Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Abdi Masyarakat Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law
Satriawan, Hera Alvina
Unknown Affiliation
Humanities Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN AD/ART PARTAI POLITIK DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEWENANGAN UJI MATERIL OLEH MAHKAMAH AGUNG Satriawan, Hera Alvina
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 5, Nomor 1 Februari 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v5i1.5849

Abstract

Association/Articles of Association is a written regulation made by a political party and contains matters as regulated in Article 2 Section (4) of Constitution no. 12 of 2011. The important role of political parties of Association/Articles of Association in regulating and directing the sustainability of a political party to ensure the implementation of a fair democracy has now changed. Political parties that have to act on behalf of the people but now only fight for the interests of the elites in political parties, so currently many conflicts occur solely to seek power. One of these conflicts is related to Association / Articles of Association which contradicts the Constitution and higher laws and regulations. Therefore, there is a legal vacuum regarding the institution authorized to examine the Association/Articles of Association of political parties. In this study, the author will examine the position of Association/Articles of Association of political parties in the hierarchy of legislation and whether the Supreme Court has the authority in testing AD/ART of political parties. The method of this study is normative law approach method by using statute approach and concept approach, then review and analyze using the law interpretation method. The result of the study is the Association/Articles of Association of political parties are not included in the hierarchy of laws and regulations as regulated in Article 7 of Law no. 12 year 2011. But the Association / Articles of Association of a political party can be categorized as a legal regulation based on Article 8 section (1) and section (2) of Law No. 12 of 011 and the implications of Association/Articles of Association’s classification as a piece of legislation then gives authority to the Supreme Court to examine the Association/Articles of Association of political parties.
Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 9 Tahun 2021 Dalam Percepatan Perhutanan Sosial Terkait Hutan Kemasyarakatan : (Study Kasus di Desa Aiq Beriq Kabupaten Lombok Tengah) Al Qindy, Fitria Hikmatiar; Umami, Allan Mustafa; Satriawan, Hera Alvina; Wahyuddin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.208

Abstract

Pengelolaan hutan di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika sejak zaman kolonial hingga saat ini. Salah satu respons pemerintah terhadap tantangan tersebut adalah melalui program Percepatan Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Fokus utama Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia saat ini adalah menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan yang mendukung ekonomi rakyat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan. Perubahan paradigma pembangunan kehutanan dari “hutan untuk negara” menjadi “hutan untuk rakyat” telah menjadi prioritas. Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu bentuk implementasi dari perhutanan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Program ini memberikan akses dan hak pengelolaan kepada masyarakat terkait klaim mereka dalam penguasaan kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2021 terkait Hutan Kemasyarakatan di Desa Aiq Beriq, Kabupaten Lombok Tengah. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi juga akan dianalisis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, deduktif, dan induktif. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan program perhutanan sosial terkait Hutan Kemasyarakatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya.
Counseling on the Ptsl (Complete Systematic Land Registration) Program in Central Kalijaga Village, Aikmel District, East Lombok Regency Umami, Allan Mustafa; Al Qindy, Fatria Hikmatiar; Satriawan, Hera Alvina; Wahyuddin, Wahyuddin
Abdi Masyarakat Vol 6, No 1 (2024): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/abdi.v6i1.6860

Abstract

 The majority of the people of Central Kalijaga Village work in the agricultural sector, where each head of the family owns/or controls agricultural land with varying areas, ranging from 500 M2 to 2000 M2. Based on data, there are 590 community members with a total area of 117,400 M2 (11.74 Ha). The total area referred to has not yet been registered for rights. Meanwhile, there are only 367 community members who have registered land objects that they obtained by inheritance, gift, will and sale and purchase with a total area of 10,665 M2 (1.0665 Ha). Based on the data, the achievement of land rights registration carried out by members of the Central Kalijaga Village community on land rights objects under their control has only reached 10%. There are still 90% of land rights objects whose rights have not been registered. For this reason, in order to realize guaranteed certainty of land, rights owned by members of the community, including the status of the land, the basis for obtaining land rights, who has rights to the land and third parties who are burdened. In such a situation, public awareness and knowledge will increase about the importance of registering land rights through a complete systematic land registration program (PTSL. The formulation of the problem in this research is 1. How is the PTSL (Complete Systematic Land Registration) Program implemented in Kalijaga Tengah Village, Aikmel District, Regency East Lombok? The aim of this research is to determine the implementation of the PTSL (Complete Systematic Land Registration) Program in Central Kalijaga Village, Aikmel District, East Lombok Regency. This research method uses empirical legal research methods. One of the land registration processes in Indonesia is through the complete systematic land registration program (PTSL).     
Kedudukan Dan Perlindungan Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Sedarah Menurut Sistem Hukum Di Indonesia Haryati, Dini; Satriawan, Hera Alvina
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan anak hasil perkawinan sedarah menurut sistem hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa: 1) Yang menjadi persoalan dari perkawinan sedarah ini adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan ini, Perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang tidak sah karena melanggar ketentuan, dengan demikian, baik KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, maupun KHI menyatakan bahwa status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah merupakan anak yang tidak sah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.2) Anak tersebut tetap mendapatkan perlindungan, hak anak yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpatisipasi,anak sumbang tersebut juga masih diberikan hak oleh undang-undang yaitu hanya sebatas untuk menuntut atas pemberian nafkah seperlunya kepada orang tua yang membenihkan dan menyebabkan kelahirannya, nafkah tersebut ditentukan oleh ayah dan ibu berdasarkan dengan jumlah dan keadaan pewaris yang sah, selain itu Putusan MK No. 46/PUU/VII/2010 telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak anak, karena anak akan mendapatkan hak perdatanya tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja namun, juga kepada ayah dan keluarga ayahnya, tentunya putusan MK tersebut seharusnya juga bisa berlaku terhadap anak luar kawin hasil perkawinan sedarah yang lain namun, harus dibuktikan dengan DNA.
Tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Mataram Utama, Lalu Satria; Andriyani, Shinta; Satriawan, Hera Alvina
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.5262

