Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Parameter Jurnal Independent Dharma Ekonomi PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat) Referendum Ruhui Rahayu: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Majelis: Jurnal Hukum Indonesia
Setiyo Utomo
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENDEKATAN EKONOMI DALAM POLITIK INTERNASIONAL Setiyo Utomo
PARAMETER Vol. 1 No. 2 (2016): PARAMETER
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.884 KB) | DOI: 10.37751/parameter.v2i2.16

Abstract

Masalah ekonomi telah muncul dalam politik internasional sejak Revolusi Industri di Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 1880-an. Dalam periode ini masalah menciptakan pola hubungan konflik di antara negara-negara untuk menciptakan kompetisi untuk menaklukkan sumber daya ekonomi yang terletak di dalam atau di luar wilayah mereka. Sayangnya, itu menjadi kurang penting karena hubungan internasional telah didominasi oleh politik kekuasaan dan kepedulian militer sampai perang dunia pecah. Pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin, masalah ekonomi menjadi pendekatan sentral dalam politik internasional. Kehancuran pascaperang dan keruntuhan sosialisme-komunisme di Uni Soviet dan Cina mengakibatkan ekonomi dunia dalam hal kapitalisme liberal menjadi pemenangnya. Penguatan atau regionalisme ekonomi dan globalisasi telah menciptakan sejumlah lembaga ekonomi yang mengatur interaksi dan integrasi ekonomi nasional ke dalam regional dan global. Pola hubungan internasional lebih ditentukan oleh masalah ekonomi daripada poltik atau ideologi. Meskipun, masalah ekonomi tidak hanya menjadi perpaduan antara negara-bangsa untuk bekerja sama tetapi juga sumber konflik untuk memperebutkan sumber ekonomi. Selain itu, globalisasi sebagai fondasi tatanan dunia telah menciptakan kesenjangan besar antara negara maju dan negara berkembang dan kurang berkembang, dan menciptakan kemiskinan internasional.
Pengaruh Insentif, Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Semarang Setiyo Utomo; Darsono Darsono
Dharma Ekonomi Vol. 29 No. 1 (2022): DHARMA EKONOMI
Publisher : sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharmaputra Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.156 KB) | DOI: 10.59725/de.v29i1.38

Abstract

Tujuan yang diinginkan dari kegiatan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Insentif, Disiplin Kerja, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Semarang. Penelitian ini yang menjadi populasi seluruh pegawai Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Semarang yang berjumlah 118 orang. Dalam penelitian ini sampel diambil dari seluruh populasi sebanyak 118 responden yang dijadikan sampel, dengan tehnik Sensus. Hasil penelitiannya adalah Insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, semakin besar insentif yang diterima maka semakin tinggi kinerja pegawai pada Balai Besar Wilayah (BBWS) Pemali Juana Semarang. Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, semakin tinggi disiplin kerja maka semakin tinggi kinerja pegawai pada Balai Besar Wilayah (BBWS) Pemali Juana Semarang. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, semakin baik lingkungan kerja maka semakin baik kinerja pegawai pada Balai Besar Wilayah (BBWS) Pemali Juana Semarang.
Anticipation of Monopoly Practices for Umkm in the Indonesian Capital Partner Area Setiyo Utomo; Deny Slamet Pribadi
Jurnal Independent Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v13i1.378

Abstract

The purpose of this study is to find out the legal protection of Small and Medium Enterprises (SMEs) against monopolistic practices at the nation's capital/IKN and find out the role of the government to eradicate the monopolistic practices against Small and Medium Enterprises (SMEs) at the nation's capital/IKN in the business competition. The conclusion showed 1) the legal protection against UMKM consist of preventive legal protection and repressive legal protection at the nation's capital/IKN. Preventive protection such as prevention, the Big Businessman has forbidden to make agreements and other acts which tend to make damages to other businessman competitor and if the agreement makes unfair business competition for UMKM. However the repressive protection such as giving sanctions like administrative sanction, criminal punishment principal, and another criminal punishment. 2) the role of the government to eradicate the monopoly practice business at the nation's capital/IKN has been regulated in several regulations. This government role such as providing the financial facility, infrastructure, the information facilities services, the partnerships and easy business licensing, providing facilities and incentives, and managing the partnerships and structuring modern market locations.
Batasan Tanggung Jawab Hukum Pengelola Jasa Parkir: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2010 Rahmad Tullah; Purwanto Purwanto; Setiyo Utomo
Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Vol. 2 No. 3 (2025): September : Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/referendum.v2i3.1135

