Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.612
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat MLJ Jurnal Wawasan Yuridika Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Kosmik Hukum Journal of Law and Policy Transformation ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Komunitas Yustisia PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Batulis Civil Law Review BHIRAWA LAW JOURNAL SASI
Jaya, Febri
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Land Reform Melalui Pembatasan Penguasaan Tanah Jaya, Febri
Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.018 KB)

Abstract

Pembatasan penguasaan tanah untuk rumah tinggal bagi individu secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Namun kedua regulasi tersebut belum memberikan ketentuan secara tegas mengenai pembatasan penguasaan tanah untuk rumah tinggal bagi individu. Kekosongan peraturan hukum mengenai pembatasan penguasaan tanah  tersebut menyebabkan seseorang dapat secara bebas dan tanpa batas membeli rumah tinggal sehingga menyebabkan disparitas antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi, menengah dan kecil. Guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini, telah dilakukan penelitian dengan jenis penelitian normatif melalui pendekatan undang-undang untuk mengisi kekosongan peraturan hukum yang ada di Indonesia karena secara yuridis obyek penelitian  belum didapatkan pengaturan secara konkrit. Adapun jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini adalah suatu tawaran pemikiran untuk mengisi kekosongan peraturan hukum melalui pendekatan kajian teori Negara Kesejahteraan (welfare state), teori keadilan yang dikemukan oleh John Rawls, dan teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja.
PENGGUNAAN KARYA CIPTA LAGU DALAM KONTEN VIDEO KREATIF TIKTOK: Bagaimana Perlindungan dan Upaya Hukumnya? Wulandari, Almira Sheila; Jaya, Febri
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.41982

Abstract

TikTok dengan cepat mengambil alih internet sejak diluncurkan secara global beberapa tahun lalu. Anda mungkin pernah mendengar tentang aplikasi ini, yang memungkinkan pengguna membuat   video pendek. Meskipun dirilis secara global pada Agustus 2018, sekarang menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh pada tahun 2020-an. Tapi kekhawatiran pelanggaran hak cipta memancar di seluruh platform. Hak cipta adalah kumpulan hak milik seseorang yang menciptakan karya asli dari penulisnya, seperti buku, lagu, lukisan, atau patung. Hak-hak ini termasuk hak eksklusifuntuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan secara publik, menampilkan secara publik, atau membuat turunan dari karya kreatif. Orang atau badan yang memiliki hak ini disebut sebagai pemilik hak cipta . Pelanggaran hak cipta terjadi ketika sebuah karya berhak cipta direproduksi, didistribusikan, dilakukan, ditampilkan secara publik, atau dibuat menjadi karya turunan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap karya intelektual, pencipta dapat melakukan pendaftaran atau pencatatan atas karyanya. Apabila pencipta dirugikan haknya, maka pencipta dapat mengajukan gugatan sebagaimana telah disebutkan di dalam UU Hak Cipta.
Implementasi Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Batam Jaya, Febri; Fitri, Winda; Ulya, Muna
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i1.942

Abstract

Seiring dengan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, batas usia minimal perkawinan diubah menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, masih ada peluang untuk mendapatkan dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama, terutama dalam situasi yang dianggap sangat mendesak. Hakim perlu berpikir bijak dan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan dalam permohonan penetapan dispensasi perkawinan dan dampak sosial yang mungkin terjadi jika dispensasi tersebut dikabulkan. Penelitian ini menerapkan metode empiris dengan memperoleh data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka. Artikel ini mengulas bagaimana hakim di Pengadilan Agama Batam menerapkan dispensasi nikah, termasuk pertimbangan yang mereka buat dalam mengambil keputusan. Pertimbangan hukum adalah inti dari keputusan hakim, yang melibatkan analisis, argumen, dan menarik kesimpulan hukum. Artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana dispensasi perkawinan diatur dan dilaksanakan di Pengadilan Agama Batam, dengan penekanan pada peran dan pertimbangan hakim dalam membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan pernikahan di Indonesia.
Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa pada Tahapan Penuntutan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Asesmen Terpadu Rusdiana, Shelvi; Jaya, Febri; Anggresca, Risella Vini
Bhirawa Law Journal Vol 5, No 1 (2024): May 2024
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/blj.v5i1.13307

