Garuda - Garba Rujukan Digital

PERBANDINGAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT BANK ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN Artanto, Tri
PETITA Vol 3, No 1 (2016): Vol. 3 No 1 Juni 2016
Publisher : PETITA

Bank sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat dalam memberikan kredit harus memperhatikan aturan-aturan yang diberlakukan Bank Indonesia, dan juga wajib memperhatikan keabsahan perjanjian kredit, dan pengikatan benda jaminan kredit. Ketidaksahan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan akan menimbulkan kerugian bagi kreditur maupun debitur, dimana suatu perjanjian kredit baru dapat dinyatakan tidak sah apabila sudah diputus pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam pada itu tentunya kreditur maupun debitur akan mengeluarkan biaya misalnya biaya pengadilan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai aturan-aturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan prinsip-psinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, keabsahan suatu perjanjian kredit, dan benda-benda yang dapat menjadi jaminan kredit. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui perbandingan hukum perjanjian kredit bank antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Untuk mengetahui pengaturan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit bank ketika terjadi wanprestasi.Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan bersifat deskriptif yaitu dengan menelaah undang-undang dan regulasi-regulasi lain yang merupakan hukum positif tertulis yang berkaitan dengan perjanjian kredit bank.Berdasarkan hasil penelitian ada aturan-aturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit yang wajib dipenuhi oleh suatu bank ketika akan memberikan kredit. Disamping itu perjanjian kredit harus memenuhi syarat-syarat keabsahan perjanjian yang ditentukan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan karena kredit memiliki resiko, bank meminta jaminan dari nasabah debitur, untuk pelunasan kredit apabila nasabah debitur wanprestasi.

TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI KOTA BATAM BERDASARKAN NILAI KEADILAN artanto, Tri
PETITA Vol 1, No 2 (2019): Vol 1 No. 2 Desember 2019
Publisher : PETITA

Pada awalnya Kepulauan Riau adalah salah satu dari kabupaten yang ada di Propinsi Riau yaitu Kabupaten Kepulauan Riau. Propinsi Riau sendiri terbentuk pada tahun 1958 berdasarkan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958. Wilayah propinsi Riau itu semula terdiri dari Daerah Tingkat II, Kepulauan Riau, Bengkalis, Kampar, Indragiri dan Kotapraja Pekanbaru. Ibu Kota Propinsi Riau semula adalah Tanjungpinang dan pada tahun 1959 Ibu Kota Propinsi Riau dipindahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pekanbaru. Badan Pengusahaan (BP) Batam juga menguasai seluruh lahan dan pertanahan yang ada di Pulau Batam. Untuk seluruh alokasi lahan harus mendapat izin dari Badan Pengusahaan (BP) Batam. Kantor Walikota Batam saja statusnya masih milik BP Batam. Selain itu, seluruh lahan sifatnya hak guna (beberapa ada hak milik, namun presentasenya sangat kecil). Akan tetapi dengan keadan sekarang yang mana Wali Kota Batam sebagai Ex-Officio sebagai Kepala BP Batam lewat Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.Dalam penelitian jurnal ini yang menjadi rumusan masalah peneliti adalah bagaimana peraturan hukum yang berlaku tentang kepemilikan hak atas tanah di Kota Batam dan bagaimanakah kepastian hukum bagi warga masyarakat Kota Batam dalam hal kepemilikan hak atas tanah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia sesuai dengan rasa keadilan.Penelitian hukum yang dilakukan peneliti adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka peluang untuk mengetahui kepemilikan hak atas tanah di kota batam berdasarkan nilai keadilan.Adanya hak pengelolan yang dimiliki BP Batam, sehingga BP Batam sebagai pemilik tanah di kota Batam. Dimana BP Batam menguasai Hak Pakai atas tanah dan masyarakat Kota Batam hanya di berikan Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pakai tersebut. Di sisi lain, negara wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah itu walaupun hak itu tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat dan negara. Sebaiknya kepemilikan tanah untuk perumahan masyarakat Kota Batam sebaiknya ditingkatkan dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik. Karena seiring perjalanan waktu tingkat produktivitas manusia akan berkurang, dimana tenaga kerja produktif akan memasuki usia pensiun dan tidak produktif. Disaat usia masyarakat tidak produktif lagi dan masyarakat tidak bekerja lagi, maka ketika masyarakat tersebut masih harus dibebabankan dengan membayar UWTO yang cukup memberatkan. Maka tidak memenuhi rasa keadilan seperti yang diharapkan.

