Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Selatan Berdasarkan Asas Keadilan Lestari*, Rismaya Mutiara; Ifrani, Ifrani; Abdullah, Dadang
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25421

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisa Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Kalimantan Selatan Berdasarkan Asas Keadilan diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomo 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan bahwa, Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau yang disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dengan ringannya sanksi pidana yang diberikan pada pelaku tindak pidana pertambangan batubara tanpa izin di Kalimantan Selatan, tidak menimbulkan efek jera pada pelaku maupun untuk mencegah peristiwa yang sama terjadi di masa yang akan datang dengan pelaku-pelaku baru. Ringannya sanksi pidana pada kasus ini terjadi karena tidak ada batasan minimum bagi hakim sebagai patokan untuk menjatuhkan pidana pada para pelaku penambangan batubara tanpa izin. Apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan, keadilan memang sangat sulit diciptakan karena terdapat dua pihak berbeda kepentingan yang menuntut terciptanya sebuah keadilan, kedua pihak tersebut adalah pelaku dan korban, keadilan bagi pelaku tentu pidana yang ringan dan hal itu tentu akan bertentangan dengan keadilan bagi pihak korban, begitupun sebaliknya.
Women's Representation To Establish Anti-Corruption In The Village Government Of Kotaraja, Hulu Sungai Utara Hanifah, Lena; Abdullah, Dadang; Ismah, Nor
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 4 No. 1 (2024): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v4i1.87

Abstract

The representation of women in village governance, particularly in the Village Consultative Body (BPD), is mandated by Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Fulfillment of this mandate becomes a subject of debate when the role is merely symbolic to meet the quota of women in village governance. In this context, the method employed is qualitative analysis, utilizing a socio-legal approach that highlights the complexity of social and legal dynamics influencing women's representation in the Village Consultative Body. The role of female representatives is crucial in enhancing the welfare of rural communities, simultaneously contributing to the realization of a corruption-free village. Additionally, they possess a unique closeness and empathy towards the issues faced by women in their villages, enabling them to gain the trust of the community. Residents of Kota Raja Village also perceive female candidates as being corruption-free and capable of fulfilling their duties and responsibilities, thereby earning trust from their respective neighborhood associations (RT - Rukun Tetangga). This situation is evident in the increased representation of women in the governance of Kota Raja Village, especially in the Village Consultative Body. In the newly elected Village Consultative Body for the period 2023-2029, 50% of its members are women, up from 44%. This figure demonstrates the positive perception of Kota Raja Village residents regarding the importance of women's representation in village governance. However, doubts persist regarding whether women's representation is merely symbolic and whether it reflects sincere efforts to empower women in village governance. Nonetheless, this raises further questions about the skills of female representation in addressing the complex issues faced by rural communities.and application within the framework of Indonesian law.
Identifikasi Pesan Moral Toleransi Menggunakan Model Van Dijk (Tayangan Dzikir Jumat Syaykh Al-Zaytun di Akun Youtube @Alzaytunmovie) Abdullah, Dadang; Abdurrazaq, Muhammad N.; Susiawati, Iis
Jurnal Basicedu Vol. 6 No. 4 (2022)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/basicedu.v6i4.3385

Abstract

Model Van Dijk mempunyai tiga acuan struktur penting dalam meneliti sebuah objek analisis seperti pada tayangan dzikir Jumat di youtube yang diunggah oleh akun @alzaytunmovie tanggal 25 Desember 2015 dengan tema “Memaknai Maulid Nabi dan Natal”, yang ditonton tak kurang dari 4.6 ribu kali dengan durasi sekitar 15 menit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap makna yang berhubungan dengan isi dari dzikir Jumatnya yang mempunyai korelasi penting dengan dinamika dan motto yang bisa dikatakan ideologi Al Zaytun, yaitu “Al Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian”. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dengan metode pendekatan analisis wacana (discourse analysis) dengan model Teun A. Van Djik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesan moral toleransi yang termuat dalam tayangan dzikir Jumat tanggal tersebut juga mempunyai korelasi penting dengan motto dan ideologi Al-Zaytun yang diajarkan Syaykh Al-Zaytun (Grand Chancellor) bagi seluruh sivitas akademika di mahad ini. Pesan moral toleransi dengan anak kalimatnya yang kesemuanya itu termuat dalam dzikir jumat kali ini, mengisyaratkan bahwa Syaykh Al-Zaytun sangat peduli terhadap kondisi dan situasi negara dan masyarakat Indonesia yang menurut beliau sudah tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai dasar hidup berbangsa dan bernegara dan UUD 1945.
HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA (Penyuluhan Hukum Di Desa Andaman Kabupaten Barito Kuala Provensi Kalimantan Selatan) Abdullah, Dadang; Amrin, Ali
Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 3 No. 2 (2023): EDISI Oktober 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengabdian masyarakat di Kabupaten Barito Kuala yang di tujukan kepada Kepala Desa serta Aparatur Desa Andaman, bertujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap perkawinan di bawah tangan berdasarkan sistem hukum Indonesia serta akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Kurangnya pengetahuan terhadap akibat perkawinan di bawah tangan yang menjadi faktor utama dari banyaknya praktik – praktik kawin di bawah tangan yang terjadi di masyarakat. Pengabdian masyarakat yang berjudul “Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia (Penyuluhan Hukum Di Desa Andaman Kabupaten Barito Kuala Provensi Kalimantan Selatan)” ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap para masyarakat desa Andaman terhadap akibat dari pernikahan di bawah tangan. Sehingga dengan adanya pengabdian ini, maka dapat mengurangi praktik perkawinan di bawah tangan di masyarakat Desa Andaman khususnya. Metode yang di guanakan dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan pendekatan sosio yuridis (sosio legal) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau “hibrida” antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis dengan menggunaan cara analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistic.
Identifikasi Pesan Moral Toleransi Menggunakan Model Van Dijk (Tayangan Dzikir Jumat Syaykh Al-Zaytun di Akun Youtube @Alzaytunmovie) Abdullah, Dadang; Abdurrazaq, Muhammad N.; Susiawati, Iis
Jurnal Basicedu Vol. 6 No. 4 (2022)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/basicedu.v6i4.3385

