Garuda - Garba Rujukan Digital

Polemik Revisi Undang-Undang Minerba dalam Dinamika Tata Negara Indonesia Juaningsih, Imas Novita
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:The controversy over the amendment to the Mineral and Coal Law (the Minerba Law) has made people worried. Because there is some substance of the articles in the law that cause problems affecting the community. One crucial thing that has become polemic is that many changes of authority at the regional level are replaced directly by the central government which has logical consequences for the erosion of regional autonomy. Besides, the emergence of disharmony between one principle with another principle in the process of the Formulation of Laws Number 15 the Year 2019. Because at the time of its formation, the legislative body did not legislate transparently but was carried out in private. Therefore, the author tries to use a juridical-normative research method to analyze the problem, so that there are reasons to cancel some articles that are considered detrimental to the community.Keywords: Minerba Law, Rechstaat, Indonesian State AdministrationÂ Abstrak:Kontroversi Perubahan Undang-Undang Mineral dan batu-bara (UU Minerba), telah membuat masyarakat khawatir. Hal itu karena ada beberapa subtansi pasal-pasal didalam undang-undang tersebut yang menimbulkan permasalahanÂ berdampak kepada masyarakat.Â Sesuatu hal krusial yang menjadi polemic yaitu banyaknya perubahan kewenangan pada tingkat daerah diganti langsung oleh pemerintah pusat yang menimbulkan konse kuensi logis terhadap penggerusan otonomi daerah. Selain, timbulnya disharmonisasi antara satu asas dengan asas yang lain dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 15 Tahun 2019 tersebut. Karena saat pembentukannya, lembaga legislative tidak melegislasi dengan transparan, melainkan dilakukan dengan tertutup. Oleh karena itu, penulis mencoba menggunakan metode penelitian yuridis-normatif untuk menganalisis permasalahan tersebut, sehingga didapatkan alasan untuk membatalkan beberapa pasal yang dirasa merugikan masyarakat.Kata Kunci: Undang-Undang Minerba, Rechstaat, Tata Negara IndonesiaÂ

Legal Protection For The Community In Cyber Space Through Regulation Forming With The Omnibus Method Juaningsih, Imas Novita; Hidayat, Rayhan Naufaldi
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 2 No 2 (2022): IPMHI Law Journal, July-December 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v2i2.54684

This study examines the laws and regulations in Indonesia that contain material related to cyberspace. The goal to be achieved is to provide a detailed description of the problems contained in laws and regulations, especially at the level of laws related to cyberspace, their implications in people's lives, and appropriate concepts to solve these problems. The method used is normative legal research with a state approach. The results of this study indicate that there is regulatory obesity that regulates cyberspace in Indonesia. There are 30 regulations at the statutory level. Moreover, the content material contained in it is still general in nature and has not been integrated with one another. This fact creates legal uncertainty in the realm of implementation, creating loopholes that can be exploited by irresponsible parties to carry out cyber crimes, such as the spread of negative content, cyber attacks, hacking and theft of personal data. The rise of crimes that occur in cyberspace is very detrimental to the wider community, disrupts security and public order, and even threatens the resilience of the state. Therefore, it is necessary to reform in the realm of law, namely by applying the omnibus method to draft universal sweeping laws that can integrate legal norms in many laws effectively and efficiently. ABSTRAK Penelitian ini mengkaji tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat materi terkait ruang siber. Tujuan yang hendak dicapai yaitu memberi gambaran secara detail mengenai problematika yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, terutama di tingkat undang-undang yang terkait dengan ruang siber, implikasinya dalam kehidupan masyarakat, dan konsep yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan undang-undang (statue approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi obesitas regulasi yang mengatur ruang siber di Indonesia. Regulasi tersebut berjumlah 30 di tingkat undang-undang. Terlebih, materi muatan yang terkandung di dalamnya masih bersifat general dan belum terintegrasi satu sama lain. Kenyataan yang demikian itu menimbulkan ketidakpastian hukum di ranah implementasi, sehingga menimbulkan celah yang dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan kejahatan siber, seperti penyebaran konten negatif, serangan siber, peretasan dan pencurian data pribadi. Maraknya kejahatan yang terjadi di ruang siber sangat merugikan masyarakat luas, mengganggu keamanan dan ketertiban umum, bahkan mengancam ketahanan negara. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi di ranah undang-undang yaitu dengan menerapkan metode omnibus untuk merancang undang-undang sapu jagat yang dapat mengintegrasikan norma-norma hukum dalam banyak undang-undang secara efektif dan efisien.

Rekonstruksi RUU PPRT Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PRT Perempuan dan Anak Parvez, Abel; Superani, Andi Vallian; Juaningsih, Imas Novita
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 2 No 2 (2022): IPMHI Law Journal, July-December 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v2i2.54782

Law protection on domestic worker is one of occupation that woman and children do where in the implementation they must get protection from government since the constitution has guarantee certainty, equality, and protection for every citizen without exception to include them. Government as facilitator in private realm must take responsibility to protect woman and child domestic worker with formulate comprehensive regulation and the institution that carry on in order to shape socio-culture of people to friendly domestic worker. Unfortunately, statutory are not accommodate legal protection for domestic worker. The only hope right now is on department ordinance that still have problem such as contradiction. Based on those problem, the reconstruction of law to solve substantial, structure, and cultural are needed. This research is use statutory approach, comparation approach, and conceptual approach as the method. The conclusion that this research got is the absent of comprehensive legal protection for domestic worker is caused by no legal recognition can give them certainty and protection. Therefore, the initiation to reconstruct protection for domestic worker with the basis is draft act protection for domestic worker that emulate Philippines statutory named Batas Kasambahay and creation of special inspector team for domestic worker are needed.

