Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Ambiguitas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Dewan Perwakilan Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Hardianto, Hanif; Herwati, Ratna
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 1 (2020): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i1.23842

Abstract

Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga yang dalam pembentukaannya untuk mewakili kepentingan daerah. Tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Pasal 22 D ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Tugas dan kewenangan tersebut dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil pemantauan dan evaluasi DPD terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif karena bahan hukum perimer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekundernya adalah literatur dari jurnal dan buku yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan tersebut masih terdapat dualisme karena eksekutif juga memiliki kewenangan untuk memantau dan mengevaluasi rancangan peraturan daerah atau biasa disebut eksekutif preview. Kewenangan yang dimiliki DPD Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 belum memiliki kejelasan mekanisme yang dilaksanakan sehingga menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanannya. Untuk memperkuat kejelasan secara yuridis diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regional Representative Council is an institution in its formation to represent regional intersests. The duties and authorities of the Regional Representative Council are regulated in Article 22 D paragraph (1), (2), (3) of the 1945 Constitution of the Republic Indonesia.these duties and authorities are spelled out in various laws and regulations, one of which is law number 2 of 2018 concerning second amendment to law number 17 if 2014 concerning MPR, DPR, DPD and DPRD. This study aims to analyze the results of DPD monitoring and evaluation of the draft regional regulations and regional regulations, as stated in Articele 249 paragraph (1) letter J of Law Number 2 of 2018. The study was conducted using normative juridicial method because the primer legal material used was legislation and the secondary legal material was literature from journals and books relating on the problem. The results of the study showed that the authority still contained dualism because the executive also had the authority to monitor and evaluate the draft regional regulation or commonly called an executive preview. The authority possessed by DPD Article 249 paragraph (1) letter J of Law Number 2 of 2018 does not yet have a clear mechanism implemented so as to cause ambiguity in its implementation. To strengthen juridicial clarity, it is necessary to amend Law Number 2 of 2018 and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government.
OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN NARAPIDANA LEMBAGA PERMASYARAKATAN TERBUKA MELALUI LITERASI KEUANGAN Nina Farliana; Khasan Setiaji; Indri Murniawaty; Hanif Hardianto
Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2020): Jurnal Panrita Abdi - Februari 2020
Publisher : LP2M Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (813.346 KB) | DOI: 10.20956/pa.v4i1.7582

Abstract

The Optimalization of Empowerment to Convicted Criminal in the Open Prison through Financial LiteracyAbstract. One of the empowerment of convicted criminals is done by increasing financial literacy. The aims of community service are: empowering convicted criminals class II B Kendal open prison through training financial management system, and give positive contribution by training financial management systems to improve financial literacy. The method of implementing community service activities is carried out by: coordination and mapping needs in prisons, focus group discussions (FGD) and financial literacy workshops, as well as post workshop assistance. The strategic steps of service are: convicted criminals in the prison class II B Kendal is given knowledge about financial literacy, convicted criminals are given training and understanding to develop financial literacy through financial management training, discussion sessions, questions and answers by giving opportunities to convicted criminals and prison management related to financial literacy, simulations implementation of financial literacy through personal and family financial management, as well as assisting and monitoring implementation financial literacy, and evaluating the results of service activities that have been carried out. Convicted criminals the prison class II B Kendal are dominated by elementary and junior high school graduates, who commit violations of the law due to economic needs. This community service program is a solution to overcome the low financial literacy of fostered citizens. The success of this service program is due to the achievement of target participants as well as the achievement of objectives and activity material. People who have good financial literacy are able to make the right decisions in financial management in order to face global challenges based on technological progress.Keywords: Empowerment, convicted criminal, financial literacy.Abstrak. Pemberdayaan narapidana salah satunya dilakukan dengan peningkatan literasi keuangan. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah memberdayakan narapidana lembaga permasyarakatan terbuka kelas II B Kendal melalui pelatihan sistem pengelolaan keuangan, serta memberikan kontribusi positif dengan adanya pelatihan sistem pengelolaan keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dengan: koordinasi dan pemetaan kebutuhan di lapas, focus group discussion (FGD) dan workshop literasi keuangan, serta pendampingan pasca workshop. Langkah strategis pengabdian yaitu: narapidana lapas terbuka kelas II B Kendal diberikan pengetahuan tentang literasi keuangan, narapidana diberikan pelatihan dan pemahaman untuk mengembangkan literasi keuangan melalui pelatihan pengelolaan keuangan, yaitu pencatatan keuangan, sesi diskusi dan tanya jawab dengan memberikan kesempatan kepada narapidana dan pengelola lembaga permasyarakatan terkait literasi keuangan, simulasi implementasi literasi keuangan melalui pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga, serta melakukan pendampingan dan monitoring kepada narapidana dalam pengimplementasian literasi keuangan, terakhir melakukan evaluasi hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Warga binaan Lapas Terbuka Kelas II B Kendal didominasi oleh lulusan SD dan SMP, yang melakukan pelanggaran hukum karena dorongan kebutuhan ekonomi. Program pengabdian kepada masyarakat ini sebagai solusi mengatasi rendahnya literasi keuangan warga binaan. Keberhasilan program pengabdian ini karena ketercapaian target peserta serta ketercapaian tujuan dan materi kegiatan. Masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang baik mampu membuat keputusan yang tepat dalam pengelolaan keuangannya guna menghadapi tantangan global yang berbasis kemajuan teknologi.Kata kunci: Pemberdayaan, narapidana, literasi keuangan
Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy dalam Putusan MK No. 90 90/PUU-XXI/2023 Hardianto, Hanif; Krida Sakti, Sri Wahyu; Meliza, Meliza
Jurnal Supremasi Volume 14 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v14i1.3313

Abstract

Judicial review of Article 169 letter (q) of Law No. 7/2017 on General Elections resulted in 2 different decisions, namely the decision was rejected and the decision was granted. Case Number 90/PUU-XXI/2023 is a decision that was granted by the Constitutional Court. As a result of the granting of the judicial review, it caused uproar in the community, as well as the Article A quo is part of an open legal policy. The purpose of this research is to find out the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 on the testing of articles that are open legal policy by comparing previous Constitutional Court decisions. The research method used is normative juridical research. The result of the research is that judicial review cases with laws that are open legal policies are not the domain of the Constitutional Court to decide to grant, because the open legal policy is the domain of the legislature and the executive. The Court has indeed independence in deciding cases, but the Court also has the independence not to do something about the case. The Constitutional Court as the guardian and interpretator of constitutions must be actually implemented by the Constitutional Court Judges not only as a designation but different implementation.
Tinjauan Yuridis Empiris Dispensasi Nikah Usia Dini Pada Pengadilan Agama Cikarang dan Pangkal Pinang Meliza, Meliza; Hardianto, Hanif; Sakti, Sri Wahyu Krida; Nisfawati, Nisfawati
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i1.3321

Abstract

AbstrakSaat ini negara sedang berupaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) secara besar-besaran terkhusus di Indonesia untuk memajukan bangsa, namun masih tingginya angka pernikahan usia dini berdampak terhadap kemajuan generasi anak muda dimana pernikahan yang dilangsungkan tanpa adanya persiapan secara matang baik dari ekonomi, Pendidikan, psikologi maupun sosiologi ikut berdampak terhadap generasi yang terlahir selanjutnya dan perkembangan diri serta sosial dalam masyarakat juga terjadi ketidaksiapan. Undang - Undang Nomor 1  Tahun   1974   Jo   Undang - Undang   Nomor   16   Tahun   2019   Tentang   disahkan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya pencegahan pernikahan usia dini dengan membatasi usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja penyebab permohonan pengajuan dispensasi nikah dan hambatan dalam permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama dan langkah apa yang digunakan jika terjadi penolakan permohonan. Metode yang digunakan Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan yuridis empiris dengan melakukan observasi, perbandingan dan wawancara kepada narasumber dari Pengadilan Agama dan informan yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan. Penyebab pengajuran dispensasai nikah meliputi alasan keagamaan, keadaan khusus, persetujuan orang tua/wali, pertimbangan hukum. Dalam  pelaksanaan permohonan pengajuan dispensasi nikah juga terdapat hambatan-hambatan yaitu kesulitan untuk melengkapi data. Apabila terjadi penolakan permohonan dispensasi nikah maka pemohon dapat melakukan kasasi.Kata kunci: Dispensasi Nikah,  Perkawinan, Perkawinan di Bawah Umur.
Behavioral Switching Model To Hybrid Learning Based on Push Pull Mooring Framework Farliana, Nina; Setiaji, Khasan; Rusdarti, Rusdarti; Hardianto, Hanif
Journal of Education Reseach and Evaluation Vol 7 No 1 (2023): February
Publisher : LPPM Undiksha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jere.v7i1.52169