Abstract

This research is directed to answer two main problems: the form of liability imposed on parking service providers toward consumers, and how the Supreme Court decision reflects (or diverges from) legal justice and proportionality. The study aims to examine the legal liability approach adopted in the Supreme Court Decision Number 2157/K/Pdt/2010 and to formulate an ideal concept of a fair and proportional limitation of liability for parking service operators. In the aforementioned decision, the Supreme Court held the parking operator liable for the loss of a consumer’s vehicle, even though a disclaimer clause had been clearly printed on the parking ticket. This ruling raised controversy, as it seemed to overlook the fact that the operator had fulfilled their duties to a reasonable and professional standard. The substance of parking as an object of regional tax was disregarded in the judicial consideration, which focused solely on consumer protection law. This has led to an interpretation that imposes an almost unlimited liability on the service provider. This study employs doctrinal legal research, supported by conceptual approaches in parking regulation and legal case analysis. The method used is normative legal research (doctrinal) with statutory, conceptual (regarding lease and deposit agreements), and judicial approaches. The findings indicate that parking service providers should not be subjected to absolute liability. Instead, the assessment of liability must take into account the principles of justice, proportionality, and contributory negligence. Hence, there is a need for a clear formulation of liability limitations that not only safeguard consumer rights but also consider the reasonable obligations of business actors, particularly within the context of regional tax regulations related to parking.
SOSIALISASI URGENSI PERJANJIAN PRANIKAH BAGI GENERASI GEN Z : The Socialization of the Urgency for Prenuptial Agreements for Gen Z Generation Marta Hutapea; Yolanda, Sefti; M, Saifullah Abdil; Setiyo Utomo
Jurnal Ruhui Rahayu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Humaniora Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Program Studi Sastra Indonesia Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/ruhuirahayu.v2i2.73

Abstract

Abstract: This paper aims to educate the public about the importance of a prenuptial agreement made before a legal marriage exists in forming a harmonious, happy and peaceful household. This study used the community outreach method with question and answer interactions. The results of this community service activity received a response from young people of marriageable age, with indications of many questions about how important this prenuptial agreement is for family harmony.  Keyword: agreement, prenuptial   Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perjanjian pranikah dilakukan sebelum adanya pernikahan yang sah dalam membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia dan tentram. Penelitian ini menggunakan metode pengabdian kemasyarakat dengan sosialisasi kemasyarakat dengan interaksi tanya jawab. Hasil kegiatan abdi masyarakat ini mendapat sambutan dari remaja-remaja usia menikah, dengan indikasi banyak pertanyaan mengenai seberapa penting perjanjian pranikah ini diperlukan untuk keharmonisasian keluarga. Kata kunci: Perjanjian, Pranikah
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI MARAKNYA PINJAM ONLINE ILEGAL PADA ERA GLOBALISASI DI SAMARINDA Citra Ayu Deswina Maharani; Siti Faricha Andi Adkha; Aisyah Rohmah; Deva Vira Ariani; Rhemilda Nazwa; Setiyo Utomo; Sofwan Rizko Ramadoni
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 2 No. 03 (2024): MEI 2024
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pinjaman Online saat ini menjadi inovasi baru layanan penyedia jasa keuangan di lingkungan masyarakat. Proses dan syarat-syarat peminjaman yang mudah dengan hanya melalui gadget menjadi salah satu alasan mengapa pinjol begitu diminati oleh masyarakat. Namun, sebagian dari masyarakat masih belum mengetahui terkait perbedaan antara pinjol resmi dengan pinjol ilegal. Kegiatan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam Mengatasi Maraknya Pinjam Online Ilegal Pada Era Globalisasi di Samarinda ini bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan mengenai risiko kerugian yang akan didapatkan jika menggunakan pinjol ilegal yang tidak berada di bawah pengawasan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Hasil yang dicapai dalam kegiatan PKM ini adalah meningkatnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang pinjol ilegal sehingga kasus masyarakat yang terjerat pinjol ilegal dapat berkurang serta teratasi.
Efektivitas Perubahan Perilaku dalam Perkara Praktik Penguasaan Pasar dan Penyalahgunaan Posisi Dominan Pitaloka Alif Savitri; Erna Susanti; Setiyo Utomo
Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4 (2025): November : Majelis : Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/majelis.v2i4.1285

Abstract

The rapid growth of Indonesia’s digital economy has created opportunities while simultaneously increasing the risk of monopolistic practices and unfair business competition. To address these issues, the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) introduced behavioral remedies as an alternative dispute settlement mechanism. This study aims to analyze the effectiveness of behavioral remedies in cases of market control and abuse of dominant position. The research employs a doctrinal legal method. Effectiveness is assessed through two main indicators, namely the restoration of market conditions and the prevention of repeated violations. The findings show that this mechanism is generally effective in restoring competition and preventing recurrence, as demonstrated in several KPPU cases, including Case No. 04/KPPU-I/2024. However, its effectiveness remains conditional, as the mechanism is reactive, does not impose fines, and is monitored only for a relatively short period. Moreover, although KPPU Regulation No. 2 of 2023 regulates this mechanism, it does not provide sufficient legal explanation regarding the classification of articles that are permitted. Therefore, stronger monitoring and more detailed legal clarification are required to ensure the sustainable effectiveness of this mechanism in maintaining fair competition.
Co-Authors Aisyah Rohmah Citra Ayu Deswina Maharani Darsono Darsono Deny Slamet Pribadi Deva Vira Ariani Erna Susanti M, Saifullah Abdil Marta Hutapea Pitaloka Alif Savitri Purwanto Purwanto Rahmad Tullah Rhemilda Nazwa Siti Faricha Andi Adkha Sofwan Rizko Ramadoni Yolanda, Sefti