Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Penerapan Organizational Domains of Community Empowerment dalam Mendukung Program Bersinar di Provinsi Gorontalo Djaba, Misbahudin; M. Husein Mohi, Elnino; K. Hasan, Kurniadi
ProBisnis : Jurnal Manajemen Vol. 14 No. 6 (2023): December: Management Science
Publisher : Lembaga Riset, Publikasi dan Konsultasi JONHARIONO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62398/probis.v14i6.276

Abstract

Penerapan Organizational Domains of Community Empowerment dalam mendukung Program Bersinar di Provinsi Gorontalo, merupakan pendekataan yang digunakan dalam evaluasi internal suatu komunitas masyarakat dalam keterlibatannya untuk mendukung program bersinar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam aktivasi komunitas untuk meningkatkan keterlibatan dan memobilisasi komunitas dalam suatu masyarakat agar memiliki komitmen yang terbangun di antara komunitas atau organisasi masyarakat yang dalam hal ini adalah karang taruna sebagai organisasi penggerak pemuda dalam suatu masyarakat.
Pendidikan Politik Pemilih Muda Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2024 Hasan, Kurniadi K.; Igrisa, Abdul Gandi; Djaba, Misbahudin; Mokodongan, Regi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 3 No. 4 (2025): Bulan Juli
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v3i4.140

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan literasi politik di kalangan pemilih muda, dalam rangka menghadapi Pilkada yang jujur, adil, dan berintegritas. Pemilih muda memiliki peran strategis dalam menentukan arah demokrasi, mengingat jumlah mereka yang signifikan dan potensinya sebagai agen perubahan. Namun, rendahnya literasi politik, kecenderungan terhadap politik transaksional, serta minimnya pemahaman mengenai arti penting suara dalam demokrasi menjadi tantangan yang perlu direspons secara serius. Kegiatan ini mengunakan metode ceramah berupa sosialisasi pendidikan politik. Olehnya atas terlaksananya kegiatan ini peserta diberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya membangun kesadaran politik berbasis nilai, serta bagaimana menjadi pemilih rasional yang mampu menilai calon pemimpin secara objektif dan bertanggung jawab. Dengan menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan penyelenggara pemilu, diskusi berlangsung interaktif dan edukatif, yang tidak hanya menambah wawasan peserta, tetapi juga mendorong mereka untuk mengambil peran aktif dalam proses demokrasi lokal. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan edukatif mampu meningkatkan sikap kritis mahasiswa terhadap proses dan isu-isu politik, serta menumbuhkan komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada yang bermartabat. Kegiatan ini diharapkan menjadi model pendidikan politik yang berkelanjutan untuk memperkuat demokrasi dari akar rumput.
Design of a Drug Policy Model Based on Community Participation to Realize a Drug-Free Indonesia (BERSINAR) Djaba, Misbahudin; Mohi, Elnino M. Husein; Katili, Andi Yusuf
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 14, No 1 (2025): June 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/pjia.14.1.%p.2025

Abstract

Repressive approaches alone have proven insufficient in curbing drug distribution and abuse. Therefore, a participatory and context-sensitive approach that positions communities as key actors is urgently needed. This study aims to analyze the implementation of community participation-based narcotics policy in Gorontalo Province and formulate a policy model that places the community as an active subject in the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) program. A qualitative descriptive approach was chosen to explore the institutional and social dynamics within program implementation. Findings show that implementing P4GN in Gorontalo is suboptimal due to limited organizational capacity at BNNP and the lack of meaningful community engagement in programs such as Volunteers, Anti-Drug Activists, and Shining Villages. This research formulates a policy model integrating Asset-Based Community Development (ABCD) and Deliberative Democracy frameworks. The model emphasizes strengthening internal community assets (human, social, financial, physical, and natural) alongside external dimensions (influence, representation, and deliberation). This dual focus aims to enhance community resilience and ensure active involvement in drug policy formulation and implementation. This study's novelty lies in its structured, deliberative, and asset-oriented community participation model for narcotics policy. This approach remains underdeveloped in Indonesian research and has the potential to be replicated across other vulnerable regions.
PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASAYARAKAT PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 Adam, Mohamad Putra; Gobel, Lisda Van; Djaba, Misbahudin
Journal of Governance and Public Administration Vol. 2 No. 3 (2025): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v2i3.2735

