Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF
Mantiri, Michael
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
EVALUASI PENGGUNAAN ALOKASI DAN DESA DI DESA ESANDOM DUA KECAMATAN TOMBATU TIMUR Maleke, Silia Fisye; Mantiri, Michael; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Evaluasi adalah kegiatan meniai mencara terobosan baru untuk mencapai penyempurnaan. Evaluasi sekaligus sebuah proses anilisis yang menekankan pada penciptaan premis-premis nilai yang memeberika penilaian terhadap kinerja sebuah program, kebijakan dan atau sebuah kegiatan. Proses evaluasi sekaligus memberikan tanggapan terhadap sebuah pertanyaan “apa perbedaan yang di buat?” artinya evaluasi merupakan analisa terhadap sebuah fakta tanggapan yang dihasilkan ketika sebuah program atau kebijakan dilaksanakan. Evaluasi kebijakan alokasi dana desa di desa Esandom Dua KecamatanTombatu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara ini dengan menggunakan teori menurut Arikunto (2019 : 40) modelevaluasi CIPP (Context, Input-Proses-Product) adalah model evaluasi yang terdiri dari empat komponen evaluasi namun dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 komponen yaitu : input, process, dan product.Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan di Desa.
PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KAROMBASAN SELATAN KECAMATAN WANEA KOTA MANADO Telenggen, Terien; Mantiri, Michael; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kelurahan merupakan lembaga satuan terkecil diantara perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan dengan  program kegiatan pembangunan di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado melalui fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipatif, fungsi delegatif dan wujud partisipasi yang diberikan masyarakat. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Kualitatif, dimana peneliti sebagai Instrumen kunci.Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kelurahan berperan besar dalam proses koordinasi melaksanakan program-program pembangunan. Implementasi program pembangunan dilaksanakan dengan baik serta efektif. Aspek kepemimpinan Lurah sebagai administrator pembangunan di Kelurahan berperan dalam pemberian instruksi pada masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan berjalanny fungsi konsultatif yang menjadi salah satu peran pemerintah kelurahan untuk menetapkan keputusan yang membutuhkan bahan pertimbangan dan konsultasi dengan masyarakat. Hal ini sangat diperlukan karena yang lebih tahu akan kebutuhan pembangunan adalah masyarakat Kelurahan itu sendiri,oleh karena itu Pemerintah Kelurahan perlu mengadakan konsultasi dengan masyarakat Kelurahan sehingga tercipta pembangunan yang efektif dan berguna bagi masyarakat. Untuk mengetahui apakah fungsi ini sudah dijalankan oleh Pemerintah Kelurahan atau tidak maka peneliti telah menanyakan hal ini kepada perangkat Kelurahan dan masyarakat yang berfungsi untuk memperkuat pernyataan yang diberikan oleh Pemerintah Kelurahan.Fungsi delegasi dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan sangat perlu dilakukan, karena hal ini akan sangat menbantu Pemerintah Kelurahan dalam menjalankan tugasnya. Kata Kunci: Pemerintah, Partisipasi dan Pembangunan
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PEMUDA DI DESA (Lesabe Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe) Takalawangen, Mervi; Mantiri, Michael; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemuda merupakan tongkat estafet untuk meneruskan cita-cita bangsa Indonesia. Mereka merupakan tulang punggung dan penerus masa depan ini. Tidak dapat dipungkiri pemuda memiliki peran penting dalam setiap perubahan dan pembangunan kearah cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, merupakan suatu peluang dalam setiap pembangunan bangsa dalam melakukan pemberdayaan kepada para pemuda. Pemberdayaan yang dilakukan kepada para pemuda sebagai salah satu kegiatan yang tidak diabaikan dalam menyiapkan kehidupan bangsa Indonesia ini dimasa yang akan datang. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Pemuda didesa Lesabe, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam menyikapi masalah yang ada, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif data yang diperoleh bersumber dari penelitian kuran lebih satu bulan dengan informan yang sudah ditetapkan sebelumnya.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa belum maksimal terlihat belum adanya program yang menyentuh pemuda didesa sehingga pemuda merasa terabaikan dari pemerintah. Dengan dibentuknya karang Taruna pada bulan Februari mampu merangkul pemuda desa dan menfasilitasi kegiatan-kegiatan kepemudaan selain kegiatan keagamaan yang ada didesa.Kata kunci: Pemerintah, Pemberdayaan, Pemuda