Abstract

Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants that can cause a decrease or alteration in consciousness, loss of sensation, reduction or elimination of pain, and can lead to dependence. In fact, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics classifies between traffickers and users, each with different penalties, namely rehabilitation demands based on the stages of the case by the Prosecutor's Office following the principle of dominus litis, where the prosecutor controls the case. This study aims to examine the qualifications of criminal narcotics regulations with rehabilitation demands and to understand and analyze the implementation of the principle of dominus litis by prosecutors in handling criminal narcotics cases based on integrated assessments. This research employs a normative juridical research method that starts from statutory regulations, books, scientific journals with a legislative approach consisting of Law Number 35 of 2009, PERJA 029 of 2015 regarding Technical Instructions for Handling Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse into Rehabilitation Institutions, Guideline Number 18 of 2021 regarding the Settlement of Criminal Cases of Narcotics Abuse through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach as the Implementation of the Dominus Litis Principle, using a conceptual approach. The demand for rehabilitation becomes the primary goal of case resolution in line with the principle of utility based on specific classifications according to prevailing provisions.
Sanctions For Non-Performing Corporate Social Responsibility Jaya, Febri; Hutauruk, Rufinus Hotmaulana; Rusdiana, Shelvi
Batulis Civil Law Review Vol 4, No 2 (2023): VOLUME 4 ISSUE 2, NOVEMBER 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v4i2.1751

Abstract

Introduction: Companies are legal materials that have a role in national development. Its role can be realized by carrying out corporate social and environmental responsibilities as stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. However, many companies neglect this responsibility.Purposes of the Research: The purpose of this study is to analyze the sanctions related to companies that do not carry out these responsibilities.Methods of the Research: The method in this research is normative juridical. In this study also used literature study. In terms of reviewing this research, a judical basis was used which consisted of Law Number 40 of 2007 and Government Regulation Number 47 of 2012.Results of the Research: Based on the results of the research, it was found that the laws and regulations governing corporate social and environmental responsibility have a legal vacuum, namely that there are no clear sanctions for companies that do not carry out these responsibilities. The urgency of regulation is sanctions because by not regulating sanctions, there is an ambiguity of norms that will lead to legislative law.
Legality and Proof of Unwritten Agreements from a Civil Law Perspective Agustini, Shenti; Jaya, Febri; Rusdiana, Shelvi
Batulis Civil Law Review Vol 5, No 2 (2024): VOLUME 5 ISSUE 2, JULY 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v5i2.2033

Abstract

Introduction: Making agreements in Indonesia can be done in written and unwritten form. This is in accordance with the principle of freedom of contract in the Civil Code. Unwritten agreements are also very often carried out in the business world because they are more efficient. However, unwritten agreements are problematic because they are very difficult to prove in civil court.Purposes of the Research: There are 2 (two) objectives in this research, namely first, to analyze the legal strength of unwritten agreements from the perspective of civil law books and second, to analyze evidence in civil courts for cases of breach of contract in unwritten agreements. Then to find the right legal solution in resolving default problems in civil court.Methods of the Research: The research method used in this research is normative juridical. This method uses literature study techniques. The type of data used comes from primary data, namely the Civil Code and legal principles, namely freedom of contract. then the secondary legal material used is in the form of previous research articles which examine the validity of unwritten agreements.Results of the Research: Based on the research results, it was found that unwritten agreements have binding legal force. However, in reality it is very difficult to prove it in court because evidence in civil law comes from written letters. Therefore, the solution that can be offered is the need for preventive and repressive legal efforts.
The Principle of Freedom of Contract in Commercial Agreements: Are Limitations Needed? Agustini, Shenti; Jaya, Febri; Agustianto, Agustianto
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 2 (2023): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v5i2.3353

Abstract

The principle of freedom of contract is one of the principles in an agreement where the parties can determine for themselves the form of the agreement that will be made. However, by implication, this principle reaps many injustices. One form of implementation of this principle is standard agreements made in the business world. Standard agreements are only made unilaterally so they have the potential to cause injustice. This research aims to analyze whether or not restrictions are necessary in the principle of freedom of contract. The research method used is normative juridical. The theoretical basis used is Economic Democracy Theory. The research results show that the principle of freedom of contract has resulted in a lot of injustice, for example, standard agreements are made in the business world for time efficiency but do not involve the parties in making them, so there are parties whose position is very weak in the agreement. This is not by the theory of economic democracy which should provide prosperity for all, not just certain parties. Therefore, it is necessary to limit the principle of freedom of contract.
Efektivitas Perlindungan Atas Upah Sebagai Hak Tenaga Kerja Outsourcing di Kota Batam Rusdiana, Shelvi; Jaya, Febri; Simatupang, Evlyn Grace
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 5, No 2 (2023): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum November
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v5i2.2920

