Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.849
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politico: Jurnal Ilmu Politik GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF
Nayoan, Herman
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : JURNAL EKSEKUTIF

 1 
KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN PRESTASI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI KECAMATAN TABUKAN TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Takaendengan, Indriani; Nayoan, Herman; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan Camat dalam meningkatkan Prestasi kerja Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Tabukan Tengah.Perluh dibangun ASN (Aparatur Sipil Negara) yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas intervensi politik. Metode yang digunakan adalah Metode Deskritif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, informannya berjumlah 1 orang Camat,1 orang Sekcam,1 orang Kasie Pemerintahan, 1 orang Kasie PMK, 1 orang Kasie Kesos,1 orang Kasie Trantib,1 orang Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan dari teori Harbani Pasolong terdapat empat variabel yaitu: (1) Perintah. Pada aspek perintah sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan kepemimpinan camat dalam mempengaruhi nawahannya dengan baik .(2) Sumber daya Pada aspek ini di lihati dari sumber daya yang ada di kecamatan Tabukan Tengah di mana sumber daya kemampuaan Pegawai yang masih belum efektif atau mas dalam terwujudnya suatu program yang sudah dijalankan namun masih belum ada kejelasan lewat komunikasi. (3) Partisipatif Aspek ini pemerintah memberikan kesempatan kepada ASN di kecamatan Tabukan Tengah dalam mengambil suatu kebijakan dan keputusan dalam melaksanakan tugas.(4) Delegasi Aspek ini camat mendelegasikan wewenang kepada pegawai yang dipercayainya dalam mengambil ahli kepemimpinannya atau diwakili oleh sekretaris camat atau Kasie pemerintahan.Kata Kunci : Kepemimpinan, Camat, Prestasi Kerja, Aparatur sipil Negara.
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN E-KTP DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN RAJA AMPAT Rieuwpassa, Leonard; Mantiri, Michael; Nayoan, Herman
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka mencapai tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sudah saatnya negara/ pemerintah membangun sistem aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu melaksanakan pelayanan publik untuk kebutuhan masyarakat juga dapat menjalankan perannya sebagai unsur perekat persatuan dan bangsa. Pegawai negeri sipil sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat juga harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara.disiplin yang dimaksud mencakup unsur-unsur kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku oleh sebab itu konsep yang dipakai untuk mengetahui bagaimana Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan E-KTP Di Kantor Dinas Kependuddkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat dalam penelitian ini adalah konsep yang dikemukakan oleh (Hasibuan 2012:193) yang mengatakan kesadaran dan kesedian seseorang menaati peraturan dan norma-norma social yang berlaku.penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pelayanan kartu tanda penduduk elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menunjang selesainya penelitian ini. Dari hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan dilihat bahwa tingkat kedisiplinan aparatur sipil negara di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat masih rendah hal ini di tandai dengan kurangnya kesadaran dan kesediaan pegawai untuk memberikan pelayanan secara maksimal.Kata Kunci : Disiplin, Aparatur Sipil Negara, Pelayanan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN RELOKASI PENDUDUK DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) TIKALA PASCA BANJIR 2014 DI KOTA MANADO Edwin, Fandy; Nayoan, Herman; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasca banjir bandang yang melanda kota Manado pada 15 januari 2014 yang banyak mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana termasuk perumahan warga khusunya yang tinggal dibantaran sungai. Peristiwa ini membuat pemerintah mengambil suatu langkah penanggulangan bencana dan mengamankan warga yang bermukim dibantaran sungai ketempat yang lebih aman dan layak huni dengan kata lain merelokasi warga. Relokasi adalah pemindahan suatu objek ke tempat yang baru dengan tujuan tertentu. Kebijakan relokasi yang diambil pemerintah bertujuan untuk melindungi dan mengamankan warga yang tinggal di daerah rawan bencana banjir seperti warga yang bermukim dibantaran sungai dipindahkan ke tempat yang aman agar terhidar dari bahaya potensi bencana yang dapat menimbulkan kerusakan bahkan korban jiwa. Melalui kebijakan relokasi warga yang diambil pemerintah diharapkan dapat menjadi harapan baru yang cerah dan baik bagi warga khususnya yang bermukim di bantaran  sungai agar tidak lagi khawatir dan cemas akan menjadi korban banjir saat curah hujan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mana kebijakan itu diukur dengan empat kriteria kebijakan yang baik yaitu tingkat hidup masyarakat meningkat, terjadi keadilan by the law, diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat, terjaminnya pengembangan berkelanjutan. Fokus penelitian ini yakni Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Relokasi Penduduk Daerah Aliran Sungai (DAS) Tikala Pasca Banjir 2014 Di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan relokasi yang dilakukan pemerintah masih banyak yang perlu dibenahi mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur di pemukiman relokasi yang harus segera dilengkapi, penertiban terhadap warga yang kembali bermukim pasca direlokasi serta urgensi membuat model pengembangan berkelanjutan.Kata Kunci : Kebijakan, Relokasi, Manado
PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH ANGGOTA DPRD DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN PERIODE 2014-2019 Goni, Michael G. H.; Nayoan, Herman; Liando, Daud
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI Tahun 2010 menjelaskan aspirasi adalah keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan, dan saran terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan DPR RI. Sedangkan menyerap aspirasi adalah kegiatan kedewanan yang dilakukan dengan cara mendengar, memperhatikan, menerima, mempelajari, dan mengkaji aspirasi baik yang berkembang di masyarakat maupun yang diadukan ke DPR RI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD periode 2014-2019 di Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara observasi partisipasi studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyerapan Aspirasi anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan periode 2014-2019 cukup baik dilihat dari sebagai komunikator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, misalnya dalam proses pembentukan opini publik untuk membuat beberapa gagasan, yang awalnya ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima,  dan untuk mengetahui perkembangan faktual yang terjadi ditengah masyarakat dalam menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan, ada beberapa upaya yang di lakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, diantaranya dengan melakukan reses di daerah pemilihan masing-masing agar dapat menyerap aspirasi konstituennya.Kata Kunci : Penyerapan, Aspirasi, Masyarakat, DPRD.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN HAK GUNA USAHA TERHADAP PT.KIRANA SINAR GEMILANG DI KECAMATAN LEMBORAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH Tagoe, Yolanda; Nayoan, Herman; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam pemberian Hak Guna Usaha terhadap PT. Kirana Sinar Gemilang di Kecamatan Lemboraya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah. Perlu diperhatikan dalam pemberian Hak Guna Usaha terhadap perusahaan PT Kirana Sinar Gemilang mengenai tanah-tanah yang berkaitan dengan tanah masyarakat, pembagian hasil plasma, penyerobotan lahan dan penyerobotan lahan. Metode yang digunakan adalah metode deskrptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini informannya berjumlah 1 orang kepala perwakilan kantor pertanahan Kabupaten Morowali Utara, 1 orang sekretaris divisi perusahaan PT. Kirana sinar Gemilang, 1 orang kepala desa lawangke, 1 orang buruh plasma, 2 orang masyarakat. Dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, studi dokumen, analisis data dilakukan selama penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan dari teori Faried Ali terdapat tiga lokus yaitu: lokus pengaturan, lokus implementasi dan lokus evaluasi, kebijakan yang dilakukan belum efektif dalam penerapannya karena belum sesuai dengan pengaturan karena masih terdapat kepentingan kelompok lain yang di utamakan kurangnya ketegasan dari pemerintah yang seharusnya mencakup tiga aspek yaitu negara, perusahaan dan masyarakat sebagai kelompok sasaran.Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Hak Guna Usaha
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DI DESA PINOLOSIAN, BOLAANG MONGONDOW SELATAN Damapolii, Agusdisandi; Nayoan, Herman; Sumampow, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2022)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Pertanahan Di Desa Pinolosian Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Pinolosian Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan objek penelitian Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Pinolosian berserta dengan sumber-sumber lainnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dituangkan secara deskriptif. Adapun informan dalam penelitian dipilh secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang digunakan dengan jalan bekerja dengan data. Mengorganisasikan data, memilah-milah dan menjadi satuan- satuan yang dapat dikelola, penentuan data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama dari aspek Evaluasi pencapaian kinerja perangkat desa pinolosian dalam pengelolaan administrasi pertanahan Desa, peneliti tidak menjumpai pencapaian yang berorientasi pada penyelenggaraan administras pertanahan dengan baik. Evaluasi standar pengelolaan administrasi pertanahan Desa Pinolosian peneliti menjumpai masalah yang mendasar penyebab adanya administrasi pertanahan yang bermasalah. Pengelolaan administrasi pertanahan Desa masi belum memberikan manfaat yang berorientasi pada harapan masyarakat.  Kata Kunci: Kinerja, Perangkat Desa, Administrasi Pertahanan, 
Co-Authors Christian Mamahit, Christian Damapolii, Agusdisandi Daruit, Mira Yustina Daud Liando, Daud Edwin, Fandy Frans Singkoh, Frans Goni, Michael G. H. Ipu, Viona Kainde, Jenny Valeria Kasenda, Ventje Kimbal, Alfon Lumowa, Fabyola Macpal, Selvi Yesika Mantiri, Michael Maramis, Armando P.P.M Monintja, Donald K Muabuay, Beactrix C.A. Neni Kumayas, Neni Nurlatun, Risna Okem, Kezia Betania Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Purukan, Brigita N Rachman, Ismail Rieuwpassa, Leonard Rumawas, Virginia V Sumampouw, Ismail Sumampow, Ismail Tagoe, Yolanda Takaendengan, Indriani Waworundeng, Welly