Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.248
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik RIO LAW JURNAL Jurnal Abdiraja IBLAM Law Review Procedia of Social Sciences and Humanities Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka JUDGE: Jurnal Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Noer, Zakiah
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Normatif Pembatasan Hak Narapidana di Rumah Tahanan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Septian Dwi Anggara Putra; Ika Ayudyanti; Noer, Zakiah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2066

Abstract

Pembatasan hak narapidana adalah akibat hukum dari pelaksanaan hukuman penjara, tetapi dalam suatu negara yang berlandaskan hukum, pembatasan tersebut wajib dilakukan dengan tetap menjaga prinsip hak asasi manusia. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menandai pergeseran cara pandang sistem pemasyarakatan di Indonesia dari pendekatan yang bersifat punitif dan koersif ke pendekatan yang berorientasi pada hak-hak serta keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 secara normatif telah membangun pembatasan hak narapidana yang bersifat selektif dengan membedakan antara hak yang bersifat non-derogable dan hak yang dapat dibatasi secara terbatas, serta sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan standar perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan ICCPR. Akan tetapi, kesesuaian ini masih bersifat normatif dan membutuhkan penerapan yang konsisten, pengawasan yang efektif, serta dukungan dari peraturan pelaksana agar tujuan pemasyarakatan yang berfokus pada penghormatan terhadap martabat manusia dapat dicapai dengan optimal.
PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Pangestu, Lintang Caesar; Noer, Zakiah; Dara
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2067

Abstract

This study analyzes the legal reconstruction of minority shareholder protection under Law No. 40 of 2007 in Indonesia, focusing on special rights and fiduciary duties. Using normative legal research with statute and case approaches, the study identifies a disconnect between formal regulations and substantive justice, often leading to "abuse of majority," as seen in the PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk case. Findings indicate that shareholders below the 10% threshold remain vulnerable due to information asymmetry and high litigation costs. To strengthen Good Corporate Governance (GCG), this research proposes a systemic restructuring: lowering derivative suit thresholds, granting explicit legal recognition to Shareholders' Agreements (SHA), and mandating cumulative voting. Additionally, optimizing fiduciary duty enforcement requires clearer judicial interpretations of the Business Judgment Rule and the expansion of the "piercing the corporate veil" doctrine. These reforms are vital to mitigate oppressive majority actions and enhance the global competitiveness of Indonesian corporations.
PERKEMBANGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI DALAM PRAKTIK PERADILAN Yuhanah, Yuhanah; Sari, Dara Puspita; Noer, Zakiah
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1970

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini akan menganalisis perkembangan konstruksi gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi dalam praktik peradilan di Indonesia. Eksistensi kedua institusi hukum ini fundamental dalam ranah keperdataan, terutama untuk menyelesaikan sengketa di bidang kontrak dan perbuatan merugikan lainnya. Namun, batasan antara PMH dan wanprestasi seringkali menjadi kabur dalam praktik. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas hubungan hukum para pihak yang tidak lagi sederhana, di mana dalam satu peristiwa hukum dapat terkandung unsur ingkar janji sekalunsur perbuatan melawan hukum. Dinamika ini memunculkan fenomena concurrent liability atau tumpang tindih gugatan, yang berimplikasi pada kebingungan penggugat dalam menentukan fondasi gugatan serta perbedaan pendekatan hakim dalam memutus perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kriteria pembeda fundamental antara PMH dan Wanprestasi serta perkembangannya dalam yurisprudensi. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan-putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun secara teoritis perbedaan utama terletak pada ada tidaknya perjanjian sebelumnya, praktik peradilan menunjukkan adanya fleksibilitas. Yurisprudensi membuka peluang bagi gugatan PMH meskipun ada perjanjian, jika terbukti ada pelanggaran terhadap norma kesusilaan, kepatutan, atau hak subjektif pihak lain yang berdiri sendiri di luar klausul kontrak. Perkembangan ini mencerminkan upaya hakim untuk memenuhi rasa keadilan yang tidak selalu dapat diakomodasi oleh gugatan wanprestasi yang semata-mata berdasarkan kontrak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang tajam atas perkembangan ini esensial bagi para praktisi hukum agar dapat merumuskan gugatan secara tepat dan bagi hakim untuk menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan substantif.Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Praktik Peradilan
Konflik Norma antara Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi dalam Perspektif Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori Akmaliah, Safara; Effendi, Prihatin; Noer, Zakiah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5021

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan asas lex superior derogat legi inferiori dalam menyelesaikan konflik norma antara Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskrepansi norma materiil mayoritas terjadi pada sektor fiskal dan manajemen aset daerah. Meskipun mekanisme pembatalan telah bertransisi dari executive review ke judicial review pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi, ketidaksinkronan vertikal tetap terjadi akibat lemahnya pengawasan preventif dan miskonsepsi kewenangan atributif daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa supremasi hukum nasional memerlukan digitalisasi legislasi, penguatan kapasitas intelektual pembentuk hukum di daerah, serta integrasi asas hierarki dengan prinsip lex specialis dan lex posterior guna memitigasi fragmentasi hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Cacat Tersembunyi Barang Roni Pranata Ferdiyansyah; Ayudyanti, Ika; Noer, Zakiah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5022

Abstract

Transformasi perlindungan konsumen terhadap cacat tersembunyi (hidden defects) di Indonesia telah bergeser dari paradigma kontraktualistik kolonial menuju pengukuhan hak asasi manusia kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas proteksi yuridis konsumen dalam kasus cacat tersembunyi melalui harmonisasi antara Pasal 1491 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK). Metode penelitian yang diterapkan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun doktrin strict liability dan prinsip caveat venditor telah diintegrasikan guna memperkuat posisi tawar konsumen, terdapat disparitas normatif yang signifikan, terutama mengenai batasan masa kedaluwarsa klaim enam bulan dalam KUHPerdata yang dinilai restriktif bagi komoditas tahan lama (durable goods). Selain itu, muncul tantangan teknis dalam ekosistem e-commerce dan produk digital yang memicu asimetri informasi serta hambatan pembuktian. Studi ini menyimpulkan perlunya reformasi regulasi melalui amandemen UUPK yang mengintegrasikan AI traceability, sinkronisasi masa klaim dengan standar internasional (seperti EU Directive 85/374/EEC), serta institusionalisasi peradilan khusus konsumen guna menjamin kepastian hukum yang proporsional bagi konsumen dan pelaku usaha.
Co-Authors Akmaliah, Safara Ari Setiawan Ayudyanti, Ika Dara Dwisari, Amelia Effendi, Prihatin Fajriyah2, Yuli Ika Ayudyanti Khafid, Ahmad Khoirul Kurniawan , Ri˚zki Liana Liana Mashudi , Mashudi Mashudi Muchyidin, Muchyidin Nurhidayah, Maulida Pangestu, Lintang Caesar Puspitasari, Dara Rizki Kurniawan, Rizki Roni Pranata Ferdiyansyah Sari, Dara Puspita Septian Dwi Anggara Putra Vitria, Yati Yuhanah Yuhanah