Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.177
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF
Sumampow, Ismail
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
PERAN DINAS PENDDIKAN DAN KEBUDAYAN DALAM MENINGKATKAN MASYARAKAT “SUATU STUDI PENDIDIKAN NONFORMAL” DI KABUPATEN LANNY JAYA PROVINSI PAPUA Wenda, Daibenus; Sumampow, Ismail; Tompodung, Jones
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPendidikan di tanah Papua masih dalam kondisi yang memprihatinkan, oleh karena itu diperlukan peran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya yang ada di Kabupaten Lanny Jaya. Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Pendidikan dan kebudayaan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan masyarakat Kabupaten Lanny Jaya, dan sekaligus untuk mengetahui kendala atau hambatan (kelemahan) yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan program–program Peningkatan Kualitas Pendidikan masyarakat Kabupaten lanny jaya. Adapun indikator yang menjadi fokus penelitian Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Lanny Jaya adalah peningkatan Sumber Daya Manusia Guru, Penyediaan Sarana dan Prasarana, dan Kurikulum. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Metode Observasi, Dokumentasi dan Wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan kebudayaan telah melaksanakan perannya melalui program–program peningkatan kualitas tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan sarana pendidikan, serta penyampaian dan pengembangan kurikulum.Kata kunci : Peran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Masyarakat
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KOPIWANGKER KECAMATAN LANGOWAN BARAT KABUPATEN MINAHASA Kembuan, Kezia Tirsa; Lumolos, Johny; Sumampow, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerencanaan Pembangunan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Dalam perencanaan pembangunan desa diperlukan suatu organisasi yang mampu menggerakan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembagunan desa. Karena keikusertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dibutuhkan untuk mensinkronkan rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan, dan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan desa, karena Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrsi dalam penyelengaraan pemerintahan desa, dan lembaga ini juga adalah suatu lembaga yang merupakan sarana bagi masyarakat guna merencanakan pembangunan desa, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. Dan juga untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di desa Kopiwangker. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Dan yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Berdasarkan penelitian yang ada, menunjukkan bahwa pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap fungsinya yang belum berjalan maksimal, dengan mengikuti mekanisme perundang-undangan desa dan Permendagri tentang Badan Permusyawaratan Desa. Karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPD yang ada di desa ini belum memahami dengan jelas apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.Kata kunci: Fungsi BPD, Perencanaan Pembangunan
KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA DOMPASE KECAMATAN SIAU TENGAH KABUPATEN SITARO Lumahu, Anna Plouna; Pangemanan, Sofia; Sumampow, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemerintah desa selaku pihak yang berwenang atau kekuasaan yang dilembagakan sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 2 (dua), pemerintah desa mempunyai wewenang salah satunya adalah membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Desa Dompase. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah desa Dompase dalam meningkatkan kesejahteraan petani cukup baik. Hal ini dilihat dari setiap program-program yang telah diambil sebagian besar dapat terlaksana. Kewenangan pemerintah desa dalam bidang pertanian, tidak hanya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani saja tepi dapat memberi dampak pada perkembangan desa Dompase. Dalam pelaksanaan program ada beberapa kendala yang dihadapi, karena itu, pemerintah desa Dompas sendiri terus berusaha untuk dapat segera menyelesaikan setiap masalah yang ada.Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah desa, Kesejahteraan
PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN MORONGE SELATAN II KABUPATEN TALAUD Lawongo, Vetty Ester; Lumolos, Johny; Sumampow, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerilaku aparatur sipil negara merupakan tolak ukur utama tercapainya pelayanan publik yang efektif, dan merupakan suatu penilaian terhadap kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya baik secara langsung maupun tidak langsung. Para pelayan publik baik dari jabatan struktural yang paling tertinggi sampai paling bawah bahkan sampai staff loket pelayanan pun memiliki tanggung jawab yang besarterhadap publik, dan tentu nya sikap dan perila ku mereka kepada public juga merupakan penentu keberhasilan mereka kepada masyarakat sebagai konsumen pelayanan. Reformasi perilaku birokrasi terus dilakukan terutama dalam menanggulangi perilaku pelayanan yang prosedurnya sangat rumit, cenderung berbelit-belit, tidak adanya kepastian waktu yang konsisten serta pemungutan biaya liar yang tidak sesuai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa perilaku aparatur sipil negara dalam pelayanan publik di kantor kelurahan moronge selatan II. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan mengacu pada konsep perilaku birokrasi Miftha Thoha yang membagi perilaku dalam 2 dimensi yakni karakteristik individu yang indikatornya memuat kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, dan pengharapan serta karakteristik birokrasi yang indikatornya memuat hierarki, tugas-tugas, wewenang, tanggungjawab, sistem reward dansistemkontrol. Berdasarkan hasil analisis terhadap perilaku aparatur sipil negara dalam pelayanan publik menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelayanan disana cukup baik kemudian dari segi karakteristik individu dan karakteristik aparatur juga sudah cukup baikKata Kunci: Perilaku, Aparatur sipil Negara, Pelayanan Publik.