Abstract

The Covid-19 pandemic has resulted in a shift in hybrid-based learning. The purpose of this study is to analyze how the push-pull mooring effect is able to increase student behavior transition to hybrid learning during the Covid-19 pandemic. This study uses a quantitative approach. The research population is all active students of the Faculty of Economics. The sample used was 146 respondents, with non-probability sampling technique. The data collection technique was an online questionnaire method with an interval scale of agree (scale 7) to disagree (scale 1). Data analysis technique was based on Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM PLS) using WarpPLS 5.0 program. The results showed that the push effect, pull effect, mooring effect, decision self efficacy and motivation and intention switching had an effect on switching behavior. While the push and pull effects have no effect on switching behavior through motivation and intention to switch and decision self-efficacy, in contrast to the mooring effect which has a significant effect. The findings of this study are that hybrid learning has not been able to improve student performance than offline learning, so the student behavior to switch to hybrid learning still needs to be improved.
PEMETAAN BIBLIOMETRIK TREN KEBERLANJUTAN PENELITIAN PERILAKU KEUANGAN Farliana, Nina; Hardianto, Hanif; Ikhsananto, Aan
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside Vol. 4 No. 2 (2024): Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/yud.v4i2.91

Abstract

This article aims to present a global empirical review of the study of financial behavior related to education, money saving, and consumption, as well as its contribution to research on the Sustainable Development Goals (SDGs) related to social justice in quality education (SDG 4) and gap reduction (SDG 10). Data and metadata from 1180 articles published between 2015 and 2024 were taken from the Scopus database, and analyzed using a bibliometric approach, with the help of classical methodologies and VOSviewer software. The results of the analysis show exponential growth in scientific production over the past few decades, concentration on twelve specific journals indexed in Scopus, the global dominance of United States universities in institutional co-authoring networks, and conceptual separation of financial behavior by theme and time. We conclude that there is a two-decade evolution in relevant topics and concentrates on three main blocks: financial education; savings and consumption decisions; financial and investment literacy, which shows a temporal evolution that results in a variety of visions in the relationship between the development of individual financial behavior and global markets. Given the importance of understanding the impact of education and financial literacy on personal saving, consumption, and investment behavior, further studies of financial behavior can be conducted through this research and assessment of the results obtained
EMPIRICAL JURIDICAL REVIEW OF EARLY MARRIAGE DISPENSATION (Case Study of the Cikarang and Pangkal Pinang Religious Courts) Meliza, Meliza; Hardianto, Hanif; Gumbira, Seno Wibowo; apriandhini, Megafury; Chairunnisa, Madina Dzakkiyyah; Isfarin, Nadia Nurani
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4179

Abstract

Currently the country is trying to improve Human Resources (HR) on a large scale, especially in Indonesia to advance the nation, but the high rate of early marriage has an impact on the progress of the younger generation where marriages that are held without careful preparation both from the economy, education, psychology and sociology also have an impact on the next generation born and personal and social development in society also occurs unprepared. Law No. 1 of 1974 Jo Law No. 16 of 2019 About was passed by the government as an effort to prevent early marriage by limiting the minimum age of 19 years for men and women. The purpose of this research is to find out what factors cause the application for marriage dispensation and obstacles in the application for marriage dispensation in religious courts and what steps are used in the event of rejection of the application. The method used The data collection method used in this research is an empirical juridical review by conducting observations, comparisons and interviews with sources from the Religious Court and informants who apply for marriage dispensation. Causes for advocating marriage dispensation include religious reasons, special circumstances, parental/guardian consent, legal considerations. In the implementation of the application for marriage dispensation, there are also obstacles, namely the difficulty of completing data. In the event of rejection of the application for marriage dispensation, the applicant can make cassation.
Digital Learning Orientation and Innovative Behavior : Learning Culture's Role in Sustainable Development Readiness Farliana, Nina; Hardianto, Hanif; Rusdarti, Rusdarti; Sakitri, Wijang
Jurnal Kependidikan : Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Pembelajaran Vol. 11 No. 1 (2025): March
Publisher : LPPM Universitas Pendidikan Mandalika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33394/jk.v11i1.14290

Abstract

This research examines the influence of digital learning orientation on innovative work behavior, with readiness for change as a mediating factor and organizational learning culture as a moderating factor, as well as its contribution to sustainable development in Indonesia's education sector. This research utilizes the job demand-resource model and the social exchange theory framework. With a quantitative approach and clause associative design, the study population includes all active students from various disciplines at state universities in Central Java Province. The sample was selected using a non-probability sampling method of 218 respondents. Data collection was conducted through a questionnaire utilizing an interval scale ranging from strongly agree (scale 7) to strongly disagree (scale 1). The data were analyzed using the Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS) approach through the WarpPLS 5.0 software. The findings indicate that digital learning orientation indirectly influences innovative work behavior through readiness for change. Moreover, this indirect effect, mediated by readiness for change, is moderated by organizational learning culture, mainly when the moderation level is low. At an optimal level of organizational learning culture, digital learning orientation significantly boosts innovative behavior by promoting greater readiness for change. However, at this level, organizational learning culture no longer plays a significant role in predicting outcomes. The novelty of this study lies in incorporating organizational learning culture as a moderating factor in the connection between digital learning orientation and readiness for change in the context of sustainable development within the education sector.