PERAN PEMERINTAH DALAM MEMOTIVASI MASYARAKAT WAJIB PAJAK DI DESA ATEP SATU KECAMATAN LANGOWAN SELATAN Lamaiga, Feibri R.; Mantiri, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran Pemerintah dalam pelayanan dan pengelolaan pajak sangatlah penting. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara. Karena itu setiap wajib pajak diharuskan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Untuk mewujudkan harapan pemerintah agar setiap wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dibutuhkan juga peran pemerintah dalam pelayanan penagihan pajak. Mekanisme pelayanan pajak telah diatur oleh pemerintah untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, tapi masih saja terdapat banyak kendala sehingga penagihan pajak tidak berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam memotivasi masyarakat wajib pajak di Desa Atep Satu Kecamatan Langowan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Pemerintah Desa Atep Satu Kecamatan Langowan Selatan adalah salah satu bagian dari pemerintahan dalam pelayanan penagihan pajak sehingga penelitian ini berfokus pada Peran Pemerintah Dalam Memotivasi Masyarakat Wajib Pajak. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran pemerintah masih belum, maksimal sehingga masyarakat masih belum memahami sepenuhnya tentang pentingnya membayar pajak. Sosialisasi mengenai pajak tidak sering dilakukan, sehingga kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak masih kurang. Pemerintah diharapkan dapat melaksanakan pelayanan penagihan pajak dengan baik, mulai dari sosialisasi tentang Tata Cara dan ketentuan Perpajakan hingga mekanisme pembayaran pajak sehingga wajib pajak dapat memehami tentang pentingnya membayar pajak dan tidak sulit untuk membayar pajak.Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pelayanan Masyarakat, Wajib Pajak.
UPAYA PEMERINTAH DALAM PELESTARIAN BUDAYA MINAHASA ANAK SUKU TONTEMBOAN DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN (Studi Di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) Paat, Ariandy Junaidy; Mantiri, Michael; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Warisan budaya indonesia adalah peniggalan berharga dari nenek moyang yang tidak di milki oleh bangsa lain. Namun demikian, sekarang semakin terabaikan, bahkan terancam punah, yang di sebabkan oleh globalisasi hingga pengakuan sepihak (klaim) dari negara asing yang dapat menyebabkan krisis identitas bangsa sendiri. Fenomena ini juga terlihat di sebagian wilayah indonesia, di dalamnya adalah budaya anak suku tontemboan yang sudah mulai terdegradasi oleh budaya-budaya asing yang sudah mulai masuk, di mana peran pemerintah melalui dinas kebudayaan dan pariwisata belum optimal dalam upaya pelestarian budaya anak suku tountemboan di minahasa selatan. Sementara tujuan penelitian ini ialah, adalah untuk menemukan representasi makna warisan budaya indonesia. Manifestasi warisan budaya ini, memiliki wujud fisik dan nonfisik yang mengandung nonfisik, indonesia mengandung kehidupan spiritual, kesusastraan, kesenian,sejarah serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik yang secara tradisional maupun secara konteporer. Warisan budaya ini juga mencerminkan identitas bangsa indonesia yang terdiri dari identitas budaya lokal,identitas budaya nasional, dan identitas budaya global. Kesenian sejarah dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), baik yang tradisional maupun konteporer. untuk itu dalam konteks upaya pelestarian budaya anak suku tountemboan maka dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman untuk menimbulkan kesadaran, adalah dalam bentuk sosialisasi dan pembinaan yang menyasar kepada semua stakholder baik pemerintah, swasta, lembaga adat, tokoh-tokoh terkait dan masyarakat. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian di lapangan dinas pariwisata hanya melakukan beberupa kegiatan-kegiatan festival seni dan pameran, artinya tidak ada sosialisasi dan pembinaan yang di lakukan secara terus-menerus agar supaya upaya pelestarian budaya anak suku tontemboan tetap eksis.Kata Kunci : Upaya Pemerintah, Pelestarian Budaya, Anak Suku Toutemboan.