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu Serentak 2024, dengan fokus pada peran individu, kelompok, dan informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder dari dokumen publikasi dan sumber online terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran individu KPU telah cukup profesional dan adaptif, meskipun ada tantangan dalam merespons disinformasi dan tekanan eksternal. Peran kelompok dalam koordinasi internal masih perlu diperkuat agar sosialisasi lebih efektif, sementara peran informasi melalui media sosial telah efektif dalam menjangkau pemilih muda, meskipun perlu penyesuaian terhadap tren digital dan pengawasan terhadap hoaks. Simpulan penelitian ini adalah bahwa KPU Kabupaten Gorontalo telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi pemilih, namun perlu adanya peningkatan dalam koordinasi internal, respons terhadap disinformasi, serta adaptasi dengan perkembangan digital untuk mencapai partisipasi yang lebih optimal. Kata Kunci: KPU, Partisipasi Pemilih, Pemilu 2024, Sosialisasi, Disinformasi
MODEL DESA MANDIRI BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT STUDI DI DESA TOLUTU KECAMATAN TOMINI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Bidjuni, Abdul Mamat; Gobel, Lisda Van; Djaba, Misbahudin
Journal of Governance and Public Administration Vol. 2 No. 3 (2025): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v2i3.2744

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan pembangunan di Desa Tolutu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi sebagai sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme musyawarah desa telah diterapkan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, partisipasi aktif warga masih tergolong rendah akibat kurangnya pemahaman, waktu pelaksanaan musyawarah yang tidak sesuai dengan aktivitas warga, minimnya sosialisasi, serta apatisme akibat usulan yang jarang ditindaklanjuti. Selain itu, keterbatasan pelatihan dan akses informasi juga menjadi kendala dalam proses pemantauan dan pengawasan, sedangkan pengambilan keputusan sering diwarnai ketidaksepakatan dan dominasi pemerintah desa. Simpulan penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Tolutu masih bersifat formal dan belum optimal, sehingga diperlukan peningkatan edukasi, sosialisasi, dan pelibatan yang lebih efektif agar pembangunan desa dapat berjalan secara partisipatif dan berkeadilan. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Musyawarah Desa, Pembangunan Desa, Pengambilan Keputusan
Inhibiting Factors in Coastal Wastel Management in Lawanga Tawongan Sub-District, North Poso City District Muh Saiful Darsono; Nggilu, Rukiah; Djaba, Misbahudin
Journal of Scientific Insights Vol. 2 No. 5 (2025): Available online
Publisher : Science Tech Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69930/jsi.v2i5.513

Abstract

This study aims to identify and analyze the inhibiting factors in coastal waste management in Lawanga Tawongan Sub-district, North Poso City District, Poso Regency. The method used is descriptive qualitative with three main focuses: Facilities, Public Awareness, and Supervision. Data sources were obtained through interviews, observations, and documentation, with primary and secondary data serving as references for analysis. The research findings indicate that facility-related issues are the main obstacles, marked by the limited number of Temporary Disposal Sites (TPS), the lack of waste collection vehicles, and the unequal distribution of trash bins in strategic locations. Public awareness regarding coastal cleanliness remains low, as reflected in the habit of littering and the lack of participation in cleanup activities. Furthermore, supervision from the sub-district government has not been optimal due to the absence of clear regulations or strict sanctions, as well as the lack of a community-based monitoring system. These conditions hinder the effectiveness of waste management efforts. Therefore, an integrated strategy is needed, including infrastructure improvement, environmental education, and the establishment of community-based regulations and supervision.
Pembinaan Badut Dan Manusia Silver Oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo Turangan, Yusdin D.; Rachman, Ellys; Djaba, Misbahudin; Dandy Okorontah
Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 01 (2026): Main Theme: Contextualized Global Collaboration in Humanities and Social Scien
Publisher : Walidem Institute and Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61455/sicopus.v4i01.407

Abstract

Objective: This study aims to identify and analyze the coaching process carried out by the Gorontalo City Social and Community Empowerment Service for street clowns and silver men, as well as evaluate the level of effectiveness of the implementation of the program. Theoretical framework: The theoretical framework of this research is based on the theory of social development, community empowerment, and social control theory that emphasizes the urgency of rehabilitation, the provision of skills training programs, and the strengthening of cross-sector coordination to overcome complex and sustainable social problems. Literature review:  The literature review in this study examines the phenomenon of the emergence of beggars with creative methods, namely street clowns and silver men, which represent a new form of begging practice in public spaces. In addition, the literature also emphasizes the role of local governments in the implementation of social development programs, the urgency of the involvement of officials in supervision, and the effectiveness of community empowerment programs in suppressing similar practices. Method: This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and literature studies. The research analysis focused on three main indicators, namely the existence of coaching programs, the availability of apparatus, and supervision mechanisms. Results: The results of the study show that the implementation of coaching has not reached the expected effectiveness. The main obstacles include the absence of post-coaching skills training programs, the limited number of officers on duty, and weak coordination between related agencies. This has resulted in the return of most street clowns and silvermen to their old activities on the streets, even with a tendency to move to areas with looser levels of surveillance. Implications:  This study emphasizes the urgency of strengthening sustainable social development programs through skills training, increasing the number of officials, and cross-sectoral coordination. These findings can be a reference for local governments in formulating policies to handle social problems more effectively. Novelty: The novelty of this research lies in the study of the contemporary phenomenon of beggars with a new identity, namely, street clowns and silver men. This research also provides a critical analysis of the limitations of local government development programs to enrich academic studies as well as provide practical input for social policies.