Articles
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM MATERAI DALAM PERJANJIAN PERDATA DI KOTA PALANGKA RAYA ]]>
<![CDATA[Vicka Prama Wulandari]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (672.594 KB)
<![CDATA[Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat biasanya melakukan perjanjian, perjanjiantersebutbiasanya disertakan meterai didalamnya. Meterai biasa kita temukan dalam surat-surat berharga seperti perjanjian dan akta yang berkaitan dengan nominal uang. Meterai pada hakekatnya adalah pajak atas dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dibebankan oleh Negara. Fungsi meterai dalam perjanjian perdata adalah sebagai alat bukti dalam persidangan perdata. Maka dari itu perjanjian yang ditempelkan meterai dapat dijadikan bukti dalam persidangan dan dianggap telah membayar bea meterai. Namun, apabila dokumen yang tidak dibubuhi meterai dijadikan alat bukti dalam persidangan, maka dikenakan permeteraian kemudian dan dikenakan sanksi administrasi sebesar 200% dan bea meterai tersebut masuk kedalam kas Negara.Selanjutnya, akibat hukum dari suatu perjanjian yang tidak ditandatangan diatas meterai yaitu tidak memiliki akibat hukum. Hanya saja, apabila perjanjian tersebut telah ada kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka perjanjian akan mengikat bagi pihak yang membuatnya. Begitu pula perjanjian yang telah ditandatangani diatas meterai. Namun apabila kedua belah pihak telah bertanda tangan diatas meterai dan salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak yang lainnya yang terikat dalam perjanjian dapat menggugat pihak yang melakukan wanprestasi ke jalur pengadilan dengan dokumen tersebut sebagai pembuktiannya.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA PALANGKA RAYA DALAM RANGKA MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI JALUR MEDIASI (STUDI KASUS DIAN PURNAMAWATI MELAWAN PT. SINAR MAS MULTIFINANCE CABANG PALANGKA RAYA) ]]>
<![CDATA[Vicka Prama Wulandari]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2018): Morality : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (720.202 KB)
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak jika ada salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah di perjanjikan dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaiaan sengketa konsumen di BPSK kota Palangka Raya melalui jalur mediasi dalam hal eksekusi yang telah dilakukan oleh PT. Sinar Mas Multifinance terhadap barang jaminan fidusia atas perjanjian antara kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus ( case approach ) yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Penggunaan Bea Meterai Dalam Surat Perjanjian ]]>
<![CDATA[Vicka Prama Wulandari]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52947/morality.v9i2.393
<![CDATA[Secara umum, setiap surat perjanjian memiliki materai. Masyarakat Indonesia biasanya menggunakan materai untuk menentukan apakah suatu perjanjian itu sah atau idak. Hal ini dikarenakan banyak orang yang tidak memahami fungsi bea materai dalam surat perjanjian, masyarakat tidak memahami apakah surat perjanjian yang tidak dilengkapi dengan materai dapat dinyatakan sah, dan masyarakat tidak memahami bagaimana cara mengamankan kekuatan hukum dari suatu surat perjanjian yang dilengkapi dengan materai apabila terjadi sengketa pengadilan. Selain itu ada juga masyarakat yang tidak mau memenuhi janjinya sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian yang telah dibuat dengan alasan perjanjian yang dibuat itu tidak sah karena tidak ada materainya. Oleh karena hal diatas dan berdasarkan uraian tersebut maka kedudukan bea materai dalam memberikan kepastian dalam surat perjanjian harus jelas dan bagaimana implikasi hukumnya di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative yang memfocuskan untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis dan membuktikan berkaitan dengan kedudukan bea materai dalam memberikan kepastian dalam surat perjanjian.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Pada Bisnis Coffee Shop yang Dimiliki Lebih dari 1 Orang (Hak Merek Nvrlnd atau Neverland Indonesia) ]]>
<![CDATA[Setiawan, F.X. Ary]]>;
<![CDATA[Wulandari, Vicka Prama]]>;
<![CDATA[Agustin, Yolita Elgeriza]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2083
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjamin perlindungan hukum terhadap merek terdaftar, masih ditemui pendaftar yang mendaftarkan merek yang memiliki unsur kesamaan ataupun kemiripan dengan merek yang telah didaftar. Tujuan dari diberikan perlindungan hukum hak merek tersebut agar tidak adanya peniruan merek yang terlah didaftar sehingga pemilik merek tidak dirugikan dalam hal ini. Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksaan perlindungan hukum hak merek terdaftar khususnya hak merek NVRLND serta akibat hukum bagi pendaftar merek yang memiliki unsur kesamaan ataupun kemiripan dengan merek terdaftar. Karena ditemuinya pendaftaran merek Neverland Indonesia yang memiliki unsur kesamaan ataupun kemiripan dengan merek NVRLND yang dapat diakses dan dilihat pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI), Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian dimana hukum tidak dikonsepsikan sebagai gejala normatif yang otonom, akan tetapi dipahami sebagai sesuatu institusi sosial yang secara real (nyata) berkaitan dengan variabel-variabel sosial lainnya.Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk pelaksanaan perlindungan hukum hak merek terdaftar NVRLND masih belum sepenuhnya terlindungi. Perlindungan merek terdaftar telah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang akan menolak secara tegas apabila ada pendaftaran merek yang memiliki unsur kesamaan atau kemiripan. Namun pada pelaksanaannya, pendaftaran merek Neverland Indonesia yang memiliki unsur kesamaan atau kemiripan dengan merek terdaftar NVRLND tidak ditolak secara tegas serta diberikannya masa sanggahan untuk melakukan perubahan pada pendaftaran merek Neverland Indonesia sehingga merek tersebut dapat disetujui.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Kreditor Baru terhadap Piutang Kreditor Lama Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ]]>
<![CDATA[Wulandari, Vicka Prama]]>
<![CDATA[ Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2024): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[IAHN Tampung Penyang Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33363/sd.v7i1.1199
<![CDATA[Bank sebagai lembaga yang menjadi wadah untuk terjadinya pinjam meminjam atau lebih dikenal dengan kredit yaitu lembaga perbankan yang merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat, baik kredit perorangan maupun kredit lembaga atau kredit perusahan. Sehingga pendapatan bank dari kredit yang merupakan bunga merupakan sumber utama pendapatan bank. Adapun perjanjian kredit suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk suatu hak atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalampersetujuan itu. Perjanjian kredit ialah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian adalah assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantungan pada perjanjian pokok. Cessie adalah suatu pengahilan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (intangible goods) yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, dimana seorang menjual hak tagihnya kepada orang lain. Secara khusus dalam istilah perbankan, cessie adalah pengalihan hak yang mengakibatkan terjadinya pergantian kreditur karena alasan tertentu. Untuk membahas tanggung jawab kreditor baru terhadap piutang kreditor lama maka dicarilah bagaimana aturan hukumnya dan tanggung jawab kreditor baru tersebut menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative serta Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dimana peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Kata Kunci : Bank, Kreditor, kredit]]>
<![CDATA[Problematika Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan : Analisis terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 dan Urgensi Pembentukan Badan Regulasi Nasional di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fuji Syifa Safari]]>;
<![CDATA[Satriya Nugraha]]>;
<![CDATA[Vicka Prama Wulandari]]>;
<![CDATA[Yolita Elgeriza Agustin]]>;
<![CDATA[Claudia Yuni Pramita]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Juni : Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/prosemnashuk.v1i1.21
<![CDATA[The enactment of Law Number 13 of 2022, concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 on the Establishment of Legislation, is a follow-up to Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 regarding the formal review of Law Number 11 of 2020 on Job Creation. However, during its formation process, Law Number 13 of 2022 can be considered as not meeting the criteria of an open cumulative law due to the Constitutional Court's decision. It is viewed as a tool to legitimize the flawed legislative process that followed the Court's ruling on Law Number 11 of 2020. The method used in this analysis is normative juridical, applying a statutory approach. The results of this research indicate that the reconstruction of substantive content using the omnibus law method in Law Number 13 of 2022 does not align with regulatory governance in Indonesia, which remains characterized by overlapping regulations—both horizontally and vertically—and is irrelevant to the existing decentralization system. The establishment of a National Regulatory Agency (BRN) is proposed as a constructive solution to ensure that the quality of academic drafts, methods, and regulatory content is thoroughly examined for feasibility, thereby creating a national regulatory system that is high quality, orderly, and optimal.]]>
<![CDATA[The Legal Protection of Debtors as Victims of Personal Data Misuse in the Use of Shopee PayLater Service ]]>
<![CDATA[Leksi, Leksi]]>;
<![CDATA[Sahay, Tahasak]]>;
<![CDATA[Wulandari, Vicka Prama]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 5 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jlph.v5i5.2008
