Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.849
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politico: Jurnal Ilmu Politik GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF
Nayoan, Herman
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search
Journal : GOVERNANCE

 1   2 
Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Menata Perparkiran Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mimika Kainde, Jenny Valeria; Nayoan, Herman; Waworundeng, Welly
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Organisasi pemerintah adalah sebuah organisasi yang mempunyai tujuan, untuk melayani masyarakat. Pada tingkat Organisasi , kinerja yang kurang berkualitas adalah akibat atau hasil dari kepemimpinan yang kurang berkualitas, manajement yang kurang professional, atau system kerja yang tidak baik. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana Kinerja Dinas Perhubungan dalam Menata Kinerja Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mimika. Maka analisis data dalam penelitian ini berdasarkan 3 Faktor yang mempengaruhi Kinerja Menurut Simanjuntak yaitu Dukungan Organisasi, Kemampuan dan Evektifitas Manajemen, serta Kinerja Setiap Orang dalam Organisasi. Hasil Penelitian Menunjukan bahwa Kinerja Dinas Perhubungan dalam menata perparkiran kendaraan bermotor belum optimal dikarenakan dukungan organisasi berupa sarana rambu larangan parkir di beberapa titik masih kurang, kemampuan dan evektifitas dalam mengatasi parkir liar terfokus pada penggembokan dan penilangan hanya memberikan efek jera sementara bagi masyarakat yang melanggar aturan parkir, terkait kinerja setiap orang dalam organisasi perlu di tingkatkan lagi baik di bidang sekretatiat maupun teknis. Kata Kunci : Kinerja, Organisasi, Parkir
Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Dalam Pengelolaan Prasarana Olahraga di Kabupaten Mimika Muabuay, Beactrix C.A.; Nayoan, Herman; Waworundeng, Welly
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap organisasi atau instansi dalam melaksanakan program selalu diarahkan untuk mencapai tujuannya. Salah satu faktor yang menjadi kriteria untuk mencapai kelancaran tujuan suatu organisasi atau instansi adalah mengidentifikasi dan mengukur kinerja. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui mengapa Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam pengelolaan prasarana olahraga di Kabupaten Mimika belum optimal. Maka analisis data dalam penelitian ini berdasarkan 6 (enam) Indikator Kinerja Pemerintah Daerah menurut Mohammad Mahsun yaitu Masukan, Proses, Keluaran, Hasil, Manfaat dan Dampak. Hasil Penelitian menujukkan bahwa kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam pengeloaan Prasarana Olahraga di Kabupaten Mimika belum optimal dikarenakan Masukan atau sumber dana di tahun 2019 tidak ada dan ditahun 2020 hanya sedikit dana yang digunakan untuk pengelolaan prasarana olahraga, proses pengeloaan di tahun 2019 tidak berjalan dengan baik tidak ada pemeliharaan, rehab gedung, maupun pembangunan gedung olahraga baru, namun hasilnya di tahun 2020 mulai ada peningkatan dengan merehab fasilitas olahraga, dan Manfaatnya dapat digunakan oleh masyarakat khususnya atlit sepakbola untuk meningkakan kemampuan atlit kabupaten Mimika menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam pengelolaan prasarana olahraga belum optimal, hal ini dikarenakan dana yang digunakan untuk pemeliharaan dan pengelolaan prasarana olahraga di tahun 2019 tidak ada dan dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan prasarana olahraga di tahun 2020 dikelola oleh dinas lain. Kata kunci : Kinerja, Pengelolaan, Prasarana Olahraga
Peran Camat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud Ipu, Viona; Nayoan, Herman; Singkoh, Frans
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah atau wilayah merupakan unsur utama dari suatu negara. Bagi bangsa Indonesia yang merupakan suatu negara yang disebut sebagai bangsa agraris atau pun kepulauan, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia. Disisi lain, bagi negara dan pembangunan, tanah juga menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam rangka integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) dan untuk mewujudkan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena yang kedudukannya yang demikian itulah penguasaan, pemilikan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah. Masalah pertanahan merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya, sehingga dalam penyelesaian masalah pertanahan bukan hanya harus memperhatikan aspek yuridis akan tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan lainnya. Dalam penelitian ini bertempat di Kecamatan nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan Penyelesaian sengketa tanah dengan cara alternatif di Kecamatan Nanusa sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan mereka dimana setiap terjadi sengketa dalam masyarakat akan diselesaikan secara musyawarah diantara mereka. Cara ini telah berlangsung secara turun temurun, camat melakukan penyelesaian sengketa dikecamatan nanusa untuk memberikan arahan kepada warga desa yang terkait atau yang terlibat dengan masalah tanah Kata Kunci : Peran, Camat, Sengketa Tanah
Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar pada Masa Pandemi di Desa Tondei I Kabupaten Minahasa Selatan Lumowa, Fabyola; Nayoan, Herman; Pangemanan, Sofia E
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang mengalami gangguan akibat wabah pandemi Covid-19, tak terkecuali di SD Inpres Tondei I, Kabupaten Minahasa Selatan. Kebijakan Pemerintah meliburkan kegiatan belajar di semua tingkatan pendidikan mengubah ritme dan jadwal dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar yang harusnya daring, justru dilakukan sistem kunjungan serta shift oleh pihak sekolah akibat fasilitas jaringan internet yang tidak memadai di Desa Tondei. Peran pemerintah sangat penting dalam menunjang peningkatan kualitas belajar di masa pandemi. Dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tengah pandemi Covid-19 sejalan dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2002:234). Menurutnya peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peneliti menemukan peran pemerintah belum signifikan dalam meingkatkan kualitas dilihat dari kurangnya pengetahuan, keterampilan, fasilitas yang kurang memadai serta kurangnya fokus pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya guru lewat pelatihan. Kata Kunci : Kinerja, Perusahaan Umum Daerah, Pendapatan Asli Daerah
Peran Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Minahasa Utara Maramis, Armando P.P.M; Nayoan, Herman; Waworundeng, Welly
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsekuensi dari Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah maka setiap daerah diberikan hak dan kewajiban untuk melaksanakan perencanaan pembangunan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui Peran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG) dalam proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Minahasa Utara. Maka analisis data dalam penelitian ini berdasarkan 3 (tiga) komponen yang diusulkan oleh Sutarto (2009), yaitu ; Konsepsi Peran, Harapan Peran dan Pelaksanaan Peran. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menenunjukkan bahwa proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah  (RKPD) BAPELITBANG  mengacu pada PERMENDAGRI No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan. Dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) bapelitbang juga melakukan identifikasi program yang bekerjasama dengan perguruan tinggi Universitas Sam Ratulangi untuk melihat se efektif apakah program program yang akan dikerjakan oleh SKPD yang ada dan menilai wajar atau tidak dalam pengajuan anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanakan program yang ada diRKPD. Bapelitbang juga melaksanakan koordinasi bersama dengan SKPD dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Apa yang menjadi Program prioritas Nasional itu juga yang akan menjadi program prioritas di daerah Kata kunci : Organisasi, Bapelitbang, RKPD
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kota Manado Mamahit, Christian; Nayoan, Herman; Monintja, Donald K
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam konteks pengelolaan persampahan yang ada, pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan untuk penanganan persampahan yang ada. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri di buktikan dengan undang–undang nomor 8 tahun 2018 tentang  penyelenggaraan pengelolaan sampah. Untuk menunjang terwujudnya Kota Manado sebagai ibukota Provinsi yang bersih, sehat, nyaman, indah dan ramah lingkungan. Wali Kota Manado membuat kebijakan tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Manado, untuk memperkuat kebijakan itu dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Manado No.07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Jasa Umum. Namun dalam menerapkan kebijakan dari pemerintah terjadi permasalahan diantaranya sering terjadi keterlambatan pengangkutan dari TPS menuju TPA menyebabkan tertumpukya sampah di TPS hal ini mempengaruhi keindahan Kota Manado. Pada penelitian ini penulis menggunakan perspektif pendekatan kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2010:5), dimana bertujuan untuk mengetahui aspek – aspek apa saja yang membuat pengelolaan kebijakan persampahan di Kota Manado. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka dalam menjawab permasalahan yang ada pada evaluasi kebijakan pengelolaan persampahan maka penulis mengambil teori William N Dunn (2003:610). Yang dimana peneliti masih menemui beberapa masalah di berbagai aspek, dimana dari segi efektifitas masih belum sepenuhnya maksimal serta responsivitas masyarakat yang masih kurang dan belum tertanamnya rasa kepedulian terhadap lingkangan bersih. Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan; Pengelolaan; Persampahan
Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Penyebaran Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial (Studi Kasus Dinas Kominfo Kota Manado) Nurlatun, Risna; Nayoan, Herman; Pangemanan, Fanley
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberitaan hoax sendiri merupakan pemberitaan palsu atau berita bohong dalam upaya untuk menipu sehingga membuat masyarakat yang mengakses informasi itu terjebak dalam bohong (hoax) serta marak beredarnya berita bohong (hoax) ini bisa berdampak buruk bagi perkembangan negara Indonesia. Peran Pemerintah dalam pencegahan penyebaran berita bohong sangatlah penting mengingat dampak yang akan terjadi akibat berita bohong tersebut beredar di masyarakat. Keberadaan media social sekarang ini beserta perkembangannya yang pesat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat khususnya di Kota Manado. Penelitian ini berlokasi di Dinas Kominfo Kota Manado dan bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya pemerintah dalam mengatasi penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial oleh Dinas KOMINFO dan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado dan mengetahui hambatan serta solusi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi penyebaran berita bohong (hoax) oleh Dinas KOMINFO dan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara di Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teori dari teori menurut Barda Nawawi 2011, Indikator dalam Strategi atau upaya Penangulangan Jalur Non Penal. Dari hasil penelitian terlihat bahwa Upaya pemerintah dalam memerangi berita bohong (hoax) dimedia sosial adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui grup – grup yang ada dimedia sosial, kemudian mensosialisasikan tentang tindak pidana apabila menyebarkan berita bohong yang sudah dijelaskan dalam  Undang-Undang  Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai penyebaran berita bohong (hoax) di Media Sosial.  Kata Kunci : Pemerintah, Hoax, Media Sosial
Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan) Rumawas, Virginia V; Nayoan, Herman; Kumayas, Neni
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketahanan Pangan merupakan sebuah sektor yang memegang peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan suatu wilayah bahkan suatu negara, karena ketahanan pangan merupakan sumber bahan pokok bagi masyarakat. Dalam rangka mengembangkan sektor tersebut, peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan ada dua aspek yakni 1) Operasi langsung, Pemerintah terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan melalui program-program ketahanan pangan harus terpadu (integrated), terukur keberhasilannya (measurable) dan berkesinambungan (sustainability). 2) Aspek pengendalian langsung, Dinas pangan selalu mengontrol kondisi pangan minahasa selatan, juga melakukan antisipasi kerawanan pangan dengan melakukan import beras di luar daerah. Dalam penelitian ini penulis mengunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui lebih mendalam peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di kabupaten minahasa selatan, informan yang digunakan merupakan informan yang di pilih dan berkapasitas menjawab pertanyaan penelitian.  Dari hasil penelitian peneliti melibatkan informan-informan yang di pilih terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengklarifikasikan informan ke dalam dua jenis yaitu key informan dan secondary informan dimana key informan atau informan kunci peneliti adalah pelaku yang terlibat dalam mewujudkan ketahanan pangan di kabupaten minahasa selatan dalam penelitian ini key informan diharapkan dapat menjawab terkait dengan ketahanan pangan yang di maksud. Sedangkan secondary informan atau informan peneliti melibatkan pihak kelompok tani dan masyarakat. Selain itu peneliti menyimpulkan bahwa peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Minahasa Selatan telah sesuai dengan prosedur dan tahapan yang diatur. Selanjutnya perlu adanya perbaikan dalam system pengawasan yakni melakukan evaluasi berkala dan system inspeksi mendadak agar mengetahui secara jelas dan rinci mengenai permasalahan yang terjadi dilapangan dan mencari tahu akar masalah serta pemecahan masalahnya.Kata kunci : Peran, Pangan, Pertanian
