkan data untuk memberikan gambaran dalam bentuk penyajian laporan penelitian, tujuan dari penelitian saya agar mengetahui bagaimana praktek jual beli online toko online Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap jual beli online dengan sistem salam sebagaimana dipraktekkan toko online Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya. Faktor pendukung dalam bagaimana praktek jual beli online toko online Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap jual beli online dengan sistem salam sebagaimana dipraktekkan toko online Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya yakni kesediaan pemilik toko online dalam berbagai hal dan konsumen yang kooperatif saat diwawancara demi kelancaran penelitian.

PERAN MEDIA CETAK KORAN DALAM MEMASARKAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS PT. WAHANA SEMESTA LINGGAU) Azhari, Ari
IQTISHADUNA Vol. 2 No. 1 (2019): Juni, Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine
Publisher : Lembaga Pengembangan Keilmuan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M), Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.47 KB)

Lembaga keuangan atau perbankan syariah dalam meningkatkan sebuah pendapatan menjadi salah satu tujuan dari perbankan atau lembaga keuangan itu sendiri. Tercapainya tujuan tersebut ditentukan oleh efisiensi kinerja operasional bank, Operasional bank syariah merupakan perpaduan antara aspek moral dan aspek bisnis yang bertujuan mendapatkan profit dari setiap usahanya serta menghindari bunga, maka sistem yang digunakan adalah bagi hasil yang saling menguntungkan untuk bank dan nasabah serta adanya rasa keadilan diantara keduanya ketika dalam bisnisnya mengalami kerugian. Media cetak merupakan salah satu media massa yang hingga saat ini masih terjaga eksistensinya dan dianggap masih memiliki masa depan cerah karena mampu membangun kedekatan dengan pembaca. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melakukan penelitian yang menghasilkan data desktiptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan prilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriftif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan kata-kata yang melatar belakangi responden. Setelah di adakan penelitian secara umum, pemasaran melalui media cetak yang di lakukan lembaga keuangan syariah cukuf efektif untuk menarik minat nasabah menabung di lembaga keuangan syariah .

STRATEGI PEMASARAN KORAN LINGGAU POS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus PT. Wahana Semesta Linggau) Azhari, Ari
IQTISHADUNA Vol. 3 No. 1 (2020): Juni, Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine
Publisher : Lembaga Pengembangan Keilmuan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M), Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.403 KB)

Penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Pemasaran Koran Linggau Pos, bagaimana Implementasi Koran Linggau Pos, dan Strategi Pemasaran Koran Linggau Perspektif Ekonomi Islam PT. Wahana Semesta Linggau. Setelah melakukan penelitian, didapatkan hasil bahwa strategi pemasaran yang diterapkan di PT. Wahana Semesta Linggau (Koran Linggau Pos) diantaranya dengan mengunakan pendekatan kepada masyarakat, Segmentasi (segmentation) Target Pasar (targeting) Penentuan Posisi (positioning). Implementasi Strategi koran linggau pos tidak ada unsur yang bertolak belakang semua yang di rujuk sangat berpengaruh kepada pemasaran koran linggau pos proses manajemen strategis karyawan didik dengan jiwa kepemimpinan yang tinggi, tidak melanggar peraturan hukum dunia dan hukum islam. Memiliki kepribadian spiritual, berkepribadian baik dan simpatik (shiddiq), berlaku adil dalam berbisnis, melayani dengan senyum dan rendah hati, selalu menepati janji dan tidak curang, Jujur dan terpecaya, tidak perlu menjelek-jelekkan, tidak melakukan suap. Mereka juga selalu memaksimalkan berita dengan selalu memberikan inovasi- inivasi terbari untuk pembaca dan pelanggan.

