Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kabupaten Sidoarjo Widodo, Anton; UB, Ahmad Riyadh
Web of Scientist International Scientific Research Journal Vol. 3 No. 4 (2023): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/webofscientist.v2i2.25

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas program KOTAKU dalam mengurangi luasan permukiman kumuh serta faktor pendukung dan penghambat efektivitas program KOTAKU dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan ialah analisis kulaitatif Milles dan Hubberman. Hasil penelitian menyatakakan bahwa Program KOTAKU sudah efektif karena memenuhi indikator kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan program, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Program KOTAKU tersebut memiliki faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni kompetensi fasilitator, fasilitas memadai, anggaran yang memadai, struktur organisasi yang jelas. Faktor penghambat yaitu informasi tidak benar atau hoax yang beredar di media sosial tentang Program KOTAKU, dan keterbatasan jumlah fasilitator dalam membantu implementasi program.

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Semambung Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Romadhona, Lailatul; UB, Ahmad Riyadh
Web of Scientist International Scientific Research Journal Vol. 3 No. 3 (2023): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/webofscientist.v2i1.32

Penelitian ini mengkaji permasalahan kemiskinan di Indonesia, dengan fokus pada Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Semambung, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Kemiskinan tetap menjadi tantangan sosial di negara berkembang seperti Indonesia, dan BPNT menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. BPNT merupakan bentuk bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui mekanisme uang elektronik. Program ini bertujuan untuk memberikan akses kepada KPM untuk membeli bahan pangan di E-warong yang bekerja sama dengan bank penyalur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BPNT di Desa Semambung dinilai positif berdasarkan beberapa indikator. Komunikasi antara pelaksana program dan KPM terjalin baik melalui kegiatan sosialisasi, informasi petugas pelaksana dan KPM sudah jelas, dan partisipasi KPM dalam program ini terlihat. Sumber daya manusia terlibat dalam program ini sudah memadai, dengan petugas yang ahli dan berpengalaman. Pemerintah Desa Semambung mendukung program ini dan berkomitmen untuk melaksanakannya sesuai aturan prosedur. Meski demikian, terdapat kendala dalam pelaksanaan BPNT, seperti kurangnya ketepatan sasaran penerima bantuan, saldo nol di rekening KPM, dan beberapa rumah tangga kurang mampu yang seharusnya menjadi penerima BPNT namun tidak terdaftar. Selain itu, perubahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menyebabkan terhentinya jatah bansos bagi sejumlah KPM. Meskipun demikian, struktur birokrasi dalam pelaksanaan BPNT di Desa Semambung telah dijalankan sesuai aturan yang ditetapkan.

Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan) Rahmawanti, Selvi; UB, Ahmad Riyadh
Web of Scientist International Scientific Research Journal Vol. 3 No. 1 (2022): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/webofscientist.v1i3.39

Masalah dalam penelitian ini adalah Komunikasi yang kurang optimal antara BPD Desa Kejapanan dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kerja pemerintah desa. Terjadi miskomunikasi antara BPD dengan masyarakat dan kepala desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan satu key informan dan dua informan yaitu Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Masyarakat Desa. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di nilai dari beberapa indikator yaitu : 1) komunikasi, Komunikasi yang ada di lapangan mengenai cara sosialisasi yang dilakukan oleh BPD Desa di Kejapanan sangat minim yakni hanya melalui pertemuan-pertemuan orang tertentu saja. 2) Sumber daya, Sumber daya Sumber daya peralatan yaitu sarana dan prasarana di Desa Kejapanan hanya memakai fasilitas yang sudah dimiliki sebelumnya oleh Desa sehingga dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa hanya memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang ada Desa seperti Ruang untuk rapat sosialisasi yang terdapat di Desa. 3) Disposisi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kejapanan bisa dikatakan sudah cukup baik dalam menjalankan komitmenya. 4) Struktr Birokrasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan belum menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Transforming Population Administration for Global Smart Cities through Sipraja Agustina, Nuke Kenya; UB, Ahmad Riyadh
Indonesian Journal of Public Policy Review Vol 25 No 3 (2024): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijppr.v25i3.1378

This study analyzes the implementation of the SIPRAJA Application Program for population administration services in Bluru Kidul Village. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed using Miles and Huberman's model. The study, guided by Merille S. Grindle's framework, found that while SIPRAJA aligns with its objectives and provides timely service satisfaction, it faces challenges in socialization and technological readiness. Only 19% of residents use the program, preferring conventional services due to technological limitations and unavailable system features. The findings highlight the need for improved socialization and training to enhance resident participation and system effectiveness, contributing to smart city goals. Highlights: Program Success: SIPRAJA meets objectives, offers timely service satisfaction. Challenges: Socialization and technological readiness limit resident participation. Recommendations: Improve socialization and training for better system adoption. Keywords: SIPRAJA, population administration, Bluru Kidul, qualitative research, public service

Revamping Village Governance based on Insights from Law 6/2014 in Indonesia Anggraeni, Ditya Gita; UB, Ahmad Riyadh
Indonesian Journal of Public Policy Review Vol 25 No 3 (2024): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijppr.v25i3.1380

