Garuda - Garba Rujukan Digital

PROSEDUR ADMINISTRASI PEMBERIAN KREDIT GUNA BHAKTI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PADA BANK BJB KANTOR CABANG PEMBANTU JALANCAGAK SUBANG Andini, Dinda; Andani , Diah; Muhammad, Aziz
The World of Financial Administration Journal Volume 6 Issue 1, Juni 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v6i1.2046

Abstrak Dalam kegiatan pemberian kredit pihak bank harus memberikan kredit sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan karena pemberian kredit sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sedangkan bagi calon debitur terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami prosedur pemberian kredit agar proses pemberian kredit berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Prosedur administrasi pemberian Kredit Guna Bhakti bagi pegawai PPPK pada Bank BJB KCP Jalancagak. (2) Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian Kredit Guna Bhakti bagi PPPK pada Bank BJB KCP Jalancagak. (3) Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemberian Kredit Guna Bhakti bagi PPPK pada Bank BJB KCP Jalancagak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara langsung dengan pegawai Bank BJB KCP Jalancagak, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur administrasi pemberian Kredit Guna Bhakti bagi PPPK pada Bank BJB KCP Jalancagak dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi: permohonan kredit, analisis kredit, keputusan kredit, perjanjian kredit, realisasi atau pencairan kredit, dan pengarsipan dokumen kredit. Hambatan pada proses pemberian Kredit Guna Bhakti PPPK terdiri dari hambatan internal berupa terbatasnya petugas kredit sehingga proses pelayanan kredit menjadi lebih lama, dan hambatan eksternal berupa kurangnya pengetahuan calon debitur terkait proses pengajuan Kredit Guna Bhakti dan meninggalnya debitur sebelum melunasi kewajibannya. Namun, Bank BJB telah mempersiapkan beberapa solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan tersebut. Berdasarkan penelitian yang sudah penulis sampaikan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur administrasi pemberian Kredit Guna Bhakti bagi PPPK pada Bank BJB KCP Jalancagak telah sesuai dengan standar pemberian kredit yang berlaku. Kata Kunci: Prosedur Pemberian Kredit, PPPK Abstract In lending activities, the bank must provide credit in accordance with established procedures because the provision of credit greatly affects the health and business continuity of the bank, while prospective debtors must first know and understand the lending procedures so that the crediting process runs smoothly and no party is harmed. The purpose of this study is to determine (1) Administration procedures for providing Guna Bhakti Credit for PPPK employees at Bank BJB KCP Jalancagak. (2) Obstacles that occur in the implementation of the provision of Guna Bhakti Credit for PPPK at Bank BJB KCP Jalancagak. (3) Solutions carried out to overcome obstacles in providing Guna Bhakti Credit for PPPK at Bank BJB KCP Jalancagak. This research uses qualitative descriptive methods with data collection techniques through observation, direct interviews with employees of Bank BJB KCP Jalancagak, and literature studies. The results showed that the administrative procedure for providing Guna Bhakti Credit for PPPK at Bank BJB KCP Jalancagak was carried out through several stages including: credit application, credit analysis, credit decision, credit agreement, credit realization or disbursement, and archiving credit documents. Obstacles in the process of providing PPPK Guna Bhakti Credit consist of internal obstacles in the form of limited credit officers so that the credit service process becomes longer, and external obstacles in the form of lack of knowledge of prospective debtors related to the process of applying for Guna Bhakti Credit and the death of debtors before paying off their obligations. However, Bank BJB has prepared several appropriate solutions to overcome these obstacles. Based on the research that the author has submitted, it can be concluded that the implementation of administrative procedures for providing Guna Bhakti Credit for PPPK at Bank BJB KCP Jalancagak is in accordance with applicable lending standards. Keywords: Procedure for providing credit , PPPK

TRANSFORMASI SOSIAL DAN BUDAYA DALAM REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BP4D) KABUPATEN SUBANG Andani, Diah
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 3 (2024): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v11i3.16787

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak transformasi sosial dan budaya dalam mendukung reformasi administrasi publik di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang. Transformasi sosial dan budaya dalam organisasi pemerintah menjadi penting seiring dengan tuntutan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan signifikan dalam pola pikir, nilai, dan budaya kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang, yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas dalam pelayanan publik. Transformasi ini berdampak positif pada kepuasan masyarakat, khususnya dalam hal efisiensi dan keterbukaan informasi. Meskipun terdapat beberapa hambatan seperti resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan sumber daya manusia, reformasi administrasi publik di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang tetap dapat berjalan efektif melalui dukungan kepemimpinan visioner dan pelatihan berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa transformasi budaya yang berbasis nilai-nilai pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta efektivitas reformasi administrasi. Oleh karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BP4D) disarankan untuk melanjutkan evaluasi berkala dan meningkatkan pelatihan untuk mendukung budaya organisasi yang adaptif dan responsif. Kata Kunci : Transformasi sosial, budaya organisasi, reformasi administrasi publik, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BP4D), kualitas pelayanan.

