Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Sasana Journal of Law, Poliitic and Humanities Liabilitas : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)
Efrianto, Gatot
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN ADAT BADUY DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Efrianto, Gatot
Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.89 KB) | DOI: 10.31599/sasana.v5i2.100

Abstract

Perkawinan adalah peristiwa atau kejadian yang sangat penting dan sakral untuk semua umat manusia. Hukum merupakan aturan yang timbul dan berkembang di tengah masyarakat baik itu masyarakat modern maupun tradisional, yang mempunyai tujuan membentuk dan menciptakan masyarakat yang patuh dan tertib terhadap aturan yang ada. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pengertian hukum adat lebih sering diidentikkan atau dicirikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang, kelompok, masyarakat suatu daerah tertentu, namun belum banyak orang, kelompok, masyarakat tersebut yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang memang seharusnya diketahui dan dilihat dari ciri Kebhinekaan Bangsa Indonesia. Keterbukaan merupakan salah satu ciri masyarakat hukum adat yang selalu dijunjung tinggi, sehingga setiap perbedaan yang terjadi dalam perkawinan adat biasanya akan diselesaikan secara adat dalam arti secara musyawarah untuk mufakat serta hukum adat adalah hukum pendamping atau pedoman bagi hukum nasional.
PROBLEMATIKA KEWENANGAN MENETAPKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PRAKTIK PERADILAN TINDAK PINDANA KORUPSI Sibuea, Hotma P.; Wijanarko, Dwi Seno; Efrianto, Gatot
Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v6i1.263

Abstract

Sebagai perbuatan melawan hukum, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, wewenang menetapkan kerugian keuangan negara akibat perbuatan melawan hukum seperti tindak pidana korupsi adalah wewenang Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, dalam praktik, instansi yang diminta penyidik untuk menetapkan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tindakan tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.Dalam hubungan dengan tindakan tersebut, masalah hukum yang hendak diteliti ada 2 (dua) yakni sebagai berikut. Pertama, apakah tindakan BPKP menetapkan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan tindakan sewenang-wenang? Kedua, apakah tindakan BPKP menetapkan jumlah kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sendi-sendi hukum konstitusional pemisahan kekuasaan? Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian adalah yuridis-normatif.Sebagai hasil penelitian, ada 2 (dua) simpulan yakni sebagai berikut. Pertama, tindakan BPKP yang dimaksud di atas adalah tindakan sewenang-wenang. Kedua, tindakan sewenang-wenang BPKP tersebut termasuk pelanggaran sendi hukum pemisahan kekuasaan. Ada 2 (dua) saran yang dikemukakan yakni sebagai berikut. Pertama, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 dan undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 perlu diamandemen. Kedua, dalam kedua undang-undang tersebut perlu ditambahkan ayat atau pasal yang mengatur sebagai berikut “Penetapkan kerugian keuangan negara yang dilakukan badan atau organ selain Badan Pemeriksa Keuangan adalah tidak sah atau batal demi hukum.”
AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN ADAT BADUY DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Efrianto, Gatot
Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Sasana: December 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v5i2.100

Abstract

Perkawinan adalah peristiwa atau kejadian yang sangat penting dan sakral untuk semua umat manusia. Hukum merupakan aturan yang timbul dan berkembang di tengah masyarakat baik itu masyarakat modern maupun tradisional, yang mempunyai tujuan membentuk dan menciptakan masyarakat yang patuh dan tertib terhadap aturan yang ada. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pengertian hukum adat lebih sering diidentikkan atau dicirikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang, kelompok, masyarakat suatu daerah tertentu, namun belum banyak orang, kelompok, masyarakat tersebut yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang memang seharusnya diketahui dan dilihat dari ciri Kebhinekaan Bangsa Indonesia. Keterbukaan merupakan salah satu ciri masyarakat hukum adat yang selalu dijunjung tinggi, sehingga setiap perbedaan yang terjadi dalam perkawinan adat biasanya akan diselesaikan secara adat dalam arti secara musyawarah untuk mufakat serta hukum adat adalah hukum pendamping atau pedoman bagi hukum nasional.
PROBLEMATIKA KEWENANGAN MENETAPKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PRAKTIK PERADILAN TINDAK PINDANA KORUPSI Sibuea, Hotma P.; Wijanarko, Dwi Seno; Efrianto, Gatot
Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Sasana: June 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v6i1.263