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA KEMBES SATU KECAMATAN TOMBULU KABUPATEN MINAHASA Walujan, Fernando Richard; Lumolos, Johny; Sumampow, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBadan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa, yang dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang di artikulasikan dan di agresiasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, posisi dan fungsi BPD pada dasarnya memungkinkan keterlibatan rakyat untuk ambil bagian dalam dan proses pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang ada di desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. Dan juga untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kembes Satu. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, dan yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Berdasarkan penelitian yang ada, menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap fungsinya yang belum berjalan maksimal, dengan mengikuti mekanisme perundang-undangan desa dan Permendagri tentang Badan Permusyawaratan Desa. Karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPD yang ada di desa ini belum memahami dengan jelas apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.Kata Kunci: Fungsi BPD, Penyelenggaraan Pemerintahan.
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BITUNG DALAM MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS KECAMATAN LEMBEH UTARA Liunsili, Herman; Kimbal, Marthen; Sumampow, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMasalah yang terjadi di Puskesmas Kecamatan Lembeh Utara yaitu tidak adanya fasilitas sarana dan prasarana seperti kendaraan ambulans, kendaraan puskesmas keliling dan bangunan rumah dinas, kemudian kurangnya sistem gas medik, peralatan medis, obat-obatan. Puskesmas dengan fasilitas yang kurang memadai seperti ini tidak dapat berbuat lebih terhadap masyarakat, seharusnya pemerintah melihat apa yang dibutuhkan masyarakat dalam hal ini penanganan kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Bitung dalam meningkatkan sarana dan prasarana Puskesmas Kecamatan Lembeh Utara. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas mulai ada peningkatan itu terlihat dari fasilitas kesehatan setiap tahunnya ada penambahan, akan tetapi masih ada fasilitas, sarana dan prasarana pada puskesmas ini yang masih belum ada seperti kendaraan ambulans, kendaraan puskesmas keliling, rumah dinas tenaga medis, dan juga obat-obatan dan fasilitas medik yang sering mengalami kekurangan persediaan yang dikarenakan distribusi oleh pihak dinas pendidikan seing mengalami keterlambatan, selanjutnya pemakaian sarana dan prasarana Puskemas mengalami peningkatan, itu dikarenakan sering terjadi kehabisan persediaan misalnya obat-obatan, gas medik dan alat kesehatan habis pakai.Kata Kunci: Peran, Kepala Dinas, Pengelolaan, Sampah.
KINERJA APARAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TINOMPO KECAMATAN LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA Christhna, Dwi; Sumampow, Ismail; Singkoh, Frans C.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. Pemerintah desa merupakan salah-satu unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat desa. Oleh sebab itu aparat pemerintah desa diharapkan memiliki kinerja yang maksimal demi tercapainya suatu pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, hal itu menyebabkan data dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini juga bersifat kualitatif. Fokus penelitian yakni kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. Pengelolaan data melalui tahap reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ditinjau dari tiga indikator diantaranya: Responsivitas yang dilihat dari kemampuan aparat desa Tinompo untuk mengenali kebutuhan masyarakat dinilai belum cukup baik karena adanya sarana dan prasarana yang belum terpenuhi. Responsibilitas, adalah ukuran apakah kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dinilai sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Akuntabilitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan penilaian laporan pertanggungjawaban pemerintah desa sangat baik karena selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada BPD, Bupati dan juga masyarakat dilihat dari realisasi APBDES setiap tahunnya. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa hendaknya pihak pemerintah lebih meningkatkan pelayanan juga menanamkan nilai-nilai responsivitas, responsibiltas dan akuntabilitas.Kata Kunci: Kinerja, Aparat Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
PERAN PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DESA TENTANG ATURAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT Rantung, Wildo Sergio; Sumampow, Ismail; Rengkung, Frangky
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa sebagai salah satu pemerintahan terendah dengan jumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan kesatuan organisasi pemerintahan terendah dibawah camat, yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dalam hal ini, desa memiliki kewenangan yang cukup luas dan menjadi tempat paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingannya guna menjawab kebutuhan kolektif masyarakat. Desa berhak melaksanakan mengatur sendiri tentang cara kehidupan bermasyarakatnya tetapi masih didalam control pemerintah desa sendiri apakah kehidupan bermasyarakat didesa mensejakterahkan masyarakat desa sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam implementasi peraturan desa tentang aturan kehidupan bermasyarakat Didesa Lompad, Kecamatan Ranoiapo, Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan mendapati bahwa Peranan Pemerintah dalam Implementasi/menerapkan peraturan desa tentang aturan kehidupan bermasyarakat desa lompad sangat besar, tentunya ada kerja sama yang baik dengan Badan Permusyawaratan Desa merekalah yang menyerap aspirasi masyarakat tentang hal-hal apa yang lebih dipentingkan oleh masyarakat dalam implementasi peraturan desa di desa Lompad. Begitu juga peran dari pemerintah desa Lompad yang mempunyai metode-metode yang efektif dengan cara mengadakan musyawarah desa dan menyediakan tempat-tempat untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dalam kelancaran implementasi peraturan desa.Kata Kunci : Peran, Pemerintah, Implementasi, Peraturan Desa.