Pengawasan Inspektorat Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Kota Manado Macpal, Selvi Yesika; Nayoan, Herman; Rachman, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka mendukung strategi penanganan Covid-19, pemerintah Indonesia menganggarkan dana sebesar Rp 695,2 triliun pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 87,55 triliun dialokasikan untuk bidang kesehatan. Untuk bantuan sosial sendiri secara nasional pemerintah menyalurkan bantuan kepada 10 juta keluarga dalam program keluarga harapan (PKH).  Bansos diberikan setiap tiga bulan Januari, April, Juli, Oktober. Program ini mendapat anggaran Rp28,7 triliun. Inspektorat daerah merupakan auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lainnya yang diberikan kepala daerah. Sementara itu, khusus untuk Pengawasan anggaran Covid 19 sejak tahun 2020  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Inspektorat mendapatkan amanat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana tercantum dalam Diktum Keenam Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020 dan Surat Irjen Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1101/IJ tentang pengawasan penyaluran bantuan sosial penanganan COVID-19. Penelitian ini berlokasi di Insoektorat Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Pengawasan atas alokasi anggaran yang dilakukan oleh pihak inspektorat dalam proses penyaluran bantuan social di Kota Manado, bisa dilihat dari pengawasan inspektorat atau monitoring pada dinas social Kota Manado telah berjalan dengan baik, dan hal ini dilakukan dengan cara monitoring uji petik, yang akan melihat apakah volume bantuan sesuai dengan bantuan yang diterima oleh masyarakat sesuai atau tidak, dan sejauh ini didapati dilapangan bahwa dinas social lewat pengawasan inspektorat dalam penyaluran bantuan social sudah berjalan dengan baik atau sudah sesuai dengan volume anggaran yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah Kota Manado.   Kata Kunci : Pengawasan, Inspektorat, Bantuan Sosial, Pandemi
Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Meningkatkan Swasembada Pangan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan Purukan, Brigita N; Nayoan, Herman; Pangemanan, Fanley
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program pembangunan pertanian pada hakekatnya adalah merupakan rangkaian upaya perwujudan pembangunan pertanian yang mampu meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat, agar dapat berjalan lancar membutuhkan adanya kegiatan penyuluhanDalam mencapai keberhasilan kegiatan penyuluhan pertanian dibutuhkan daya dukung dari penyuluh pertanian itu sendiri untuk menyusun rencana kerja yang berbasis kebutuhan sasarannya serta realisasi rencana penyuluhan pertanian yang disusun oleh penyuluh pertanian. Peran penyuluh dan kelembagaan penyuluh menjadi penting dalam kaitannya dengan penyebaran informasi dan kemampuannya dalam memberikan solusi dan dampak perubahan iklim, khususnya padi. Adapaun tujuan dalam penelitian ini adalah Menjelaskan kinerja penyuluh pertanian dalam meningkatkan swasembada pangan khususnya masyarakat petani padi di kecamatan Ranoyapo kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian didapati bahwa Kegiatan penyuluhan pertanian belum dapat berjalan dengan maksimal di setiap desa yang berada di Kecamatan Ranoyapo di karenakan kurangnya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dimana pemerintah belum maksimal dalam memberikan Fasilitas/Sarana Prasarana ke Balai Penyuluhan Pertanian kecamatan Ranoyapo. Kinerja Penyuluh Pertanian di Kecamatan Ranoyapo dikatakan belum maksimal dikarenakan sarana dan prasana serta sumber daya yang belum memadai Kata Kunci : Kinerja, Penyuluh Pertanian, Pangan
Co-Authors Christian Mamahit, Christian Damapolii, Agusdisandi Daruit, Mira Yustina Daud Liando, Daud Edwin, Fandy Frans Singkoh, Frans Goni, Michael G. H. Ipu, Viona Kainde, Jenny Valeria Kasenda, Ventje Kimbal, Alfon Lumowa, Fabyola Macpal, Selvi Yesika Mantiri, Michael Maramis, Armando P.P.M Monintja, Donald K Muabuay, Beactrix C.A. Neni Kumayas, Neni Nurlatun, Risna Okem, Kezia Betania Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Purukan, Brigita N Rachman, Ismail Rieuwpassa, Leonard Rumawas, Virginia V Sumampouw, Ismail Sumampow, Ismail Tagoe, Yolanda Takaendengan, Indriani Waworundeng, Welly