ANALISIS KOMPARATIF TENTANG PENERAPAN UANG WAJIB TAHUNAN OTORITA (UWTO) DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM KEWENANGAN HAK PENGELOLAAN (HPL) artanto, Tri; Harefa, Diyon Star; Harefa, Diyon Star
PETITA Vol 2, No 1 (2020): Petita Vol 2 No. 1 Juni 2020
Publisher : PETITA

Analisis Komparatip Tntang Penrapan duit Wajib Tahnan Otorita Dikaitkan Dengan Penerapan Pajak Bumi Dankan Banggunan Dalam Kewenangan Hak Pengelolaan (HPL) merupakan proses yang bertujuan pengaturan hukum terhadap Penerapan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Dikaitkan Dengan Penerapan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Kewenangan Hak Pengelolaan (HPL). Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan administrasi UWTO sampai dengan perpanjangan Hak Guna Bangunan di Kota Batam. bagaimana Masalah Pembebanan Uang Wajib Tahunan Otorita dan Pajak Bumi Bangunan Kepada Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) Di Kota Batam. Metode Pendekatan yuridis normatif (Legal Research) adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmi hukum dari sisi normatifnya (menelaah norma hukum tertulis), dimana penelitian ini menekankan pada penggunaan data sekunder studi kepustakaan. Pelaksanaan administrasi UWTO sampai dengan perpanjangan Hak Guna Bangunan di Kota Batam adalah secara administrif, setelah pengusaha yang memiliki badan hukum menerima Izin Peralihan Hak (IPH) diatas tanah Negara yang dapat dikelola oleh swasta sesuai dengan ketentuan yang ada, maka tanah-tanah tersebut wajib difungsikan sesuai dengan izin peruntukkannya. Akan tetapi yang terjadi adalah banyak tanah-tanah di Kota Batam tidak difungsikan sebagaimana mestinya, karena berbagai faktor alasan (alibi). Apabila telah dipenuhi semua persyaratan untuk mengelola tanah di wilayah Batam, sesuai dengan peruntukkannya, maka pihak pengusaha wajib segera membangun dan bukan membiarkan tanah tersebut menjadi lahan yang tidak produktif. Karena sesuai dengan aturan yang ada bahwa Batam merupakan daerah industrial yang berkompetitif dengan Negara-negara tetangga seperti Singapore dan Malaysia berdasarkan Undang-Undang no 44 tahun 2007 tentang Perdagangan bebas (Free Trade Zone), akan tetapi Kota Batam menjadi wilayah yang tidak produktif sehubungan begitu banyak lahan yang tidak dibangun dengan berbagai alasan, karena ini merugikan bagi kepentingan umum. Kata Kunci: Penerapan UWTO, Penerapan PBB, Kewenangan HPL.

TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN TALAK 3 (TIGA) SECARA LANGSUNG BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Artanto, Tri; Anggraini, Pusfa
PETITA Vol 2, No 2 (2020): PETITA, 2 Desember 2020
Publisher : PETITA

Talak 3 (tiga) adalah talak terakhir yang diucapkan suami kepada istrinya dalam mengakhiri keretakan rumah tangga. Ketika talak 3 sudah diucapkan maka haram bagi suami untuk perempuan itu (istrinya). Talak 3 (tiga) disebut dengan talak ba’in kubroo. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif dengan data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka. Pokok kajiannya adalah berbentuk norma-norma atau kaidah hukum yang dipakai sebagai acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hokum normatif berfokus pada inventarisasi hokum positif, sistematis hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hokum dan sejarah hukum. Hasil penelitian ini adalah pengaturan talak 3 yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu seorang istri yang telah dijatuhkan talak 3 oleh suaminya wajib mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Dalam hukum Islam talak itu sendiri diperkenankan oleh Allah tetapi ada aturan-aturan dan berhati-hati dalam menjatuhkan talak, sehingga suami tidak gampang mengucapkan kata talak. Talak 3 adalah talak yang diucapkan suami kepada istrinya yang ketiga kali atau secara langsung secara berturut-turut. Jika suami sudah menjatuhkan talak kepada istrinya maka haram baginya.

PENGAWASAN BAPEPAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA YANG BERINDIKASI PERBUATAN INSIDER TRADING artanto, Tri
PETITA Vol 1, No 1 (2019): PETITA Vol.1 No.1 Juli 2019
Publisher : PETITA

