Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.031
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha JURNAL LITIGASI (e-Journal) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia Pembaharuan Hukum Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum MLJ Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Nagari Law Review Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review JUSTISI Journal of Law and Policy Transformation ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal Supremasi JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Komunitas Yustisia Mendapo: Journal of Administrative Law Journal of Judicial Review SUPREMASI Jurnal Hukum Journal of Research in Social Science and Humanities Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah SASI
Tan, Winsherly
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintahan Kota Batam dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif Tan, Winsherly
Journal of Law and Policy Transformation Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.129 KB)

Abstract

Dalam era reformasi, pemerintah dituntut untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang terbuka dengan cara meningkatkan layanan publik terhadap masyarakat, sehingga pemerintah selaku penyelenggara negara sudah sepatutnya menjalankan tugas secara proporsional dengan maksimal demi tercapainya tata pemerintahan yang baik (Good Governance), guna mewujudkan pemerintah yang bersih (Clean Governance). Salah satu aspeknya adalah dalam hal pengadaan barang dan jasa harus dapat dilakukan secara transparan melalui system eProcurement. Hal ini sudah menjadi sesuatu yang sangat genting di Indonesia untuk saat ini. Berdasarkan data per 31 Maret 2017, total penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK dari tahun 2004-2017 adalah Penyelidikan 874 perkara, Penyidikan 594 perkara, Penuntutan 489 perkara, Inkracht 406 perkara, dan Eksekusi 434 perkara. Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Eko Marjono mengungkapkan, pengaduan yang masuk ke KPK sebagian besar berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Padahal, sejatinya Indonesia sudah mempunya seperangkat regulasi yang mengatur tentang hal tersebut, salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintah Kota Batam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan observasi secara langsung di lapangan, dan disertai dengan penelitian kepustakaan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara pada Pemerintahan Kota Batam (PEMKO). Kemudian data sekunder yang diperoleh dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan e-Procurement dan kendala-kendala apa yang dihadapi, serta solusi terbaik dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kota Batam.
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN TANTANGAN DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS Tan, Winsherly
JUSTISI Vol 7, No 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v7i2.1342

Abstract

The SDGs have a goal of empowering women and the practice of underage marriage. However, this is still happen in Indonesia. The purpose of this study is first, analyze the protection to children who are involved in underage marriages. Second, analyze the role of Indonesia in realizing the fifth goal of the SDGs.               The method used in this research is normative juridical. The primary legal materials used are Law Number 16 of 2019, Law Number 35 of 2014, Law Number 25 of 2004. The theories used in this study are Theory of Legal Effectiveness by Soerjono Soekanto and Theory of Welfare by Bagir Manan.               Based on the research results, the protection has not been effective because of the weak factor of substance, infrastructure, society and existing legal culture. However, the Indonesian government has a strategy in achieving the five SDGs but it has not been effective in releasing.
SUAKA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL (studi kasus Nomor Putusan: 574/Pid.sus/2020/PN.Srh) Tan, Winsherly; Veronica, Ria
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38167

Abstract

Anak menjadi sasaran empuk pelaku kekerasan seksual karena korban dapat diancam dengan diam sehingga tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dapat ditutup-tutupi sehingga anak memiliki keberanian untuk mengungkapkan atau melaporkan perlakuan pelaku kepada pihak-pihak tertentu. Dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang asing, tetapi kerabat terdekat dari anak atau korban dapat menjadi pelaku dari perbuatan keji ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus yang viral di pertengahan tahun 2020 yang menghebohkan media sosial di Indonesia akibat perlakuan kejam seorang ayah yang tega melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya yang baru berusia 2 bulan, ulah sang ayah. ditemukan ketika korban berusia 2 tahun dan ini telah ditangani oleh pihak berwenang dan telah divonis oleh hakim 8 tahun penjara dan dikenakan denda lima ratus juta rupiah. Putusan tersebut tertuang dalam putusan pengadilan nomor 574/Pid.sus/2020/PN Srh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan etnografi
ANALISIS HUKUM PRODUK KOSMETIKA YANG DI IMPOR UNTUK DIGUNAKAN SECARA PRIBADI OLEH KONSUMEN Sari, Nabila; Tan, Winsherly
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.40173

