Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal Pembaharuan Hukum PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat International Journal of Law, Environment, and Natural Resources LamLaj
Tavinayati Tavinayati, Tavinayati
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
The Legal Consciousness and Social Impacts of the Change in the Minimum Age for Marriage in the Indonesian Marriage Act: The Experience of Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan Tavinayati Tavinayati; Varinia Pura Damaiyanti; Lena Hanifah; Ayesha Wijayalath; Trisna Putri; Galuh Fitria Rizqyandhanita
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 2 No. 2 (2022): October Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v3i1.35

Abstract

Child marriage is still a controversial and big challenge that Indonesia has always faced, with Kalimantan Selatan as one of the Big Five Provinces with the highest number of child marriages. The Indonesian government has taken various preventive steps, one of which is revising the age limit for brides from 16 to 19 years old, enacted right before Covid-19 hit the country. However, the revision still begs questions about whether the age limit is practical due to the highest number of unregistered marriages, especially during the pandemic. This study employed the Qualitative method with a Socio-Legal approach and found that the perception and legal consciousness of the respondents were undisputed towards child marriage and disregarded the age limit and the pandemic situation.
Kebijakan Pemerintah Daerah Tanah Laut dalam Melindungi Pembeli Tanah Eks Transmigrasi Zakiyah, Zakiyah; Tavinayati, Tavinayati; Ma’rifah, Rabiatul; Fitriah, Nur Aina
Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i1.18982

Abstract

Ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi melarang transmigran menjual lahan miliknya sebelum 15 tahun sejak penempatan. Pelanggaran ketentuan ini diancam dengan pencabutan hak. Dari sisi hukum jual beli  menimbulkan persoalan mengenai kewenangan dari penjual dan apakah jual beli tersebut sah. Jual beli tanah harus melalui PPAT, namun yang terjadi jual beli lahan eks transmigrasi tersebut dilakukan dibawah tangan, hal ini menjadikan posisi pembeli tidak terlindungi oleh hukum. Kesulitan pembeli tanah eks transmigrasi dalam melakukan proses balik nama dikarenakan penjualnya (transmigran) tidak diketahui keberadaannya. Secara hukum pembeli belum menjadi pemilik dari tanah yang dibelinya, Ketidakjelasan status tanah menimbulkan permasalahan apabila si pembeli akan menjual kembali tanah  tersebut, atau pada saat akan jadikan jaminan kredit ke bank. Selain itu juga menimbulkan masalah waris. Ahli waris tidak dapat melakukan pemecahan waris karena sertipikat masih nama penjual. Penelitian akan menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah dalam melindungi pembeli tanah eks transmigrasi.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris   yang menitikberatkan pada penelitian lapangan (field research) untuk mendapatkan data primer, penelitian lapangan dilakukan di kabupaten Tanah Laut karena merupakan program transmigrasi pertama di Propinsi Kalimantan Selatan.  Selain penelitian lapangan  diperlukan penelitian kepustakaan (library research) yang berfungsi memperkuat dasar teori dan menunjang data yang didapatkan di lapangan. Peneliti mengkaji dan menganalisis data yang didapatkan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pembeli tanah eks transmigrasi  baik itu dijual sebelum atau setelah lewat waktu 15 tahun berada pada pihak yang dirugikan, karena penjual yang menjual lahannya sebelum jangka  waktu 15 tahun sehingga tidak memiliki kedudukan hukum sebagai penjual. Apabila jual beli dilakukan setelah jangka waktu 15 tahun penjual memiliki kedudukan hukum sebagai penjual tetapi hak milik belum beralih karena dilakukan dibawah tangan.Dalam memberikan kepastian hukum memberi perlindungan kepada pembeli yang akan melakukan proses balik nama tetapi terkendala karena penjual tidak diketahui keberadaannya, Pemerintah daerah Kabupaten  Tanah Laut berkolaborasi dengan Kantor Pertanahan dan Pengadilan Negeri Pelaihari membuat suatu program kolaborasi untuk mengatasi permasalahan tanah eks transmigrasi di Tanah Laut secara terpadu yang dikenal dengan nama Kijang Mas Tala (Kolaborasi Layanan Penunjang Penyelesaian Masalah Bidang Tanah Eks Transmigrasi Di Wilayah Kabupaten Tanah Laut).
Merek Terdaftar Yang Tidak digunakan Selama Tiga Tahun dalam Dunia Perdagangan Tavinayati, Tavinayati; Zakiyah, Zakiyah
Badamai Law Journal Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i2.20778

