Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Sasana Jurnal Kajian Ilmiah Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Liabilitas : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi Jurnal KIK-AK
Efrianto, Gatot
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN ADAT BADUY DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Efrianto, Gatot
Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.89 KB) | DOI: 10.31599/sasana.v5i2.100

Abstract

Perkawinan adalah peristiwa atau kejadian yang sangat penting dan sakral untuk semua umat manusia. Hukum merupakan aturan yang timbul dan berkembang di tengah masyarakat baik itu masyarakat modern maupun tradisional, yang mempunyai tujuan membentuk dan menciptakan masyarakat yang patuh dan tertib terhadap aturan yang ada. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pengertian hukum adat lebih sering diidentikkan atau dicirikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang, kelompok, masyarakat suatu daerah tertentu, namun belum banyak orang, kelompok, masyarakat tersebut yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang memang seharusnya diketahui dan dilihat dari ciri Kebhinekaan Bangsa Indonesia. Keterbukaan merupakan salah satu ciri masyarakat hukum adat yang selalu dijunjung tinggi, sehingga setiap perbedaan yang terjadi dalam perkawinan adat biasanya akan diselesaikan secara adat dalam arti secara musyawarah untuk mufakat serta hukum adat adalah hukum pendamping atau pedoman bagi hukum nasional.
PROBLEMATIKA KEWENANGAN MENETAPKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PRAKTIK PERADILAN TINDAK PINDANA KORUPSI Sibuea, Hotma P.; Wijanarko, Dwi Seno; Efrianto, Gatot
Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v6i1.263

Abstract

Sebagai perbuatan melawan hukum, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, wewenang menetapkan kerugian keuangan negara akibat perbuatan melawan hukum seperti tindak pidana korupsi adalah wewenang Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, dalam praktik, instansi yang diminta penyidik untuk menetapkan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tindakan tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.Dalam hubungan dengan tindakan tersebut, masalah hukum yang hendak diteliti ada 2 (dua) yakni sebagai berikut. Pertama, apakah tindakan BPKP menetapkan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan tindakan sewenang-wenang? Kedua, apakah tindakan BPKP menetapkan jumlah kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sendi-sendi hukum konstitusional pemisahan kekuasaan? Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian adalah yuridis-normatif.Sebagai hasil penelitian, ada 2 (dua) simpulan yakni sebagai berikut. Pertama, tindakan BPKP yang dimaksud di atas adalah tindakan sewenang-wenang. Kedua, tindakan sewenang-wenang BPKP tersebut termasuk pelanggaran sendi hukum pemisahan kekuasaan. Ada 2 (dua) saran yang dikemukakan yakni sebagai berikut. Pertama, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 dan undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 perlu diamandemen. Kedua, dalam kedua undang-undang tersebut perlu ditambahkan ayat atau pasal yang mengatur sebagai berikut “Penetapkan kerugian keuangan negara yang dilakukan badan atau organ selain Badan Pemeriksa Keuangan adalah tidak sah atau batal demi hukum.”
AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN ADAT BADUY DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Efrianto, Gatot
Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Sasana: December 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v5i2.100

Abstract

Perkawinan adalah peristiwa atau kejadian yang sangat penting dan sakral untuk semua umat manusia. Hukum merupakan aturan yang timbul dan berkembang di tengah masyarakat baik itu masyarakat modern maupun tradisional, yang mempunyai tujuan membentuk dan menciptakan masyarakat yang patuh dan tertib terhadap aturan yang ada. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pengertian hukum adat lebih sering diidentikkan atau dicirikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang, kelompok, masyarakat suatu daerah tertentu, namun belum banyak orang, kelompok, masyarakat tersebut yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang memang seharusnya diketahui dan dilihat dari ciri Kebhinekaan Bangsa Indonesia. Keterbukaan merupakan salah satu ciri masyarakat hukum adat yang selalu dijunjung tinggi, sehingga setiap perbedaan yang terjadi dalam perkawinan adat biasanya akan diselesaikan secara adat dalam arti secara musyawarah untuk mufakat serta hukum adat adalah hukum pendamping atau pedoman bagi hukum nasional.
PROBLEMATIKA KEWENANGAN MENETAPKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PRAKTIK PERADILAN TINDAK PINDANA KORUPSI Sibuea, Hotma P.; Wijanarko, Dwi Seno; Efrianto, Gatot
Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Sasana: June 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v6i1.263