STRATEGI PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MEMELIHARA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KECAMATAN OBI SELATAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Kapoti, Rikvar A.; Mantiri, Michael; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia memiliki enam agama yang diakui oleh Negara yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Keberagaman agama tersebut menjadi modal kekayaan dan keuntungan budaya yang dimiliki oleh Negara ini karena dapat menjadi sumber inspirasi bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Disisi lain kemajemukan namun juga dapat berpotensi menjadi social konflik antar umat beragama yang biasa mengancam keutuhan NKRI, terutama apabila tidak disikapi dengan bijak dan tidak dikelola dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui strategi Pemerintah Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dalam menjaga memelihara kurukunan antara umat beragama. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah kecamatan obi selatan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama melalui kemampuan yang ada adalah dengan memanfaatkan aturan yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat dan daerah serta dengan menjalankan tugas pokok sebagai camat yakni mengkoordinasikan keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan antar umat beragama. Selain itu juga kemampuan yang dimiliki yang digunakan sebagai strategi yakni pengalaman masa lalu, sehingga apabila diingatkan kengerian peristiwa tersebut, banyak masyarakat yang menjadi sadar untuk berpikir akan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama..Kata Kunci : Strategi, Pemerintah Kecamatan, Kerukunan, Umat Beragama.
KEBUTUHAN DAN DISTRIBUSI APARATUR SIPIL NEGARA PRESPEKTIF PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN MOTTO KECAMATAN LEMBEH UTARA KOTA BITUNG Tuwonaung, Andrew; Mantiri, Michael; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kelurahan sebagai sebuah organisasi pemerintah Kota yang paling dekat danberhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan suatu kota, dimana kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan. Dalam UU Nomor 73 Tahun 2005 Kelurahan Merupakan Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota. Untuk mewujudkan pelayanan publik pada ujung tombak pemerintah tersebut, dibutuhkan Pegawai yang memadai dan kompetibel dari sisi jumlah dan kualitas kerja. Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PegawaiNegeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaran tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu ASN menjadi salah satu unsur paling vital dalam instansi pemerintahan, sehingga managemen pegawai ASN atau management kepegawaian merupakan salah satu instrument penting bagi organisasi public dalam mencapai berbagai tujuannya. Bagi sektor publik, tanggung jawab besar dalam memberi tanggung jawab besar birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat harus di dukung oleh pegawai asn yang professional dan kompoten.alasan dalam hal ini adalah pegawai asn tersebut, memenuhi efisiensi dan efektifitas yang terjadi di instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Sebagai pegawai ASN, sumber daya ini bertugas merancang danmemproduksi jasa publik. Kata kunci: Kebutuhan, Distribusi, Pelayanan Publik, Kebutuhan Aparatur SipilNegara.
