Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Journal of Law, Poliitic and Humanities Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal KIK-AK
Wijanarko, Dwi Seno
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PROBLEMATIKA KEWENANGAN MENETAPKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PRAKTIK PERADILAN TINDAK PINDANA KORUPSI Sibuea, Hotma P.; Wijanarko, Dwi Seno; Efrianto, Gatot
Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v6i1.263

Abstract

Sebagai perbuatan melawan hukum, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, wewenang menetapkan kerugian keuangan negara akibat perbuatan melawan hukum seperti tindak pidana korupsi adalah wewenang Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, dalam praktik, instansi yang diminta penyidik untuk menetapkan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tindakan tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.Dalam hubungan dengan tindakan tersebut, masalah hukum yang hendak diteliti ada 2 (dua) yakni sebagai berikut. Pertama, apakah tindakan BPKP menetapkan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan tindakan sewenang-wenang? Kedua, apakah tindakan BPKP menetapkan jumlah kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sendi-sendi hukum konstitusional pemisahan kekuasaan? Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian adalah yuridis-normatif.Sebagai hasil penelitian, ada 2 (dua) simpulan yakni sebagai berikut. Pertama, tindakan BPKP yang dimaksud di atas adalah tindakan sewenang-wenang. Kedua, tindakan sewenang-wenang BPKP tersebut termasuk pelanggaran sendi hukum pemisahan kekuasaan. Ada 2 (dua) saran yang dikemukakan yakni sebagai berikut. Pertama, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 dan undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 perlu diamandemen. Kedua, dalam kedua undang-undang tersebut perlu ditambahkan ayat atau pasal yang mengatur sebagai berikut “Penetapkan kerugian keuangan negara yang dilakukan badan atau organ selain Badan Pemeriksa Keuangan adalah tidak sah atau batal demi hukum.”
Efforts to Recover State Financial Losses through Asset Blocking as a Corruption Law Enforcement Strategy Wijanarko, Dwi Seno; Wibowo, Cahyono
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i4.3178

Abstract

One of the elements in the criminal act of corruption is the loss of state finances. Against this state financial loss, the good old Corruption Law, namely Law no. 3 of 1971 and the newer Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001, stipulates a policy that state financial losses must be returned or replaced by perpetrators of corruption (Asset Recovery). The application of the law on state financial losses in relation to criminal acts of corruption that must be proven is the existence of state financial losses that have a causal relationship with the actions of the perpetrators of corruption. In this paper, the author uses a descriptive qualitative methodology to describe the conditions as they are, without giving treatment or manipulation to the variables studied.
Technological interventions: a pathway to combatting judicial corruption Syauket, Amalia; Wijanarko, Dwi Seno; Lestari, Tyastuti Sri; Ismaniah, Ismaniah
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 14, No 1 (2024): (April 2024)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ojip.v14i1.12887

Abstract

This study aims to find out whether corruption in the court can be prevented with Information Technology (IT). This research uses a qualitative descriptive approach where the main data source can be processed from relevant and current literature material with the theme of this article as secondary data. Information technology is the most influential factor in changing the world today. The administration of justice is an activity that includes the provision of information, communication, and production of new information. There is no denying that information technology will affect the way justice administration works. Corruption that often occurs in courts (judicial commissions) is in the form of petty corruption, namely administrative or bureaucratic corruption with a power approach, namely the exclusive power of decision makers. The results showed that optimal use of IT can support efforts to eradicate corruption in the court by using E-Court, paperless court, E-Filing, E-Skum, E-Payment, E-Summons applications. These various applications can prevent judicial corruption due to the application of transparency principles, efficiency principles such as cost savings, reduction of illegal levies, ease of information transfer, reduction of case broker practices, reduction of opportunities for corruption due to potential conflicts of interest and face. -face-to-face, reducing gratification and bribery which are the main requirements of smart governance so that efforts to eradicate judicial corruption can be effective.
PROBLEMATIKA KEWENANGAN MENETAPKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PRAKTIK PERADILAN TINDAK PINDANA KORUPSI Sibuea, Hotma P.; Wijanarko, Dwi Seno; Efrianto, Gatot
Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Sasana: June 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v6i1.263