Abstract

Sebagai perbuatan melawan hukum, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, wewenang menetapkan kerugian keuangan negara akibat perbuatan melawan hukum seperti tindak pidana korupsi adalah wewenang Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, dalam praktik, instansi yang diminta penyidik untuk menetapkan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tindakan tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.Dalam hubungan dengan tindakan tersebut, masalah hukum yang hendak diteliti ada 2 (dua) yakni sebagai berikut. Pertama, apakah tindakan BPKP menetapkan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan tindakan sewenang-wenang? Kedua, apakah tindakan BPKP menetapkan jumlah kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sendi-sendi hukum konstitusional pemisahan kekuasaan? Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian adalah yuridis-normatif.Sebagai hasil penelitian, ada 2 (dua) simpulan yakni sebagai berikut. Pertama, tindakan BPKP yang dimaksud di atas adalah tindakan sewenang-wenang. Kedua, tindakan sewenang-wenang BPKP tersebut termasuk pelanggaran sendi hukum pemisahan kekuasaan. Ada 2 (dua) saran yang dikemukakan yakni sebagai berikut. Pertama, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 dan undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 perlu diamandemen. Kedua, dalam kedua undang-undang tersebut perlu ditambahkan ayat atau pasal yang mengatur sebagai berikut “Penetapkan kerugian keuangan negara yang dilakukan badan atau organ selain Badan Pemeriksa Keuangan adalah tidak sah atau batal demi hukum.”
Aspek-Aspek Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Dan Hukum Perpajakan. Tresnawaty, Nia; Efrianto, Gatot
Jurnal Liabilitas Vol 10 No 1 (2025): Volume 10 No.1, Februari 2025
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Satya Negara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54964/liabilitas.v10i1.475

Abstract

Tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is a crucial factor in optimizing state revenue. This study analyzes aspects influencing MSME tax compliance from an economic and tax law perspective. Economically, factors such as income, financial literacy, and tax burden are key determinants. Meanwhile, from a tax law perspective, legal certainty, tax sanctions, and the quality of tax administration services play a role in shaping taxpayer compliance. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, based on literature studies and secondary data. The findings indicate that MSME tax compliance is influenced by a combination of economic factors and prevailing tax regulations. Low tax literacy and regulatory complexity are major obstacles, whereas tax incentives and administrative simplifications can enhance compliance. Therefore, a more straightforward tax policy and comprehensive tax education are necessary to encourage MSMEs’ participation in the tax system more effectively.
Penerapan Implementasi Smart People Pada Era Smartphone Berdasarkan UU No.19 Tahun 2016 atas Perubahan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Efrianto, Gatot
Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Vol. 1 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/cva6h433

Abstract

Most people in their lives in the modern era cannot be far from communication tools, where these communication tools are not just for communicating but can be used for other purposes such as browsing the internet, reading e-books, shopping, transferring money, games, and even religious activities. This sophisticated communication tool has capabilities like a computer device, which is more popularly known as a smartphone. The benefits of smartphone devices are that many people use them for their own benefit, but some people often use them to the detriment of other people. The aim of this research is to determine the implementation of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE), regarding the principles of benefits and limitations for users of internet-based applications on smartphone devices. This research study has a normative juridical nature as the main approach, considering that the discussion is based on statutory regulations and legal principles that apply in matters of information technology crime. The juridical approach is intended to carry out studies of the legal field, especially criminal law. In its development, the smartphone era has made the Government continue to try to create legal regulations to regulate and limit the use of applications on smartphone devices regarding information and electronic transactions, so that users can wisely use applications on their smartphone devices. The ITE Law is a much-needed legislative product and has become the basis for regulations in the field of information technology utilization and electronic transactions and was born as a constitutional solution from the state to regulate ethics for its users.
Pencegahan Korupsi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Jawa Barat) Sushanty, Vera Rimbawani; Efrianto, Gatot; Pramukty, Rachmat; Arfian, Arfian; Irianto, Heru; Rudiansyah, Bambang
Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 23 No. 4 (2023): Special Issue (December 2023)
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/as631j75