Abstract

Pasal 74 ayat (1)  Undang-undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar ke pengadilan niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam dunia perdagangan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum dari merek terdaftar yang sudah tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut tanpa adanya gugatan dari pihak ketiga. Selain itu juga ingin mengetahui apakah pemilik merek terdaftar yang sudah tidak menggunakan mereknya dapat mengajukan tuntutan hukum kepada pihak ketiga yang menggunakan mereknya tanpa izin. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Tipe penelitian adalah penelitian asas hukum terkait dasar penghapusan merek terdaftar. Juga terdapat kekaburan hukum mengenai kedudukan hukum pemilik merek terdaftar yang mereknya tetap tercantum dalam Daftar Umum Merek meskipun merek tersebut tidak digunakan lagi. Sifat penelitian preskriptif.  Hasil penelitian menunjukan, pertama dengan tidak digunakannya merek selama tiga tahun berturut-turut dalam dunia perdagangan maka merek tersebut kehilangan kekuatan hukumnya sebagai sebuah merek. Kedua, Menteri cq ditjen HKI baru bisa mencoret merek yang tidak digunakan tersebut dari Daftar Umum Merek apabila ada gugatan penghapusan merek oleh pihak ketiga.  Apabila tidak ada gugatan  maka merek yang bersangkutan masih tetap tercantum dalam Daftar Umum Merek. Secara legal formal pemegang merek masih memiliki hak eksklusif atas mereknya, oleh karena itu ia masih dapat menggugat pihak ketiga yang menggunakan mereknya tanpa izin.
Pendampingan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin dalam Penggunaan Aplikasi Sitasi Mendeley dan Zotero untuk Pencegahan Plagiasi Karya Ilmiah: Mentoring Students of the Faculty of Law Achmad Yani University Banjarmasin in Using the Mendeley and Zotero Citation Applications to Prevent Plagiarism of Scientific Papers Qamariyanti, Yulia; Tavinayati, Tavinayati; Zakiyah, Zakiyah; Rahmawati, Diana; Syahrida, Syahrida; Saprudin, Saprudin
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 10 No. 4 (2025): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v10i4.9077

Abstract

A scientific work is a written document that aims to elucidate a scientific discourse conducted by an author or researcher. To convey information to the readers logically and methodically. Scientific works are typically composed to seek answers and to validate the veracity of the subject matter addressed. Thus, it is fitting that scientific writing frequently addresses issues that are novel, relevant, and previously unexplored by others. Scientific writing, as delineated by its formal attributes, encompasses papers (for seminars or symposia), articles, practicum reports, theses, and dissertations, all of which fundamentally result from scientific endeavors. The facts, conclusions, and other information inside the scientific study serve as references for other researchers doing subsequent investigations or studies. The aims of implementing community service are, firstly, to equip students with the knowledge and skills to utilize the Mendeley and Zotero citation software for composing scientific papers; secondly, to educate students on methods to prevent plagiarism in academic writing.
Perlindungan Indikasi Geografis bagi Produsen Hasil Pertanian Lahan Basah di Propinsi Kalimantan Selatan Tavinayati, Tavinayati; Effendy, Mohammad; Zakiyah, Zakiyah; Taufik Hidayat, Muhammad
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 1 No. 1 (2016): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v1i1.18

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pe-megang hak atas indikasi geografis hasil pertanian lahan basah di Kalimantan Selatan. Perlindungan hukum diperoleh apabila pihak produsen penghasil barang hasil pertanian mengajukan pendaftaran guna memperoleh hak atas indikasi geografis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Teknik penarikan sampel secara purposive sampling. Alat pengumpul data dengan studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan ada 4 (empat) tanaman khas lahan basah di Kabupaten Banjar dan Kabu-paten Barito Kuala yang memenuhi kriteriaindikasi geografis yaitu padi siam mutiara, padi siam saba, jeruk siam Banjar dan nenas Tamban. Pengetahuan mengenai manfaat indikasi geografis serta koperasi yang menjadi wadah produsen banyak yang tidak aktif lagi, sehingga menjadi kendala bagi produsen dalam mengajukan pendaftaran indikasi geografis.
URGENSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN LEASING Zakiyah, Zakiyah; Tavinayati, Tavinayati
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 1 (2018): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v3i1.67