Strategy of the Subang Regency Education and Culture Office in Improving Access and Quality of Basic Education in Remote Areas Andani, Diah; Rakhmayudhi
International Journal of Science and Society Vol 7 No 2 (2025): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v7i2.1451

This study aims to analyze the strategies implemented by the Department of Education and Culture of Subang Regency in improving access to and the quality of basic education in remote areas. The research adopts a descriptive qualitative approach, utilizing data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the Department of Education and Culture of Subang Regency has implemented various strategies to enhance access to and the quality of basic education in remote regions, focusing on strengthening infrastructure, improving teacher quality, utilizing technology, and providing educational assistance. Despite ongoing challenges such as limited budgets, low community participation, and a shortage of qualified educators, the strategies implemented have begun to show positive impacts, particularly in increasing school participation and raising community awareness of the importance of education. A collaborative and adaptive approach to local conditions has proven to be a key factor in the success of efforts to improve the quality of education in areas that have long been underserved by formal education services.

FENOMENA KEMISKINAN STRUKTURAL DAN RESPONS KEBIJAKAN PUBLIK DI WILAYAH SUBANG UTARA Andani, Diah; Fitriani, Dini Rizki; Arisriyanto, Arisriyanto
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 2 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i2.20540

Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh ketimpangan sistemik dalam akses terhadap sumber daya, pelayanan publik, dan kesempatan sosial ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena kemiskinan struktural di wilayah Subang Utara serta menganalisis sejauh mana kebijakan publik daerah mampu merespons permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di wilayah Subang Utara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi individu, tetapi juga oleh rendahnya kualitas infrastruktur, terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan, serta lemahnya keberdayaan masyarakat lokal. Kebijakan pemerintah daerah cenderung bersifat kuratif dan belum sepenuhnya menyasar akar struktural kemiskinan. Diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih partisipatif, berbasis data yang akurat, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi lokal untuk mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan..

PENGUATAN EKONOMI DESA MELALUI BUMDES AL-KHAFI SUKASARI KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN SUBANG Andani, Diah
Jurnal Kolaborasi Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Administrasi Volume 2 Issue 1, Juni 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/jkpemasfia.v2i1.2099

diahandani@unsub.ac.id Abstract The aim of this activity is to increase community knowledge about how to strengthen the economy through Sukasari Village-Owned Enterprises (BUMDes), Dawuan District, Subang Regency. By improving the village economy through BUMDes Al-Khafi, it is hoped that this will be able to increase village income and become an element of food security in the future. The approach method used is identifying problems, analyzing needs, conducting FGDs, and making reports. The targeted outcomes include firstly increasing community knowledge about the importance of strengthening the village economy through BUMDes.

Evaluasi Dampak Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Andani, Diah; Suparman, Ade
The World of Public Administration Journal Volume 7 Issue 1, Juni 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v7i1.2321

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang. Penerapan SPBE merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan layanan publik agar lebih efektif, efisien, dan transparan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei, melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang telah menggunakan layanan perizinan di DPMPTSP. Penilaian kualitas layanan dianalisis menggunakan model SERVQUAL yang mencakup lima dimensi utama, yaitu keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy), dan bukti fisik (tangibles). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, penerapan SPBE berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Responden menilai bahwa sistem digital mampu memberikan informasi yang akurat, pelayanan yang tepat waktu, dan respons cepat terhadap keluhan atau pertanyaan. Selain itu, transparansi proses dan jaminan keamanan data turut meningkatkan kepercayaan masyarakat. Meskipun pelayanan dilakukan secara digital, petugas tetap menunjukkan empati dan kepedulian terhadap kebutuhan individu, serta menyediakan bantuan langsung jika dibutuhkan. Namun demikian, beberapa tantangan seperti gangguan teknis dan keterbatasan literasi digital masyarakat masih menjadi hambatan dalam optimalisasi layanan. Oleh karena itu, perlu adanya strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, edukasi digital kepada masyarakat, serta pemeliharaan sistem yang berkelanjutan agar kualitas pelayanan publik melalui SPBE dapat terus ditingkatkan. Kata kunci : SPBE, pelayanan publik, DPMPTSP, kualitas layanan, SERVQUAL, digitalisasi pemerintahan Â Abstract This study aims to evaluate the impact of the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) on the quality of public services at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Subang Regency. The adoption of SPBE is part of the government's efforts to promote digital transformation in public service delivery, aiming for greater effectiveness, efficiency, and transparency. This research employed a quantitative approach using survey methods, by distributing questionnaires to community members who had utilized the licensing services provided by DPMPTSP. The quality of services was analyzed using the SERVQUAL model, which includes five key dimensions: reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibles. The results show that, in general, the implementation of SPBE has had a positive impact on improving public service quality. Respondents reported that the digital system provides accurate information, timely service delivery, and quick responses to complaints or inquiries. Furthermore, the transparency of the process and the security of digital data have increased public trust. Although services are provided digitally, staff members still demonstrate empathy and attentiveness to individual needs, including offering direct assistance when needed. However, several challenges remain, such as technical disruptions and limited digital literacy among some community members. Therefore, strategies for improving human resource capacity, public digital education, and regular system maintenance are necessary to ensure the sustainability and quality of public services through SPBE. Keywords: SPBE, public service, DPMPTSP, service quality, SERVQUAL, digital governance

