Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah Yustitiabelen International Journal of Multidisciplinary Research and Literature (IJOMRAL) ATHENA: Journal of Social Culture and Society Jurnal Kualitas Pendidikan Edusiana: Jurnal Ilmu Pendidikan
Asmah, Asmah
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PERKEMBANGAN DAKWAH ISLAM DI INDONESIA Asmah, Asmah
Jurnal Kualitas pendidikan (JKP) Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : CV Edu Tech Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islam di Jawa masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Kemudian di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak yang disiarkan oleh bangsawan Arab bernama Sultan Syarif Abdurrahman pada abad ke-18. Di hulu Sungai Pawan, di Ketapang, Kalimantan Barat, ditemukan pemakaman Islam kuno. Angka tahun yang tertua pada makam-makam tersebut adalah tahun 1340 Saka (1418 M). Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai yang dibawa oleh dua orang penyiar agama dari Minangkabau yang bernama Tuan Haji Bandang dan Tuan Haji Tunggang Parangan. Di Kalimantan Selatan, Islam masuk melalui Kerajaan Banjar yang disiarkan oleh Dayyan, seorang khatib (ahli khotbah) dari Demak. Di Kalimantan Tengah, bukti kedatangan Islam ditemukan pada masjid Ki Gede di Kotawaringin yang bertuliskan angka tahun 1434 M. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Gowa-Tallo. Hal masuknya Islam ke Sulawesi ini tercatat pada Lontara Bilang. Menurut catatan tersebut, raja pertama yang memeluk Islam ialah Kanjeng Matoaya, raja keempat dari Tallo yang memeluk Islam pada tahun 1603. Diperkirakan Islam di daerah ini disiarkan oleh keempat ulama dari Irak, yaitu Syekh Amin, Syekh Mansyur, Syekh Umar, dan Syekh Yakub pada abad ke-8.
Procurement Tender Fairness: MSME, Business Competition Law, and SIKaP Application Asmah, Asmah
Athena: Journal of Social, Culture and Society Vol. 2 No. 3 (2024): July 2024
Publisher : CV. Media Digital Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58905/athena.v2i3.312

Abstract

This study analyzes the right to justice in tenders for the procurement of goods and services for small business actors from the perspective of business competition law through the application of the SIKaP application. The research method used is qualitative analysis based on the available empirical analysis of the literature. The results of the literature analysis show that small business actors face challenges such as the non-transparency of the selection process, unfairness in evaluating proposals, non-neutral procurement, unfair competition, and constraints on access to information. SIKaP application is considered as a potential solution to increase fairness in procurement tenders, but challenges such as lack of understanding and awareness as well as technical obstacles still need to be overcome. The importance of the role of business competition law is also recognized in protecting the rights of small business actors. This study concludes that additional efforts are needed, including training and awareness, technological infrastructure improvements, and effective law enforcement, to ensure the successful implementation of the SIKaP application and the protection of small business actors' rights in procurement tenders. The results of this study make an important contribution in understanding the challenges and opportunities for small business actors in obtaining fairness in procurement tenders. The implications can be used as a basis for developing policies and actions that support fair participation and equal opportunities for small business actors.
Peran Model Pembelajaran Problem Based Learning Dalam Meningkatkan Keterampilan Sosial Siswa MI Darussalam Rambah Ningrum, Afifah Rindhika Setya; Nasution, Kartini; Asmah, Asmah; Aripin, Aripin; Gusmana, Iin
Edusiana: Jurnal Ilmu Pendidikan Vol. 3 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/edusiana.v3i1.1203