Jurnal ini membahas tentang Pengawasan Bapepam Terhadap Transaksi Efek Yang Berindikasi Insider Trading Pada Bursa Efek Indonesia. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kendala-kendala yang mungkin terjadi terhadap perusahaan publik diantaranya misalnya salah satunya adalah masalah insider trading. Insider trading terjadi apabila insiders melakukan penjualan dan pembelian saham atas dasar informasi orang dalam (inside information), yang informasi tersebut belum diungkapkan kepada masyarakat atau publik. Apabila terjadi insider trading, maka dapat menciptakan perdagangan saham yang tidak fair. Hal ini disebabkan harga saham tidak direfleksikan dari informasi saham yang efisien dan benar dan tentu saja merugikan investor di luar insiders.Untuk menghindari perdagangan saham yang tidak fair, di sinilah perlunya peranan Bapepam. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal ditetapkan bahwa pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Bapepam yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dengan tujuan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Konsep pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam agar segala regulasi yang dibuat oleh Bapepam dapat dipatuhi oleh para pelaku pasar modal, sehingga dapat memberikan iklim kondusif bagi pemodal maupun pihak yang terkait di dalamnya untuk berperan secara aktif. Peranan Bapepam sebagai suatu lembaga pengawas memiliki beberapa kewenangan yang dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dapat dilakukan secara preventif dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan.Yang kedua dapat dilakukan secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi-sanksi.

TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TANPA MELIHAT SERTIPIKAT ASLI (Studi Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata No.49.Pk/Pdt/2009) Azrianti, Seftia; Arianda, Fris; Artanto, Tri
PETITA Vol 6, No 1 (2024): PETITA VOL. 6 NO. 1 JUNI 2024
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v6i1.6790

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Notaris merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kelebihan berupa potensi keilmuan titik potensi keilmuan itu terlalu besar dan akan menjadi pemborosan sosial jika hanya digunakan untuk menjalankan tugas pokoknya, yaitu membuat alat bukti berupa akta autentik Developer atau pengembang suatu komplek perumahan banyak terdapat di Indonesia, dan ini merupakan suatu perwujudan Negara yang mulai berkembang. Banyak didaerah-daerah yang membangun perumahan ataupun mengunakan lahan yang kosong untuk membangun perumahan yang dapat menghasilkan sejumlah uang, dimana tidak semua developer atau pengembang tersebut adalah pemilik tanah yang dibangunnya tersebut. Bahwa selain melakukan Jual Beli Bangunan dimaksud dihadapan Yondri Darto tanpa sepengetahuan Penggugat juga dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang lain, untuk hal tersebut Penggugat telah memperingatkan kepada Tergugat I agar tidak melakukan jual beli tanah dan bangunan tanpa sepengetahuan Penggugat, akan tetapi tidak diperdulikan oleh Tergugat I. Tergugat I melakukan dengan berdasarkan Akta Kuasa Untuk Menjual. Tergugat I sengaja tetap membuat akta jual beli atas tanah milik penggugat dengan para pembeli/konsumen walaupun telah ada kesepakatan untuk mencabut dan membatalkan akta kuasa untuk menjual tersebut. Bahwa jual beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lain tersebut telah melanggar kewajibannya dimana ketika membuat akta tersebut tidak ditunjukan sertipikat asli serta asli surat-surat yang berkaitan dengan tanah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penulis mengkaji dan membahas dalam tesis ini yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Keabsahan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tanpa Melihat Sertipikat Asli (Studi Putusan Peninjauan Kembali Perkara perdata No.49.PK/PDT/2009.

PERKAWINAN SEJENIS DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Yulisa, Putri Dwi; Artanto, Tri
PETITA Vol 5, No 2 (2023): PETITA VOL. 5 NO. 2 DESEMBER 2023
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v5i2.6138

Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal(1) yaitu : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Bab hak asasi manusia konstitusi kita, yaitu Pasal 28J Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatakan, “Dalam menjalankan dan melindungi hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum”, Maka jelas sudah tidak ada pendiskriminasian dan pelanggaran hak asasi manusia bagi kaum Lesbi Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia, mengingat Indonesia memang tidak memiliki celah hukum untuk pelegalan pernikahan sejenis. Masalah pokok dari penelitian ini adalah tinjauan perkawinan sejenis di indonesia menurut Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pandangan negara lain terhadap perkawinan sejenis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dilakukan dengan jenis penelitian hukum normative. penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka. Metode yang digunakan dalam menganalisa data dengan analisis kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dijabarkan dalam bentuk kata-kata. Berdasarkan Analisa di atas, Pasal 1 Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Jadi, dapat kiranya disimpulkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia perkawinan sesama jenis tidak dapat dilakukan karena menurut hukum, perkawinan adalah antara seorang pria dan seorang wanita. Pada sisi lain, hukum agama Islam secara tegas melarang perkawinan sesama jenis. Indonesia tidak dapat memberlakukan pernikahan sesama jenis ke dalam bentuk regulasi. Sebab pernikahan sesama jenis bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila dan konstitusi Indonesia. Sedangkan pandangan beberapa negara terhadap pernikahan sejenis pun beragam. Sejak tahun 2010 di Negara Eropa dan Amerika sudah melegalkan perkawinan sesama jenis di tingkat Nasional, seperti Argentina, Belgia, Kanada, Islandia, Belanda, Norwegia, Portugal, Spanyol, Afrika Selatan, Swedia, Alagoas Brasil, Mexico City dan bagian Amerika Serikat. Alasan Negara-Negara tersebut melegalkan perkawinan sejenis karena bentuk toleransi guna menekan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual.

