Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pada FISIP UIN Bandung Fitriani Dini Rizki
The World of Public Administration Journal Volume 3 Issue 2 Desember 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v3i2.1227

Abstract

Abstrak Pendidikan di Indonesia masih menunjukkan mutu yang belum sesuai dengan harapan. Tentunya perlu ada upaya perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Penjaminan Mutu yang secara garis besar mengatur tentang kewajiban setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Salah satu langkah representatif dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu yaitu melalui Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang merupakan standar dalam mengelola proses pencapaian mutu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat implementasi kebijakan Sistem Penjaminan Mutu di FISIP UIN Bandung. Keberhasilan implementasi kebijakan Sistem Penjaminan Mutu di FISIP UIN Bandung diukur menggunakan teori Van Meter & Van Horn dengan enam parameter yaitu 1) standar dan tujuan kebijakan, 2) sumber daya, 3) aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, 4) karakteristik pelaksana, 5) kecenderungan pelaksana, dan 6) kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari delapan (8) kebijakan mutu, ada dua (2) sasaran mutu yang belum tercapai, yaitu seluruh Prodi terakreditasi A dan perluasan jejaring kerjasama nasional dan internasional sehingga Implementasi kebijakan Sistem Penjaminan Mutu di FISIP UIN Bandung belum berhasil karena belum memenuhi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik pelaksana, kecenderungan pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Sistem Penjaminan Mutu, Teori Van Meter & Van Horn, Mutu, Pendidikan Abstract Education in Indonesia still showed the quality that has not been in accordance with expectations. Indeed there should be efforts to repair and improve the quality of education. In this case the government issued a policy through Law No. 20 of 2003 and Government Regulation No. 19 Year 2005 on Quality Assurance System. Each unit of education in formal and non-formal education required to conduct quality assurance aiming to meet or exceed the National Education Standards. Education quality assurance is done through evaluation, accreditation, and certification. One representative steps in implementing Quality Assurance System is through the Quality Management System ISO 9001: 2008 that is the standard in managing the process of achieving quality. This study aims to determine the factors inhibiting the implementation of the policy achievements of the Quality Assurance System in the quality of cooperation between universities and the achievement of quality accreditation Study Program in the Faculty of Social and Political Sciences (FISIP) UIN Bandung. Successful implementation of the policy of Quality Assurance System in FISIP UIN Bandung measured using the theory of Van Meter and Van Horn with six parameters: 1) standards and policy objectives, 2) the resources, 3) implementation activities and communication between organizations, 4) characteristics of implementer, 5) implementer tendencies, and 6) social, economy, and politics. The Result showed that of the eight (8) quality policy, there were two (2) quality targets that had not been achieved, namely all Study Programs accredited A and the expansions of national and international cooperation networks so that the implementation of the Quality Assurance System Policy at FISIP UIN Bandung was not successfully because it did not meet the requirements policy stnadards and objectives, policy resources, implementation activities and communication between organizations, characteristics of implementers, tendencies of implementers, and social, economic, and political conditions. Keywords: Policy Implementation, Quality Assurance System, Theory of Van Meter and Van Horn, Quality, Education
Praktek Rent Seeking (Pemburu Rente): Praktek Politik Dan Bisnis Di Kalangan Birokrasi (Rent Seeking Practice: Political And Business Practices In The Bureaucracy) Dini Rizki Fitriani
The World of Financial Administration Journal Volume 3 Issue 2 Desember 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v3i2.1196

