Garuda - Garba Rujukan Digital

The Implementation of Democracy in The Middle of The Application of Ite Law Hermawan, Ian Aji
Wacana Hukum Vol 28 No 2 (2022): February 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/wh.v28i1.6806

Democracy in Indonesia has been running for quite a long time since Indonesia was founded until now, which is approximately 76 years. each order has its own characteristics in carrying out democracy in Indonesia according to the conditions and political interests at that time.So that each ruler has his own interpretation of democracy in the Sukarno era, in the guided democracy during the Suharto era, there was Pancasila democracy and in the reformation period, Pancasila democracy was implemented in accordance with the constitution. there is little difference in implementing Pancasila democracy during the New Order era and during the reformation period.This difference can be seen where during the new code of democracy Pancasila was implemented but not wholeheartedly because the authorities at that time implemented a subversion law, while during this reformation period, especially in the last 10 years, the government implemented a democratic system but also implemented a law on information and electronic transactions. considered by some legal and political observers to be a substitute for subversive laws.

PERLUASAN KEWENANGAN BPK DALAM MENGAWASI KEUANGAN NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH Habibi, Dani; Hermawan, Ian Aji
Veritas et Justitia Vol. 6 No. 2 (2020): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v6i2.3512

State budget management is tightly related to how the existing state law regulates fiscal relationship between the central government and the regional-local governments. The authority granted to regional-local government to manage their own budgeting more or less autonomously in practice results in mismanagement, misuse of available financial resources and even corruption. Unfettered and unchecked financial leakage at the regional government level may and have resulted in failure to realize and implement projects much needed by society. In light of this situation, a justified need arise for state intervention to monitor-control planning and realization of regional-local government budget. The author proposed the expansion of the Audit Board of the Republic Indonesia’s authority. They should not passively wait for financial reports to be submitted but actively assist regional-local government in planning their own budget, monitor the spending and realization of it and lastly, provide assistance in drafting the final report.

PEMBERDAYAAN EKONOMI IBU-IBU ORANG TUA TUNGGAL PADA KELOMPOK BUNDA BERDAYA DI KARANGANYAR JAWA TENGAH Aji, Lintang Pamugar Mukti; Hermawan, Ian Aji; Ashari, Firdaus; Yulianto, Johan; Widiastuti, Marsha Erina
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 6, No 3 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v6i3.15526

Permasalahan yang dihadapi setiap pelaku usaha mikro biasanya selalu hampir sama yaitu diantaranya pengolahan bahan baku masih manual atau belum menggunakan peralatan yang moderen dan pencatatan keuangan yang belum baik. Hal yang sama dihadapi oleh mitra pengabdian yaitu Kelompok Bunda Berdaya (KBB) di Jaten Karanganyar ini yang kebanyakan anggotanya berisikan orang tua tunggal yaitu belum adanya mesin berteknologi tepat guna yang menunjang produksi sehari-hari, sedangkan produksi saat ini masih dilakukan secara manual dan tradisional, sehingga produksi terbatas jika pesanan banyak, pekerja harus bekerja lembur, walaupun sudah bekerja lembur namun tetap saja belum cukup. Pemasaran produk juga masih disekitar wilayah Jaten dan sekitarnya saja serta pencatatan keuangan jufa belum terlaksana dengan baik. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan keterampilan yang menunjang produktivitas dan dapat meningkatkan pendapatan Kelompok Bunda Berdaya (KBB) beserta keluarganya dan masyarakat sekitar dengan memberikan solusi atau jalan keluar yaitu dengan mengadakan pelatihan-peletihan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi mitra. Hasil akhir yang diharapkan yaitu dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada mitra pengabdian yaitu Kelompok Bunda Berdaya (KBB) mitra bisa menggunakan mesin teknologi tepat guna yang bisa menngkatkan proses pembuatan adonan sehingga bisa meningkatkan jumlah produk dan pada akhirnya bisa meningkatkan laba, bisa menggunakan mesin vacum dan pengemasan produk sehingga produk bisa dikemas dengan baik dan bisa tahan lama serta bisa membuat administrasi keuangan meskipun secara sederhana.

Sistem Ketatanegaraan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 Hermawan, Ian Aji
Mandalika Law Journal Vol. 2 No. 2 (2024): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v2i2.4221

Sistem ketatanegaraan suatu negara adalah suatu sistem yang digunakan oleh negara untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik dan ideal. Penentuan sistem ketatanegaraan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Dari keempat faktor tersebut, faktor politik memiliki peran penting dalam menentukan bentuk dan pelaksanaan sistem ketatanegaraan, yang dimulai dengan terselenggaranya pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan umum legislatif. Berdasarkan hasil pemilu, terpilihlah presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. Setelah itu, presiden membentuk kabinet dan lembaga baru, sementara anggota legislatif membentuk kelengkapan legislatif sebagai mitra kerja pemerintah dalam evaluasi kerja dan pembentukan undang-undang. Presiden dan legislatif memiliki otoritas dalam membentuk sistem ketatanegaraan, di mana presiden dapat membentuk kabinet dan lembaga baru setingkat kementerian sesuai kebutuhan, tentunya setelah dibuatnya payung hukum berupa undang-undang. Setiap kali pasca pemilihan umum presiden dan wakil presiden, biasanya akan ada kementerian dan lembaga baru yang dibentuk, bersama dengan kebijakan baru untuk menjalankan kementerian dan lembaga tersebut. Namun, sering kali dalam pembentukannya, pemerintah mengabaikan efektivitas, terutama dalam implementasinya ke depan, apakah akan lebih fokus atau malah tumpang tindih dengan kementerian atau lembaga lainnya.

PEMBERDAYAAN EKONOMI IBU-IBU ORANG TUA TUNGGAL PADA KELOMPOK BUNDA BERDAYA DI KARANGANYAR JAWA TENGAH Aji, Lintang Pamugar Mukti; Hermawan, Ian Aji; Ashari, Firdaus; Yulianto, Johan; Widiastuti, Marsha Erina
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 6 No. 3 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Permasalahan yang dihadapi setiap pelaku usaha mikro biasanya selalu hampir sama yaitu diantaranya pengolahan bahan baku masih manual atau belum menggunakan peralatan yang moderen dan pencatatan keuangan yang belum baik. Hal yang sama dihadapi oleh mitra pengabdian yaitu Kelompok Bunda Berdaya (KBB) di Jaten Karanganyar ini yang kebanyakan anggotanya berisikan orang tua tunggal yaitu belum adanya mesin berteknologi tepat guna yang menunjang produksi sehari-hari, sedangkan produksi saat ini masih dilakukan secara manual dan tradisional, sehingga produksi terbatas jika pesanan banyak, pekerja harus bekerja lembur, walaupun sudah bekerja lembur namun tetap saja belum cukup. Pemasaran produk juga masih disekitar wilayah Jaten dan sekitarnya saja serta pencatatan keuangan jufa belum terlaksana dengan baik. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan keterampilan yang menunjang produktivitas dan dapat meningkatkan pendapatan Kelompok Bunda Berdaya (KBB) beserta keluarganya dan masyarakat sekitar dengan memberikan solusi atau jalan keluar yaitu dengan mengadakan pelatihan-peletihan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi mitra. Hasil akhir yang diharapkan yaitu dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada mitra pengabdian yaitu Kelompok Bunda Berdaya (KBB) mitra bisa menggunakan mesin teknologi tepat guna yang bisa menngkatkan proses pembuatan adonan sehingga bisa meningkatkan jumlah produk dan pada akhirnya bisa meningkatkan laba, bisa menggunakan mesin vacum dan pengemasan produk sehingga produk bisa dikemas dengan baik dan bisa tahan lama serta bisa membuat administrasi keuangan meskipun secara sederhana.

DISEMINASI DAMPAK PERGAULAN BEBAS DI KALANGAN MAHASISWA: Dissemination of the Impact of Promiscuity among Students Nuruzzaman MS; Hermawan, Ian Aji
JAMAS : Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Forind Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jms.v3i1.173

Remaja memiliki rasa keingintahuan yang tinggi kepada suatu hal baru. Yang mana masa remaja saat ini, mereka cenderung untuk melakukan hal yang baru sebagai tujuan untuk mencari jati diri mereka yang sebenarnya. Tanpa sepengetahuan dari orang tua dan lingkungan sekitar dapat membuat remaja terjerumus kepada hal yang negatif. Salah satunya adalah pergaulan bebas dimana remaja bebas melakukan apa saja tanpa memperhitungkan akibat apa saja yang timbul dari perbuatan yang telah dilakukannya. Minum minuman keras, sex bebas, bahkan sampai ketingkat yang lebih tinggi yaitu mengkonsumsi Narkotika dan obat-obatan terlarang yang banyak terjadi di kalangan remaja. Pengertian pergaulan berarti kehidupan berteman atau bermasyarakat. Dan sedangkan bebas adalah lepas dan tidak terhalang, sehingga dapat berbicara, bergerak, dan berbuat sesuatu dengan leluasa, tanpa terikat oleh suatu aturan. Jadi dapat di simpulkan bahwa arti pergaulan bebas merupakan sebuah perilaku pertemanan yang tidak terikat oleh aturan dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, dalam hal ini adalah adat ketimuran yang menjunjung tinggi norma kesusilaan. Metode yang digunakan adalah metode ceramah plus, dimana ada pemaparan materi dan solusi kemudian dilakukan tanya jawab terhadap teman-teman Mahasiswa.