Abstract

Sebagai perbuatan melawan hukum, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, wewenang menetapkan kerugian keuangan negara akibat perbuatan melawan hukum seperti tindak pidana korupsi adalah wewenang Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, dalam praktik, instansi yang diminta penyidik untuk menetapkan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tindakan tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.Dalam hubungan dengan tindakan tersebut, masalah hukum yang hendak diteliti ada 2 (dua) yakni sebagai berikut. Pertama, apakah tindakan BPKP menetapkan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan tindakan sewenang-wenang? Kedua, apakah tindakan BPKP menetapkan jumlah kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sendi-sendi hukum konstitusional pemisahan kekuasaan? Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian adalah yuridis-normatif.Sebagai hasil penelitian, ada 2 (dua) simpulan yakni sebagai berikut. Pertama, tindakan BPKP yang dimaksud di atas adalah tindakan sewenang-wenang. Kedua, tindakan sewenang-wenang BPKP tersebut termasuk pelanggaran sendi hukum pemisahan kekuasaan. Ada 2 (dua) saran yang dikemukakan yakni sebagai berikut. Pertama, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 dan undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 perlu diamandemen. Kedua, dalam kedua undang-undang tersebut perlu ditambahkan ayat atau pasal yang mengatur sebagai berikut “Penetapkan kerugian keuangan negara yang dilakukan badan atau organ selain Badan Pemeriksa Keuangan adalah tidak sah atau batal demi hukum.”
KEDUDUKAN HUKUM KORBAN KEJAHATAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Wijanarko, Dwi Seno
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 12 No. 2 (2018): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v12i2.22

Abstract

Peradilan Pidana Indonesia menganut asas “Perlindungan atas harkat martabat manusia”. Jika dihubungkan dengan asas “Persamaan di muka hukum” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 KUHAP, maka KUHAP masih lebih condong menitikberatkan mengatur mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat dari tersangka dibanding dengan harkat dan martabat dari korban. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban sangat kurang diperhatikan dalam pengaturan KUHAP dan hal ini merupakan suatu titik kelemahan yang mendasar oleh karena tidak mengatur dan memfasilitasi suatu perlindungan hukum yang bersifat komprehensif dan maksimal terhadap kepentingan korban. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban sangat kurang diperhatikan dalam pengaturan KUHAP dan hal ini merupakan suatu titik kelemahan yang mendasar oleh karena tidak mengatur dan memfasilitasi suatu perlindungan hukum yang bersifat komprehensif dan maksimal terhadap kepentingan korban.
MEMBANGUN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL amin, rahman; Wijanarko, Dwi Seno; Haryani Putri , Anggreany; Kawita Chandra, Januanto; Novega, Lidya; Narima Ambarrini, Diah
Abdi Bhara Vol. 3 No. 2 (2024): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/kdycnc27

Abstract

Era globalisasi yang diikuti perkembangan teknologi salah satunya media sosial selain memberikan manfaat bagi masyarakat, juga dapat membawa dampak negatif apabila penggunaannya tidak sesuai ketentuan hukum, di mana dewasa ini sering terjadi penggunaan media sosial yang tidak sesuai etika dan ketentuan hukum sehingga menjadi penting untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang membangun kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat yang tinggal di Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini secara garis besar terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan hasil luaran kegiatan. Hasil kegiatan ini, Pertama, secara umum kegiatan ini berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh Tim Pelaksana tanpa ada kendala yang berarti. Kedua, kegiatan ini telah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat di Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi tentang etika dan ketentuan hukum dalam menggunakan media sosial sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial dan terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Perluasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif di Indonesia Wijanarko, Dwi Seno
Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Vol. 1 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/svhmc459

Abstract

Currently there is a category of sexual gratification that has received a lot of attention from the public and law enforcement officials. This sexual gratification is different from the gratification that we know in general. The difference lies in the object. Sexual gratification is a form of ensuring women's dignity. Therefore, this research will discuss the regulation of sexual gratification based on positive law in Indonesia and its evidence. From the results of the analysis, it is known that sexual gratification can be included in the provisions of Article 12 B paragraph 1 of Law 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. This can be found in the phrase "other facilities" where "facilities" themselves are defined as the means used to facilitate an implementation. Therefore, the use of sexual service facilities with the aim of achieving any desire is the intention of the gratifier. Proving sexual gratification in eradicating corruption in Indonesia is based on criminal procedural law. Referring to the Criminal Procedure Code (KUHAP) in Article 184 paragraph (1) and Article 26A of Law Number 20 of 2001 Jo. Law Number 31 of 1999 uses a reverse or balanced evidence system where the burden is on both the Public Prosecutor and the defendant to prove the crime of sexual gratification for which the defendant is charged.
COMBATTING CORRUPTION IN INDONESIAN REGIONAL GOVERNANCE: STRATEGIES, CHALLENGES, AND PATHWAYS TO STABILITY Wijanarko, Dwi Seno
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 11, No 2 (2024): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v11i2.39311

