Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi Private Law ANTHOR: Education and Learning Journal Journal of Islamic Science Community
Haryati, Dini
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Private Law

 1 
Kedudukan Dan Perlindungan Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Sedarah Menurut Sistem Hukum Di Indonesia Haryati, Dini; Satriawan, Hera Alvina
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan anak hasil perkawinan sedarah menurut sistem hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa: 1) Yang menjadi persoalan dari perkawinan sedarah ini adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan ini, Perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang tidak sah karena melanggar ketentuan, dengan demikian, baik KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, maupun KHI menyatakan bahwa status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah merupakan anak yang tidak sah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.2) Anak tersebut tetap mendapatkan perlindungan, hak anak yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpatisipasi,anak sumbang tersebut juga masih diberikan hak oleh undang-undang yaitu hanya sebatas untuk menuntut atas pemberian nafkah seperlunya kepada orang tua yang membenihkan dan menyebabkan kelahirannya, nafkah tersebut ditentukan oleh ayah dan ibu berdasarkan dengan jumlah dan keadaan pewaris yang sah, selain itu Putusan MK No. 46/PUU/VII/2010 telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak anak, karena anak akan mendapatkan hak perdatanya tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja namun, juga kepada ayah dan keluarga ayahnya, tentunya putusan MK tersebut seharusnya juga bisa berlaku terhadap anak luar kawin hasil perkawinan sedarah yang lain namun, harus dibuktikan dengan DNA.
Kedudukan Dan Perlindungan Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Sedarah Menurut Sistem Hukum Di Indonesia Haryati, Dini; Satriawan, Hera Alvina
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/na2fw175

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan anak hasil perkawinan sedarah menurut sistem hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa: 1) Yang menjadi persoalan dari perkawinan sedarah ini adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan ini, Perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang tidak sah karena melanggar ketentuan, dengan demikian, baik KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, maupun KHI menyatakan bahwa status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah merupakan anak yang tidak sah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.2) Anak tersebut tetap mendapatkan perlindungan, hak anak yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpatisipasi,anak sumbang tersebut juga masih diberikan hak oleh undang-undang yaitu hanya sebatas untuk menuntut atas pemberian nafkah seperlunya kepada orang tua yang membenihkan dan menyebabkan kelahirannya, nafkah tersebut ditentukan oleh ayah dan ibu berdasarkan dengan jumlah dan keadaan pewaris yang sah, selain itu Putusan MK No. 46/PUU/VII/2010 telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak anak, karena anak akan mendapatkan hak perdatanya tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja namun, juga kepada ayah dan keluarga ayahnya, tentunya putusan MK tersebut seharusnya juga bisa berlaku terhadap anak luar kawin hasil perkawinan sedarah yang lain namun, harus dibuktikan dengan DNA.
Co-Authors Aulia, Mohamad Faisal Iin Maulana Ivanka, Dia Natalia, Nia RAHMA FERDIANA, RAHMA Satriawan, Hera Alvina Wahyuarggatia, Nimas