Abstract

 Tanah merupakan obyek yang paling mudah terkena sengketa, banyaknya sengketa yang terjadi saat ini disebabkan karena berbagai macam persoalan masyarakat salah satunya yaitu sengketa hak atas yang tumpang tindih (overlapping) mengenai kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional dalam menjamin kepastian hukum dan mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa hak atas tanah yang tumpang tindih (overlapping). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Empiris dengan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan melalui penelitian hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data melalui Wawancara dan melakukan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam Menjamin kepastian hukum hak atas tanah yang tumpang tindih Badan Pertanahan Nasional melakukan pembatalan sertifikat. Pembatalan hak atas tanah tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, yang mencangkup pencabutan keputusan keputusan terkait pemberian hak atas tanah karena adanya cacat hukum dalam penerbitannya atau pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah final. Adapun proses penyelesaian sengketa hak atas tanah dengan cara mediasi di Kantor Pertanahan Kota Mataram dari pra mediasi sampai pasca mediasi berjalan sesuai dengan prosedur yang telah diatur menurut Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.
Efektivitas Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa Kabupaten Lombok Tengah Arwin, Zurhadi; Rahman, Arief; Satriawan, Hera Alvina
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.5287

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penanganan konflik tenurial Kawasan Hutan di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data hukum diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan Penanganan konflik tenurial di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa khususnya di kelompok hutan Gunung Pengolon dikatakan masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya 43 masyarakat dari 177 masyarakat yang belom bergabung ke dalam kelompok kemitraan yang merupakan upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam penanganan konflik tenurial, Adapun upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB dalam penanganan konflik tenurial yaitu dengan melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif melalui kordinasi, sosialisasi, patroli, dan pemasangan pal batas wilayah. Sedangkan upaya represif melalui pendekatan sosiologi dengan pembentukan kelompok kemitraan.
Penyelesaian Sengketa Tanah Sesuai Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomer 21 Tahun 2020 Di Kelurahan Pagutan Kota Mataram Satriawan, Hera Alvina; Umami, Allan Mustafa; Al Qindy, Fatria Hikmatiar; Wahyuddin, Wahyuddin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.370

Abstract

Sengketa tanah adalah sengketa yang sudah ada sejak orde lama, hingga sekarang. Kualitas dan kuantitas sengketa tanah merupakan maslah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan manusia. Di Kelurahan Pagutan Kota Mataram masih banyak terjadi sengketa tanah. Maka pemerintah wajib memberikan solusi melalui penyuluhan mengenai sengketa tanah yang dapat dilakukan melalui jalur non litigasi yang dapat dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Menurut data Kantor Pertanahan Kota Mataram setiap tahun banyak terjadi sengketa tanah baik yang di selesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Sengketa tanah yang terjadi di Kota Mataram dikarenakan sebagian masyarakat menempati tanah warisan leluhur tanpa memiliki sertifikat kepemilikan, atau salah menggunakan tanah berdasarkan hak kepemilikannya sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Pemahaman masyarakat mengenai cara penyelesian sengketa melalui jalur non litigasi dan dapat di selelsaikan di Kantor badan pertanahan Nasional , hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terkait peraturan Perundang-undangan.Pada situasi yang demikian maka peningkatan kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang cara penyelesaian sengketa tanah melalui Badan pertanahan Nasional dengan menggunakan metode tatap muka secara langsung melalui Ceramah, diskusi interaktif atau tanya jawab, konsultasi. Adapun kaitannya dengan metode evaluasi dilakukan pembagian kuesioner yang di isi oleh responden.
Co-Authors Al Qindy, Fitria Hikmatiar Arief Rahman Arwin, Zurhadi Fatria Hikmatiar Al Qindy Haryati, Dini Shinta Andriyani Umami, Allan Mustafa Utama, Lalu Satria Wahyuddin Wahyuddin Wahyuddin