This study explores the implementation of Law Number 6 of 2014 in Gempol Village, Pasuruan Regency, focusing on factors hindering and supporting village officials' performance in orderly village administration. Using a descriptive qualitative approach with interviews, observation, and documentation, the research reveals challenges in communication, resource management, bureaucratic structure, and organizational culture among officials. Findings indicate a need for improved communication, resource allocation, and organizational culture to enhance Law Number 6 of 2014's effectiveness and overall village administration performance. Highlights: Communication gaps hinder Law 6/2014's effectiveness in Gempol Village. Resource allocation issues impact orderly administration in Gempol Village. Cultural change needed for better Law 6/2014 implementation in Gempol. Keywords: Implementation, Law Number 6 of 2014, Gempol Village, Performance, Orderly Administration

Impact and Dynamics of Stakeholders in Indonesia through the Public Service Evaluation Revolution Prasetyo , Rizki Aninditya; UB, Ahmad Riyadh
Indonesian Journal of Public Policy Review Vol 25 No 3 (2024): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijppr.v25i3.1387

This qualitative descriptive study investigates the implementation of PermenPAN RB No. 6 of 2022 on civil service performance assessment at BKD Sidoarjo, Indonesia. Using interviews, observation, and documentation, the research explores how the policy provides subjective assessments, tracks employee work for personal and organizational evaluation, and involves stakeholders in the assessment process. Findings indicate that the policy aligns with stakeholder expectations, facilitates dialogue between employees and superiors, and employs various strategies for performance evaluation. This study contributes to understanding policy implementation dynamics in public administration, emphasizing the importance of aligning policy objectives with practical strategies to improve employee competency and organizational effectiveness in the public sector. Highlights: Examines PermenPAN RB No. 6's implementation, effectiveness in civil service assessment. Emphasizes stakeholder involvement, vital for policy alignment and organizational goals. Highlights need for practical strategies, enhancing employee competency in public administration. Keywords: Policy Implementation, Civil Service Performance Assessment, Stakeholder Involvement, Public Administration, Organizational Effectiveness

Transforming Population Administration for Global Smart Cities through Sipraja: Transformasi Administrasi Kependudukan untuk Kota Cerdas Global melalui Sipraja Agustina, Nuke Kenya; UB, Ahmad Riyadh
Indonesian Journal of Public Policy Review Vol. 25 No. 3 (2024): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijppr.v25i3.1378

This study analyzes the implementation of the SIPRAJA Application Program for population administration services in Bluru Kidul Village. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed using Miles and Huberman's model. The study, guided by Merille S. Grindle's framework, found that while SIPRAJA aligns with its objectives and provides timely service satisfaction, it faces challenges in socialization and technological readiness. Only 19% of residents use the program, preferring conventional services due to technological limitations and unavailable system features. The findings highlight the need for improved socialization and training to enhance resident participation and system effectiveness, contributing to smart city goals. Highlights: Program Success: SIPRAJA meets objectives, offers timely service satisfaction. Challenges: Socialization and technological readiness limit resident participation. Recommendations: Improve socialization and training for better system adoption. Keywords: SIPRAJA, population administration, Bluru Kidul, qualitative research, public service

Revamping Village Governance based on Insights from Law 6/2014 in Indonesia: Pembenahan Tata Kelola Desa berdasarkan Wawasan UU No. 6 Tahun 2014 di Indonesia Anggraeni, Ditya Gita; UB, Ahmad Riyadh
Indonesian Journal of Public Policy Review Vol. 25 No. 3 (2024): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijppr.v25i3.1380

This study explores the implementation of Law Number 6 of 2014 in Gempol Village, Pasuruan Regency, focusing on factors hindering and supporting village officials' performance in orderly village administration. Using a descriptive qualitative approach with interviews, observation, and documentation, the research reveals challenges in communication, resource management, bureaucratic structure, and organizational culture among officials. Findings indicate a need for improved communication, resource allocation, and organizational culture to enhance Law Number 6 of 2014's effectiveness and overall village administration performance. Highlights: Communication gaps hinder Law 6/2014's effectiveness in Gempol Village. Resource allocation issues impact orderly administration in Gempol Village. Cultural change needed for better Law 6/2014 implementation in Gempol. Keywords: Implementation, Law Number 6 of 2014, Gempol Village, Performance, Orderly Administration

Impact and Dynamics of Stakeholders in Indonesia through the Public Service Evaluation Revolution: Dampak dan Dinamika Pemangku Kepentingan di Indonesia melalui Revolusi Evaluasi Pelayanan Publik Prasetyo , Rizki Aninditya; UB, Ahmad Riyadh
Indonesian Journal of Public Policy Review Vol. 25 No. 3 (2024): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijppr.v25i3.1387

This qualitative descriptive study investigates the implementation of PermenPAN RB No. 6 of 2022 on civil service performance assessment at BKD Sidoarjo, Indonesia. Using interviews, observation, and documentation, the research explores how the policy provides subjective assessments, tracks employee work for personal and organizational evaluation, and involves stakeholders in the assessment process. Findings indicate that the policy aligns with stakeholder expectations, facilitates dialogue between employees and superiors, and employs various strategies for performance evaluation. This study contributes to understanding policy implementation dynamics in public administration, emphasizing the importance of aligning policy objectives with practical strategies to improve employee competency and organizational effectiveness in the public sector. Highlights: Examines PermenPAN RB No. 6's implementation, effectiveness in civil service assessment. Emphasizes stakeholder involvement, vital for policy alignment and organizational goals. Highlights need for practical strategies, enhancing employee competency in public administration. Keywords: Policy Implementation, Civil Service Performance Assessment, Stakeholder Involvement, Public Administration, Organizational Effectiveness

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search