Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM LEX PRIVATUM Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Gema Wiralodra AGRI-SOSIOEKONOMI
Wowor, Karel
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
HUKUM HARTA WARISAN ATAS TANAH MENURUT HUKUM PERDATA Wowor, Karel
LEX PRIVATUM Vol 7, No 6 (2019): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKNegara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang memiliki tujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram dan tertib serta terjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga Negara yang sama. Salah satu unsur dari Negara hukum adalah jaminan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia. Hukum waris menurut konsepsi Hukum Perdata Barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari Hukum Harta Kekayaan. Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum kekayaan karena wafat/matinya seseorang, yaitu pemindahan kekayaan yang ditinggalkan seseorang.Keyword : Ada Hukum Waris Menurut Perdata, Hukum Adat, Hukum Islam.
MASALAH PERTANAHAN DALAM RENCANA UMUM TATA RUANG DI KOTA MANADO Wowor, Karel
LEX ADMINISTRATUM Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui serta tidak mempunyai subtitusi alternatif di satu sisi dan pertumbuhan penduduk di sisi lain terus meningkat, maka tanah semakin sempit dan berkurang.   Akibatnya timbul berbagai masalah, berupa kobflik-konflik kepentingan di dalam masyarakat kota. Pada saat itulah dibutuhkan peran hukum untuk mengatur, melindungi, menertibkan, mengarahkan, sekaligus merekayasa nilai-nilai yang bertumpu pada hakekat keadilan, kemanusiaan dan kesejahteraan sosial masyarakatnya.Kata kunci : Masalah Pertanahan; Tata Ruang; Manado
SUATU TINJAUAN HAK AHLI WARIS ATAS HARTA WARISAN BERDASARKAN TESTAMEN Wowor, Karel
LEX PRIVATUM Vol 8, No 1 (2020): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, olehnya semua bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dan bersendikan pada Pancasila. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum yang dinamakan kematian seseorang di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Hukum waris merupakan satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil hukum keluarga.Kata kunci :        Tinjauan Hak Ahli Waris, Harta Warisan, Testamen
MASALAH PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH BEKAS HAK INDONESIA (PASINI) DI KOTA MANADO Wowor, Karel
LEX PRIVATUM Vol 7, No 4 (2019): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di dalam bingkai negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyat, termasuk perekonomiannya terutama masih bercorak agraris, tanah sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa mempunyai fungsi yang komponen utama yang harus tersedia untuk membangun masyarakat. Sebegitu eratnya kaitannya antara tanah dan pembangunan sehingga pembangunan tanpa tesedianya tanah tidak akan dapat terlaksana. Masalah tanah dalam masa pembangunan, adalah amat luas dan menyangkut banyak segi kehidupan manusia dan masyarakat yang bersifat Politis, Hukum, Sosial Ekonomi dan Hankamnas.Kata kunci: Pendaftaran; Tanah; Pasini
Keterlibatan Masyarakat Dalam Sistem Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Di Indonesia Sendow, Martha Mareyke; Wowor, Karel; Ginting, Grenaldo
AGRI-SOSIOEKONOMI Vol. 19 No. 1 (2023): Agri-Sosioekonomi
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.18 KB) | DOI: 10.35791/agrsosek.v19i1.46925

Abstract

This study aims to determine community involvement in the law enforcement system for the environment in Indonesia. The research was carried out from June to September 2020. The research data collection technique was carried out deliberately. The data used in the research is through literature studies or document studies based on secondary data. Research refers to increasing public awareness in developing the ability and willingness to manage and maintain a pristine environment against pollution and environmental destruction. Apart from its influence, the concept of development is to create physical and moral concepts on a micro basis and support environmental development with the enactment of Environmental Law No. 4 of 1982. With the attention and awareness of the environment based on legal norms, it is an effort to overcome the problems of people's lives, improve the quality of human resources in the field of comprehensive education. Law enforcement is closely related to obedience for users and implementers of laws and regulations, the community is also subject to environmental laws.
Enforcement of constitutional rights through constitutional complaint as an embodiment of the law state Bawembang, Nopesius; Wowor, Karel
Gema Wiralodra Vol. 14 No. 2 (2023): gema wiralodra
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/gw.v14i2.496

Abstract

Indonesia is a constitutional state which is based on the constitution as the Constitution of the State. The constitution must take precedence and all actions or regulations originating from authorities delegated by the constitution must not conflict with the constitutional rights of citizens and the constitution itself. The data in this study used secondary data from various sources of literature such as books, laws, literature, and journals. One of the principles of a rule of law is government based on law, which ensures that every state activity has a clear legal basis. The mechanism for reviewing legal regulations, especially constitutional review, prevents actions or decisions that violate the constitutional rights of citizens. Constitutional review is a concept that emerged as a result of the development of modern ideas about a system of government based on a rule of law, separation of powers, and the protection and promotion of human rights. Constitutional review is a legal umbrella to protect citizens from actions or regulations that violate their fundamental rights.
Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam Pembinaan Narapidana Ginting, Grenaldo; Wendur, Jhonly; Wowor, Karel; Bawembang, Nopesius; Polii, Johanis
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i5.2467

Abstract

Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri. Tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara meneliti studi bahan kepustakaan atau library research. Pembinaan Top Down Approach adalah bentuk pembinaan dengan melakukan pembinaan dari atas ke bawah. Pembinaan ini diterapkan oleh petugas lapas terhadap narapidana sesuai dengan kemampuan dan kepribadian narapidana. Pembinaan Bottom Up Approach merupakan pendekatan dari bawah ke atas. Dalam pendekatan ini narapidana diperbolehkan untuk memilih atau menentukan wujud pembinaan yang diinginkan dan sesuai dengan bakatnya. Metode Top Down Approach atau pembinaan dari atas kebawah dapat kita ketahui pada waktu petugas menghimbau narapidana untuk menjalankan wujud pembinaan kepribadian yang disediakan Lapas tanpa terkecuali misalnya ibadah sesuai dengan kepercayaannya.
Co-Authors Grenaldo Ginting Johanis L.S.S. Polii Nopesius Bawembang Sendow, Martha Mareyke Wendur, Jhonly