Garuda - Garba Rujukan Digital

ENRICHING COMPANY PROFILE SEBAGAI PENUNJANG MEDIA INFORMASI DAN PROMOSI PADA PERGURUAN TINGGI RAHARJA Lusyani Sunarya; Radiyanto Radiyanto; Erna Susanti
CCIT Journal Vol 7 No 1 (2013): CCIT JOURNAL
Publisher : Universitas Raharja

Pada dasarnya kemajuan teknologi pada bidang komputerisasi khususnya multimedia kian hari semakin berkembang dan telah mendorong terjadinya arus globalisasi. salah satunya adalah perkembangan media informasi dan promosi yang digunakan sebagai alat bantu komunikasi dalam penyampaian suatu data yang diolah menjadi bentuk media yang lebih spesifik dan berguna bagi masyarakat. Perguruan Tinggi Raharja selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman, termasuk dalam proses belajar-mengajar. Jumlah mahasiswa yang semakin meningkat mengakibatkan sumber daya dan fasilitas-fasilitas yang ada selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi. Seperti halnya buku company profile Perguruan Tinggi Raharja yang sudah ada pada saat ini perlu diperbaharui dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan sistem dan fasilitas yang ada pada Perguruan Tinggi Raharja sebagai sarana media penyampaian informasi dan promosi yang mampu mengemas seluruh aset yang dimiliki dalam menjalin relasi atau kerjasama baik denganlingkup intern, mitra usaha, dan masyarakat. Buku company Profile tesebut bertujuan untuk memberikan nilai lebih dalam menerapkan strategi pemasaran,dengan harapan dapat berguna dan memiliki nilai tambah dalam media informasi dan promosi pada Perguruan Tinggi Raharja.

ANALISIS KUANTITATIF KELENGKAPAN PENGISIAN FORM ASSESMENT AWAL MEDIS BERDASARKAN STANDAR AP 1.2 SNARS 1(STUDI KASUS PADA KLINIK PENYAKIT DALAM RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH MALANG Femy Anggriyani; Erna Susanti
JOURNAL OF MEDICAL RECORDS AND HEALTH INFORMATION Vol 2 No 1 (2021): JOURNAL JOURNAL OF MEDICAL RECORDS AND HELATH INFORMATION
Publisher : Malang: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Latar Belakang: Kelengkapan Pengisian Assessment awal Medis pasien sesuai standar AP 1.2 SNARS 1 memiliki peranan penting, oleh karena itu upaya pengkajian/assesmen awal medis pasien rawat jalan setiap harinya harus dilaksanakan secara tepat dan akurat, untuk mempercepat proses dan pengambilan keputusan dalam memberikan asuhan medis kepada pasien. Beberapa Dokumen Rekam medis masih belum terlengkapi dengan baik sehingga dapat mempengaruhi proses pelayanan kesehatan dan penilaian akreditasi.Tujuan: Tujuan penelitian ini menganalisa Kelengkapan Pengisisan form Assesment awal medis pada klinik Penyakit Dalam berdasarkan AP 1.2 SNARS 1, Mendeskripsikan pengisian dan penulisan Form Asssesment Awal Medis berdasarkan Standar AP 1.2 SNARS 1 di klinik Penyakit Dalam RS Muhammadiyah Malang.Metode: Jenis penelitian menggunakan metode Deskriftifyang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara purposive sampling sebanyak 100 Dokumen Rekam Medis.Metode pengumpulan data dilakukan dengan Observasi dan studi dokumentasi. Datadisajikan dalam bentuk tabel persentase kelengkapan sesuai dengan elemen penilaian Standar AP 1.2 SNARS 1.Hasil: Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa item ketidak lengkapan dalam Form Asssesment Awal Medis berdasarkan Standar AP 1.2 SNARS 1,Review ketidaklengkapan pengisian, keakuratan pembaharuan formulir dan praktek penulisan formulir Assesment Awal Medis dari 100 DRM yaitu : Riwayat Penyakit 10%, Riwayat Alergi 45%, Pemeriksaan Fisik 3%, Status Sosial 10%, status Spiritual 12%, status Ekonomi 11%, status Nutrisi 8%, Status Psikologi 40%, keluhan utama 8%,Gejala 4%, Rencana pelayanan 10%. Review Keakuratan :Pembaharuan formulir Assesment Awal Medis untuk pasien kronis setiap 3 bulan mempunyai tingkat ketidak akuratan 11%.Praktek penulisan pada Formulir Assesment Awal Medis menghasilkan tingkat kesesuaian 100% sesuai dengan aturan penulisan pada Dokumen rekam Medis.Kesimpulan: Faktor yang mempengaruhi ketidak lengkapan, keakuratan pembaharuan formulir dan praktek penulisan Formulir Assesment Awal Medis berdasarkan Standar AP 1.2 SNARS 1 di klinik penyakit dalam yaitu: Faktor Keterbatasan waktu praktek dokter, kurangnya kedisiplinan, Kurangnya ketelitian. Kurangnya tingkat kepatuhan pada SOP.

Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah Pasca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pegawai Bank Erna Susanti; Sulung Nugroho
Jurnal Risalah Hukum Vol 20 No 1 (2024): Volume 20, Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/awmdjg53

Customers are a crucial factor in the world of Banking. However, it is not uncommon for customers who have fully entrusted their confidence to the bank to become victims of the negligence of individuals within the bank. This research is conducted with the objective of ascertaining the nature of the bank's responsibility following the judgment of Court Decision Number 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr, in cases where customers incur losses due to criminal activities committed by bank employees. The protection of banks for Bank Customers is regulated under Law No. 10/1998 regarding Amendments to Law No. 7/1992 regarding Banking. Normatively, the bank is accountable in cases where losses occur as a result of criminal acts by internal individuals, not only the perpetrators but the bank is also jointly responsible in accordance with the explanation found in the Indonesian Civil Code (KUHPer), specifically Article 1367. Regarding customer protection, banks do not solely rely on civil law enforcement, as expected through sanctions and compensation claim mechanisms. Criminal law provisions also include regulations that can safeguard consumers, such as licensing and supervision mechanisms. Indirect protection afforded to customers in the event of criminal acts in the field of banking is established through a series of statutory regulations, such as Law No. 8/1999 regarding Consumer Protection, as well as regulations that can ensnare wrongdoers, such as Law No. 10/1998 regarding Banking, Law No. 11/2008 regarding Electronic Information and Transactions, and Law No. 20/2001 regarding the Eradication of Corruption. Meanwhile, the direct protection provided by banks to their customers involves meticulous planning based on the principle of prudence, as stipulated in Article 29 of Law No. 10/1998 regarding Banking.

Terapi Aktivitas Kelompok Tebak Gambar Dan Senam Hipertensi Dalam Mengatasi Penurunan Fungsi Kognitif Pada Lansia Dengan Gangguuan Sistem Kardiovaskuler : Hipertensi Alfika Safitri; Erna Susanti; Ainul Latifah; Ayu Aulia; Ragita Citra Adzani Putri; Fauzi Rakha Riqy Putra Sulistyo; Sindri Disti Sagitri; Siti Nurbaidilah; Septa Yundari; Siti Hapsah; Naditiya Rahmawati; Waspah Pitriyah; Via Fauzia; Siti Hayatun N
Jurnal Mahasiswa Ilmu Kesehatan Vol. 1 No. 3 (2023): Juli : Jurnal Mahasiswa Ilmu Kesehatan
Publisher : STIKes Ibnu Sina Ajibarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59841/jumkes.v1i3.50

Introduction hypertension is a condition where blood pressure increases beyond normal limits. normal blood pressure limits vary according to age. Hypertension gymnastics is a sport whose one aim is to increase blood flow and oxygen supply to the active muscles and skeleton, especially to the heart muscle. The purpose of this hypertension exercise is to increase the knowledge of the elderly in the Tresna Werdha Budi Mulia 2 social institution regarding hypertension exercise to reduce blood pressure. The method used is by socializing and providing counseling and displaying posters containing the steps in hypertension exercise. The health counseling was held on Thursday, June 8 2023. The population in this counseling were the elderly in the Tresna Werdha Budi Mulia 2 Social Institution. After carrying out Health Education on hypertension exercises, the results (100%) were that the elderly in the Tresna Werdha Budi Mulia 2 Social Institution understood, understand and be able to give an example of how hypertension exercises to lower blood pressure.

Criminal Liability Arising from Medical Malpractice on Patients: A Review from the Perspective of Positive Law And Islamic Law Rini Apriyani; Erna Susanti; Poppilea Erwinta; Kalen Sanata; Muh. Sakur
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 18 No. 1 (2024): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v18i1.2919

The suspicion in cases of medical malpractice in is only slightly raised, meanwhile, there are actions by the health profession by doctors as medical personnel which have the potential to be a malpractice that can be reported by the public, but are not resolved legally because the community only has limited knowledge of science medical and because there is no form of specific legal regulations governing malpractice in Indonesia so that the occurrence of these malpractices can cause legal problems. This study aims to determine criminal liability for medical malpractice acts committed by doctors to patients in anticipating and dealing with medical malpractice problems in criminal cases. The research method used in this study is doctrinal, where the author collects material from the literature, both hardcopy and softcopy, which is related to the title of this research by using an analysis of the research object. Criminal malpractice occurs when a patient dies or is disabled and/or seriously injured as a result of actions taken by health workers who are careless or less careful in making efforts to treat patients who die or are disabled and are criminally liable as a result of medical malpractice acts committed. doctors on patients can be accounted for under Article 359 and Article 360 of the Criminal Code. In this case the health law is considered insufficient and does not clearly regulate the crime of medical malpractice. So it is necessary to regulate the crime of medical malpractice by giving birth to a new health law, namely by explicitly regulating criminal liability for medical malpractice acts by doctors against patients in Indonesia

OPTIMASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) CHAT GPT DALAM PEMBELAJARAN (Studi Kasus pada Guru dan Siswa di Desa Talagawetan) Fakhru Zaman, Fanji; Abdul Rohman; Agus Haris; Alif Alvinas; Dzodi Wijaya Ramadhan; Erna Susanti
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 01 (2024): JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Universitas Islam Al-Ihya Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan teknologi dan articial intelligence (AI) telah mengalami perubahan signifikan dalam pendekatan pembelajaran dan pengajaran di berbagai tingkatan pendidikan. Salah satu aplikasi terkemuka dalam domain ini adalah Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer), yang telah membawa perubahan revolusioner dalam komunikasi manusia-mesin. GPT Chat OpenAI adalah teknologi mesin yang diciptakan berdasarkan pada kecerdasan buatan dan dilatih untuk meniru percakapan manusia menggunakan algoritma mechine learning. Chat GPT dapat digunakan untuk membuat postingan dan artikel yang cukup ilmiah jika menggunakan teknik prompt yang baik dan efektif. Oleh karena itu, peluang inovasi pemanfaatan teknologi ini terbuka lebar bagi dunia pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah meningkatkan kemampuan menulis siswa di sekolah atau instansi untuk memperoleh 6 keterampilan penting yang esensial di era pendidikan 4.0. Keenam keterampilan tersebut adalah berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, pembentukan karakter, dan kewarganegaraan. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang potensi dan kendala dalam penerapan AI Chat GPT dalam pembelajaran di lingkungan pedesaan seperti di Desa Talagawetan. Temuan ini dapat menjadi landasan untuk pengembangan lebih lanjut dalam memanfaatkan kecerdasan buatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah pedesaan.

The Influence of Marketing Mix on Purchasing Decisions Which Impact Consumer Loyalty in Online Pharmacies Erna Susanti; Maura Linda Sitanggang; Nurita Andayani
Jurnal Ekonomi Vol. 13 No. 03 (2024): Jurnal Ekonomi, Edition July -September 2024
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research aims to analyze the influence of the marketing mix on purchasing decisions which have an impact on consumer loyalty in online pharmacies. This research uses a quantitative approach by collecting data through questionnaires distributed to 100 respondents who are online pharmacy users in the DKI Jakarta area. Data analysis is carried out in order to process data more thoroughly and accurately so as to obtain the expected results. The model used in this research is the causality model and to test the hypothesis proposed in this research the analysis technique used is SEM (Stuctural Equation Modelling). The research results show 1) The influence of online pharmacy marketing mix on purchasing decisions: Product variables have no influence on purchasing decisions; Price variables have an influence on purchasing decisions; Distribution variables have an influence on purchasing decisions; Promotional variables that influence purchasing decisions. 2) The influence of online pharmacy marketing mix on consumer loyalty: Product variables have an influence on consumer loyalty; Product variables have an influence on consumer loyalty; Distribution variables have no influence on consumer loyalty; Promotion variables have no influence on consumer loyalty. 3) The influence of the impact of purchasing decisions on consumer loyalty, meaning that if there is an increase in purchasing decisions, it will increase consumer loyalty

Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah Pasca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pegawai Bank Erna Susanti; Sulung Nugroho
Jurnal Risalah Hukum Vol 20 No 1 (2024): Volume 20, Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/risalah.v20i1.1484

Customers are a crucial factor in the world of Banking. However, it is not uncommon for customers who have fully entrusted their confidence to the bank to become victims of the negligence of individuals within the bank. This research is conducted with the objective of ascertaining the nature of the bank's responsibility following the judgment of Court Decision Number 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr, in cases where customers incur losses due to criminal activities committed by bank employees. The protection of banks for Bank Customers is regulated under Law No. 10/1998 regarding Amendments to Law No. 7/1992 regarding Banking. Normatively, the bank is accountable in cases where losses occur as a result of criminal acts by internal individuals, not only the perpetrators but the bank is also jointly responsible in accordance with the explanation found in the Indonesian Civil Code (KUHPer), specifically Article 1367. Regarding customer protection, banks do not solely rely on civil law enforcement, as expected through sanctions and compensation claim mechanisms. Criminal law provisions also include regulations that can safeguard consumers, such as licensing and supervision mechanisms. Indirect protection afforded to customers in the event of criminal acts in the field of banking is established through a series of statutory regulations, such as Law No. 8/1999 regarding Consumer Protection, as well as regulations that can ensnare wrongdoers, such as Law No. 10/1998 regarding Banking, Law No. 11/2008 regarding Electronic Information and Transactions, and Law No. 20/2001 regarding the Eradication of Corruption. Meanwhile, the direct protection provided by banks to their customers involves meticulous planning based on the principle of prudence, as stipulated in Article 29 of Law No. 10/1998 regarding Banking.