INOVASI PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM SISTEM KEPENDUDUKAN (Studi Kasus Di Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Sangihe) Manangkoda, Fresly J.; Mantiri, Michael; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi program Pemerintah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sangihe, metode yang digunakan adalah kualitatif, hasil penelitian menunjukkan inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sangihe sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat berdasarkan fokus penelitian melalui inovasi, proses pelaksanaan, dan respon masyarakat dalam pelaksaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sangihe, untuk membantu masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan melalui kegiatan Sepak Terjal Gahagho sistem pelayanana administrasi kependudukan secara terpadu dan terjangkau guna pemenuhan hak masyarakat menuju good governance, pelayanan LANGKA (PelayananLangsung Akta), SI JEMPOL (Sistem Jemput Bola) dan SIMPEL MOMEN.Kata Kunci: Inovasi, Pemerintah Daerah, Sistem Kependudukan
STRATEGI DINAS PERTANIAN KABUPATEN MINAHASA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI JAGUNG DI DESA TEMPOK SELATAN KECAMATAN TOMPASO Momongan, Deoglory Gideon; Mantiri, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan pertanian sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada didalamnya. Apabila sumber daya manusia memiliki motivasi yang tinggi, kreativitas dan mampu mengembangkan inovasi, maka pembangunan pertanian dapat dipastikan semakin baik. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan petani untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa dalam pemberdayaan masyarakat petani di Desa Tempok Selatan Kecamatan Tompaso. Pertanian sampai sekarang ini memang diharapkan dapat berperan dalam penyediaan pangan yang cukup bagi para penduduk, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan bahan industry maupun ekspor, meningkatkan pemerataan kesejahteraan petani melalui penyediaan kesempatan kerja dan berusaha, member sumbangan pada pengembangan wilayah. Salah satu tujuan penting dari sektor pertanian dalam menghasilkan pangan yang cukup dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah dari pengalaman peneliti. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Hasil penelitian, dilihat pada pelaksanaan strategi peneliti menemui dilapangan bahwa Strategi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung di Desa Tempok Selatan sudah ada, namun tidak merata dalam penerapannya, selain itu juga secara kuantitas tidak mencukupi untuk petani yang ada di desa Tempok Selatan.Kata kunci: Strategi Dinas Pertanian, Pemberdayaan Masyarakat Petani.
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENJAGA KEAMANAN OBJEK VITAL DI KOTA MANADO Carlos, Yosua Eurico Warenstein; Mantiri, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam suatu kelompok masyarakat terdapat hukum yang telah ditetapkan secara bersama dan harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak anggota masyarakat yang tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan tersebut, disitulah peran dari kepolisian untuk menegakan hukum tersebut dengan memberikan sanksi kepada anggota masyarakat yang tidak mentaati hukum tersebut sesuai dengan peraturan yang ada. Kepolisian dalam kata dasarnya yaitu polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti, yaitu Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undangundang dsb). Di Indonesia dalam pelaksanaannya, badan pemerintah tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjaga keamanan objek vital dan mengatasi pelanggaran yang dilakukan sebagian anggota masyarakat yang tidak mentaati aturan yang dapat menyebabkan gangguan terhadap objek vital tersebut, anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) harus siap berada ditengah-tengah masyarakat, baik dalam kegiatan masyarakat, maupun tempat yang digunakan oleh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan yang diberikan anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) kepada masyarakat tidak akan berjalan baik tanpa adanya kerja sama antar berbagai pihak yang bersangkutan langsung, karena tanpa adanya kerja sama yang baik mustahil pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar. Sebagai penegak hukum, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas di Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) harus memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat melalui program - program, sosialisasi, himbauan yang dilaksanakan dalam aktivitas masyarakat. program - program ini berupa pengenalan objek-objek vital, dampak yang terjadi kepada masyarakat jika terjadi gangguan di objek vital tersebut, larangan untuk tidakmelanggar aturan dan sanksi jika melanggar aturan.Kata Kunci : Peran, Menjaga Keamanan, Objek Vital
Co-Authors Carlos, Yosua Eurico Warenstein Frans Singkoh, Frans Hormati, Glendy Josef Kairupan, Josef Kapoti, Rikvar A. Kasenda, Ventje Kimbal, Alfon Kosamah, Verinandus Lamaiga, Feibri R. Lapian, Marlien T Lumenta, Christne N. Maleke, Silia Fisye Maliatja, Fike M. Manangkoda, Fresly J. Momongan, Deoglory Gideon Monintja, Donald Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Onsu, Indra Foreman Paat, Ariandy Junaidy Pagaya, Nofensi Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Pilat, Junarto Renyaan, Benedict M.SM. Rieuwpassa, Leonard Rontos, Indra C. Rorimpandey, Grasela Roring, Andreas Delpiero Sarah Sambiran, Sarah Sondakh, Heppy Takalawangen, Mervi Telenggen, Terien Telung, Utarry Tumewu, Develery Tuwonaung, Andrew