Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

KENDALA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH Ari Bowo, Kurniadi; Santoso, Budi; Maharani Sukma, Novira
Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (645.74 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i1.29165

Abstract

ANALISIS TENTANG PENGGUNAAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI DASAR PEMBERIAN PINJAMAN OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN Psake P.S., Muhammad; Priyono, Joko; Maharani Sukma, Novira
Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.139 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i2.31080

Abstract

PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL ASING YANG BELUM TERDAFTAR DI INDONESIA (STUDI KASUS SENGKETA MEREK KEEN) Chandra, Dendy Widya; Santoso, Budi; Maharani Sukma, Novira
Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (978.801 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i1.30391

Abstract

ANALISIS PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BAGUNAN TERHADAP JUAL BELI TANAH Husainy, Haedar Hakim; Ispriyarso, Budi; Maharani Sukma, Novira
Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (653.579 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i2.31295

Abstract

PERAN ETIKA PROFESI NOTARIS SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM Yustica, Anugrah; Ngadino, Ngadino; Maharani Sukma, Novira
Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (660.126 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i1.29162

Abstract

TINJAUAN PELAKSANAAN ROYA PARTIAL TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN Anggraeni, Lisa; Yunanto, Yunanto; Maharani Sukma, Novira
Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (663.347 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i2.31077

Abstract

The mortgage right giver who has paid off his obligations to the mortgage right holder, then cancels the mortgage rights on the object of the mortgage right that is charged. Article 22 paragraph (1) of the Underwriting Right Act "after the mortgage has been written off, the land office has crossed out notes on land rights and certificates". While one of the characteristics inherent in mortgage rights is that the mortgage rights charged cannot be shared, but this provision can be distorted in Article 2 paragraph (2) of the Mortgage Rights Act and implementing regulations issued, namely Regulation of the Minister of Agrarian Number 3 of 1997 which raises the existence of partial roya, which can be done with partial abolition, but the two regulations have differences between one regulation and the other this will certainly lead to legal disputes if there is no general perception about the implementation of partial roya which can ultimately harm the debtor. The purpose of this study is to describe and analyze the partial roya implementation based on the Mortgage Rights Act, Law Number 4 of 1996 and Minister of Agrarian Regulation Number 3 of 1997. Keywords : mortgage rights; partial roya Abstrak Pemberi hak tanggungan yang telah melunasi kewajibannya kepada pemegang hak tanggungan, maka hapuslah hak tanggungan atas obyek hak tanggungan yang dibebankan. Dalam  Pasal 22 ayat (1) UUHT menyebutkan " setelah hak tanggungan hapus, kantor pertanahan mencoret catatan hak atas tanah dan sertipikatnya”. Sementara salah satu sifat yang melekat dalam hak tanggungan yaitu hak tanggungan yang dibebankan tidak dapat dibagi-bagi, tapi ketentuan tersebut dapat disimpangi dalam Pasal Pasal 2 ayat (2) UUHT serta dikeluarkan peraturan pelaksananya yakni Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yang memunculkan adanya roya partial yaitu dapat dilakukannya pencoretan oleh sebagian hutang tetapi kedua peraturan tersebut terdapat ketidaksesuaian antara peraturan yang satu dan yang lainnya hal ini tentu menimbulkan adanya sengketa hukum apabila tidak adanya persamaan persepsi mengenai pelaksanaan roya parsial yang pada akhirnya dapat merugikan pihak debitur. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan roya partial berdasarkan UUHT Nomor 4 Tahun 1996 dan Peraturan Menteri Negara Agraria  Nomor 3 Tahun 1997. Kata kunci : hak tanggungan; roya partial
AKIBAT HUKUM DAN PENYELESAIAN ATAS OBJEK FIDUSIA YANG DI FIDUSIA ULANG APABILA DEBITUR WANPRESTASI Tuanaya, Reodha Noer Ishak; Eko Turisno, Bambang; Maharani Sukma, Novira
Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (751.115 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i2.31084

Abstract

PELAKSANAAN VERIFIKASI PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN BOGOR Erlinda, Dina; Wisnaeni, Fifiana; Maharani Sukma, Novira
Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.537 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i2.31305

Abstract

Perlindungan Hukum Bagi Stasiun Televisi Terhadap Siaran Ulang di Website Youtube Secara Ilegal Berdasarkan UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Buddhi Pramana, Alfrizki; Ngadino, Ngadino; Maharani Sukma, Novira
Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i1.38827

Abstract

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA BELANGWETAN, KECAMATAN KLATEN UTARA Indarja, Indarja; Tyesta ALW, Lita; Maharani Sukma, Novira; Ainun Najib, Ahmad
Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jbmi.v8i1.34460

Abstract

This community service program was initiated in response to the low levels of awareness and participation among both village officials and the community in the formulation of Village Regulations (Perdes) in Belangwetan Village, Klaten Utara District. Ideally, Perdes should be developed through participatory and inclusive processes to reflect local needs and aspirations. To address these issues, the program implemented a series of empowering activities including field surveys, legal education, interactive discussions, and simulations of regulation drafting. The participatory-educational approach aimed to build the capacity of village stakeholders in understanding the legal principles, technical procedures, and democratic values underlying village governance. The program's execution revealed several challenges: limited public consultation during Perdes drafting, lack of legal literacy among officials, and inadequate community engagement mechanisms. Through targeted interventions, the service team successfully raised awareness, encouraged community input, and enhanced the competence of local apparatus in policy formulation. Notably, the simulation exercises allowed community members to gain practical experience in participatory regulation-making. In addition, discussions highlighted the strategic role of the Village Consultative Body (BPD) and the importance of transparency and information access in the process. The program outcomes included increased legal consciousness, strengthened institutional collaboration, and a shared commitment to fostering responsive and democratic village governance. Overall, the initiative proved effective in promoting inclusive regulation processes that support the autonomy and development of rural communities.   ABSTRAK Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan sebagai respons atas rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat serta perangkat desa dalam proses pembentukan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara. Idealnya, Perdes disusun melalui proses yang partisipatif dan inklusif agar mencerminkan kebutuhan serta aspirasi lokal. Untuk mengatasi persoalan tersebut, program ini mengimplementasikan serangkaian kegiatan pemberdayaan, seperti survei lapangan, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi penyusunan regulasi. Pendekatan partisipatif-edukatif digunakan untuk membangun kapasitas para pemangku kepentingan desa dalam memahami prinsip hukum, prosedur teknis, dan nilai-nilai demokrasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Pelaksanaan program mengungkap berbagai tantangan, seperti minimnya konsultasi publik dalam penyusunan Perdes, rendahnya literasi hukum aparatur, serta belum optimalnya mekanisme pelibatan masyarakat. Melalui intervensi yang tepat, tim pengabdian berhasil meningkatkan kesadaran hukum, mendorong masukan dari masyarakat, dan memperkuat kompetensi aparat desa dalam merumuskan kebijakan. Kegiatan simulasi secara khusus memberikan pengalaman praktis kepada warga dalam menyusun peraturan secara partisipatif. Diskusi juga menyoroti peran strategis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pentingnya transparansi dan akses informasi dalam proses penyusunan regulasi. Hasil program menunjukkan peningkatan kesadaran hukum, penguatan kolaborasi kelembagaan, dan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola desa yang responsif dan demokratis. Secara keseluruhan, program ini terbukti efektif dalam mendorong proses peraturan desa yang inklusif untuk mendukung otonomi dan pembangunan masyarakat pedesaan.