Penerapan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Dalam Sistem Pendidikan Kontemporer Marpaung, Naura Muthia Khasyi; Siti Aisyah; T. Dela Safitri; Sabila Al -Hakim; Erna Susanti
Albayan Journal of Islam and Muslim Societies Vol. 2 No. 01 (2025)
Publisher : Albayan Journal of Islam and Muslim Societies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abtract Fiqh Siyasah is a branch of knowledge in Islam that discusses laws related to government and politics, which essentially prioritize the values of justice, deliberation, equality, accountability, and the welfare of the community. This article aims to examine the application of Fiqh Siyasah principles in the contemporary education system through a literature study approach. In the context of education, these values have an urgency to be internalized in every aspect, starting from the vision and mission of education, curriculum, institutional management, to the learning process. This study shows that the principles of siyasah such as social justice, trustworthy leadership, and active community participation are in line with the demands of the modern education system that emphasizes equal access, transparency of governance, and participation of all stakeholders. By combining the principles of Fiqh Siyasah and the needs of contemporary education, it is hoped that an education system will be formed that is not only intellectually superior but also moral, just, and oriented towards the public welfare. This article also recommends the importance of integrating Islamic political values in education policies to answer the challenges of the times in a contextual and sustainable manner.

Pembatasan Masa Jabatan Pejabat Dua Periode Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Hazizah Hasibuan; Erna Susanti; Sabila Alhakim; Rahman; Riski Nasution; Rahayu Pratiwi
Albayan Journal of Islam and Muslim Societies Vol. 1 No. 02 (2024)
Publisher : Albayan Journal of Islam and Muslim Societies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This paper discusses the relationship between the duties and objectivess of the state in fiqh siyasah and the two-term presidential system. In fiqh siyasah, the state's duties are outlined as efforts to establish order, promote the welfare of the people, maintain defense and security, and uphold justice. The ultimate goal of the state is to achieve the happiness of its citizens, which requires stable and sustainable leadership. A two-term leadership tenure can be seen as a solution to ensure that leaders have sufficient time to plan and implement long-term policies without being hindered by excessive political dynamics. In this context, effective leadership over two terms allows a state to achieve its objectives, such as social welfare, legal order, and security, through policy consistency and governance continuity. Thus, the two-term system can be viewed as a means to achieve the broader goals of the state, providing leaders the opportunity to fulfill their duties effectively and address existing challenges. The restriction of positions in two periods is also in accordance with the principles of fiqh siyasah to minimize the occurrence of absolute, corrupt and arbitrary power. Abstrak: Tulisan ini membahas hubungan antara tugas dan tujuan negara dalam fiqh siyasah dan sistem presidensial dua periode. Dalam fiqh siyasah, tugas negara digariskan sebagai upaya untuk membangun ketertiban, memajukan kesejahteraan rakyat, menjaga pertahanan dan keamanan, serta menegakkan keadilan. Tujuan akhir negara adalah untuk mencapai kebahagiaan warganya, yang membutuhkan kepemimpinan yang stabil dan berkelanjutan. Masa jabatan kepemimpinan dua periode dapat dilihat sebagai solusi untuk memastikan bahwa para pemimpin memiliki waktu yang cukup untuk merencanakan dan menerapkan kebijakan jangka panjang tanpa terhalang oleh dinamika politik yang berlebihan. Dalam konteks ini, kepemimpinan yang efektif selama dua masa jabatan memungkinkan negara untuk mencapai tujuannya, seperti kesejahteraan sosial, ketertiban hukum, dan keamanan, melalui konsistensi kebijakan dan kontinuitas tata kelola. Dengan demikian, sistem dua periode dapat dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara yang lebih luas, memberikan kesempatan kepada para pemimpin untuk memenuhi tugas mereka secara efektif dan mengatasi tantangan yang ada. Pemberlakuan jabatan dalam dua periode juga sesuai dengan prinsip fiqh siyasah untuk meminimalisir terjadinya kekuasaan yang absolut, korup, dan sewenang-wenang.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search