Abstract

Abstrak Dalam sejarah politik di Indonesia, terlihat bahwa akar korupsi terdapat dalam praktik pemburuan rente (Rent Seeking) yang sudah ada sejak zaman pra kemerdekaan. Para birokrat dan penguasa politik secara sistematis menggunakan kekuasaannya untuk berbisnis dengan cara “mempengaruhi” setiap pengambilan keputusan dalam berbagai kebijakan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui praktek Rent Seeking di Indonesia. Kemudian untuk mengetahui hubungan antara rent seeker, para birokrat dan politisi dalam praktek rent seeking serta penyebab munculnya praktek rent seeking dalam perspektif administrasi publik dan ekonomi politik. Metode yang digunakan adalah menggunakan pendekatan administrasi publik dan ekonomi politik secara kualititatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktek rent seeking terjadi dengan tujuan untuk memelihara dukungan dari para pendukung politiknya. Dalam mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, elit birokrasi maupun politisi seringkali mendapat sokongan dana dari para pengusaha, sehingga seringkali banyak terjadi kasus-kasus kolusi, korupsi dan nepotisme di berbagai media yang dilakukan para elit politik dan birokrat. Sebagai balas budi, elit politik dan pejabat birokrasi melancarkan kepentingan para pengusaha dalam mencapai tujuan ekonomi/bisnisnya. Melalui praktek rent seeking ini menunjukkan ‘kerjasama’ elit birokrasi, politisi dan pengusaha (sebagai sumber dana) sebagai jalinan klientelistik yang mencerminkan pencapaian kepentingan elite birokrasi, politisi dan pengusaha diatas kepentingan publik. Kata Kunci: Rent Seeking, Bisnis, Pengusaha, Birokrat, Politisi. Abstract In the history of politics in Indonesia, it can be seen that the root of corruption lies in the practice of rent seeking which has existed since pre-independence times. Bureaucrats and political rulers systematically use their power to do business by "influence" every decision making in various policies. The purpose of this paper is to find out the practice of rent seeking in Indonesia. Then to find out the relationship between rent seekers, bureaucrats and politicians in the practice of rent seeking and the causes of the emergence of rent seeking practices in the perspective of public administration and political economy. The method used is a qualitative approach to public administration and political economy. The results of the study show that the practice of rent seeking occurs with the aim of maintaining support from political supporters. In gaining and maintaining power, the bureaucratic elite and politicians often receive financial support from businessmen, so that there are often cases of collusion, corruption and nepotism in various media carried out by political elites and bureaucrats. In return, political elites and bureaucratic officials promote the interests of entrepreneurs in achieving their economic/business goals. Through this practice of rent seeking, it shows the 'cooperation' of the bureaucratic elite, politicians and businessmen (as a source of funds) as a clientelistic relationship that reflects the achievement of the interests of the bureaucratic elite, politicians and businessmen above the public interest. Keywords: Rent Seeking, Business, Entrepreneur, Bureaucrat, Politician.
EFEKTIVITAS KEGIATAN INSPEKSI KESELAMATAN (RAMP CHECK) PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUBANG DALAM RANGKA MENURUNKAN ANGKA KECELAKAAN DI WILAYAH KABUPATEN SUBANG Dini Rizki Fitriani; M. Iqbal Maulana
The World of Business Administration Journal Volume 3 Issue 2 Desember 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Kegiatan Inspeksi Keselamatan (Ramp Check) Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Dalam Rangka Menurunkan Angka Kecelakaan Kegiatan Inspeksi Keselamatan (Ramp Check) Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Dalam Rangka Menurunkan Angka Kecelakaan Di Wilayah Kabupaten Subang. Penelitian dan Penulisan ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan Efektivitas Kegiatan Inspeksi Keselamatan (Ramp Check) Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Dalam Rangka Menurunkan Angka Kecelakaan Di Wilayah Kabupaten Subang ditentukan oleh factor dalam mengukur efektivitas organisasi melalui beberapa dimensi diantaranya yaitu Pendekatan Sumber, Pendekatan Proses dan Pendekatan Sasaran Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalalui pengamatan dan observasi, wawancara, dan sumber internet/online diperoleh dalam bentuk peraturan-peraturan dan pengelolaan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektivitas Kegiatan Inspeksi Keselamatan (Ramp Check) Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Dalam Rangka Menurunkan Angka Kecelakaan Di Wilayah Kabupaten Subang belum terlaksana secara efektif. Hal ini tampak pada sasaran Efektivitas Kegiatan Inspeksi Keselamatan (Ramp Check) Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Dalam Rangka Menurunkan Angka Kecelakaan Di Wilayah Kabupaten Subang belum sepenuhnya mengarah kepada sasaran para sopir dan dinilai masih banyak mobil yang tidak layak operasi. Kata Kunci : Efektivitas, Rampcheck, Dinas Perhubungan Kabupaten Subang, Menurunkan Angka Kecelakaan Abstract The author’s purpose of conducting this research is to determine the effectiveness of safety inspection activities (Ramp Check) at the Subang Regency Transportation Service in order to reduce the Accident Rate of Safety Inspection Activities (Ramp Check) at the Subang Regency Transportation Agency in order to reduce the Accident rates in the Subang Regency area. This Research and writing discusses matters relating to the Effectiveness of Safety Inspection Activities (Ramp Check) at the Transportation Service of Subang Regency in Order to Reduce Accident Rates in the Subang Regency Region which is determined by factors in measuring organizational effectiveness through several dimensions including the Source Approach, Process Approach and Target Approach In this study, the researcher used a descriptive qualitative approach through observations and observations, interviews, and internet/online sources obtained in the form of regulations and data management. The result showed that the effectiveness of the Safety Inspection (Ramp Check) at the Subang Regency Transportation Service in order to reduce the Accident Rate in the Subang Regency area had not been impelemented effectively. This can be seen in the effectiveness of the Safety Inspection Activity (Ramp Check) target at the Subang Regency Transportation Service in order to reduce the Accident Rate in the Subang Regency area, which has not fully targeted the driver’s target and it is considered that there are still many cars that are not suitable for operation. Keywords: Effectiveness, Rampcheck, Subang Regency Transportation Service, Reducing Accident Rates
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DALAM ERA OTONOMI DAERAH Fitriani, Dini Rizal
WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi Vol. 3 No. 1 (2017): (April 2017)
Publisher : UIR PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Good Governance arrange good governance, public service and also autonomy of area a global phenomenon which in principle converse to hit how government can realize good governance through public service in autonomous era [of] area. conception of Good governance leave from concept of Welfare State having a purpose national that is secure and prosperous socialize in general without there gap. Prosperity formed] and also existed through service of public given by government primaly ( prima service). governmental Elementary reality as public steward ( public servant) have to can be felt by all coat socialize. drawn nearly governmental with governed ( desentralisasi) expected can reply and also fulfill expectation and also the requirement socialize without aside from
EVALUASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A) KABUPATEN SUBANG Fitriani, Dini Rizki; Olivia, Rizma
The World of Public Administration Journal Volume 5 Issue 2, Desember 2023
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v5i2.1887