PERAN PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA BAZNAS BAGI KETAHANAN KELUARGA Azhari, Ari
IQTISHADUNA Vol. 4 No. 2 (2021): Desember, Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine
Publisher : Lembaga Pengembangan Keilmuan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M), Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memiliki program yang merupakan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam menempuh pendidikan tinggi. Dengan adanya bantuan pendidikan dari Baznas dapat meringankan beban keluarga miskin. Sehingga pendapatan keluarga dapat ditabung untuk kebutuhan lain. Dengan adanya bantuan untuk biaya Pendidikan tersebut bisa berdampak kepada ketahan keluarga. Biaya yang mestinya digunakan untuk Pendidikan bisa dialokasikan kepada biaya lain. Adapun tema yang diangkat adalah â€œPeran Program Satu Keluarga Satu Sarjana Baznas Bagi Ketahanan Keluargaâ€ untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana realisasi penyaluran program sarjana satu keluarga satu sarjana yang mana dikelola oleh Baznas Kota Lubuklinggau Kota Lubuklinggau. Penelitian ini termasuk case studies yang merupakan sala satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih orang. Dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini: Reduksi Data (Reduction Data), Penyajian Data (Data Display), Penarikan Kesimpulan (Concluting Drawing).

Gray Divorce at Palembang Religious Court 2022: Factors Associated with Old Age Divorce Putri, Ellis Lindini; Dewi, Rusmala; Azhari, Ari
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 11 No. 2 (2023): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v11i2.3231

Divorce is a phenomenon that is experienced in various age ranges, including among the elderly showing an increasing trend. Previous studies emphasize the negative impact of divorce in old age. This study aims to identify the factors that lead to divorce among the elderly, particularly in the Palembang Religious Court, as well as understand the judges' views on this phenomenon. This field research used a qualitative approach, involving interviews with four judges and analyzing 56 divorce decisions among the elderly. The findings show that elderly couples tend to delay divorce in order to sustain the household, especially for the sake of their children. The decision to divorce is made when they feel unable to endure further problems, considering the greater impact. Thirteen main factors were cited as reasons why elderly couples decided to divorce. While judges attempted mediation, they did not have the authority to force a settlement. The results of this study are expected to provide valuable guidance for legal practitioners and policy makers in designing programs to prevent divorce at an elderly age. The limitation of this study lies in its focus only on the views of judges and decisions in religious courts. Examining the opinions of older people who have divorced directly has not been done, an aspect that needs further research.[Perceraian merupakan fenomena yang terjadi di berbagai rentang usia, termasuk di kalangan lansia yang menunjukkan peningkatan tren. Kajian sebelumnya menegaskan dampak negatif dari perceraian di usia lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu perceraian di kalangan lansia, khususnya di Pengadilan Agama Palembang, serta memahami pandangan hakim terhadap fenomena ini. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara dengan empat hakim dan menganalisis 56 putusan perceraian di kalangan lansia. Temuan menunjukkan bahwa pasangan lanjut usia cenderung menunda perceraian demi mempertahankan rumah tangga, terutama demi anak-anak mereka. Keputusan bercerai diambil ketika mereka merasa tak mampu lagi menahan permasalahan lebih lanjut, dengan pertimbangan dampak yang lebih besar. Terdapat tiga belas faktor utama yang menjadi alasan pasangan lanjut usia dalam memutuskan perceraian. Meskipun hakim berupaya melakukan mediasi, namun mereka tidak memiliki kewenangan untuk memaksa perdamaian. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan panduan berharga bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam merancang program pencegahan perceraian di usia lanjut. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang hanya pada pandangan hakim dan putusan di pengadilan agama. Menguji pendapat lansia yang telah bercerai secara langsung belum dilakukan, menjadi aspek yang perlu diteliti lebih lanjut.]

Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Palembang Azhari, Ari; Ovianti, Ayu Andini; HAK, Nurmala; Zuraidah, Zuraidah
Berasan: Journal of Islamic Civil Law Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/berasan.v2i2.8841

This research is motivated by regulations made and implemented by the Ministry of Religious Affairs in advancing the best service for the community. Based on this background, in this study there are two formulations of problems, namely 1) How to Implement One-Stop Integrated Services (PTSP) at the Office of Religious Affairs (KUA) Palembang City, 2) How is the Public View of One-Stop Integrated Services (PTSP) at the Office of Religious Affairs (KUA) Palembang City. The method used in this study is a descriptive qualitative method with data collection obtained from interviews and docuemtation at institutions and also the community and taking samples at 6 (six) Religious Affairs Offices (KUA) in Palembang city, namely 1) KUA Ilir Timur II, 2) KUA Ilir Barat I, 3) KUA Seberang Ulu I, 4) KUA Sukarami,Â 5) KUA Kalidoni, 6) KUA Sematang Bform. The results obtained in this study are that the implementation of the One-Stop Integrated Service (PTSP) at the Palembang City Religious Affairs Office makes a good service flow and is arranged in such a way that later it can provide services that are fast, easy, precise, and as needed through a clear flow and of course minimize illegal levies and in the view of the community the application of services at the Office of Religious Affairs (KUA) is very helpful.Â Because, with this service can be beneficial for the community because it can make it easier for people to request and receive services properly, quickly and easily.

