Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CERMIN: Jurnal Penelitian MIMBAR INTEGRITAS Jurnal Ilmiah Fenomena
Sugeng, Tedjo Asmo
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
CATATAN BUKU TANAH DESA MERUPAKAN ALAT BUKTI AWAL ATAS PENGAKUAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH Sugeng, Tedjo Asmo; Ibrahim, Muhammad Yusuf
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 7 No 1 (2023): JANUARI - JULI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v7i1.3160

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis fungsi Buku Letter C Desa dalam kaitannya dengan Buku Kerawangan Desa. Dan Surat Kutipan Letter C Desa serta Surat Koher Petok D yang dapat dijadikan landasan yuridis untuk pengajuan permohonan Sertifikat Tanah pada Kantor Badan Pertanahan. Semua catatan riwayat tanah dimana tanah itu berada dan siapa pemiliknya selalu ada dan tercatat dalam catatan riwayat tanah pada kedua Buku Tanah Desa. Karena Kedua Buku Tanah Desa tersebut merupakan Dokumen Negara yang disimpan ditiap-tiap Kantor Desa/Kantor Kelurahan, yang dapat berfungsi sebagai landasan hukum dan acuan pada setiap peralihan hak atas tanah dan sebagai alat bukti awal dalam setiap pemprosesan peralihan hak milik dari pemegang hak kepada orang/pihak lain. Sedangkan Surat Letter C Desa dan Surat Koher Petok D dibuat oleh Desa berdasarkan kedua Buku Tanah Desa. Surat kutipan Letter C Desa dikeluarkan oleh Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan berstempel Desa dibuat berdasarkan kutipan dari Buku Letter C Desa. Dan uraian dalam Surat Kutipan Letter C Desa tercatat dalam Buku Kerawangan Desa (Mengenai Objek Tanahnya). Surat Koher Petok D dikeluarkan oleh Kepala Desa berdasarkan kedua Buku Tanah Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan berstempel Desa serta diketahui dan disahkan oleh Camat Setempat. Sehingga dapat berfungsi sebagai landasan yuridis dan alat bukti kepemilikan dalam pengajuan permohonan Sertifikat Tanah pada Kantor Pertanahan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG RAHASIA DAGANG DALAM BENTUK PEMBINAAN EKONOMI KREATIF PADA USAHA KECIL MENENGAH RENGGINANG DI DESA SEMIRING KECAMATAN MANGARAN KABUPATEN SITUBONDO Sugeng, Tedjo Asmo; Hadiyanto, Ide Prima
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 1 No 1 (2022): JANUARI 2022
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.682 KB) | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v1i1.1381