Abstract

Abstrak Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang. Penelitian dan penulisan ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang dalam hubungannya dengan teori Brigman dan Davis (2008) dalam Firyal Akbar (2019:38) yaitu, indikator masukan (input), indikator proses (process), indikator keluaran (output) dan indikator dampak (outcome). Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alami, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif melalui pengamatan dan observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sumber daya diperoleh dari informan melalui wawancara secara langsung dan dokumen diperoleh dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan pengelolaan data. Penentuan sampel /informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan purposive sampling yaitu sebanyak 4 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang sudah dilaksanakan sesuai dengan indikator-indikator evaluasi program, akan tetapi masih belum optimal. Kata Kunci: Evaluasi, program, Keluarga Berencana Abstract The purpose of the authors of this study was to determine the Evaluation of the Family Planning Program at the Family Planning Population Control Office for Women's Empowerment and Child Protection (DP2KBP3A) Subang Regency. This research and writing discusses matters relating to the Evaluation of the Family Planning Program at the Subang Regency Family Planning Population Control Service for Women's Empowerment and Child Protection (DP2KBP3A) in relation to the theory of Brigman and Davis (2008) in Firyal Akbar (2019:38), namely , input indicators (input), process indicators (process), output indicators (output) and impact indicators (outcome). In this study using a qualitative approach method, namely research conducted on natural object conditions, the resulting data is descriptive and data analysis is carried out inductively through observation and observation, interviews, literature studies and documentation. Resources were obtained from informants through direct interviews and documents obtained in the form of laws and regulations and data management. Determination of the sample/informant in this study was carried out using purposive sampling, namely as many as 4 people. The results showed that the implementation of the Family Planning program at the Family Planning Office for Population Control for Women's Empowerment and Child Protection (DP2KBP3A) in Subang Regency had been carried out in accordance with the program evaluation indicators, but it was still not optimal. Keywords: Evaluation, program, Family Planning
FENOMENA KEMISKINAN STRUKTURAL DAN RESPONS KEBIJAKAN PUBLIK DI WILAYAH SUBANG UTARA Andani, Diah; Fitriani, Dini Rizki; Arisriyanto, Arisriyanto
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 2 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i2.20540

Abstract

Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh ketimpangan sistemik dalam akses terhadap sumber daya, pelayanan publik, dan kesempatan sosial ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena kemiskinan struktural di wilayah Subang Utara serta menganalisis sejauh mana kebijakan publik daerah mampu merespons permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di wilayah Subang Utara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi individu, tetapi juga oleh rendahnya kualitas infrastruktur, terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan, serta lemahnya keberdayaan masyarakat lokal. Kebijakan pemerintah daerah cenderung bersifat kuratif dan belum sepenuhnya menyasar akar struktural kemiskinan. Diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih partisipatif, berbasis data yang akurat, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi lokal untuk mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan..