Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Buletin Peternakan JITRO (Jurnal Ilmiah dan Teknologi Peternakan Tropis) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Jurnal Kelitbangan Pengembangan dan Inovasi Iptek Kabupaten Pringsewu Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Irawan, Agung
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERANAN KEJAKSAAN DALAM IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR: 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA HARTA KEKAYAAN (DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA) Irawan, Agung
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i2.1170

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana Tugas dan Kewenangan Kejaksaan dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor: 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam kaitannya dengan perkara tindak pidana ringan Harta Kekayaan di dalam KUHP dalam proses Pra Penuntutan (Studi Kasus Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Kampar) dan Apakah kendala dan hambatan yang dihadapi Jaksa Peneliti dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam Tindak Pidana Ringan lingkup Harta Kekayaan.penelitian ini dilakukan secara sosiologis yakni berdasarkan fakta fakta yang aad dilapangan. Hasil penelitian menemukan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugasnya dibidang para penuntutan dalam menerima berkas perkara Penyidikan oleh Pihak Kepolisian harus dengan seksama melihat apakah suatu perkara masuk dalam kategori Tindak Pidana Ringan yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 atau tidak dengan berbagai pertimbangan yang dapat dipahami oleh Penyidik Kepolisian tentu saja hal ini akan memberikan rasa keadilan baik bagi Tersangka maupun bagi korban tindak pidana dan masyarakat pada umumnya. Kata kunci: kewenangan; penyelesaian; dendaABSTRACTThis study aims to find out and understand how the Duties and Authority of the Prosecutor's Office in Applying the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation number: 02 of 2012 concerning the adjustment of minor criminal offenses and the amount of fines in the Criminal Code in relation to cases of minor criminal offenses. (Case Study of Theft Case in the Kampar District Prosecutor's Office) and What are the obstacles and obstacles faced by the Research Prosecutor in Applying the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation No. 02/2012 concerning the adjustment of minor criminal offenses and the amount of fines in the Criminal Code in Minor Crimes in the scope of Assets. this is done sociologically, based on facts in the field. The results of the study found that the Public Prosecutor in carrying out his duties in the field of prosecution in receiving case files Investigations by the Police must carefully see whether a case is included in the category of Minor Crimes as intended by Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 or not with various considerations that can understood by Police Investigators, of course this will give a sense of justice both to the Suspect and to victims of crime and the community at large.Keywords: legal authority; settlement; fines
PENDAMPINGAN PROSES INTENSIFIKASI USAHA PEMELIHARAAN ITIK MELALUI IMPLEMENTASI TEKNOLOGI BUDIDAYA INTENSIF DI PETERNAK ITIK LOKAL BOYOLALI, JAWA TENGAH Suprayogi, Wara Pratitis Sabar; Akhirini, Novi; Hadi, Rendi Fathoni; Setyono, Wahyu; Irawan, Agung
SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 4, No 3 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v4i3.5178