Abstract

kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang perlindungan hukum bagi pemegang rahasia dagang dalam bentuk pembinaan ekonomi kreatif pada usaha kecil menengah rengginang di desa Semiring Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dilakukan dalam rangka memberikan pengetahuan hukum tentang hak kekayaan intelektual khususnya rahasia dagang kepada pelaku usaha rengginang di desa Semiring Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo. Permasalahan yang dialami oleh mitra adalah rendahnya pengetahuan tentang Rahasia Dagang. Tujuan dan target dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dimilikinya pemahaman yang tinggi tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya rahasia dagang sehingga pelaku usaha ekonomi kreatif renggingang dapat mendaftarkan Kekayaan Intelektualnya. Metode pelaksanaan kegiatan ini dengan cara sosialisasi, pembinaan dan pendampingan pendaftaran rahasia dagang bagi pelaku usaha rengginang di desa Semiring Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo. Rahasia dagang merupakan hak seseorang atau badan hukum atas perlindungan informasi yang dirahasiakan yang ada pada dirinya, untuk tidak diungkapkan oleh mereka kepada pihak lain, penguasaan atau penggunaan informasi yang dirahasiakan tanpa persetujuan oleh pihak lain atas informasi yang dimilikinya secara bertentangan dengan praktik-praktik perdagangan yang sehat atau jujur, informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomis.
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI Sugeng, Tedjo Asmo; Kusuma, Dicky Edwin
FENOMENA Vol 10 No 1 (2016): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah Negara hukum. Di dalam negara hukum, setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap keluarga melalui instumen hukum perkawinan memiliki makna yang sangat fundamental. Menurut pasal 1 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 bahwa tujuan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam realitas di masyarakat, tujuan perkawinan yang mulia itu tidaklah mudah direalisasikan, bahkan tidak jarang tujuan perkawinan itu kandas ditengah jalan dan berakhir dengan perceraian. Hal ini terjadi karena permasalahan keluarga dalam sebuah perkawinan sangatlah kompleks. Demikian pula dengan meningkatnya perkawinan poligami merupakan salah satu ujung tombak dalam rumah tangga dari munculnya berbagai masalah yang sangat kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persyaratan dan Pelaksanaan serta dasar-dasar Hukum perkawinan Poligami menurut Hukum Positif maupun Hukum Islam. Dari hasil penelitian menunjukan peraturan yang mendasari Perkawinan Poligami yakni Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, beserta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
AKIBAT HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG MEMBERIKAN GAJI DI BAWAH UPAH MINIMUM PROVINSI KEPADA KARYAWAN DI KABUPATEN SITUBONDO Sugeng, Tedjo Asmo; Marwiyatun, Marwiyatun
FENOMENA Vol 12 No 1 (2018): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tenaga kerja dan perusahaan saling berkaitan dan membutuhkan. Tenaga kerja sebagai pendongkrak untuk menjadikan suatu perusahaan lebih maju, dan unggul dibanding perusahaan lainnya. Sedang perusahaan sebagai wadah untuk menghasilkan pendapatan bagi para tenaga kerja. Kaitan yang erat itulah yang mengharuskan keduanya harus saling bekerja sama agar sama-sama merasa saling menguntungkan. Disatu sisi tenaga kerja mendapatkan upah yang sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan, disisi lain perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar atas jerih payah yang dilakukan oleh pekerja. Penulis menggunakan metode penulisan normatif dan metode penelitian dengan mengamati secara langsung atau menyelidiki dari dekat ke lapangan dengan membanding-bandingkan antara teori dan prakteknya untuk menjawab masalah yang dialami oleh para tenaga kerja di dalam perusahaan terutama yang berhubungan dengan masalah gaji. Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan penulis menyimpulkan bahwa didalam rantai kerja antara perusahaan dengan tenaga kerjanya haruslah seimbang agar tidak terjadi kesetimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Apabila terjadi kesalahan baik terhadap tenaga kerja, ataupun perusahaan akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Terutama bagi perusahaan, apabila melakukan kesalahan terhadap tenaga kerjanya terutama yang berhubungan dengan upah, maka perusahaan akan mendapatkan sanksi yang tegas.
PENTINGNYA AKTA KELAHIRAN SEBAGAI IDENTITAS ANAK YANG DILAHIRKAN Sugeng, Tedjo Asmo
FENOMENA Vol 17 No 2 (2023): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v21i2.3778

Abstract

Akta kelahiran adalah akta yang wujudnya berupa selembar kertas bermaterai yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu nama anak, tanggal lahir anak, jenis kelamin anak, nama saksi, dan nama orang tua kandung serta tanda tangan pejabat yang berwenang di atas materai. Akta kelahiran ini merupakan salah satu dokumen resmi negara, sebagai bukti keabsahan status hubungan hukum seorang anak dengan orang tua kandungnya. Berdasarkan akte kelahiran yang dimiliki seorang anak dapat mengetahui siapa orang tua kandungnya yang sah menurut hukum (undang-undang perkawinan di indonesia). Hal ini sangat penting bagi orang tua kandungnya untuk mengurus akta kelahiran anaknya karena disamping menyangkut identitas diri anak dan status kewarganegaraan juga akta kelahiran berperan aktif dalam menentukan kedepannya nasib si anak dikemudian hari, misalnya kegunaan akta kelahiran sangat dibutuhkan antara lain: Sebagai salah satu syarat untuk masuk sekolah bagi si anak dari TK-SD dan seterusnya yang akhirnya sebagai rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya ijazah Salah satu syarat pembuatan kartu keluarga (KK), dan karu tanda pengenal (KTP) serta kemungkinan besar dibutuhkan untuk melamar pekerjaan termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI. Pengurusan hak waris Melaksanakan perkawinan, pembuatan paspor, pembuatan SIM, dan lain-lain Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka target luaran yang ingin dicapai dalam membahas permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah meliputi: bagaimana proses pengurusan akta kelahiran anak yang dilahirkan di luar nikah/hasil dari perkawinan siri. Sedangkan metode yang digunakan dalam pembahasan terhadap permasalahn tersebut, adalah penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan mengedepankan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun hasil pembahasan/target luaran yang dicapai, dapat disimpulkan bahwa proses pengurusan akta tersebut pemohon datang ke tempat pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa beberapa persyaratan: Surat keterangan kelahiran dari Dokter/Bidan/Rumah Sakit dan tempat-tempat melahirkan lainnya atau mungkin saja terjadi ketika saat melahirkan berada di pesawat atau di kapal laut maka perlu juga mendapatkan surat keterangan lahir dari pilot atau nahkoda Nama dan identitas saksi kelahiran. KTP ibu (hanya ibu, KTP ayah tidak perlu) KK ibu (hanya ibu, KK dari ayah tidak perlu Kata kunci : Pentingnya Akta Kelahiran sebagai Identitas Anak
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PERTANGGUNGAN MELALUI SIDANG ARBITRASE Uraidi, Ali; Sugeng, Tedjo Asmo
FENOMENA Vol 18 No 1 (2024): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v22i1.4423