Abstract

Beredarnya produk kosmetika dari luar negeri ke Indonesia melalui transaksi e-commerce telah menimbulkan suatu permasalahan hukum dimana Pelaku usaha mendapatkan celah untuk memasukkan produk kosmetika asing tanpa mendaftarkan terlebih dahulu kepada BPOM. Adapun, Jenis penelitian yang penulis implementasikan dalam artikel ilmiah ini adalah penelitian yuridis normative. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan hukum yakni untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap produk kosmetika yang berasal dari luar negeri saat ini serta perlindungan hukum konsumen atas produk kosmetika yang di impor untuk digunakan sendiri/pribadi oleh konsumen. Maka, diketahui bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik impor tanpa izin edar di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pada Pasal 4 tentang hak-hak konsumen dan Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha. Dan apabila suatu produk kosmetik tersebut tidak sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah ditentukan, maka sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUPK, produk kosmetik tersebut wajib ditarik dari peredaran. Dan dalam hal perlindungan konsumen atas produk kosmetik impor yang telah dikonsumsinya dan pada akhirnya menimbulkan kerugian maka hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha yang harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi terhadap konsumen sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK.
Penggunaan Bukti Tidak Langsung Dan Penerapan Leniency Program Di Kasus Kartel Indonesia Winata, Nicky; Tan, Winsherly
JUSTISI Vol 8, No 1 (2022): Januari 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v8i1.1400

Abstract

Cartels as a Form of Unfair Business Competition KPPU often has difficulty proving it through direct evidence in accordance with Law No. 5/1999, so the alternative used by KPPU to obtain evidence is indirect evidence, and in practice this indirect evidence It is also not easy because it has not been regulated in Law No. 5/1999 so that the Supreme Court has not given any information regarding indirect evidence. The research method used by the author is normative research using library research to obtain data, and there is a need for clarity regarding procedural law from the KPPU. And the Authority of the KPPU in order to facilitate the handling of the KPPU on the Cartel Problem in Indonesia and amid the uncertainty of indirect evidence, the leniency of the program can also be used as an alternative in proving the occurrence of cartel actions carried out by business actors, and the application of evidence is not This directly was also adopted by other countries as well as the leniency program, and Indonesia also needs to follow this step to reduce cartels in Indonesia.
Analisis Hukum Terhadap Penyampaian Informasi Elektronik yang Melanggar Norma Moral Agustini, Shenti; Tan, Winsherly; Geovanni, Grace
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v7i2.7665

Abstract

This research aims to analyze the legal aspects of electronic information dissemination that violates moral norms. The unethical dissemination of information, including hoaxes, hate speech, and other harmful behaviors, has become a significant concern in the digital environment today. The research method employed is normative legal research, utilizing three approaches: legislative, case-based, and conceptual. Research data were collected from secondary sources, including relevant laws and literature on legal issues related to electronic information dissemination. Additionally, tertiary data was derived from specific cases that exemplify the phenomenon of morally unethical information dissemination empirically, both within the digital space and outside the network. Data analysis involved stages of reading, note-taking, reduction, interpretation, and concluded with deduction. The research results outline the pertinent articles and sections within legal regulations concerning violations of moral norms in electronic information dissemination. Furthermore, the study discusses law enforcement measures that can be taken against the perpetrators of such violations. This research contributes to understanding the legal aspects related to morally unethical electronic information dissemination in the current digital era. It is essential to ensure that ethics and legal compliance are maintained in the increasingly complex online environment.
Legal Protection Concerning Children Facing Economic Exploitation in Batam City Tan, Winsherly; Tan, David; Rahmadani, Aini
Jurnal Supremasi Volume 14 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v14i2.3336

Abstract

The arbitrary economic exploitation of children by parents and other interested parties requires immediate attention. Batam City, located in the Riau Archipelago, is known for its innovation and low crime rates, primarily due to its focus on foreign relations. However, despite these positive aspects, the economic exploitation of children remains a significant issue, with economic factors playing a crucial role. This study aims to investigate the legal protection of children as victims of economic exploitation in Batam City using an empirical legal research method. This approach involves analyzing and examining the functioning of law within society, utilizing both primary and secondary data sources. The objective is to analyze legal protection for children as victims of economic exploitation from the perspectives of justice, utility, and legal certainty. The findings confirm that legal regulations concerning the protection of children from economic exploitation are clearly stipulated in the law. Various legal protection measures are available for children who fall victim to exploitation. However, enhancing parental awareness is essential to ensure consistent attention to the rights and obligations owed to their children.
Integrating Social Rehabilitation into the Education System for Adolescent Drug Addicts: Legal Framework, Potential, and Challenges Alhakim, Abdurrakhman; Anakotta, Marthsian Yeksi; Febriyani, Emiliya; Tan, Winsherly
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v18no1.3352

