Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Strengthening Women's Perspectives in General Elections by Political Parties Pawestri, Aprilina; Wahyuliana, Ida
Law Research Review Quarterly Vol 4 No 3 (2018): L. Research Rev. Q. (August 2018) "Law and Democracy in General Election: Between
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v4i03.27030

Abstract

Women's issues are not always present in the vision and mission the members of the legislative or presidential candidates and Vice President who carried out by political party in the elections, if one compared the economic issues and the law. As a result of the party system that is practised in the election, political party being the only vehicle that will bring this candidate as a Shaper and implementer of policies. As referred to in article 1 paragraph (1) of law No. 2 of year 2011 about the change of Act No. 2 of the year 2008 about political parties. Vision and mission delivered a little to much impact on the turn out of women at the time of the election venue. The question is not only 30% representation of women as members of the legistatif, but how the rights and protection of women, one example of the large number of violations of the rights of women. The country's present to satisfy the interests of its citizens. One of them is represented through the political parties, as part of which is inseparable with our national objectives in the preamble to The Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 protect all the Nations and all the spilled blood of Indonesia.
ESTABLISHMENT OF REGIONAL REGULATIONS AS AN EFFORT TO PROTECT FOLKLORE IN BOJONEGORO REGENCY Wahyuliana, Ida; Pawestri, Aprilina; Boemiya, Helmy; Prasetyo, Banu; Mareta Nanda, Wella
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 17, No 1: January - March 2024
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v17i1.28862

Abstract

Folklore is a collection of traditional creations made by groups or individuals in society that show their social and cultural identity based on standards and values spoken or followed from generation to generation. Bojonegoro Regency has folklore, including the Bojonegoro Langen Tayub Dance, Thengul Wayang, and Jonegoroan Batik Art. Folklore in Bojonegoro Regency needs to be protected. One way to do this is by establishing the Bojonegoro Regency Regional Regulation. Internal and external obstacles will undoubtedly be encountered in forming the Bojonegoro Regency Regional Regulation. This study aims to determine the reasons for the need to create a Regional Regulation that regulates folklore in Bojonegoro Regency and to choose the obstacles encountered in the formation of the Bojonegoro Regency Regional Regulation that regulates folklore. The research method used is empirical juridical because it first examines secondary and primary data in the field. The research specification used is analytical descriptive. Namely, the data obtained is collected, arranged, explained, and analyzed. The results of this study conclude that the Formation of Regional Regulations of Bojonegoro Regency needs to be carried out for the following reasons: (a). Folklore in Bojonegoro Regency has economic value (b). Folklore in Bojonegoro Regency is the identity and icon of the Bojonegoro Regency area (c). to maintain the existence of folklore in Bojonegoro Regency. The obstacles encountered are internal as follows: (a). The high cost and extended period in forming Regional Regulations, (b). Lack of socialization in the community (c) Lack of community participation (d). The difficulty of inventorying folklore in Bojonegoro Regency. External obstacles are in evaluating the formation of Regional Regulations from the East Java Provincial Government, which will take quite a long time.
Business Contract For Commercialization Of Research Results Funded By Universities For The Development Of Edutourism In Bangkalan Melati, Santi Rima; Nugroho, Lucky Dafira; Wahyuliana, Ida
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 17, No 1: January - March 2024
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v17i1.28039

Abstract

The article discusses the potential of Indonesia's abundant natural resources as a foundation for achieving equitable prosperity, as mandated by the 1945 Constitution. It emphasizes the importance of managing these resources through the development of science and technology to enhance national competitiveness. The research highlights the need for effective commercialization of research outcomes, which can include theories, ideas, and practical products, to create economic value and benefit society. The study identifies an ideal model for business contracts in the commercialization of research results, advocating for a proportional profit-sharing agreement. This model ensures fairness between researchers and funding entities, promoting equitable rights and obligations. The research methodology is empirical, focusing on social phenomena and realities within the community, and involves interviews and data collection from various tourism destinations in East Java. The findings suggest that the commercialization of research results, particularly in the context of edutourism, requires clear contractual agreements to delineate the rights and responsibilities of all parties involved. This approach aims to foster sustainable tourism development while maximizing the economic benefits derived from research innovations.
PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMPANG MADURA DALAM PENGELOLAAN WISATA PESISIR SEBAGAI ALTERNATIF MATA PENCAHARIAN KELUARGA NELAYAN Boemiya, Helmy; Wahyuliana, Ida; Irawan, Lutfy Susila Adi
Literasi Hukum Vol 7, No 1 (2023): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lh.v7i1.7523

Abstract

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 disebutkan bahwa tujuan perlindungan dan pemberdayaan nelayan adalah menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan. Diperjelas dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Pasal tersebut seolah-olah mengamanahkan pada negara dan pemerintah untuk menguasai kekayaan alam dan mengelola untuk kemakmuran rakyatnya. konstitusi di atas, telah jelas landasan konstitusional terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Pemanfaatan keindahan wisata di Madura utamanya ke destinasi wisata pesisir merupakan salah satu anugerah sumber daya alam yang luar biasa. Peran pemerintah daerah Pengelolaan pariwisata berbasis wisata pesisir oleh pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir yang mayoritas masyarakatnya adalah nelayan. Regulasi yang menjadi dasar pengelolaan wisata yang merupakan payung hukum untuk menyusun rencana pengembangan pariwisata pesisir. Kabupaten Sampang terdapat pantai yang bernama Lon Malang. Kabupaten Sampang dalam pengembangan wisata pesisir, saat ini tidak hanya berpusat pada pantai dan hasil dari perikanan atau penangkapan ikan di laut. Pengembangan potensi wisata pesisir di Kabupaten Sampang tersebut diharapkan dikelola dengan baik dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah. Meningkatkan potensi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga nelayan di Madura. Sehingga dapat menjadi alternatif mata pencaharian keluarga nelayan.
Pemahaman Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur windi sari, Yuliana; Wahyuliana, Ida; Biroly, Alfan
PANOPTIKON: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada saat terjadinya pandemi Covid 19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional di Indonesia dan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia, salah satu dampak dari Covid 19 adalah meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka yang harus dilakukan adalah pemerintah harus mempersiapkan program pengentasan kemiskinan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Konstruksi program pengentasan kemiskinan secara umum terintegrasi antara kewenangan pemerintah dengan pengetahuan bagaimana program pengentasan kemiskinan itu diselesaikan, penelitian tersebut dilakukan pada 232 responden yang mengukur tentang pemahaman masyarakat tentang program pengentasan kemiskinan dan memahami program pengentasan kemiskinan yang diterimanya. Pengetahuan masyarakat tentang program pengetasan kemiskinan menunjukkan bahwa bagaimana implementasi program kemiskinan terbagi menjadi 2 kategori yaitu berupa bantuan sosial atau dana pinjaman. Dana pinjaman memiliki nilai dan aspek yang lebih fungsional, hal ini dibuktikan dengan jawaban responden yang mengatakan bahwa dana pinjaman yang diterima terkategori lebih produktif dan membuat kondisi masyarakat lebih berdaya mengingat angka kemiskinan di Desa sebesar 14,77% lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Perkotaan khususnya di Provinsi Jawa Timur. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat miskin yang menerima dana pinjaman produktif dalam program pengentasan kemiskinan lebih memiliki tanggung jawab secara sosial dan menggunakan dana tersebut secara produktif untuk meningkatkan kapasitas dan penguatan ekonomi.