Abstract

Studi ini membahas tentang penyelesaian sengketa wanprestasi melalui sidang Arbitrase dan bagaimana pelaksanaan putusan Arbitrase / Majelis Arbitrase? Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tentang penyelesaian sengketa wanprestasi melalui Sidang Arbitrase serta ingin mengetahui hasil bahasan tentang pelaksanaan putusan Arbitrase / Majelis Arbitrase. Sedang metode penelitian dalam penulisan ini, menggunakan Yuridisi Normatif adalah penelitian kepustakaan yang mengacu pada perundang-undangan dan literature terkait pada materi yang dibahas.
TRADISI SUMBANGAN DALAM ACARA PERKAWINAN DI DESA PERANTE KECAMATAN ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 1 TENTANG PERKAWINAN Sugeng, Tedjo Asmo
FENOMENA Vol 13 No 1 (2019): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengertian Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang di kukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan. Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Karakteristik sumbanganpernikahan ialah Sejumlah dana dan barang berupa uang, kado serta kebutuhan sembako seperti beras gula kue dan lainnya. Akan tetapi hal itu tidak termasuk hal yang diharuskan dalam sebuah sumbangan dalam pernikahan tersebut, itu pun beberapa adat diseluruh Negara tidak semua sama dalam tata caranya adat istiadatnya. Jika ada suatu perbedaan antara adat itu harus sesuai dan diikuti oleh masyarakat tersebut seperti sebuah hal wajib berbalik seperti pengembalian dari awal sumbangan tersebut. Seperti yang dijalankan adat yang saya tempati saat ini yaitu desa perante kecamatan asembagus kabupaten situbondo.
PENYALURAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI MENURUT SISTEM UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI Sugeng, Tedjo Asmo
FENOMENA Vol 11 No 1 (2017): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Subtansi kajian / bahasa rumusan masalah dalam jurnal penelitian ini lebih di fokuskan pada target luaran yang diharapkan / target luaran yang ingin dicapai terhadap perlindungan para TKI yang bekerja diluar negeri antara lain meliputi : Bagaimana upaya pemerintah yang dilakukan dalam meningkatkan Perlindungan nasib para TKI yang berkerja diluar negeri, sebagaimana yang ingin dicapai dalam penerapan sistem Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Dan bagaimana dampak positifnya setelah adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan terhadap keberadaan nasib para TKI yang disalurkan ke luar negeri. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Emperis. Metode analisanya menggunakan metode kualitatif yang didukung dengan teori Studi Pustaka berdasarkan data primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa. Sepanjang pemerintah melakukan upaya tingkat pengawasan secara intensif dan terpadu yang terkoordinasi dengan instansi yang terkait beserta perangkat hukum yang ada sekarang serta dengan upaya yang terintergrasi, maka pelaksanaan upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan nasib para TKI di luar negeri sesuai yang diharapkan dalam sistem Undang-Undang tersebut, secara otomatis akan berdampak positif antara lain meliputi : menurunnya tingkat penyaluran TKI ke luar negeri secara ilegal; menurunya tingkat kejahatan terhadap kemungkinan timbulnya penyiksaan majikan terhadap pekerjanya; meningkatkan kesadaran atas pemenuhan hak-hak TKI sejak tahap perlindungan pra penempatan/sebelum pemberakatan TKI ke luar negeri dan selama bekerja sampai berakhirnya masa perjanjian kerja, termasuk pemberian kemudahan fasilitas kepulangan TKI dari tempat kerja negara tujuan ke tempat daerah asal TKI; pemenuhan jaminan kecelakaan – jaminan perawatan kesehatan / TKI meninggal dunia di negara tujuan; sedangkan dampak lainnya adalah mempererat dan meningkatkan hubungan kerjasama antar negara dan terbukanya kesempatan kerjasama dalam hubungan ketenagakerjaan, sehingga peluang kesempatan kerja diluar negeri masih terbuka dengan tingkat upah yang ditawarkan cukup memadai. Realitas inilah telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat indonesia terutama peluang kerja bagi pencari kerja yang semakin meningkat jumlahnya untuk bekerja diluar negeri. Dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan TKI dan kesejahteraan keluarganya, serta dapat meningkatkan Devisa Negara.