Abstract

Sebagai perbuatan melawan hukum, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, wewenang menetapkan kerugian keuangan negara akibat perbuatan melawan hukum seperti tindak pidana korupsi adalah wewenang Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, dalam praktik, instansi yang diminta penyidik untuk menetapkan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tindakan tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.Dalam hubungan dengan tindakan tersebut, masalah hukum yang hendak diteliti ada 2 (dua) yakni sebagai berikut. Pertama, apakah tindakan BPKP menetapkan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan tindakan sewenang-wenang? Kedua, apakah tindakan BPKP menetapkan jumlah kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sendi-sendi hukum konstitusional pemisahan kekuasaan? Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian adalah yuridis-normatif.Sebagai hasil penelitian, ada 2 (dua) simpulan yakni sebagai berikut. Pertama, tindakan BPKP yang dimaksud di atas adalah tindakan sewenang-wenang. Kedua, tindakan sewenang-wenang BPKP tersebut termasuk pelanggaran sendi hukum pemisahan kekuasaan. Ada 2 (dua) saran yang dikemukakan yakni sebagai berikut. Pertama, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 dan undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 perlu diamandemen. Kedua, dalam kedua undang-undang tersebut perlu ditambahkan ayat atau pasal yang mengatur sebagai berikut “Penetapkan kerugian keuangan negara yang dilakukan badan atau organ selain Badan Pemeriksa Keuangan adalah tidak sah atau batal demi hukum.”
Aspek-Aspek Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Dan Hukum Perpajakan. Tresnawaty, Nia; Efrianto, Gatot
Jurnal Liabilitas Vol 10 No 1 (2025): Volume 10 No.1, Februari 2025
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Satya Negara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54964/liabilitas.v10i1.475

Abstract

Tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is a crucial factor in optimizing state revenue. This study analyzes aspects influencing MSME tax compliance from an economic and tax law perspective. Economically, factors such as income, financial literacy, and tax burden are key determinants. Meanwhile, from a tax law perspective, legal certainty, tax sanctions, and the quality of tax administration services play a role in shaping taxpayer compliance. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, based on literature studies and secondary data. The findings indicate that MSME tax compliance is influenced by a combination of economic factors and prevailing tax regulations. Low tax literacy and regulatory complexity are major obstacles, whereas tax incentives and administrative simplifications can enhance compliance. Therefore, a more straightforward tax policy and comprehensive tax education are necessary to encourage MSMEs’ participation in the tax system more effectively.
Pertamina's Quasi-Monopoly : How Restrictions on Basic Fuel Imports Impact the Downstream Oil and Gas Investment Maharani, Dewi Nadya; Muzakki, Fauzan; Hartati S, Sawitri Yuli; Setiyono, Setiyono; Efrianto, Gatot
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i2.2726

Abstract

This study discusses the implications of quasi-monopolies that arise due to Pertamina's dominance in the management of the oil and gas sector, especially related to the policy of regulating fuel imports through the Circular Letter of the Ministry of Energy and Mineral Resources Number T-19/MG.05/WM. M/2025 dated July 17, 2025. A quasi-monopoly occurs when market dominance is achieved through administrative policies that limit market access for other business actors. This study uses a normative juridical approach, with qualitative-descriptive analysis of laws and regulations, legal literature, and policy documents. The results of the analysis show that the fuel import regulation policy that gives preference to Pertamina can hinder private investor participation, increase the risk of unfair competition, and create legal uncertainty, thereby contributing to declining investment interest. This study recommends policies to ensure fair market access, import transparency, contractual legal certainty, and periodic evaluation of policy impacts. The implementation of these recommendations is expected to minimize quasi-monopolies, encourage a healthy investment climate, and ensure sustainable national energy management
Legal Analysis of Embezzlement in Office in Committing Corruption in Decision No. 2182 K / Pid.Sus/2019 Efrianto, Gatot; Gayo, Sabela
International Asia Of Law and Money Laundering (IAML) Vol. 5 No. 1 (2026): International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)
Publisher : International Asia Of Law and Money Laundering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59712/iaml.v5i1.160

Abstract

Embezzlement in office is a corruption modus operandi that threatens the country's financial stability through abuse of authority by state officials. Objective: This study analyzes the legal construction of embezzlement in office as a crime of corruption as well as the consideration of judges in the Supreme Court Decision No. 2182 K/Pid.Sus/2019. Method: normative juridical approach is used by reviewing legislation and court decisions through literature studies, as well as descriptive qualitative analysis of primary and secondary legal materials. Result: the verdict proved that the defendant's actions meet the elements of embezzlement in office and corruption in the presence of substantial state financial losses due to abuse of authority. The judge takes into account the aspect of causality between office and state losses, as well as applies proportionate sanctions taking into account aggravating and mitigating factors.
Co-Authors Gayo, Sabela Hartati S, Sawitri Yuli Hotma P. Sibuea Maharani, Dewi Nadya Muzakki, Fauzan Nia Tresnawaty Setiyono Setiyono Wijanarko, Dwi Seno