Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Burden of Proof Reversal in Criminal Acts of Money Laundering Muhammad Khusnul Fauzi Zainal; Syukri Akub; Andi Muhammad Sofyan
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 4 ISSUE 2 DECEMBER 2019
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.194 KB) | DOI: 10.30872/mulrev.v4i2.60

Abstract

This study aims to analyze the burden of proof reversal system in handling cases of money laundering. This type of research is normative juridical legal research. The results of this study indicate that in the reversal system of the burden of proof of criminal acts of money laundering, each party has a burden of proof, the public prosecutor is burdened to prove that these assets are the property of the defendant and has a relationship with the original criminal act charged, while the defendant burdened to prove the origin of the assets claimed and if the defendant is unable to prove the origin of the assets, the assets can be strongly suspected to originate from criminal offenses. There are still obstacles in law enforcement both from the substance of the law (norms), legal structure (law enforcement agencies) and the culture of law (the culture of community law).
Burden of Proof Reversal in Criminal Acts of Money Laundering Fauzi Zainal, Muhammad Khusnul; Syukri Akub; Andi Muhammad Sofyan
Jurnal Mulawarman Law Review Vol 4 No 2: Mulawarman Law Review - December 2019
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v4i2.60

Abstract

This study aims to analyze the burden of proof reversal system in handling cases of money laundering. This type of research is normative juridical legal research. The results of this study indicate that in the reversal system of the burden of proof of criminal acts of money laundering, each party has a burden of proof, the public prosecutor is burdened to prove that these assets are the property of the defendant and has a relationship with the original criminal act charged, while the defendant burdened to prove the origin of the assets claimed and if the defendant is unable to prove the origin of the assets, the assets can be strongly suspected to originate from criminal offenses. There are still obstacles in law enforcement both from the substance of the law (norms), legal structure (law enforcement agencies) and the culture of law (the culture of community law).
UPAYA PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI E-COMMERCE OLEH PPNS BBPOM MAKASSAR Asirah Asirah; Andi Muhammad Sofyan; Audyna Mayasari Muin
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui e-Commerce sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum ini. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis upaya yang dilakukan PPNS BBPOM Makassar dan untuk membahas hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui e-commerce di wilayah kerja BBPOM Makassar. Metode penelitian menggunakan metode empiris melalui pendekatan interdisipliner. Sumber bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara dengan PPNS BBPOM Makassar dan hasil survei terhadap konsumen yang berada di wilayah kerja BBPOM Makassar. Bahan hukum sekunder diperoleh dari peraturan, buku hukum dan jurnal hukum. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkumpul dikaji secara kualitatif deskriptif. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS BBPOM Makassar terdiri atas upaya preventif dan upaya represif. Secara preventif upaya penegakan hukum dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui kegiatan patroli siber. Upaya represif dilakukan ketika terjadi pelanggaran hukum melalui proses penyidikan. Upaya penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain dari hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana penunjang, pengaruh masyarakat dan pengaruh kebudayaan.
IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PUBLIC AND PRIVATE GENERAL HOSPITALS IN MAKASSAR Andi Muhammad Sofyan; Muhammad Djaelani Prasetya; M. Aris Munandar; Muhammad Ihsan
Awang Long Law Review Vol. 5 No. 1 (2022): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.656 KB) | DOI: 10.56301/awl.v5i1.541

Abstract

This study examines the extent to which the implementation of the rights and obligations of Public and Private General Hospitals in Makassar City and the obstacles that make these rights and obligations difficult to implement. The research method used in this study is the empirical method. The results of this study indicate that the implementation of the rights and obligations at the Regional General Hospital (Rumah Sakit Umum Daerah/RSUD) of Makassar City and the Mother and Child Hospital (Rumah Sakit Ibu dan Anak/RSIA) Ananda has carried out the rights and obligations of the hospital simultaneously. However, in the implementation of these rights and obligations, there are still several obstacles, such as community habits, administrative completeness that does not meet minimum service standards, and other supporting infrastructure. Especially for Makassar City Hospital, the data for health personnel has not been updated as mandated by the Government Regulation on the Implementation of the Hospital Sector. Meanwhile, RSIA Ananda must improve the facilities and infrastructure of the hospital parking lot so that health services can be more optimal and effective, and efficient to carry out.
PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DI INDONESIA Andi Muhammad Sofyan; Daeng Mapuna, Hadi; Syukur Abu Bakar, Abd
HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Vol 5 No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/hisabuna.v5i1.40612

Abstract

Abstrak Pokok masalah penelitian ini yaitu bagaimana peran Pengadilan Agama dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia. Adapun sub pokok masalah penelitian ini adalah: Bagaimana mekanisme penentuan awal bulan kamariah oleh Pengadilan Agama dan bagaimana peraturan yang mengatur peran Pengadilan Agama dalam penentuan awal bulan kamariah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) yang bersifat kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pengadilan Agama berperan dalam menetapkan hasil rukyat hilal dalam penentuan awal bulan kamariah melalui pelaksanaan sidang isbat rukyatul hilal. berdasarkan surat Ketetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/095/X/2006 tentang Penetapan Izin Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal dengan Hakim Tunggal kepada Mahkamah Syar’iyah untuk wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dan untuk seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk memberikan isbat kesaksian rukyat hilal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan: “Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Implikasi dari penelitian ini ialah diharapkan kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mampu menyelesaikan perkara perbedaan penentuan bulan kamariah terutama awal bulan Ramadan, Syawal (Idul Fitri) dan Zulhijjah (Idul Adha) serta mampu menyatukan persepsi antar golongan yang berbeda pendapat terkait dengan penentuan awal bulan kamariah. Kata Kunci: Peran, Pengadilan Agama, Bulan Kamariah