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN DISEBABKAN BEKERJA DI LUAR DOMISILI Yulisa, Putri Dwi; Artanto, Tri
PETITA Vol 5, No 1 (2023): PETITA VOL. 5 NO. 1 JUNI 2023
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v5i1.5529

Tujuan perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam beberapa kasus yang pernah ada, penyebab alasan perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri yang tidak tinggal serumah. Alasan ekonomi sehingga memungkinkan suami/istri untuk bekerja di luar domisilinya. Masalah pokok dari penelitian ini yang pertama bagaimana alasan perceraian disebabkan bekerja di luar domisili dan Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian yang disebabkan Bekerja di Luar Domisili. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dilakukan dengan jenis penelitian hukum normative. penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka. Metode yang digunakan dalam menganalisa data dengan analisis kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dijabarkan dalam bentuk kata-kata. Berdasarkan temuan analisa data di atas, maka alasan perceraian disebabkan bekerja diluar domisili kondisi ini disebabkan oleh : a.Tuntutan ekonomi memaksa pasangan suami dan istri saling berjauhan. Tapi, mereka melalaikan tanggung jawab mereka sebagai sepasang suami dan istri. b. Mereka harus merantau dikarenakan tidak adanya lapangan pekerjaan. c. Rendahnya Tingkat Pemahaman dan Pengetahuan Pasangan Suami dan Istri tentang Makna Perkawinan atau Pernikahan. d. Kurangnya Komunikasi Dalam Kehidupan Rumah Tangga. Analisis hukum Islam terhadap alasan perceraian yang disebabkan bekerja di luar domisili: a. Rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan pasangan suami dan istri tentang makna perkawinan atau pernikahan.b. Hilangnya kesakralan pernikahan pada pasangan suami dan istri yang terjadi c. Kondisi tempat yang berjauhan dan minimnya pertemuan antara pasangan suami dan istri rawan perceraian. d. Banyaknya pasangan yang menganggap bahwa perceraian adalah hal yang wajar.

PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA ATAS PELANGGARAN PELAYARAN KAPAL PENGANGGKUT LIMBAH B3 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN Lizawati, Desfa; Rabu, Rabu; Artanto, Tri
PETITA Vol 6, No 2 (2024): PETITA VOL. 6 NO. 2 DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v6i2.7526

Penerapan Sanksi Hukum Pidana Atas Pelanggaran Kapal Pengangkut Limbah B3 Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran merupakan Undang- Undang penting dalam menjamin penegakan dan pengamanan diwilayah perairan laut teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyangkut keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim, sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu “Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.” Jurnal ini dialakukan dengan mengadopsi Teori Penegakan Hukum dengan Moteode Penelitian Hukum Empiris yang termasuk dalam dalam kategori penelitan Kualitatif, dengan Rumusan Masalah yaitu, Bagaimana Penerapan Sanksi Hukum Pidana Atas Pelanggaran Pelayaran Kapal Pengangkut Limbah B3 Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran serta apa kendala yang dihadapi Penegak Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Limbah B3.

KAJIAN YURIDIS TERKAIT PERDAGANGAN ORANG MELALUI PROGRAM MAGANG DI LUAR NEGERI YANG MENJERAT MAHASISWA SEBAGAI KORBAN Handayani, Pristika; Azrianti, Seftia; Riyanto, Agus; Rabu, Rabu; Artanto, Tri
PETITA Vol 7, No 1 (2025): PETITA VOL 7, NO 1 JUNI 2025
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v7i1.7754

Transformasi digital dan arus informasi global membuka celah bagi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan eksploitasi sistematis, termasuk dalam program magang luar negeri mahasiswa Indonesia, seperti kasus “Frienjob” di Jerman pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan regulasi dan studi kasus untuk mengkaji regulasi magang luar negeri serta pertanggungjawaban Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbudristek). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang kuat seperti UU No. 13 Tahun 2003 dan Permendikbudristek No. 63 Tahun 2024, lemahnya pengawasan dan pemahaman mengakibatkan eksploitasi mahasiswa dalam program magang yang tidak sesuai dengan standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kemendikbudristek memiliki tanggung jawab penting dalam melindungi mahasiswa dari praktik TPPO melalui peningkatan pengawasan, koordinasi antar kementerian, serta edukasi peserta. Penanganan kasus ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa program magang luar negeri dapat berjalan aman, bermutu, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sinergi hukum dan kebijakan preventif sangat dibutuhkan untuk memberantas TPPO di sektor pendidikan

Title

Found 10 Documents
Search
Journal : PETITA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search Journal : PETITA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search
Journal : PETITA