Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM International Journal of Law Reconstruction Bina Hukum Lingkungan Bina Hukum Lingkungan Jurnal AKAL: Abdimas dan Kearifan Lokal terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Reformasi Hukum Trisakti Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Amicus Curiae
Permanasari, Arlina
Universitas Trisakti
Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Masalah-Masalah Hukum

 1 
POLITIK HUKUM INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI KONVENSI JENEWA 1949 TENTANG LAMBANG PALANG MERAH Arlina Permanasari
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.641 KB) | DOI: 10.14710/mmh.47.4.2018.445-459

Abstract

Ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 mewajibkan Indonesia mengimplementasikan ketentuan tentang lambang Palang Merah. Adanya Keppres RIS Nomor 25 Tahun 1950, Peperti Nomor 1 Tahun 1962, Pasal 6 ayat(3b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Pasal 508-565 KUHP dianggap tidak memadai mengingat masih terdapat pelanggaran baik oleh perorangan maupun lembaga. Tulisan ini membahas perkembangan politik hukum dalam pembentukan aturan tentang lambang dalam periode 2010-2018. Berdasarkan analisis, faktor politik yang tercermin dalam partai politik dan faktor normatif berupa produk hukum yang saling bertentangan, dipengaruhi faktor sosial-ideologi yang mengidentikkan lambang Palang Merah dengan agama tertentu. Oleh karena itu setiap produk perundang-undangan harus tetap memperhatikan konsistensi dengan perundang-undangan lainnya dan menyesuaikan pengaruh sosial politik dan ideologi sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Co-Authors Amalia Zuhra, Amalia Amriyati Amriyati Anabella, Angela June Anfasa Isyam Derawan Artha, Willy Atsyilla Salsabilla Jun Justinar Maulani, Mustamina Maya Notoprayitno Muhammad Fathurrahman Muhammad Ivandri Notoprayitno, Maya Notoprayitno, Maya Indrasti Nugroho, Abhyasa Shidqi Nurhayati Nurhayati Patricia, Cicilia Benita Putri Ramadhan, Nursyahrani Tiara Siti Nurbaiti Yulia Fitriliani, Yulia