Abstract

This research aims to determine efforts to prevent corruption in village funds in Sekarwangi Village, Cibadak District, Sukabumi Regency, West Java. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection through interviews with Village Heads and Financial Planning Staff. This research states the modus operandi for misappropriating village funds, the village head's efforts to minimize opportunities for misappropriation or corruption of village funds. The modus operandi includes the preparation of the RAB which is not in accordance with the agreement at the village meeting, the accountability of the village head which is not in accordance with the funds used, the village head who borrows village funds for reasons but is not returned, official trips which are never carried out, inflated incentives for equipment. villages and others. The village head's efforts to minimize opportunities for misappropriation or corruption of village funds include when compiling and allocating village funds through deliberation, payments for development purposes through transfers, there must be inscriptions or banners containing information about a project being built, the village head and village officials must be firm, work on development projects is carried out by the community, the community carries out supervision through PTPKD, increases the capacity building of village officials, training for village heads and their staff, strengthening the capacity of village assistants, reducing regional government interference and optimizing the role of existing organizations in the village.
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Optimalisasi Peran BPD dan Masyarakat Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi) Safaat, Birkham Pahmi; Hidayat, Manarul; Azzahra, Salsabila Putri; Yahya, Ananda Intan Fadhilah; Hidayatullah, Akmal; Nurfath, Al Fachri; Ramadhanty, Denisa; Nurcahyani, Lala Intan; Armeita, Ade; Hafidzi, Muhammad Kamil; Wahyudianto, Raafi Catur; Wibowo, Daffa Satrio; Dermawan, Alif Fito; Malau, Aulia Rohman; Alfianti, Fifi Nur; Anggraini, Vella Dwi; Sitorus, Betris Kristin Sosor Ambar Wati; Rudiansah, Bambang; Estiawan, Belva Yulivio; Azhar, Satrio Waliyudin; Syihab, Firiyal Luthfi; Salsabila, Annisa Septi Rahayu; Yusuf, Fauzi Maulana; Riandini, Anyeu; Nurahim, Yudi; Wardhana, Fajar Wira; Nada, Ahmad; Efrianto, Gatot; Arfian, Arfian; Utama, Adi; Irianto, Heru; Pramukty, Rachmat; Wandy, Yusef
Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 23 No. 4 (2023): Special Issue (December 2023)
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/xxw9ft32

Abstract

This research is motivated by the importance of supervising the use of village fund budgets, considering that there are many legal problems related to village funds involving village officials and village heads in Indonesia. Through the stages of supervision, namely monitoring, examination and evaluation and using qualitative descriptive research methods, it intends to describe the supervisory process carried out by the community in participating in supervising village funds. The result of this study is that the role of the community in participating in village fund supervision has not been optimal both from the dimensions of monitoring, examination and evaluation so it is suggested that there is a need for education or advocacy of community participation in supervising the process of using the budget and monitoring the results of village performance using village funds.
Strategi Pengelolaan Dan Perencanaan Keuangan Desa Tahun 2023 (Studi Pada Kantor Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi) Pramukty, Rachmat; Arfian, Arfian; Efrianto, Gatot; Rudiansyah, Bambang; Wandy, Yusef; Irianto, Heru; Sushanty, Vera Rimbawani; Azhar, Satrio Waliyudin; Estiawan, Belva Yulivio; Hafidzi, Muhammad Kamil; Hidayat, Manarul; Azzahra, Salsabila Putri; Yahya, Ananda Intan Fadhilah; Hidayatullah, Akmal; Nurfath, Al Fachri; Ramadhanty, Denisa; Nurcahyani, Lala Intan; Armeita, Ade; Safaat, Birkham Pahmi; Riandini, Anyeu; Yusuf, Fauzi Maulana; Nurahim, Yudi; Salsabila, Annisa Septi Rahayu; Warhana, Fajar Wira; Syihab, Firiyal Luthfi; Wahyudianto, Raafi Catur; Wibowo, Daffa Satrio; Dermawan, Alif Fito; Malau, Aulia Rohman; Alfianti, Fifi Nur; Anggraini, Vella Dwi; Sitorus, Betris Kristin Sosor Ambar Wati
Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 23 No. 4 (2023): Special Issue (December 2023)
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/r5r3ay09

