Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisa Hazard Navigation Map terhadap Resiko Tubrukan Kapal Rivai, Haryanti; Farapahlefi, Andi Saiyid; Baharuddin, Baharuddin; Zulkifli, Zulkifli; Rahimuddin, Rahimuddin
Jurnal Penelitian Enjiniring Vol 23 No 2 (2019)
Publisher : Center of Techonolgy (COT), Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.312 KB) | DOI: 10.25042/jpe.112019.01

Abstract

Hazard Navigation Map Analysis on Risk of Ship Collision (Case Study: Water way of Port of Makassar). Accidents in Indonesian Marine Transportation should be a concern of all parties that effect accumulation of dangers score from some factors, based on data from the KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) ship accident investigation report. The collision cases were among the highest in recent years and most collisions occurred in the harbor area. The purpose of this study was to analyze and compile the danger score criteria that affect ship collision risk from several factors consisting of ship condition factors, human factors, environmental factors, machinery factors, and management factors. The research was conducted with the AHP (Analytical Hierarchy Process) method. AHP method is used to create a model of the problem that has no structure, applying to problems measurable (quantitative), as well as problems that need an opinion from expert or a complex situation or do not have a frame work. AHP stages are decomposition problem, assessment and comparison of the elements of the synthesis in priorities. The result showed that human factor is the highest priority that affects the value of danger score in Makassar Port to the value of 0.395 or 39% and management factors with the lowest priority value of 0.073 or 7.3%. While the total value of danger score in Makassar Port with AHP method is 196.95 which means at the level of a fairly safe.
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN MAMUJU PASCA GEMPA Rahimuddin, Rahimuddin; Almusawir, Almusawir; Halwan, Muhammad
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.4047

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganlisis pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah Pasca Gempa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penataan Ruang Pasca Gempa di Kabupaten Mamuju dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mamuju. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penataan ruang pasca gempa bumi di Kabupaten Mamuju berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039 belum dapat ditinjau pakah telah terlaksana dengan baik atau belum karena berdasarkan Pasal 84 Ayat 1 dan 2 upaya pemerintah Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan penataan ruang pasca gempa dapat ditinjau hasilnya hanya 1 kali dalam 5 tahun yakni ditahun 2026 sehingga hasil penerapan dan pelaksanaannya belum dapat dinilai saat ini. Berbagai hambatan juga dialami dalam pelaksanaan penataan ruang pasca gempa, antara lain disebabkan karena terbatasnya anggaran dana yang bersumber dari APBN maupun APBD dan disamping itu juga kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli pada bidang ilmu kebumian menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan pentaan ruang pasca gempa di Kabupaten Mamuju This study aims to identify and analyze the implementation of Post-Earthquake Regional Spatial Planning Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning Post-Earthquake Spatial Planning in Mamuju Regency and the obstacles in its implementation. This study uses a sociological juridical method. The location of the research was carried out at the Office of Public Works and Spatial Planning (DPUPR) of Mamuju Regency. The results of the study show that the post-earthquake spatial planning implementation in Mamuju Regency is based on Mamuju Regency Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning the Mamuju Regency Spatial Plan for 2019-2039. It cannot be reviewed whether it has been carried out properly or not because it is based on Article 84 paragraph 1. and 2 the efforts of the Mamuju Regency government in implementing post-earthquake spatial planning can be reviewed for results only once in 5 years, namely in 2026 so that the results of implementation and implementation cannot be assessed at this time. Various obstacles were also experienced in the implementation of post-earthquake spatial planning, among others due to the limited budgetary funds sourced from the APBN and APBD and besides that, the lack of Human Resources (HR) who are experts in the field of earth sciences is one of the obstacles in the implementation of post-earthquake spatial planning. earthquake in Mamuju Regency
UPAYA PENGENTASAN BUTA AKSARA AL-QUR’AN MELALUI PENINGKATAN MUTU MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR’AN DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN Rahimuddin, Rahimuddin; Panca, Panca; Patimah, Siti; Warisno, Andi; A. Gani, A. Gani
Cakrawala Pedagogik Vol 9 No 1 (2025): Cakrawala Pedagogik
Publisher : Sekolah Tinggi Keguruan dan Pendidikan Syekh Manshur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51499/cp.v9i1.754

Abstract

Literasi bahasa Arab masih menjadi permasalahan di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Serang, yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama Kabupaten Serang telah melaksanakan berbagai inisiatif, antara lain program pendidikan Al-Qur'an berbasis masjid, kerja sama dengan lembaga pendidikan Al-Qur'an (LPPTKA BKPRMI dan BADKO TKQ/TPQ), pelatihan guru Al-Qur'an, penerapan kurikulum yang mendukung pendidikan literasi bahasa Arab, serta pemberian bantuan dan fasilitas yang diperlukan. Namun demikian, berbagai tantangan seperti manajemen mutu di lembaga pendidikan Al-Qur'an, keterbatasan sumber daya, peran serta masyarakat, dan kurangnya fasilitas yang memadai masih perlu ditangani secara kolektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, Kementerian Agama Kabupaten Serang, dan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Serang telah memberikan dampak positif, namun perlu ditingkatkan dengan strategi yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, dan Lembaga Pendidikan Al-Qur’an untuk mengoptimalkan program pemberantasan literasi Al-Qur’an, meningkatkan peran serta masyarakat, dan meningkatkan kualitas manajemen di Lembaga Pendidikan Al-Qur’an.