Abstract

Outsourcing is a practice in the business world that has emerged since the late 80s and has become the main business strategy in a climate of increasingly fierce competition. Defined as a process of outsourcing or moving or buying up business activities to third parties, the main and foremost purpose of outsourcing is to save production costs. The purpose of this study is to determine the effectiveness of wage protection for outsourced labor rights in Batam and to find out how outsourced labor in practice in the field. This research uses empirical legal research methods using qualitative descriptive research types. The results of this study show that legal protection of wages as labor, especially the protection of the rights of outsourced labors in Batam, has not been optimal or effective. This is evidenced by the large number of outsourced labor workers who do not get their rights, especially not getting a decent salary. Outsourcing labor has created exploitative, discriminatory, degradative and fragmentative working conditions and is effective at weakening the power of trade unions. Such a situation needs to be corrected so that there is a balance between the interests of workers, employers and the government. The government is the main actor that must play a role in creating this balance. Regulatory factors in the form of laws and regulations made are very open to diversity of interpretations, very weak law enforcement, lack of quality and number of officers disnakertrans, unbalanced bargaining position of unions against employers. Another important condition that also causes labor losses is the lack of health insurance, work injury insurance, retirement insurance, old age insurance have not been established as tools to safeguard outsourced labors.
IMPLIKASI KEBIJAKAN RELAKSASI KREDIT OLEH OJK SELAMA PANDEMI COVID-19 DENGAN DAMPAK BAGI BANK Viviani, Olinda; Jaya, Febri
Maleo Law Journal Vol. 6 No. 2 (2022): Oktober 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v6i2.2316

Abstract

Early March 2020, there were more than 100,000 confirmed cases of the CoronavirusDisease 2019 (Covid-19) outbreak in 114 countries with a total death toll of more than 4,000cases. The development of the spread of COVID-19 has a direct or indirect impact on theperformance and capacity of Debtors, including Micro, Small, Medium Enterprises (MSMEs),in fulfilling credit or financing payment obligations, thus potentially disrupting bankingperformance and financial system stability which can affect economic growth. Therefore, toencourage the optimization of the banking intermediation function, maintain financial systemstability, and support economic growth, an economic stimulus policy is needed as acountercyclical impact of the spread of COVID-19. The policies implemented for thepandemic conditions had an impact on banks in their implications for bank performance. Theproblem approach used in this research is the legal approach (Statue Approach) examiningregulations or regulations related to the legal issues under study
Analysis of Article 433 of the Civil Code: Dilemma of Persons with Disabilities in Carrying Out Legal Acts Agustini, Shenti; Agustianto, Agustianto; Jaya, Febri
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 6, No 2 (2024): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum November
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v6i2.3593

Abstract

The provisions of Article 433 of the Civil Code contain phrases that violate the rights of people with disabilities, especially for people with non-permanent mental disabilities. Through this provision, people with permanent mental disabilities are prevented from carrying out legal actions. This research aims to analyze the skills of people with disabilities in carrying out legal actions and analyze the provisions of Article 433 of the Civil Code with the Constitution. The research method used is normative juridical. In formulating the answer to the problem, a juridical basis and a theoretical basis are used. The research results show that the provisions of Article 433 have discriminated against people with non-permanent mental disabilities and it has been declared through the Constitutional Court Decision that Article 433 is conditionally unconstitutional. The challenge is that the district court as an institution that has the authority to form pardons must be truly careful and careful in making decisions/decisions on requests for pardons. Therefore, it is necessary to evaluate the implementation of these institutions on an ongoing basis to ensure that people with disabilities receive protection for their rights as people with disabilities.
Co-Authors Agustianto Agustianto, Agustianto Agustini, Shenti Anggresca, Risella Vini Fitri, Winda Hotmaulana Hutauruk, Rufinus Hutauruk, Rufinus Hotmaulana Lu Sudirman NURLAILY, NURLAILY Ritonga, Moehammad Mahastar Rusdiana, Shelvi Ruska, Afdhal - Simatupang, Evlyn Grace Situmeang, Ampuan Tan, David Tan, Winsherly Tantimin, Tantimin Ulya, Muna Viviani, Olinda Wulandari, Almira Sheila