Abstract

The level of responsibility in planning and managing village finances. The method used in this research is qualitative, with data collection carried out through interviews, observation and document analysis. The research results show that the Sekarwangi village office has implemented special actions to increase the accountability of village financial planning, such as implementing a village financial information system and attracting active community participation in the planning process. However, this study also identified a number of obstacles faced by village level offices in achieving harmonious accountability, such as limited human resources and limited technology. Therefore, this research provides suggestions for increasing the accountability of village-level financial planning, including human resource training and improving technological infrastructure. This study provides valuable insight into the efforts of the Sekarwangi Village Office in realizing harmonization of accountability in village financial planning, which can be a basis for further improvements in village financial management, not only in Sekarwangi Village but also in all villages.
The participation of indigenous community leaders in marriage based on Law No. 1 of 1974 concerning Marriage Efrianto, Gatot; Windiani, Arovah
Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 2 No. 9 (2023): Edunity : Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v2i9.151

Abstract

In each region, of course, there is a diversity of customs that apply in the indigenous people of an area, one of which is regarding marriages carried out customarily. Customary marriage is an important and sacred event for indigenous peoples, to live together as husband and wife with the aim of realizing the unity of a happy and eternal home, in which there is a great responsibility not only to the integrity of their household but also to the environment, society and also God. Regarding the issue of Indonesian customary law, it is very principled because adat is one of the mirrors for the nation, adat is an identity for the nation, and identity for each region. Indonesia is a country that adheres to plurality in the field of law, where the existence of western law, religious law and customary law is recognized. This research study is juridical normative as the main approach, considering that the discussion is based on laws and legal principles that apply in customary marriage issues. The Participation of Indigenous Peoples' Leaders in Marriage Of course, the community can maintain and preserve the culture of local wisdom and the values contained therein because the birth of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is a law that is a manifestation of many customary laws, ethnic groups in Indonesia that have privileges, which regulate all members of society who have reached adulthood who will carry out marriage
Co-Authors Adi Utama Alfianti, Fifi Nur Anggraini, Vella Dwi Arfian, Arfian Armeita, Ade Azhar, Satrio Waliyudin Azzahra, Salsabila Putri Bambang Rudiansah Dermawan, Alif Fito Estiawan, Belva Yulivio Hafidzi, Muhammad Kamil Heru Irianto Hidayat, Manarul Hidayatullah, Akmal Hotma P. Sibuea Malau, Aulia Rohman Nada, Ahmad Nia Tresnawaty Nurahim, Yudi Nurcahyani, Lala Intan Nurfath, Al Fachri Rachmat Pramukty Ramadhanty, Denisa Riandini, Anyeu Rudiansyah, Bambang Safaat, Birkham Pahmi Salsabila, Annisa Septi Rahayu Sitorus, Betris Kristin Sosor Ambar Wati Syihab, Firiyal Luthfi Vera Rimbawani Sushanty Wahyudianto, Raafi Catur Wandy, Yusef Wardhana, Fajar Wira Warhana, Fajar Wira Wibowo, Daffa Satrio Wijanarko, Dwi Seno Windiani, Arovah Yahya, Ananda Intan Fadhilah Yusuf, Fauzi Maulana