Legal and Social Impact of Village Head Extension Discourse Hermawan, Ian Aji
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8595

Desa merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia, dipimpin oleh kepala desa yang terpilih secara demokratis oleh masyarakat desa. Sistem ini telah berjalan sejak zaman kerajaan di Indonesia. Pemerintahan desa berperan vital sebagai ujung tombak pelaksanaan program pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Pemerintah dan legislatif telah mengeluarkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, yang memberikan dana besar untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya alam dan manusia di desa. Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa muncul karena alasan masa jabatan yang terlalu pendek untuk melaksanakan program kerja secara maksimal, namun ini mungkin hanya kamuflase. Sebenarnya, perpanjangan jabatan kepala desa lebih banyak didorong oleh kepentingan politik dan ekonomi. Hal ini tidak tepat jika pemerintah dan legislatif menyetujui revisi undang-undang desa, karena masalah di desa tidak terletak pada masa jabatan kepala desa, melainkan pada bagaimana kepala desa secara inovatif dan kreatif mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat. Substansi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah bagaimana desa dapat berkembang baik secara sumber daya alam maupun manusia untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang kerja, dengan bantuan dana desa yang dikelola pemerintah desa dan Dewan Perwakilan Desa (DPD) sebagai pemangku kebijakan desa.

PERLUASAN KEWENANGAN BPK DALAM MENGAWASI KEUANGAN NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH Habibi, Dani; Hermawan, Ian Aji
Veritas et Justitia Vol. 6 No. 2 (2020): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v6i2.3512

State budget management is tightly related to how the existing state law regulates fiscal relationship between the central government and the regional-local governments. The authority granted to regional-local government to manage their own budgeting more or less autonomously in practice results in mismanagement, misuse of available financial resources and even corruption. Unfettered and unchecked financial leakage at the regional government level may and have resulted in failure to realize and implement projects much needed by society. In light of this situation, a justified need arise for state intervention to monitor-control planning and realization of regional-local government budget. The author proposed the expansion of the Audit Board of the Republic Indonesia’s authority. They should not passively wait for financial reports to be submitted but actively assist regional-local government in planning their own budget, monitor the spending and realization of it and lastly, provide assistance in drafting the final report.

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN STRATEGI PEMASARAN UNTUK UNDUSTRI RUMAH TANGGA D’BAHA SIMO BOYOLALI Munawar, Zaid; Faruk, Ahmad; Hermawan, Ian Aji; Yasin, Muhammad; Sukoco, Bambang
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Volume 5 No 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i1.24162

D'Baha Simo merupakan salah satu Industri Rumah Tangga (IRT) di Indonesia yang berdiri di desa. IRT ini memproduksi aneka macam camilan, kue dan roti. Sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum lama berdiri, D’Baha memiliki permasalahan seperti rendahnya tingkat permintaan pasar karena minimnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dijual dan minimnya keterampilan dalam strategi pemasaran di era digital. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan kepada mitra tentang perlindungan konsumen dan strategi pemasaran bagi IRT atau UMKM. Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah melalui observasi di lokasi IRT D’Baha, wawancara dengan pemilik, dan sosialisasi secara langsung kepada pemilik dan para santri sebagai pekerja di dalamnya tentang perlindungan konsumen dan strategi pemasaran. Hasil dari kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi tersebut sangat membantu mitra dalam meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan konsumen guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dijual. Selain itu, sosialisasi tersebut juga membantu mitra dalam meningkatkan keterampilan dalam mengimplementasikan strategi pemasaran yang tepat dari produk yang dijual. Sosialisasi ini diharapkan berguna bagi mitra untuk mengembangkan usahanya agar jumlah permintaan barang atau produk yang dijual semakin tinggi di pasaran sehingga dapat menaikkan keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi pemilik dan para pekerja di dalamnya.

SOCIALIZATION OF CONSUMER PROTECTION, PIRT LICENSING PROCEDURES, AND MARKETING STRATEGIES FOR TRADERS IN PAGUYUBAN DADI MAJU, MAYANG VILLAGE, GATAK DISTRICT, SUKOHARJO REGENCY Hermawan, Ian Aji; Aji, Lintang Pamugar Mukti; Kristiani, Endah
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2024): Volume 5 No. 3 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i3.29300

Penelitian ini menyelidiki pentingnya sosialisasi perlindungan konsumen, prosedur perizinan PIRT (Produk Pangan Industri Rumah Tangga), dan strategi pemasaran efektif bagi pedagang kaki lima di Paguyuban Dadi Maju, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Kendala utama yang dihadapi oleh Paguyuban ini meliputi rendahnya tingkat penjualan dan kepercayaan konsumen, serta kurangnya pemahaman tentang prosedur perizinan dan strategi pemasaran. Untuk mengatasi hal tersebut, diadakan kegiatan sosialisasi yang mencakup tiga fokus utama: perlindungan konsumen, prosedur perizinan PIRT, dan strategi pemasaran. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan kunjungan langsung ke mitra dan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pasca pandemi Covid-19. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme tinggi dari mitra yang merasa kesulitan dalam mencari solusi sebelumnya. Sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman mitra terhadap pentingnya perlindungan konsumen, tata cara perizinan PIRT, dan penerapan strategi pemasaran yang efektif. Dengan demikian, diharapkan pedagang Paguyuban Dadi Maju dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pasar, dan bersaing lebih baik di era modern ini.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search