<![CDATA[Shopee PayLater services offer convenience in transactions but also pose risks of personal data misuse, thereby underscoring the importance of legal protection under the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and the Personal Data Protection Law (PDP Law) to maintain consumer trust. Shopee PayLater facilitates transactions through a "buy now, pay later" system; however, it also exposes debtors to potential misuse of personal data. This study examines the legal protection afforded to Shopee PayLater debtors against the misuse of personal data in Indonesia, focusing on the effectiveness of regulatory frameworks and the legal responsibility of Shopee PayLater as a data controller. A normative juridical approach is employed to analyze the Electronic Information and Transactions Law, the Consumer Protection Law, and the Personal Data Protection Law. The findings reveal that, although a solid legal foundation exists, the implementation of data protection remains suboptimal due to weaknesses in cybersecurity systems and unethical debt collection practices. These gaps hinder effective protection for debtors. The researcher recommends enhanced investment in data security, improvement of privacy policy transparency, and stricter government oversight to ensure regulatory compliance and stronger consumer protection]]>
<![CDATA[Juridical Analysis of Inheritance Handling for Heirs with Mental Disabilities ]]>
<![CDATA[Raja V. Situmorang, Primus]]>;
<![CDATA[Hayati, Mulida]]>;
<![CDATA[Prama Wulandari, Vicka]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jlph.v5i6.2288
<![CDATA[This study aims to analyze juridically how the civil law system in Indonesia, especially the Civil Code (KUH Percivil), regulates and protects inheritance rights for heirs who experience mental disorders. The type of research chosen is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach. In the context of inheritance distribution, problems arise when one of the heirs is incompetent due to a psychiatric condition, so his rights are often ignored or even used by other heirs. One of the case studies analyzed was the handling of inheritance and legal capacity in a family where an heir is mentally disturbed. This study found that the distribution of inheritances without involving or appointing legal representatives for heirs who are not legally competent is legally flawed and can be canceled. Therefore, the appointment of curators by the court is an important mechanism in ensuring justice and legal protection for those who experience mental disorders. This study recommends the need to increase legal understanding among the public and law enforcement officials regarding the importance of guardianship in the inheritance distribution process, as well as strengthening legal protection for people with mental disorders as part of the principle of equality before the law.]]>
<![CDATA[BAHAYA PERUNDUNGAN (BULLYING) DAN CARA MENGHADAPINYA DI SMKN 7 KOTA PALANGKA RAYA ]]>
<![CDATA[Nugraha, Satriya]]>;
<![CDATA[Aprilyansyah, Mahdi Surya]]>;
<![CDATA[Rahman, Fauzi]]>;
<![CDATA[Susilowati, Eny]]>;
<![CDATA[Wulandari, Vicka Prama]]>
<![CDATA[ JURNAL BAKTI UPPR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 1 (2025): JURNAL BAKTI UPP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas PGRI Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54683/jbuppr.v3i1.127
<![CDATA[Perundungan (bullying) di kalangan pelajar merupakan persoalan serius yang berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan akademik siswa. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMKN 7 Kota Palangka Raya tentang bentuk-bentuk perundungan, dampaknya, serta strategi pencegahannya. Metode kegiatan dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran siswa terhadap pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah. Penyuluhan ini diharapkan menjadi langkah awal membangun budaya anti-perundungan di lingkungan sekolah.]]>
<![CDATA[Absolute Jurisdiction Of Arbitration Institutions According To Indonesian Positive Law: Analysis Of The Decision Of The South Jakarta State Court Number 420/Pdt.G/2020 ]]>
<![CDATA[Tambunan, Desima]]>;
<![CDATA[Fransisco, Fransisco]]>;
<![CDATA[Wulandari, Vicka Prama]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2436
<![CDATA[Arbitration is an interesting manner to resolve trade issues because it is final and binding. Article 30 of law quantity 30 year 1999 on Arbitration and opportunity Dispute decision explains that the courtroom isn't always legal to just accept a case among events who've selected arbitration as a method of dispute decision, as said within the arbitration clause. but, within the discipline there may be a violation of the authority of the district court docket, specifically the courtroom nevertheless accepts and manages cases that ought to be resolved via arbitration. The reason of this examine is to investigate the regulations of absolute authority of arbitration institutions in the Indonesian felony device and assessment the suitability of. District court docket choice variety 420/Pdt.G/2020/PN.Jkt Sel. The method used is normative criminal research with statutory, case, and conceptual strategies. in the case, the panel of judges stated that the District court had the authority to pay attention the case. even though there was an settlement among the events worried to clear up the dispute via arbitration. The judge's reasoning changed into that the issue rely of the case became an act of tort and no longer a breach of settlement, and not all parties inside the case had been certain by means of the arbitration clause. The outcomes of the evaluation display that the selection violates the regulations of absolutely the authority of arbitration, and isn't always according with the ideas stipulated in Article three of regulation quantity 30 of 1999 which states that the courtroom isn't always legal to just accept cases which have been certain with the aid of an arbitration settlement.]]>