Abstract

This study investigates initiatives aimed at the local government level to end criminal acts of corruption. The persistence challenge of corruption in Indonesia especially within the regional governance still happening despite extensive anti-corruption initiatives in the country. By examining the multifaceted modus operandi across the local government it will uncovering the menacing threat that corruption poses to the stability of the regional governance, if not, the country. Analyzing how well local governments use procedures and techniques to combat corruption is the primary goal of their research.  The study results offer a comprehensive understanding of the difficulties and roadblocks encountered in attempts to end corruption on a regional scale. Furthermore, this study also finds contributing elements that can boost anti-corruption initiatives' efficacy. The anticipated outcomes are anticipated to enhance comprehension of the mechanisms involved in eliminating corruption at the local government level and offer a foundation for enhancing policies and putting them into effect.
Legal Urgence for Registration and Establishment of Legal Fintech Companies Based on Information Technology Authority Regulation Number 77/Pojk.01/2016 Concerning Money-Base Loan Services and Bank Indonesia Regulation Number 19/12/Pbi/2017 Concerning Fitriana, Diana; Wijanarko, Dwi Seno
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 3 No. 1 (2022): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (November 2022)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v3i1.143

Abstract

This study aims to discover and analyze how the Financial Services Authority regulations and the Bank Indonesia regulations relate to information technology-based money lending and borrowing activities in the implementation of fintech peer-to-peer lending, particularly for Paylater users who feel disadvantaged by seeing what it looks like and how the explanation of the regulations regulate fintech, so that many consumers continue to feel disadvantaged. In addition, how is the supervision provided by the Financial Services Authority to administrators of peer-to-peer lending activities in accordance with the governing laws and regulations? In this study, we used a normative juridical research type with a statutory approach (the statute approach) and a case approach (the case approach) by conducting a literature study. The results of this study explain that the form of regulation on fintech peer-to-peer lending is regulated in Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning information technology-based money lending services and Bank Indonesia Regulation Number 19/12/PBI/2017 concerning the implementation of financial technology, and Government Regulation Number 82 of 2012 concerning the implementation of electronic systems and transactions, with arrangements for organizers to record, a regulatory sandbox, registration, and licensing to the Financial Services Authority. That the cases that occurred, as seen through the existing arrangements, continue to fail to accommodate the cases encountered by consumers. Regarding this action, the supervision provided by the Financial Services Authority is in the form of pre-operational supervision and supervision during operations, but there are obstacles in supervision, namely the absence of the Financial Services Authority's fintech department to resolve all problems from the Financial Services Authority's side, and at the supervision stage, it is not able to adapt to innovation so quickly.
Preventive Legal Protection of Trademarks in Indonesia Based on Law Number 20 Of 2016 Concerning Marks and Geographical Indications Wijanarko, Dwi Seno; Slamet Pribadi
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 3 No. 1 (2022): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (November 2022)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v3i1.161

Abstract

The legal system of intellectual property rights in Indonesia requires the registration of marks regulated in Article 1 paragraph 5 of the Trademark Law, namely, the right to a mark is an exclusive right granted by the state to registered trademark owners for a certain period of time by using the mark themselves or giving permission for others to use it. The emphasis in the article is that the right to a mark is created due to registration and not because of the first use, as stipulated in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. Intellectual Property Rights have provided legal protection for individuals who have made discoveries or inventions, putting these individuals in the position of holders of Intellectual Property Rights and granting them exclusive rights to reproduce, manufacture, sell, and distribute his inventions. Apart from giving exclusive rights to inventors, intellectual property rights also provide protection for brand holders, which are usually used to describe reputation (quality), indicating differences between one company and another regarding the existence and goods it produces.
Co-Authors Efrianto, Gatot Fitriana, Diana Haryani Putri , Anggreany Hotma P. Sibuea Ismaniah, Ismaniah Kawita Chandra, Januanto Lestari, Tyastuti Sri Narima Ambarrini, Diah Novega, Lidya Rahman Amin Slamet Pribadi Syauket, Amalia Wibowo, Cahyono