REKONSEPSI PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING SEBAGAI EKSISTENSI KEDAULATAN NEGARA Juaningsih, Imas Novita; El Islam, Muhammad Saef; Khovshov, Alliza; Hakim, Widiya
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i3.609

Tenaga kerja pada hakikatnya merupakan pilar utama dalam pembangunan perekonomian dalam roda pemerintahan. Sebagai bentuk optimalisasi peran tenaga kerja di Indonesia, kemudian pemerintah menghadirkan kebijakan penggunaan tenaga kerja asing dalam rangka menciptakan efektifitas dan efisiensi pembangunan ekonomi nasional. Peran pemerintah dalam rangka pemanfaatan penggunaan tenaga kerja asing untuk pengembangan tenaga kerja lokal dilakukan dengan mekanisme transfer knowledge dan transfer technology. Dengan melihat besarnya potensi tenaga kerja asing di Indonesia kemudian pemerintah mengakomodir dengan menghadirkan undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Namun walaupun telah terdapat beberapa regulasi, anomali terjadi ketika pesatnya penggunaan TKA tidak diimbangi dengan kontrol dan pengawasan pemerintah yang ketat. Problematika tersebut antara lain tidak sesuainya jabatan yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, masa kerja yang melebihi batas kontrak dan kurang jelasnya penyusunan hingga pengesahan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang mengakibatkan diskriminasi terhadap tenaga kerja lokal. Praktik-praktik demikian akan menggerus cita dan tujuan bangsa dalam menciptakan kesejahteraan dalam lingkup ketenagakerjaan. Maka berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan tidak adanya lembaga pengawasan tenaga kerja asing yang jelas dapat berimplikasi pada terderogasinya hak-hak warga lokal.

Supreme Court's Ultra Vires Rulings Represent a Paradigm Shift in The Judicial Review Conducted by Constitutional Judges Nabila, Larasati; Hidayat, Rayhan Naufaldi; Juaningsih, Imas Novita
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 7 No. 2 December (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v7i2.2709

This study focuses on discussing the legal ratio of ultra vires rulings by constitutional judges as a manifestation of judicial activism. The ultra vires ruling has created a dialectic between preventing rechtvacum to uphold constitutional justice and the threat of judicial autocracy because the Constitutional Court exceeds its authority as a negative law. The purpose of this study is to comprehensively describe the dialectics of affirming ultra vires decisions by the Constitutional Court in accordance with human rights based on constitutional justice, as well as to analyze the application of the ultra vires doctrine to the actions of the Directors in hiring workers/labourers with work agreements for a certain time. The research method used is normative legal research with a legal approach and a contextual approach. The results of this study indicate that ultra vires decisions by constitutional judges are an unavoidable legal necessity. This is because normatively, sociologically, and in principle they are not contradictory. Therefore, ultra vires needs to be done with methods and sources to find the right law/constitutional to prevent rechtvacuum and overlapping judges in dealing with problems that are constantly changing without destroying checks and balances and creating a mini-parliament

Problematika Penyeragaman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Kaitannya Dengan Konsep Divine Justice Di Indonesia Alam, Faris Satria; Juaningsih, Imas Novita
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 9 No. 6 (2022)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.29243

This study reviews the problems regarding the mechanism for convicting corruption cases in Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Conviction of Article 2 and Article 3 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes. The presence of these normative rules has created a de-organization of the freedom of judges which should still reflect and go high the conception of Divine Justice in accordance with the irah-irah which reads "For the Sake of Justice Based on the Almighty Godhead". The research method used is normative juridical research, while the research approach is to use the assessment of statutory policies (statutory approach). The results of this study show that there are still problems in terms of the normative level and their implementation regarding the misalignment between the decisions decided by judges and the conception of Divine Justice in Indonesia.Keywords: Conviction; Divine Justice; Uniformity of MA Regulations AbstrakPenelitian ini mengulas permasalahan mengenai mekanisme dalam pemidanaan kasus korupsi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hadirnya aturan normatif tersebut telah menciptakan penderogasian terhadap kebebasan hakim yang seharusnya tetap mencerminkan dan menjunjung tinggi konsepsi Divine Justice yang sesuai dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian yuridis normatif, sementara pendekatan penelitiannya yaitu menggunakan pengkajian peraturan perundang-undangan (statutory approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat problematika dari segi tataran normatif serta implementasinya mengenai ketidakselarasan antara putusan yang diputuskan oleh hakim dengan konsepsi Divine Justice di Indonesia.Kata Kunci: Pemidanaan; Divine Justice; Penyeragaman Peraturan MA

POLEMIK SABDA RAJA SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X DALAM LITERATUR HUKUM TATANEGARA INDONESIA Agustin, Ruli; Winanti, Atik; Juaningsih, Imas Novita
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.258

Sabda Raja Sri Sultan Hamengku Buwono X adalah sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengku Buwono X pada tahun 2015 yang berisi tentang penetapan anaknya yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai raja sekaligus sebagai gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (D.I.Y) setelah Undang-undang mengenai Otonomi Daerah Istimewa Jogjakarta di open legal policy oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam peneletian ini pada akhirnya menimbulkan beberapa pertanyaan apakah bisa Sabda Raja mengubah Undang-undang Daerah Iistimewa Jogjakarta? Lalu yang kedua, apakah putusan Sabda Raja Sri Hamengku Buwono X ini berdampak langsung terhadap Literatur Hukum Tata Negara di Inonesia ini, menilai siapapun yang menjadi sultan di Daerah Istimewa Jogjakarta, juga akan otomatis menjadi Gubernur di daerah tersebut

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search