Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Implementasi Normatif Pembatasan Hak Narapidana di Rumah Tahanan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Septian Dwi Anggara Putra; Ika Ayudyanti; Noer, Zakiah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2066

Abstract

Pembatasan hak narapidana adalah akibat hukum dari pelaksanaan hukuman penjara, tetapi dalam suatu negara yang berlandaskan hukum, pembatasan tersebut wajib dilakukan dengan tetap menjaga prinsip hak asasi manusia. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menandai pergeseran cara pandang sistem pemasyarakatan di Indonesia dari pendekatan yang bersifat punitif dan koersif ke pendekatan yang berorientasi pada hak-hak serta keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 secara normatif telah membangun pembatasan hak narapidana yang bersifat selektif dengan membedakan antara hak yang bersifat non-derogable dan hak yang dapat dibatasi secara terbatas, serta sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan standar perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan ICCPR. Akan tetapi, kesesuaian ini masih bersifat normatif dan membutuhkan penerapan yang konsisten, pengawasan yang efektif, serta dukungan dari peraturan pelaksana agar tujuan pemasyarakatan yang berfokus pada penghormatan terhadap martabat manusia dapat dicapai dengan optimal.
PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Pangestu, Lintang Caesar; Noer, Zakiah; Dara
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2067

Abstract

This study analyzes the legal reconstruction of minority shareholder protection under Law No. 40 of 2007 in Indonesia, focusing on special rights and fiduciary duties. Using normative legal research with statute and case approaches, the study identifies a disconnect between formal regulations and substantive justice, often leading to "abuse of majority," as seen in the PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk case. Findings indicate that shareholders below the 10% threshold remain vulnerable due to information asymmetry and high litigation costs. To strengthen Good Corporate Governance (GCG), this research proposes a systemic restructuring: lowering derivative suit thresholds, granting explicit legal recognition to Shareholders' Agreements (SHA), and mandating cumulative voting. Additionally, optimizing fiduciary duty enforcement requires clearer judicial interpretations of the Business Judgment Rule and the expansion of the "piercing the corporate veil" doctrine. These reforms are vital to mitigate oppressive majority actions and enhance the global competitiveness of Indonesian corporations.