Legal Analysis of Incest Marriage in the Suku Anak Dalam (SAD) Community in Rupit District, South Sumatra, Indonesia Kusmawaningsih, Susi; Mauliyanti, Anita; Kloos, David; Azhari, Ari; Purnama Ratu, Liliany
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 8 No. 2 December (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v8i2.4253

This article examines incestuous marriage in the Suku Anak Dalam/SAD community from a legal perspective. Juridically, incestuous marriage is prohibited because it negatively affects the risk of children who can experience birth defects and a high risk of death due to lack of genetic variation and a weak immune system. Incest marriages in the SAD community are organised in a hereditary manner that has become a culture. The focus of the study of this article is to find out the reasons why the SAD community conducts incest marriages and how the law views the risks of incest marriages on the children born, especially in the SAD community. The type of research method is qualitative research with a phenomenological approach. This research was conducted in Sungai Jernih Village, Rupit Sub-district, North Musi Rawas Regency, data collection techniques through observation, interviews and documentation, data analysis techniques using an inductive framework with legal theories. The research findings show that one of the factors of incestuous marriage in the SAD community is the strong SAD customs. The Village Government in Sungai Jernih Village, Rupit Sub-district, North Musi Rawas Regency has tried to reach out to the interests of the chief or head of the community group to prevent inbreeding, but this has not been successful because the chief is very concerned with his community and the SAD community strictly adheres to customs. Incestuous marriage, which is still practised in the SAD community, aims to obtain offspring between their tribes and the culture of their ancestors is not lost, this is to continue the offspring so that the existence of SAD is maintained, even though incestuous marriage has a negative impact.

Perkawinan Adat “Rasan Jahat” Perspektif Maqashid Syariah (Studi Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin) Mawardi, Muhammad Afiq Zamzami; Rochmiyatun, Siti; Azhari, Ari; Fani, Khairul
MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 4, No 1 (2025): Maret
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mua.v4i1.8582

: Marriage for Muslims is something that is very sacred and has a sacred purpose and cannot be separated from the provisions stipulated by Islamic law. The existence of customary marriage regulations between one indigenous community and another, with differences in these customary regulations, often resolves inter-customary marriages into protracted problems. Sako Village, Rambutan District, Banyuasin Regency has Sako Village Regulation Number 05 of 2014 concerning the Existence of Traditional Law Communities and the Compilation of Sako Village Customs. In one of the chapters discussing traditional marriages, the village regulations explain that there are 2 types of marriage feelings, one of which is "Evil Rasan". "Rasan Evil" Traditional Marriage is a form of marital deviation that occurs in Sako Village, Rambutan District, Banyuasin Regency. This research uses a qualitative approach method with the type of field research (Field Research). This study was carried out by interviewing informants in the field regarding the "Rasan Evil" traditional marriage mechanism from the Maqashid Syariah perspective and the primary data sources used were the results of interviews with informants in the field, and also secondary data sources such as books, journals, mass media, and related regulations regarding marriage. The research results show that the "Evil Rasan" Traditional Marriage is caused by 2 things, namely First, it is based on the "Pull" from the Maqasid Syariah perspective, in this case the aim is to protect offspring (hifdz an-nasl). Second, based on being pregnant out of wedlock, when viewed from the Maqashid Sharia perspective, this traditional marriage is not in accordance with the objectives of Sharia law.: Marriage for Muslims is something that is very sacred and has a sacred purpose and cannot be separated from the provisions stipulated by Islamic law. The existence of customary marriage regulations between one indigenous community and another, with differences in these customary regulations, often resolves inter-customary marriages into protracted problems. Sako Village, Rambutan District, Banyuasin Regency has Sako Village Regulation Number 05 of 2014 concerning the Existence of Traditional Law Communities and the Compilation of Sako Village Customs. In one of the chapters discussing traditional marriages, the village regulations explain that there are 2 types of marriage feelings, one of which is "Evil Rasan". "Rasan Evil" Traditional Marriage is a form of marital deviation that occurs in Sako Village, Rambutan District, Banyuasin Regency. This research uses a qualitative approach method with the type of field research (Field Research). This study was carried out by interviewing informants in the field regarding the "Rasan Evil" traditional marriage mechanism from the Maqashid Syariah perspective and the primary data sources used were the results of interviews with informants in the field, and also secondary data sources such as books, journals, mass media, and related regulations regarding marriage. The research results show that the "Evil Rasan" Traditional Marriage is caused by 2 things, namely First, it is based on the "Pull" from the Maqasid Syariah perspective, in this case the aim is to protect offspring (hifdz an-nasl). Second, based on being pregnant out of wedlock, when viewed from the Maqashid Sharia perspective, this traditional marriage is not in accordance with the objectives of Sharia law.