Abstract

Despite importance of education in overcoming drug addiction, the connection between the education system and the juvenile justice system remains unclear. Juvenile drug addicts often experience socially-disadvantaged situation, thereby social rehabilitation is an important aspect of recovery aside from medical rehabilitation. This research was performed to identify the challenges in social reintegration among juvenile drug addicts, describe the legal interplay between the relevant framework, and propose a model of legal development for the integration of social rehabilitation for juvenile drug addicts into the education system. Using normative legal research method and statutory approach, this research revealed numerous potentials and challenges in integrating social rehabilitation into the education system. A model consisting of normative reforms and practical framework of works is proposed to be applied by educational institutions and relevant government agencies. This research offers a vital step toward creating inclusive educational environments that prevent relapse and foster societal integration.
Penanaman Modal Asing dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat melalui Program Making Indonesia 4.0 Agustini, Shenti; Tan, Winsherly; Aguslina, Aguslina
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 1 (2024): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v6i1.3572

Abstract

The Industrial Revolution 4.0, which was initially introduced in Germany, have brought significant implications for the industrial sector in various countries. One of them is Indonesia, as a country that felt the implications and experienced both positive and negative consequences from this change. To anticipate transformation in the industrial sector, the Ministry of Industry initiated the launch of the Making Indonesia 4.0 program. This program aims to accelerate the adaptation of the industrial ecosystem in Indonesia to the industrial era 4.0 which prioritizes the use of information technology in production and management processes. Apart from that, the Making Indonesia 4.0 program is also directed at intensifying the welfare of the Indonesian people through increasing the Gross Domestic Product (GDP) and creating new employment. The study method used is the normative juridical approach, this approach is a scientific study procedure that aims to find the truth based on legal scientific logic from a normative perspective. This study aims to investigate the implications of foreign investment and related regulations for example, Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and Law No. 25 of 2007 concerning Capital Investment, in increasing community welfare through the implementation of the Making Indonesia 4.0 program. The results of this research prove that there is a close relationship between the growth in the amount of foreign investment and the increase in social welfare, especially in terms of the increment in the number of employment opportunities.
The Rights to Welfare from Pancasila Perspective for Sea Tribe of Lingga Regency Tan, Winsherly; Shahrullah, Rina Shahriyani; Agustini, Shenti
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 5, No 2 (2023): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum November
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v5i2.2900

Abstract

Welfare constitutes a goal of the Indonesian State as mandated in the 1945 Constitution. The concept of welfare in Indonesia must be in accordance with Pancasila as the ideology of the Indonesian state. The purpose of this study is to analyze the concept of welfare from the Pancasila perspectives and its manifestation in the Sea Tribe community in Lingga Regency. The method in this study is empirical research with socio-legal approaches. The results of the study show that the welfare based on the Pancasila perspectives is the fulfillment of the rights of society, namely the rights to health, education, housing and adequate income. The realization of this right remains to be a challenge for the Sea Tribe in Lingga Regency, even though the local government has taken adequate regulatory measures by establishing a regional regulation regarding the empowerment of the Sea Tribe community. Therefore, contextual and concretes measures are needed through the integration of work programs in the education, health and social sectors. Public participation is also needed in supporting the government program.
Co-Authors Aguslina, Aguslina Agustianto Agustianto Agustianto, Agustianto Agustini, Shenti Ahmad, Faradina Binti Alhakim, Abdurrakhman Amboro, Yudhi Priyo Anakotta, Marthsian Yeksi Davina Shebiartha, Kyushu Dewi Seroja, Triana Disemadi, Hari Sutra Elza Syarief, Elza Febriani, Emiliya Febriyani, Emiliya Ferryanto, Justitia Firmanda, Ridho Junilham Gea, Lidia Kando Br Geovanni, Grace Haiti, Rudolf Henry Soelistyo Budi, Henry Soelistyo Hutauruk, Rufinus Hotmaulana Irawan, Indry Wulandari Isnaini, Nurun Jaya, Febri Karo Karo, Rizky Pratama Karo Karo, Rizky Pratama Putra Lu Sudirman Manashi Kalita Maryto S, Bella Oktavia Ninne Zahara Silviani NURLAILY, NURLAILY Patros, Asmin Rahmadani, Aini Razak, Siti Suraya Abd Rina Shahriyani Shahrullah Rusdiana, Shelvi Ruska, Afdhal - Sari, Nabila Siahaan, Rahel Silviani, Ninne Zahara Simanjuntak, Elisa Nilla Sari Situmeang, Ampuan Sunatoyoga, Jody Tampubolon, Theresia Tan, David Trinh, Hien Veronica, Ria Winata, Nicky Wulandari, Aura