Abstract

Pendidikan memegang peranan penting dalam mengembangkan sumber daya manusia berkualitas. Proses pembelajaran harus mengadaptasi metode yang efektif untuk memberi pemahaman serta keterampilan yang optimal bagi siswa. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada siswa kelas V MI DARUSSALAM RAMBAH. Penelitian menggunakan metode Penelitian kualitatif yang melibatkan 25 siswa dengan dua siklus. Siklus pertama menemui banyak kendala seperti kurangnya keterlibatan siswa, kurangnya kolaborasi dalam kelompok, serta kurangnya motivasi guru. Evaluasi siklus pertama menjadi dasar untuk perbaikan pada siklus kedua. Siklus kedua menunjukkan perubahan yang signifikan setelah peningkatan interaksi siswa, partisipasi dalam diskusi, dan pemanfaatan pendekatan PBL yang lebih baik. Keterampilan sosial siswa meningkat signifikan dari 64% pada siklus pertama menjadi 87% pada siklus kedua. Kesimpulannya, PBL berhasil meningkatkan keterampilan sosial siswa secara signifikan. Perbaikan strategi pembelajaran dengan fokus pada interaksi siswa, partisipasi dalam diskusi, dan pemanfaatan pendekatan PBL membawa perubahan yang positif. Meskipun penelitian hanya sampai siklus kedua, keberhasilan pada tahap ini memberikan dasar yang kuat untuk penggunaan PBL sebagai model pembelajaran yang efektif
Tinjauan Terhadap Perlindungan Hukum Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. Asmah, Asmah
Yustitiabelen Vol. 11 No. 2 (2025): Juli, 2025
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v11i2.1722

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik dalam sengketa kepemilikan tanah. Tujuan penelitian adalah mengkaji regulasi yang mengatur pembeli beritikad baik serta menilai efektivitas perlindungan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli beritikad baik adalah pihak yang membeli tanah secara sah tanpa mengetahui adanya sengketa, dan haknya dilindungi oleh UUPA, KUHPerdata, serta putusan pengadilan seperti Putusan No. 22/Pdt.G/2013/PN. Perlindungan hukum dapat terwujud apabila prosedur pembelian dipenuhi secara sah, dibuktikan melalui kepemilikan sertifikat, akta jual beli di hadapan PPAT, serta ketiadaan catatan sengketa. Penelitian ini merekomendasikan penegakan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dan Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2016 secara konsisten. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan studi kasus sengketa tanah di pengadilan, kajian perbandingan dengan negara lain, serta evaluasi peran PPAT untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik.
ANALYSIS OF LEGAL DISPARITIES BETWEEN TYPES OF CREDITORS IN THE SETTLEMENT OF BANKRUPT ASSETS: A STUDY OF THE DECISION IN CASE NO. 37/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA SEMARANG Asmah, Asmah; N.S, Shinta; Jaya L., Ricky Khayat
International Journal of Multidisciplinary Research and Literature Vol. 4 No. 5 (2025): INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND LITERATURE
Publisher : Yayasan Education and Social Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53067/ijomral.v4i5.372

Abstract

In the bankruptcy process to resolve the problem of the debtor's inability to fulfill its debt obligations to creditors in full, complex dynamics arise between the interests of the creditors. Settlement through bankruptcy cannot guarantee the fulfillment of all creditors' rights and allows for inequality experienced by some creditors. This study aims to determine the factors causing inequality or disparity in legal treatment for separated, preferred. Concurrent creditors settle bankrupt assets based on court practice and choose to improve the formulation of bankruptcy law in Indonesia to ensure justice and legal certainty for all types of creditors in settling the assets of bankrupt debtors. This study uses a normative juridical research method, namely a kind of research that focuses on examining the application of rules or norms in applicable law. The results show concurrent creditors do not receive their rights as they should in bankruptcy settlement. The curator prioritizes creditors with privileged and priority rights, such as preferred and secured creditors, in settling bankruptcy assets. Furthermore, the bankruptcy law must be updated with policies to resolve debt issues that protect creditors in settling debtor obligations based on justice and legal certainty.
KAJIAN HUKUM DAMPAK REGULASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TERHADAP MASKAPAI PENERBANGAN BUMN DAN SWASTA Asmah, Asmah
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 6 No 2 (2017): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i2.4879