Abstract

Model Van Dijk mempunyai tiga acuan struktur penting dalam meneliti sebuah objek analisis seperti pada tayangan dzikir Jumat di youtube yang diunggah oleh akun @alzaytunmovie tanggal 25 Desember 2015 dengan tema “Memaknai Maulid Nabi dan Natal”, yang ditonton tak kurang dari 4.6 ribu kali dengan durasi sekitar 15 menit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap makna yang berhubungan dengan isi dari dzikir Jumatnya yang mempunyai korelasi penting dengan dinamika dan motto yang bisa dikatakan ideologi Al Zaytun, yaitu “Al Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian”. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dengan metode pendekatan analisis wacana (discourse analysis) dengan model Teun A. Van Djik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesan moral toleransi yang termuat dalam tayangan dzikir Jumat tanggal tersebut juga mempunyai korelasi penting dengan motto dan ideologi Al-Zaytun yang diajarkan Syaykh Al-Zaytun (Grand Chancellor) bagi seluruh sivitas akademika di mahad ini. Pesan moral toleransi dengan anak kalimatnya yang kesemuanya itu termuat dalam dzikir jumat kali ini, mengisyaratkan bahwa Syaykh Al-Zaytun sangat peduli terhadap kondisi dan situasi negara dan masyarakat Indonesia yang menurut beliau sudah tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai dasar hidup berbangsa dan bernegara dan UUD 1945.
Rekonstruksi Tata Kelola Pertambangan melalui Maqasid al-Sharia: Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kesejahteraan Publik Nasrullah, Nasrullah; Muhjad, Hadin; Erlina, Erlina; Abdullah, Dadang
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 25 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sjhp.v25i1.18046

Abstract

This study analyzes the governance of mining resources in Indonesia through the lens of Maqasid al-Sharia as a normative foundation to reconstruct coal mining licensing systems toward a welfare-oriented model. The current framework, despite legislative reforms under Law No. 4 of 2009 and Law No. 3 of 2020, continues to grapple with environmental degradation, regulatory fragmentation, and unequal resource distribution. Using a normative legal research method, the research examines statutory regulations, Islamic legal doctrines, and principles of maslahah (public benefit), ‘adl (justice), and hifz al-mal (protection of wealth) within the context of Article 33 of the 1945 Constitution. The historical evolution of mining regulation, from colonial concessions to the centralized IUPK system, reveals a persistent tension between economic exploitation and public welfare. This study proposes a reconstruction of mining governance that integrates Islamic legal objectives to ensure justice, environmental protection, and inclusive development. By embedding Maqasid al-Sharia within the legal framework, mining governance can be redirected toward the public good and sustainable state stewardship.
The Influence of Internal Control Systems and Understanding of Accounting Information Systems on Financial Performance Abdullah, Dadang; Asmanah, Siti
Agregat: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR HAMKA.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/agregat_vol9.i2/21300

Abstract

This study aims to analyze the influence of internal control systems and accounting information systems on financial performance. The object of the research is the management of the Muhammadiyah Banten regional leadership. This study was conducted on 78 respondents using a quantitative descriptive approach. The data collection method uses the survey method with research data collection instruments are questionnaires through Google Form. The approach used in this study is the Structural Equation Model (SEM) with Smart Partial Least Square (PLS) analysis tools, validity tests, reliability tests and hypotheses of all scales are declared valid. This study proves that the internal control system has a significant effect on financial performance, the accounting information system has a significant effect on financial performance