KINERJA DINAS KEBERSIHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN MIMIKA Kobogau, Juvinus; Sumampow, Ismail; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSampah Sebagai hasil dari berbagai aktifitas kegiatan dalam kehidupan manusia maupun sebagai hasil dari suatu proses alamiah, yang sering menimbulkan permasalahan serius diberbagai perkotaan didunia. Permasalahan Sampah di berbagai Perkotaan tidak saja mengancam aspek keindahan dan kebersihan Kota tersebut, namun lebih jauh akan memberikan dampak negative bagi kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat apa bila tidak ditangani secara baik. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah adalah Kegiatan yang diatur baik menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi Pengurangan dan Penanganan Sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan manfaat Kualitas Lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Peran Dinas dalam kebersihan pengelolaan dari perkembangan kehidupan masyarakat dapat disimpulkan bahwa sampah tidak dapat semata-mata ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Strategi dan program pengelolaan sampah pada wilayah Kota mencakup beberapa aspek kegiatan yaitu perencanaan strategis, kerangka peraturan dan kebijakn, partisipasi masyarakat,manajen keuangan, pegembangan kapasitas institusi serta penelitian dan pengembangan terasuk di dalamnya pemeriksaan dan tindakan perbaikan. Persampahan adalah unit kerja pada Dinas di lingkungan daerah yang di bentuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang jual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Peran Dinas dalam kebersihan pengelolaan dari perkembangan kehidupan masyarakat dapat disimpulkan bahwa sampah tidak dapat semata-mata ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. dinas kebersihan kebijakan undang-undang penetapan dan aturan kebijakan hukum yang jelas tentang pengelolaan sampah Sedangkan pelaksanaan pengelolaan sampah pemerintah daerah serta peran masyarakat dalam menanggulangi sampah dalam lingkungan.Kata Kunci: Kinerja Dinas Kebersihan Pengelolaan Sampah.
PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO Mandey, Jurio; Sumampow, Ismail; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai suatu kota yang berkembang Kota Manado memiliki berbagai masalah sosial yang di hadapi oleh pemerintah, salah satunya adalah penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat, penelitian ini berutujan untuk mengetahui pengawasan pemerintah daerah dalam penanggulangan dan pengendalian peredaran minuman keras di Kecamatan Malalayang Kota Manado, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi wawancara degan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah hanyalah sebatas pada memberikan sosialsiasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi minuman beralkohol dan memberikan himbauan dan pembinaan kepada penjual dan warga yang mengkonsumsi minuman beralkohol untuk tidak menggunakannya secara berlebihan, sedangkan sosialiasi mengenai aturan seperti Peraturan Daerah tentang minuman keras nomor 4 tahun 2014 belum pernah dilakukan, sehingga pemerintah juga belum memiliki salinan dari peraturan daerah tersebut. Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintah Daerah, Peredaran Minuman Keras.
Co-Authors Christhna, Dwi Damapolii, Agusdisandi Daruit, Mira Yustina Entjaurau, Jenifer Aprilia Frans C. Singkoh Johny Lumolos Kaawoan, Johannis E Kahimpong, Innes Elsaday Kandati, Arlin Kembuan, Kezia Tirsa Kobogau, Juvinus Lawongo, Vetty Ester Lenak, Syalom C.M Liunsili, Herman Lumahu, Anna Plouna Mamantung, Yery Yosua Mamonto, Novan Mandey, Jurio Marthen Kimbal, Marthen Monintja, Donald K Nagaring, Denny David Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Pangemanan, Sofia Pelengkahu, Regina Hermi Pendong, Myhearth H Ponga, Ega Miranti Rachman, Ismail Raintung, Anggreyni Rantung, Wildo Sergio Rengkung, Frangky Rumambi, Joshua Rolando Rumegang, Gerry Sarah Sambiran, Sarah Siging, Reiklin Stefanus Sampe, Stefanus Tewal, Gloria Franssilya Tompodung, Jones Undap, Gustaf Walujan, Fernando Richard Waworundeng, Welly Wenda, Daibenus