Model Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Ekosistem Pelabuhan Patimban Di Kabupaten Subang Andani, Diah
The World of Public Administration Journal Volume 7 Issue 2, Desember 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v7i2.2537

Abstract The Patimban Port in Subang Regency is a national strategic project that plays a crucial role in supporting logistics development and industrialization within the Rebana Region. However, the complexity of actors and overlapping cross-sectoral authorities requires a collaborative governance approach in managing the port ecosystem. This study aims to analyze the dynamics of collaborative governance in the management and development of the Patimban Port ecosystem and to formulate a collaboration model that aligns with the characteristics of multi-level governance in the region. The research employs a qualitative approach with a case study design through in-depth interviews, field observations, and document analysis of national and regional policies. Thematic analysis was conducted with reference to the collaborative governance model proposed by Ansell and Gash. The findings indicate that inter-agency collaboration has not functioned effectively due to unequal starting conditions between the central and local governments, fragmented institutional design, limited facilitative leadership capacity at the local level, and dialogic processes that are more informative than deliberative. Power asymmetries, the absence of formal collaborative platforms, and low participation from coastal communities further exacerbate the gap between national policy directions and local needs. Based on these findings, this study develops the Patimban Collaborative Governance Model, emphasizing three main pillars: establishing cross-actor collaboration platforms, strengthening facilitative leadership of local governments, and creating structured participatory mechanisms for affected communities. This study contributes to the development of collaborative governance concepts in the context of strategic infrastructure and provides practical recommendations for national, provincial, and Subang Regency governments in building a more inclusive, adaptive, and sustainable port governance system. Keywords: Collaborative Governance Abstrak Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang merupakan proyek strategis nasional yang berperan penting dalam pengembangan logistik dan industrialisasi Kawasan Rebana. Namun, kompleksitas aktor dan tumpang tindih kewenangan lintas sektor membuat pengelolaan ekosistem pelabuhan memerlukan pendekatan tata kelola yang kolaboratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika collaborative governance dalam pengelolaan dan pengembangan ekosistem Pelabuhan Patimban serta merumuskan model kolaborasi yang sesuai dengan karakter tata kelola multi-level di wilayah tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap kebijakan pusat dan daerah. Analisis dilakukan secara tematik dengan merujuk pada model collaborative governance Ansell dan Gash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antarlembaga belum berjalan efektif karena adanya ketidakseimbangan starting conditions antara pemerintah pusat dan daerah, desain kelembagaan yang terfragmentasi, terbatasnya kapasitas kepemimpinan fasilitatif di tingkat daerah, serta proses dialog yang lebih bersifat informatif daripada deliberatif. Ketimpangan kewenangan, minimnya platform kolaborasi formal, dan rendahnya partisipasi masyarakat pesisir memperkuat gap antara arah kebijakan pusat dan kebutuhan lokal. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengembangkan Model Collaborative Governance Patimban yang menekankan tiga pilar utama: pembentukan platform kolaborasi lintas aktor, penguatan kepemimpinan fasilitatif pemerintah daerah, dan mekanisme partisipatif terstruktur untuk masyarakat terdampak. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep collaborative governance dalam konteks infrastruktur strategis serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten Subang dalam membangun tata kelola pelabuhan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Katakunci: Collaborative Governance

TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SUBANG andani, diah; Dinarwati, Sri
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i3.21862

Transformasi digital menjadi salah satu strategi penting bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Subang, serta menganalisis faktor pendukung, kendala, dan dampaknya terhadap kinerja organisasi dan kepuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pegawai Disdukcapil yang terlibat dalam layanan digital dan masyarakat pengguna layanan. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital di Disdukcapil Kabupaten Subang mencakup penerapan layanan daring melalui aplikasi dan website, pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK Terpusat), serta penggunaan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Implementasi sistem ini meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses pengurusan dokumen, dan menurunkan antrean masyarakat. Transformasi digital juga membawa perubahan pada struktur organisasi, pola kerja, dan budaya aparatur, sehingga organisasi menjadi lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Faktor pendukung utama meliputi komitmen pimpinan, dukungan regulasi, serta partisipasi masyarakat. Kendala yang ditemui antara lain keterbatasan SDM yang menguasai teknologi, literasi digital masyarakat yang belum merata, serta kendala teknis infrastruktur jaringan. Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya inovasi teknologi, tetapi juga reformasi organisasi yang mengintegrasikan aspek teknis dan sosial dalam meningkatkan pelayanan publik. Temuan ini memperkuat teori organisasi modern dan teori sistem sosio-teknikal, yang menekankan pentingnya keselarasan antara manusia, struktur, dan teknologi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan strategi digitalisasi pelayanan publik di tingkat kabupaten maupun daerah lainnya di Indonesia.Kata Kunci : Transformasi Digital, Pelayanan Administrasi Kependudukan, Disdukcapil, Organisasi Publik, Digital Governance.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search