The Transformation of Attitudes and Practices of Religious Moderation Among Lecturers at UIN Raden Fatah Palembang Following the Implementation of the Professionalism and Religious Moderation Index Azhari, Ari; Nurani, Qoim; Torik, Muhammad
An-Nida' Vol 48, No 1 (2024): June
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/an-nida.v48i1.27625

This research was motivated by the survey of the Religious Moderation Professionalism Index (IPMB) on all State Civil Apparatus within the Ministry of Religious Affairs. This program is carried out to quantitatively measure the level of professionalism and religious moderation of each ASN as a basis for assessment and evaluation in development efforts. The research question focuses on analyzing the transformation of attitudes and practices of Religious Moderation for the lecturers at UIN Raden Fatah Palembang Palembang, as well as exploring the efforts that must be undertaken by the lecturers at UIN Raden Fatah Palembang Palembang in implementing the principles of Religious Moderation at the university. The method used in this study is quantitative with the population and sample of UIN Raden Fatah Palembang Palembang lecturers, for measurement techniques using the Likert scale, namely to measure attitudes, opinions and perceptions of UIN Raden Fatah Palembang lecturers about religious moderation. The results showed that the implementation of IPMB has had a positive impact on the transformation of attitudes and practices of religious moderation in UIN Raden Fatah Palembang lecturers. Lecturers become more understanding and internalize the values of religious moderation, so that their attitudes and practices become more moderate. This can be seen from the increasing national commitment, tolerance, nonviolence, and respect for local culture.Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil survei yang dilakukan dengan menggunakan Indeks Profesionalisme Moderasi Beragama (IPMB) terhadap Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama. Survei ini dirancang untuk menilai seberapa profesional dan sejauh mana moderasi beragama dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara sebagai dasar sebagai landasan evaluasi dan pengembangan. Fokus penelitian adalah transformasi sikap dan praktik Moderasi Beragama pada dosen UIN Raden Fatah Palembang Palembang, serta upaya yang diperlukan untuk menerapkannya di lingkungan kampus. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan skala likert untuk menilai sikap, pendapat, dan persepsi dosen tentang moderasi beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IPMB berpengaruh positif terhadap transformasi sikap dan praktik moderasi beragama pada dosen UIN Raden Fatah Palembang Palembang. Dosen mengalami peningkatan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama, tercermin dalam komitmen yang lebih tinggi terhadap kebangsaan, toleransi, penolakan terhadap kekerasan, dan penghargaan terhadap budaya lokal. Perubahan ini mengindikasikan perlunya upaya berkelanjutan dalam mempromosikan moderasi beragama di kalangan akademisi untuk menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan harmonis. Penelitian ini memiliki implikasi penting tidak hanya bagi UIN Raden Fatah Palembang Palembang tetapi juga institusi pendidikan lainnya yang ingin meningkatkan moderasi beragama di kampus mereka. Peningkatan komitmen terhadap nilai-nilai moderasi beragama diharapkan dapat memperkaya dialog antaragama dan antarbudaya serta memperkuat kerjasama lintasagama dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengembangan masyarakat.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search