Abstract

ABSTRAKProfit yang dihasilkan dari usaha budidaya itik dipengaruhi oleh manajemen budidaya yang diterapkan oleh peternak. Melalui proses identifikasi masalah dengan observasi dan Focus Group Discussion (FGD), pendampingan proses intensifikasi budidaya dilakukan untuk membekali peternak itik lokal dalam melakukan program budidaya itik yang lebih baik. Tujuan pendampingan usaha budidaya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan peternak itik terkait dengan operasional usaha budidaya secara intensif sehingga peternak dapat meningkatkan keuntungan dan keberlangsungan usaha. Metode yang dilakukan adalah melalui pendampingan usaha intensifikasi yang meliputi pelatihan manajemen pemeliharaan itik, sanitasi dan biosecurity, manajemen kandang, pembuatan ransum, manajemen kesehatan, serta proses pemasaran ketika itik pedaging dipanen. Proses pendampingan dilakukan dengan pemeliharaan 300 ekor itik lokal Boyolali selama 45 hari dalam dua siklus produksi. Output yang diperoleh dari proses intensifikasi usaha budidaya ini antara lain adanya perbaikan standar sanitasi dan litter kandang. Selain itu, hasil panen yang diperoleh dapat ditingkatkan sesuai dengan standar performa itik lokal Boyolali, yaitu diperoleh rerata bobot panen sebesar 1,21 kg dengan nilai konversi pakan (feed conversion ratio, FCR) sebesar 3,28 dengan tingkat kematian sebesar 3,8%. Keuntungan yang diperoleh dari usaha budidaya itik intensif rata-rata adalah sebesar Rp. 1.783.500 dalam setiap periode. Disimpulkan, pemeliharaan itik intensif memberikan dampak pertumbuhan itik lebih lebih tinggi dengan masa pemeliharaan lebih singkat (45 hari) dan tingkat kematian rendah sehingga diperoleh profit yang lebih baik. Kata kunci: sistem budidaya intensif; itik lokal; peternak itik. ABSTRACTThe profit generated from the duck farming business is largely determined by management system. Following the problem identification through observation and Focus Group Discussions (FGD), facilitating intensification process in farming system was conducted to improve farmers knowledge in duck farming operation. This program amined to improve farmer knowledge on the intensive farming system thus farmer would gain more profit and sustainabile business. The mentorship program for iintensification process includes facilitation of intensive management system such sanitation and biosecurity processes, cages management, health management, and feed formulation as well as supervision on how to market the birds following harvest period. The mentoring process was carried out by raising 300 local Boyolali ducks for 45 days in two production cycles. The outputs obtained from the intensification program include improvements to sanitation standards and cage litter. In addition, the production obtained increased in accordance with the performance standards of local Boyolali ducks, as seen from the weight performance of 1.21 kg with a feed conversion ratio (FCR) of 3.28 and a mortality rate of 3.8%. The cost benefit obtained from intensive duck farming is Rp. 1,783,500 in each period. It was concluded that intensive duck rearing had a higher impact on duck growth performance with a shorter maintenance period (45 days) and a lower mortality rate so that better profits were obtained. Keywords: duck farmers; intensive farming system; local duck
ANALISIS IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN KORBAN KASUS HUBUNGAN SEDARAH (INCEST) BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PENYELANGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN Irawan, Agung
Jurnal Kelitbangan Bappeda Pringsewu Vol 4 No 2 (2019): JURNAL KELITBANGAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI IPTEK KABUPATEN PRINGSEWU
Publisher : Bappeda Kabupaten Pringsewu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus- kasus pelanggaran perlindungan seksual terhadap anak yang melibatkan pelaku dengan ikatan darah (incest) pada umumnya dipengaruhi beberapa hal, antara lain adanya pengaruh yang begitu besar dari si pelaku terhadap kehidupan si anak, sehingga terjadi pemanfaatan pelaku untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan si anak yang dilakukan secara terus menerus. Pelanggaran perlindungan anak dalam bentuk persetubuhan dimana pelaku masih memiliki hubunga darah yang sangat dekat (incest) merupakan bentuk pelanggaran perlindungan anak dalam kategori berat, Indonesia sendiri telah mengeluarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Dalam Penanganan Korban Kasus Hubungan Sedarah (Incest) Berdasarkan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Korban Kekerasan belum dilaksanakan secara maksimal terlihat dari hal yang dialami oleh korban kekersan incest yang terjadi di Desa Sukoharjo III Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu selama kurang lebih 5 (lima) semenjak ibu kandung korban meninggal dunia. Dimana 5 (lima) tahun bukan waktu yang singkat untuk korban mengalami tindak kekerasan, dimana dilihat dari faktor lingkungan tempat tinggal korban berada dipemukiman yang bisa dibilang cukup padat tidak ada jarak yang jauh antara satu rumah kerumah yang lain, berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 39 Tahun 2014 bahwa selain pemerintah daerah, keluarga, orangtua, masyarakat juga ikut andil dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Fungsi dari masyarakat inilah yang menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah untuk melaporkan bilamana terdapat kekerasatan terhadap perempuan maupun anak di tempat tinggalnya. Oleh karena itu penelitian ini berfokus bagaimana penerapan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 39 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Studi di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu Tahun 2019. Apa faktor penghambat penerapan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 39 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Studi di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu Tahun 2019
Effect of Commercial Feed Substitution with BSF Maggot Flour (Hermetia Illucens) on Laying Quail Production Performance Sadarman, Sadarman; Irawati, Evi; Hidayati, Hidayati; Bahauddyin, Bahauddyin; Pandra, Andika; Qomariyah, Novia; Wahyono, Teguh; Adli, Danung Nur; Irawan, Agung; Rahman, Rahman; Adegbeye, Moyosore Joseph
Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Tropis Vol 9, No 3 (2022): JITRO, September
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/jitro.v9i3.24300