FUNGSI BUKU LETTER C DESA DALAM KAITANNYA DENGAN BUKU KERAWANGAN DESA SEBAGAI LANDASAN YURIDIS DAN ALAT BUKTI AWAL ATAS PENGAKUAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH Sugeng, Tedjo Asmo
FENOMENA Vol 11 No 2 (2017): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengakuan Kepemilikan Hak Atas Tanah, dimanapun tanah itu berada dan siapapun pemiliknya maka akan selalu ada dan tercatat dalam riwayat tanah pada catatan Buku Tanah Desa, yang lebih dikenal ditiap-tiap Kantor Desa/Kantor Kelurahan yaitu dengan sebutan buku Letter C Desa dan Buku Kerawangan Desa. Kedua Buku Tanah Desa tersebut sudah ada pada Zaman India – Belanda dan sampai sekarang tetap dipakai sebagai Dokumen Negara, yang disimpan di tiap-tiap Kantor Desa/Kantor Kelurahan. Kedua Buku Tanah Desa tersebut selalu berdampingan karena saling melengkapi. Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) setiap terjadinya perubahan hak milik atas tanah/peralihan hak milik dari pemegang hak kepada pihak lain, baik peralihan secara hibah, wasiat, warisan atau jual beli dulunya pada saat itu selalu dilakukan dihadapan Kepala Desa. Bila mana ada perubahan hak milik atas tanah karena ada peralihan hak milik dari pemegang hak kepada pihak lain, maka dalam Buku Letter C Desa status pemiliknya dan sebab-sebab perubahan akan dicatat dan dirubah atas nama pemilik baru dan dalam Buku Kerawangan Desa akan dicatat ulang Nomor Persil pemilik baru. Buku Letter C Desa memuat data-data yuridis status pemilik tanah yang menunjuk pada subjek hukumnya, sedangkan uraian mengenai objek tanah tercatat dalam riwayat tanah pada Buku Kerawangan Desa, yang memuat uraian lokasi/letak tanah, petak-petak tanah, luas tanah, batas-batas tanah dan nomor pajak. Sebelum berlakunya UUPA para pemilik tanah waktu itu bagi pemegang Surat Kutipan Letter C Desa dan pemegang Surat Koher Petok D dianggap sebagai pemilik tanah dan di Negara kita ini kedua surat pemegang hak tersebut merupakan alat bukti pemilikan tanah. Berdasarkan uraian diatas maka kajian masalah dititik beratkan pada target luaran yang akan dicapai antara lain rumusan masalah meliputi : Bagaimana fungsi buku Letter C Desa dalam kaitannya dengan Buku Kerawangan Desa. Dan Surat Kutipan Letter C Desa serta Surat Koher Petok D apakah dapat dijadikan landasan yuridis untuk pengajuan permohonan Sertifikat Tanah pada Kantor Badan Pertanahan ? Semua catatan riwayat tanah dimana tanah itu berada dan siapa pemiliknya selalu ada dan tercatat dalam catatan riwayat tanah pada kedua Buku Tanah Desa. Karena Kedua Buku Tanah Desa tersebut merupakan Dokumen Negara yang disimpan ditiap-tiap Kontor Desa/Kantor Kelurahan, yang dapat berfungsi sebagai landasan hukum dan acuan pada setiap peralihan hak atas tanah dan sebagai alat bukti awal dalam setiap pemprosesan peralihan hak milik dari pemegang hak kepada orang/pihak lain. Sedangkan Surat Letter C Desa dan Surat Koher Petok D dibuat oleh Desa berdasarkan kedua Buku Tanah Desa. Surat kutipan Letter C Desa dikeluarkan oleh Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan berstempel Desa dibuat berdasarkan kutipan dari Buku Letter C Desa. Dan uraian dalam Surat Kutipan Letter C Desa tercatat dalam Buku Kerawangan Desa (Mengenai Objek Tanahnya). Surat Koher Petok D dikeluarkan oleh Kepala Desa berdasarkan kedua Buku Tanah Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan berstempel Desa serta diketahui dan disahkan oleh Camat Setempat. Sehingga dapat berfungsi sebagai landasan yuridis dan alat bukti kepemilikan dalam pengajuan permohonan Sertifikat Tanah pada Kantor Pertanahan.
PENYELESAIAN SENGKETA DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI ATAS TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENANGGUHAN Sugeng, Tedjo Asmo
FENOMENA Vol 10 No 2 (2016): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini hendak mendiskusikan tentang penyelesaian sengketa dan pelaksanaan eksekusi atas terjadinya wanprestasi dalam perjanjian penanggungan. Penulisan ini diangkat atas permasalahan seringnya terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian. Penulisan ini menguraikan faktor penyebab terjadinya wanprestasi, penyelesaian hukumnya serta tatanan eksekusi.
Co-Authors Hadiyanto, Ide Prima Kusuma, Dicky Edwin Marwiyatun, Marwiyatun Muhammad Yusuf Ibrahim Uraidi, Ali