Abstract

Pembangunan bidang ekonomi sangat ditunjang oleh alat trasnportasi dan sarana serta prasarana dan kemajuan hukum suatu negara merupakan cita-cita semua bangsa, yang merupakan kekuatan utama dalam mendorong perkembangan suatu negara, terutama Indonesia. Sebagai negara demokrasi dan negara hukum. Bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kepualauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak dan kedaulatan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam kemajuan suatu negara terutama negara kepulauan seperti Indonesia alat transportasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjangkau setiap pulau atau daerah tersebut dengan cepat, hal ini tentu membutuhkan suatu perhatian dan peraturan dari pemerintah untuk mengatur sehingga penerbangan menjadi hal yang menyenangkan bagi semua penggunanya.olehnya pemerintah melalui Menteri Perhubungan No 89 Tahun 2015 tentang penanganan keterlambatan penerbangan (Delay) pada Badan usaha angkutan udara Niaga berjadwal di Indonesia.
ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR NO 15 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN PASAR MODEREN Asmah, Asmah
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 7 No 2 (2018): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v7i2.7019

Abstract

Kota Makassar adalah kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang tiap tahun mengalami perkembangan dari segi urbanisasi, mengingat Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.Dengan jumlah penduduk yang semakin padat dan meningkat sehingga berpengaruh kepada kebutuhan dari tingkat ekonomi yang semakin kompleks. Selain itu, ritel moderen memberikan kontribusi positif yang juga menimbulkan dampak sosial ekonomi yang sangat besar. Hal ini disebabkan pasar tradisional yang umumnya merupakan usaha kecil mengalami kemunduran akibat keberadaan ritel moderen yang secara perlahan tapi pasti mengancam kelangsungan pasar tradisional. Melalui Perda No 15 Tahun 2009 tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar moderen dapat memberikan pengaturan bagi kedua pasar tersebut. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar adalah dengan mendata dan memberikan informasi terhadap keberadaan dan jam operasional pasar moderen, namun hasilnya belum sesuai dengan harapan semua pihak dalam mengaplikasi peraturan tersebut karena pengaturan zona belum diatur secara jelas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yang terkait peraturan perundang-undangan dan jurnal yang telah dipublikasi serta turun ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara responden. Hasil yang ditemukan bahwa Perda No 15 Tahun 2009 belum berjalan efektif karena belum mengatur zona terkait. Masalah zona antara pasar moderen dan pasar moderen yang lain dan jarak antara pasar moderen dengan pasar tradisional serta belum mengatur jam operasi pasar moderen yang menyebabkan tingginya ekspansi pasar moderen di Kota Makassar.
LEGAL ANALYSIS OF PATENT RIGHT PROTECTION IN THE DIGITAL ERA: A CASE STUDY OF THE USE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY Arief, Anggreany; Dwi Putri, Andi Istiana Inayah; Umar Gazali, Indrahayu; Asmah, Asmah
International Journal of Multidisciplinary Research and Literature Vol. 4 No. 6 (2025): INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND LITERATURE
Publisher : Yayasan Education and Social Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53067/ijomral.v4i6.392

Abstract

The digital era is driving significant transformations in the protection of intellectual property rights, including patent rights. The emergence of blockchain technology, with its characteristics of decentralization, immutability, and transparency, offers new opportunities to strengthen patent protection, but also raises legal challenges related to validity, jurisdiction, and data privacy. This study is to evaluate the legal ramifications of patent infringement in the digital age and investigate the prospective implementation of blockchain technology within Indonesia's patent protection framework. The method used is normative juridical with a statutory approach and qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The results show that blockchain has great potential in creating a more efficient and transparent patent protection mechanism, but its implementation requires legal reform and recognition of digital evidence. This study underscores the importance of a flexible and comprehensive legal framework to ensure that patent protection in Indonesia remains responsive to advancements in digital technology.
Co-Authors Andi Istiana Inayah Dwi Putri Arief, Anggreany Aripin iin gusmana iin Jaya L., Ricky Khayat N.S, Shinta Nasution, Kartini Ningrum, Afifah Rindhika Setya Umar Gazali, Indrahayu