Abstract

This study aims to determine the effect of substituting commercial feed with BSF maggot flour (Hermetia illucens) on the performance and productivity of laying quail. One hundred (100) 20 days-old laying quails with an initial weight of 2.9±8.26 g/head were divided into four treatments with five replicates per treatment using the completely randomized design (CRD). The treatments were T1 (0% BSF maggot flour as control), T2 (1.50% BSF maggot flour and 98.5% commercial feed), T3 (2% BSF maggot flour and 98% commercial feed), and T4 (2.50% BSF maggot flour and 97.5% commercial feed). The parameters measured were feed intake (g/head/mg), the body weight at first egg-laying (g/head), age at first egg-laying (days), the weight of first egg (g/grain), daily egg production (%), quail egg weight (g/item), and feed conversion ratio. The results showed that BSF maggot flour in commercial rations significantly affected feed intake (P<0.05) with a consumption range of 153-154 g/head/week.  However, the provision of BSF maggot flour up to 2.50% of commercial feed had no significant effect (P>0.05) on the body weight at first egg-laying, the age at the first egg laying, the weight of the first egg, daily egg production (%), egg weight (g/grain), and feed conversion ratio. This study shows that substituting 2% maggot BSF flour in commercial rations can increase feed intake and maintain egg production, weight, and conversion. Furthermore, giving BSF maggot flour to a level of 2.50% could not improve the body weight at the first laying of quail and the age at the first egg-laying.Keywords egg weight, feed consumption, feed conversion ratio, BSF maggot
Infertile Egg Powder Improves Nutrient Digestibility, Digestive Organ Development, and Performance of Broiler Chickens Suprayogi, Wara Pratitis Sabar; Ratriyanto, Adi; Irawan, Agung
Buletin Peternakan Vol 49, No 3 (2025): BULETIN PETERNAKAN VOL. 49 (3) August 2025
Publisher : Faculty of Animal Science, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21059/buletinpeternak.v49i3.108567

Abstract

This research investigated the effects of infertile egg powder (IEP) supplementation in the diets of broiler chickens on nutrient digestibility, digestive tract development, and performance. A total of 196 one-day-old male broiler chickens were randomized into four treatments differing in IEP levels, each with seven replicates of seven birds. The treatments were: 100% basal diet as a control (CON), 96% CON + 4% IEP (IEP4), 94% CON + 6% IEP (IEP6), and 92% CON + 8% IEP (IEP8). The observed variables included growth performance, nutrient digestibility, and digestive organ development. The results showed that dietary IEP enhanced the digestibility of dry matter, crude protein, ether extract, and crude ash (p<0.05), most noticeably in the IEP6 and IEP8 groups. However, IEP did not affect crude fiber and nitrogen-free extract digestibility. The birds consuming diets with IEP had heavier and more prolonged (p<0.05) duodenum, jejunum, ileum, and whole small intestines compared to the birds fed the CON diet. Dietary IEP also improved liver and gizzard weight (p<0.05). Feeding IEP did not affect feed intake but increased (p<0.05) crude protein and metabolizable energy intake, leading to an increase (p<0.05) of daily weight gain and concomitantly decreased (p<0.05) feed conversion ratio of the IEP groups. To conclude, IEP from hatchery had a positive response on the improved nutrient digestibility, digestive tract development, and performance of broiler chickens, and therefore, it can be used as a feed ingredient for broiler chickens.
Co-Authors Adegbeye, Moyosore Joseph Adi Ratriyanto Adli, Danung Nur Akhirini, Novi Bahauddyin, Bahauddyin Hidayati Hidayati Irawati, Evi Pandra, Andika Qomariyah, Novia Rahman Rahman Rendi Fathoni Hadi Rony, Zahara Tussoleha Sadarman , Setyono, Wahyu Wara Pratitis Sabar Suprayogi