Abstract

Setiap kegiatan usaha memerlukan modal baik dalam bentuk dana maupun barang modal. Pengadaan barang modal memerlukan dana yang besar. Langkah yang biasa diambil oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan barang modal adalah dengan menyewa kepada perusahaan pembiayaan seperti leasing. Dalam perjanjian leasing, kepemilikan atas barang modal berada pada Lessor (perusahaan pembiayaan), lantas apa perlunya Lessor mengikat Lessee dengan jaminan fidusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dari perjanjian leasing dan untuk apa objek leasing diikat dengan jaminan fidusia. Metoda yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen kontrak leasing yang banyak digunakan di perusahaan leasing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian leasing memiliki karakteristik khusus karena didalamnya mengandung tiga jenis perjanjian, yaitu: perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan perjanjian sewa beli. Selama perjanjian leasing berlangsung kepemilikan objek leasing berada pada lessor (perusahaan pembiayaan/kreditur), sehingga apabila diikat dengan jaminan fidusia hal ini merupakan perbuatan yang berlebihan, namun dalam pakteknya seringkali dengan alasan efesiensi dimana sejak awal perjanjian leasing kepemilikan objek leasing sudah diatasnamakan lessee (debitur), sehingga untuk menghindari kerugian akibat debitur wanprestasi, maka lessor melengkapi perjanjian leasing tersebut diikuti dengan jaminan fidusia.
JANJI KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Barkatullah, Abdul Halim; Tavinayati, Tavinayati
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 1 (2020): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v5i1.95

Abstract

Janji kawin yang diingkari menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi seorang wanita, sehingga ia menggugat si laki-laki untuk memberikan kom­pensasi dan pemulihan nama baik atas penderitaan bathin yang dideritanya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar gugatan dari janji kawin serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara yang menyangkut janji kawin. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif den­gan tipe penelitian kekaburan hukum dengan pendekatan perundang-undangan Selain itu digunakan juga pendekatan konsep. Konsep tentang janji kawin, pem­batalan perkawinan dan perjanjian perkawinan. Pendekatan kasus digunakan juga dalam penelitian ini karena akan mengkritisi putusan-putusan pengadilan terkait janji kawin. Sifat penelitian adalah preskriptif . Hasil penelitian menunjukan bahwa perbuatan mengingkari janji kawin merupakan perbuatan melawan hukum, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, dasar gugatannya harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam kasus janji kawin merupakan penafsiran melawan hukum dalam arti yang luas, yaitu termasuk perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat
Legal Effectiveness of Article 492 of the New Criminal Code in Addressing Digital Fraud Against MSMEs in Banjarmasin Abdullah, Dadang; Barkatullah, Abdul Halim; Tavinayati, Tavinayati; Asari, Andi
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 12, No 3 (2025): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v12i3.48328

Abstract

The digital era has transformed the business landscape of traditional market traders and MSMEs in various regions, presenting new opportunities while also increasing the risk of online fraud. This study aims to analyse the effectiveness of Article 492 of the New Criminal Code in tackling digital fraud and protecting vulnerable small business actors. The method used is qualitative with a descriptive-analytical approach, combining normative legal studies and empirical data from interviews with market traders, MSME associations, cybercrime apparatus, and representatives of e-commerce platforms. This study analyzes primary legal sources, such as Article 492 of the New Criminal Code. The results of the study reveal a significant knowledge gap, with 75% of respondents being unaware of Article 492’s existence. The four main factors of vulnerability identified are low digital literacy, limited access to legal information, weak coordination with law enforcement officials, and dominance of large e-commerce platforms. To overcome this, this study offers a three-pillar coordination model, namely law enforcement, improving legal and digital literacy, and an application-based integrated reporting system. These findings confirm that effective digital criminal law requires not only regulation, but also cross-sector synergy and stronger public legal awareness.
Co-Authors Abdullah, Dadang Asari, Andi Ayesha Wijayalath Diana Rahmawati Fitriah, Nur Aina Galuh Fitria Rizqyandhanita Lena Hanifah Ma’rifah, Rabiatul Mohammad Effendy Muhammad Taufik Hidayat Muhammad Taufik Hidayat, Muhammad Saprudin Saprudin, Saprudin Syahrida, Syahrida Trisna Putri Varinia Pura Damaiyanti Yulia Qamariyanti Zakiyah Zakiyah